Gaji UMR Sumenep

Gaji UMR Sumenep – Permasalahan upah dari tahun ke tahun kerap menjadi percakapan yang hangat dilapisan karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang semakin bertambah kalau gak diiringi dengan standarisasi penghasilan yang sama akan menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Satu diantaranya yang kerap digiatkan oleh para karyawan, terutamanya dalam hari buruh Nasional yakni upah UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Sumenep miliki besaran khusus untuk upah UMR, termasuk gaji UMR Sumenep.

Tentang hal penentuan UMR di wilayah semasing benar-benar tidak sama, ada pelbagai jenis unsur serta argumen yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Sumenep & Gaji UMK Sumenep 2021

Istilah Gaji UMR di Sumenep

Berdiskusi berkenaan upah atau standard gaji minimum di Sumenep benar-benar lekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik menjadi karyawan atau eksekutor bidang usaha, pastinya Anda harus menyadarinya. Di bawah ini ada pemahaman {dan} keterangan komplet dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR ialah standar paling rendah yang digunakan oleh pengusaha dalam menentukan gaji para buruh/pekerja. Alasan ditetapkannya UMR adalah untuk memastikan agar para pekerja menerima upah sebagai penghasilan yang layak.

Mengacu pada Ketentuan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan jika UMR atau Gaji Minimum Regional diputuskan oleh Gubernur menjadi pemerintah pengaman dalam lingkup daerah Provinsi, terhitung gaji UMR Sumenep.

Berdasarkan pengertian itu dapat diambil simpulan, jika UMR adalah standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu aturan ini menjadi panutan atau landasan dalam penentuan besaran upah, tetapi sejak diputuskan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR sudahlah tidak digunakan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK yaitu Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah gaji bulanan terendah yang terdiri atas penghasilan pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di suatu area kabupaten/kota sesudah disahkan oleh gubernur.

Komponen UMK dapat dibagi atas penghasilan pokok (gaji pokok) saja, atau gaji pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dalam kata lain, UMK bisa saja sama gaji pokok, tapi bisa juga tidak.

Usai diatur dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 akhirnya dibuat lagi istilah baru pengganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku suatu wilayah Kota ataupun Kabupaten. Pengesahannya sendiri dipengaruhi oleh otonomi dan standar gaji tingkat provinsi pada wilayah yang bersaungkutan.

Gaji UMP

Diskusi tentang gaji di Sumenep, tidak lepas dari istilah UMP yaitu Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai ditetapkan dan diberlakukan seketika dikeluarkannya Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000.

Secara umum, pengertian UMP dapat disebut sebagai standar penghasilan minimum pada suatu wilayah tingkat provinsi yang diberlakukan untuk semua area baik Kota dan Kabupaten di daerah tersebut. Layaknya seperti UMK, ketetapan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Bicara perihal jenis-jenis istilah yang membicarakan tentang upah minimum di Sumenep kerap membuat bingung. Pasalnya, sekilas gaji UMR, UMK, UMP terkesan sama, agar lebih mudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa poin seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jikalau ingin diskusi lebih komprehensif tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya dapat ditinjau dari poin-poin berikut. Salah satunya ialah berdasarkan pejabat yang bertugas untuk mengatur dan memiliki kewenangan mengesahkannya.

Berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menerangkan bahwa UMR diputuskan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang ditentukan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari segi durasi waktu peninjauan. Hal ini mengacu berdasarkan Kebijakan Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang merubah beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 01.

Di dalam Undang Undang tersebut, ditulis bahwa ada hal hal yang membedakan lamanya jangka peninjauan. Pengesahan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, beda halnya dengan UMK yang perlu disahkan selambat-lambatnya 40 hari kerja, meski kedua sama-sama dilakukan setahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Layaknya yang telah diulas pada pemaparan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai jangka waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga dapat membedakan dari ketiga istilah tersebut dari masa pemberlakuan UU tersebut.

Bisa dikatakan untuk gaji UMP mulai diterapkan secara bersamaan berdasarkan instruksi dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Beda halnya dengan Gaji UMK yang diputuskan serta disosialisasikan paling lambat tanggal 21 bulan November.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Perbedaan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda cermati dari perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Ketetapan Ketenagakerjaan dikatakan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK senantiasa naik setiap tahunnya. Nominal perhitungannya merujuk dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Hal lain yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK dapat dipahami dari besarnya nominal yang diberlakukan pada suatu cakupan area tersebut. Layaknya di pembahasan sebelumnya, masing-masing wilayah bisa aja standar minimal penghasilannya berbeda.

Bila dikomparasikan besaran nominal gaji UMK jauh lebih tinggi daripada gaji UMP. Umumnya dalam hal ini didasari adanya faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Jadi tidak perlu heran jika jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar daripada tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Sumenep

Usai mencermati mulai dari pengertian, istilah-istilah perihal standar upah minimum serta dan memahami yang membedakannya. Berikut ini ada poin-poin penting mengenai penetapan gaji UMR Sumenep yang harus Anda pahami, yakni seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah sengaja menetapkan sistem yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai rujukan supaya pelaku usaha memberikan gaji untuk para buruh sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.

Secara benang merah, pemberlakuan standar gaji UMR Sumenep ini ditujukan untuk tata laksana untuk mengayomi hak para pegawai, sehingga dapat memperoleh gaji yang layak. Tentunya hal demikian selaras dengan tugas pekerjaan.

2. Spesifikasi UMR

Berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menyatakan mengenai pembagian komponen gaji dan pendapatan. Pada surat edaran di atas secara jelas dipaparkan bahwasanya komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Kebijakan tersebut juga diperkokoh dengan landasan pada UU mengenai ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa komponen gaji UMR berupa pendapatan pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Mesti Anda ketahui salah satu ketentuan gaji UMR di Sumenep, segala ragam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Bantuan tak tetap di dalam masalah ini adalah pembayaran baik secara langsung atau bukan untuk dikasihkan ke buruh dan keluarganya. Bentuknya pun beraneka, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah datangnya.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Sekarang ini arti gaji UMR memang tidak difungsikan kembali, hal demikian sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Kendati demikian, standard gaji regional yang dikukuhkan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Kemungkinan sejauh ini beberapa orang belum memahami akan masalah ini. Jadi perlu dipahami, kalau UMR bukanlah upah pokok yang diterima karyawan sebagai imbalan dasar dengan besaran sama nilai penghasilan sesuai peraturan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Berlainan halnya dengan gaji UMR yakni standard minimum yang dikukuhkan oleh pemerintahan. Tentulah dalam hal ini penghitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan kepada faktor-faktor dan umumnya terdiri penghasilan tanpa bantuan dan upah pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Jika terdapat perusahaan yang membayar upah di bawah UMR secara sengaja, walau faktanya perusahaanlembaga tersebut bisa memberikan penghasilan melampaui standard itu. Pada perkara ini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat memberi pidanaancaman pidana.

Pidana ini dapat berupa kurungan penjara dengan waktu tahanan paling singkat 12 bulan serta maksimum 4 tahun atau denda sekurang-kurangnya Rp 100.000.000 hingga sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diharapkan menjadi peringatan supaya perusahaan perusahaan tunduk terhadap peraturan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berkaitan dengan masalah upah yang tak sesuai aturan berlaku atau di bawah UMR. Berdasar UU No 2 Tahun 2004 karyawan bisa membawa permasalahan tersebut ke meja hukum sebagai usaha penyelesaian konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai ketentuan tersebut dalam usaha ini selanjutnya akan melalui sejumlah mekanisme. Pertama, kedua pihak bakal melakukan perundingan bipartit jika waktu waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan sertakan Disnaker.

Itulah pemaparan lengkap perihal dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Sumenep, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, mempelajari karakter dari beragam sisi hingga Undang Undang pemberlakuan standar gaji UMR Sumenep tersebut. Semoga artikel ini bisa menambah wawasan masyarakat utamanya untuk para buruh.

Kata Kunci : Gaji UMR Sumenep 2016, Gaji UMR Sumenep 2017, Gaji UMR Sumenep 2018, Gaji UMR Sumenep 2019, Gaji UMR Sumenep 2020, Gaji UMR Sumenep 2021, Gaji UMK Sumenep 2016, Gaji UMK Sumenep 2017, Gaji UMK Sumenep 2018, Gaji UMK Sumenep 2019, Gaji UMK Sumenep 2020, Gaji UMK Sumenep 2021,