Gaji UMR Bangkalan

Gaji UMR Bangkalan – Permasalahan penghasilan dari tahun ke tahun kerap menjadi percakapan yang hangat dikelompok pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang senantiasa bertambah apabila tidak diiringi dengan standarisasi upah yang sama pasti akan menyebabkan konflik ekonomi dan sosial.

Satu diantaranya yang senantiasa disuarakan oleh para buruh, utamanya dalam hari buruh Nasional yakni upah UMR. Ingat di tiap wilayah di Bangkalan punyai besaran tertentu buat penghasilan UMR, termasuk gaji UMR Bangkalan.

Akan halnya penentuan UMR di wilayah masing-masing betul-betul tidak sama, ada beberapa jenis variabel dan faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Bangkalan & Gaji UMK Bangkalan 2021

Istilah Gaji UMR di Bangkalan

Berbicara tentang penghasilan atau standard gaji minimum di Bangkalan betul-betul dekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku karyawan ataupun aktor usaha, pastinya Anda mesti memahaminya. Di bawah ini ada pemahaman {dan} keterangan komplet dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR ialah standar paling rendah yang dipakai oleh pemilik usaha dalam pengupahan para buruh/pekerja. Alasan ditetapkannya UMR ialah untuk menjamin supaya para pekerja mendapat penghasilan sebagai pendapatan yang pantas.

Berpedoman dalam Ketetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan bahwa UMR atau Gaji Minimal Regional diputuskan oleh Gubernur selaku petinggi pengaman dalam lingkup daerah Provinsi, terhitung gaji UMR Bangkalan.

Menurut penjelasan itu bisa diambil rumusan, kalau UMR adalah standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu keputusan ini menjadi panutan atau landasan dalam pemastian besaran upah, akan tetapi sejak diresmikan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak difungsikan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK merupakan Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan gaji bulanan terendah yang rinciannya berupa gaji pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah area kabupaten/kota setelah disahkan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK dapat dibagi atas gaji pokok (gaji pokok) aja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dalam kata lain, UMK bisa jadi sama penghasilan pokok, tapi bisa juga tidak.

Setelah diatur dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 pada akhirnya dibuatlah istilah baru pengganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup untuk suatu wilayah Kota maupun Kabupaten. Penetapannya sendiri dikarenakan adanya otonomi dan standar upah tingkat provinsi pada kawasan tersebut.

Gaji UMP

Berbicara perihal gaji di Bangkalan, tidak bisa lepas dari kata UMP yaitu Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai ditetapkan dan berlaku sesudah dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, pengertian UMP bisa dimaknai sebagai standar penghasilan minimum pada satu wilayah tingkat provinsi yang diberlakukan untuk seluruh area baik Kota atau Kabupaten di daerah tersebut. Layaknya seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Berbicara perihal beberapa istilah yang membahas mengenai upah minimum di Bangkalan sering membuat bingung. Pasalnya, sekilas semua jenis gaji di atas terkesan sama, supaya lebih mudah membedakannya Anda dapat mencermati dari beberapa poin seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jika ingin mencermati lebih mendalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya dapat ditinjau dari beberapa point berikut. Satu diantaranya ialah berdasarkan pejabat pemerintah yang memiliki kebijakan guna membuat dan berwewenang mengesahkannya.

Berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwasanya UMR diputuskan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari faktor jangka waktu peninjauan. Hal ini mengacu berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal di dalam Permenaker Nomor 01.

Dalam Undang Undang tersebut, dijelaskan bahwa terdapat hal hal yang membedakan lamanya waktu peninjauan. Pemberlakuan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang perlu ditentukan sekurang-kurangnya 40 x 24 jam, sekalipun kedua sama-sama dilakukan pertahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti telah disinggung pada penjelasan diatas, karena UMR, UMP dan UMK memiliki jangka waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga dapat membedakan dari ketiga istilah itu dari masa berlakunya UU tersebut.

Bisa dipastikan untuk gaji UMP mulai diterapkan secara keseluruhan berdasarkan instruksi dari pemerintah Provinsi setiap tanggal 1 November. Berbeda pula dengan Gaji UMK yang disahkan serta disosialisasikan paling lambat tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Yang membedakan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda ditinjau dari jumlah besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Ketetapan Ketenagakerjaan dipaparkan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK pasti mengalami kenaikan setiap tahunnya. Besaran perhitungannya merujuk dengan peningkatan inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Hal lainnya yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK dapat ditinjau dari besarnya nominal yang berlaku pada satu cakupan area tersebut. Sama seperti di pembahasan sebelumnya, tiap-tiap area bisa aja standar minimal gajinya berbeda.

Jika dikomparasikan jumlah nominal gaji UMK jauh lebih tinggi dari gaji UMP. Pastinya dalam hal ini dipengaruhi karena faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Karenanya jangan heran kalau jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar daripada tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Bangkalan

Usai mengetahui mulai dari pengertian, beberapa istilah tentang standar upah minimum serta dan memahami yang membedakannya. Berikut ini ada beberapa poin penting perihal pengesahan gaji UMR Bangkalan yang perlu Anda ketahui, yaitu seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah sengaja mengatur sistem yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai rujukan supaya pemilik usaha memberikan gaji pada para buruh sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.

Secara benang merah, kebijakan standar gaji UMR Bangkalan ini ditujukan untuk tata laksana untuk melindungi hak para pegawai, sehingga bisa memperoleh penghasilan yang layak. Tentunya hal itu sesuai dengan job desk kerja.

2. Spesifikasi UMR

Berlandaskan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang mengulasan perihal pengelompokan komponen upah dan penghasilan. Pada surat edaran tersebut secara jelas dipaparkan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Kebijakan tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU perihal ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang memaparkan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedang besarnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Harus Anda ketahui salah satu ketentuan gaji UMR di Bangkalan, segala macam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Hal ini sesuai dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.

Sokongan tidak tetap di dalam masalah ini adalah pembayaran baik dengan cara langsung ataupun bukan untuk diserahkan kepada buruh dan keluarganya. Bentuknya pun beragam, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar pada jumlah kehadiran.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Saat ini makna gaji UMR memanglah tidak digunakan lagi, hal semacam itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Biarpun begitu, standard gaji regional yang diputuskan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Kemungkinan sampai kini beberapa orang belum mengetahui akan ini. Jadi perlu dipahami, kalau UMR bukanlah penghasilan pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai nilai penghasilan sama peraturan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Beda halnya dengan gaji UMR yaitu standard minimum yang diputuskan oleh pemerintahan. Tentu di dalam perihal ini penghitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan kepada beberapa faktor dan normalnya terdiri dalam upah tanpa bantuan dan upah pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Kalau ada perusahaan yang memberikan bayaran upah di bawah UMR secara sengaja, walaupun kenyataannya innstansi itu mampu memberi penghasilan melewati standard itu. Di dalam perkara sesuai ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat memberi pidana.

Sanksipidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan waktu tahanan sangat singkat 12 bulan serta maksimal 4 tahun atau denda minimum Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini didambakan jadi peringatan biar sejumlah perusahaan taat terhadap ketentuan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Bersangkutan dengan masalah gaji yang tak dibayar sesuai ketetapan berlaku atau di bawah UMR. Berdasar UU No 2 Tahun 2004 buruh bisa membawa kasus itu ke meja hijau sebagai upaya penuntasan konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai aturan itu dalam usaha ini kedepan dapat melalui beberapa prosedur. Pertama, ke-2 pihak akan melakukan perundingan bipartit apabila waktu waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke sesi berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Itulah ulasan lengkap perihal dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Bangkalan, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, mempelajari karakter dari berbagai aspek hingga Undang Undang pemberlakuan standar gaji UMR Bangkalan tersebut. Semoga ulasan ini bisa menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR Bangkalan 2016, Gaji UMR Bangkalan 2017, Gaji UMR Bangkalan 2018, Gaji UMR Bangkalan 2019, Gaji UMR Bangkalan 2020, Gaji UMR Bangkalan 2021, Gaji UMK Bangkalan 2016, Gaji UMK Bangkalan 2017, Gaji UMK Bangkalan 2018, Gaji UMK Bangkalan 2019, Gaji UMK Bangkalan 2020, Gaji UMK Bangkalan 2021,