Riyandi Hanya karyawan biasa yang kini sudah menjadi Direktur di perusahaan digital ternama di Indonesia. Ayo jadi karyawan sukses bersama Karyawan.co.id!

Gaji UMR Sumbawa

5 min read

Gaji UMR Sumbawa

Gaji UMR Sumbawa – Kesulitan upah dari tahun ke tahun sering jadi perbincangan yang hangat dikelompok karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang senantiasa bertambah apabila gak disertai dengan standarisasi upah yang sama akan mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Salah satunya yang kerap digalakkan oleh para karyawan, utamanya dalam hari buruh Nasional merupakan penghasilan UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Sumbawa miliki besaran khusus untuk upah UMR, termasuk gaji UMR Sumbawa.

Akan halnya pemastian UMR di wilayah semasing memanglah tidak sama, ada beragam jenis unsur dan argumen yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Sumbawa & Gaji UMK Sumbawa 2021

Kabupaten / KotaGaji
Kabupaten Lombok BaratRp 2.184.485
Kabupaten Lombok TengahRp 2.192.987
Kabupaten Lombok TimurRp 1.825.000
Kabupaten SumbawaRp 2.028.950
Kabupaten DompuRp 2.187.562
Kabupaten BimaRp 2.225.000
Kabupaten Sumbawa BaratRp 2.201.913
Kabupaten Lombok UtaraRp 2.184.485
Kota MataramRp 2.184.485

Istilah Gaji UMR di Sumbawa

Berdiskusi berkaitan penghasilan atau standard gaji minimal di Sumbawa memanglah lekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku buruh ataupun pelaksana bidang usaha, pastinya Anda mesti memahaminya. Berikut di bawah ini ada penjelasan {dan} keterangan komplet dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR ialah standar minimal yang digunakan oleh pemberi kerja dalam pengupahan para buruh/pekerja. Tujuan ditentukannya UMR ialah untuk menjamin supaya para pekerja menerima penghasilan sebagai pendapatan yang pantas.

Berpedoman pada Ketentuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan jika UMR atau Gaji Minimum Regional ditetapkan oleh Gubernur menjadi pemerintah pengaman dalam lingkup lokasi Provinsi, tergolong gaji UMR Sumbawa.

Berdasarkan artian itu bisa diambil keputusan, jika UMR adalah standard penghasilan minimum pada tingkat provinsi. Dulu peraturan ini menjadi rujukan atau alasan dalam pengesahan besaran penghasilan, tapi sejak diresmikan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak digunakan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK yaitu Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan gaji bulanan terendah yang rinciannya berupa upah pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota usai ditentukan oleh gubernur.

Komponen UMK dapat terbaru atas gaji pokok (gaji pokok) saja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam makna lain, UMK bisa saja sama penghasilan pokok, tapi bisa juga tidak.

Usai diatur dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 pada akhirnya dibuat lagi istilah baru yang menggantikan gaji UMR ialah gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku suatu wilayah Kota dan Kabupaten. Penetapannya sendiri dikarenakan oleh otonomi serta standar penghasilan tingkat provinsi pada daerah tersebut.

Gaji UMP

Berbicara mengenai gaji di Sumbawa, tidak lepas dari kata UMP yaitu Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, sebutan ini mulai ditetapkan dan digunakan sejak ditetapkannya Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000.

Secara general, pengertian UMP bisa disebut sebagai standar upah minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dan mencakup seluruh kawasan baik Kota atau Kabupaten di daerah tersebut. Layaknya seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Diskusi tentang beberapa istilah yang mengulas perihal upah minimum di Sumbawa kerapkali membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas semuanya terkesan sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa poin seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jika ingin mengulas lebih jauh mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa dilihat dari beberapa point berikut. Satu diantaranya ialah berdasarkan pejabat yang memiliki kebijakan guna menetapkan dan memiliki kewenangan mengesahkannya.

Berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwasanya UMR disahkan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang ditentukan oleh Gubernur dengan berdasarkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan melihat dari faktor durasi waktu peninjauan. Hal tersebut merujuk berdasarkan UU Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 01.

Pada Keputusan tersebut, dijakatakan bahwa terdapat hal hal yang membedakan lamanya durasi peninjauan. Penetapan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya sama UMK yang harus ditetapkan sekurang-kurangnya 40 hari kerja, meski keduanya sama dilakukan setahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Layaknya yang telah diulas pada pemaparan diatas, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai jangka waktu pengesahan yang tidak sama. Anda juga bisa menemukan perbedaan dari ketiga istilah gaji itu dari waktu berlakunya UU tersebut.

Umumnya untuk gaji UMP mulai diberlakukan secara bersamaan berdasarkan instruksi dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Beda halnya dengan Gaji UMK yang disahkan serta disosialisasikan paling akhir tanggal 21 bulan November.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Yang membedakan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda ditinjau berdasarkan perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam UU Ketenagakerjaan dikatakan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK pasti meningkat tiap pertahunnya. Jumlah perhitungannya merujuk dengan peningkatan inflasi ditambah tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Pertimbangan lain yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK dapat dicek dari besaran nominal yang berlaku pada suatu cakupan daerah tersebut. Seperti dijelaskan sebelumnya, tiap-tiap area bisa aja standar minimal gajinya berbeda.

Jika dibandingkan jumlah nominal gaji UMK jauh lebih besar daripada gaji UMP. Pastinya hal ini dipengaruhi karena faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Karenanya jangan heran jika jumlah standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar daripada tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Sumbawa

Usai mengetahui mulai dari pengertian, istilah-istilah mengenai standar upah minimum dan dan memahami perbedaannya. Berikut ini terdapat poin-poin penting tentang pemberlakuan gaji UMR Sumbawa yang perlu Anda mengerti, yakni seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah sengaja mengatur kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai rujukan supaya pemilik usaha memberikan upah pada para buruh sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.

Secara garis besar, pemberlakuan standar gaji UMR Sumbawa ini bertujuan sebagai tata laksana untuk menyejahterakan hak para buruh, sehingga dapat memperoleh gaji yang layak. Tentunya hal itu selaras dengan beban kerja.

2. Spesifikasi UMR

Berlandaskan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menyatakan mengenai pembagian komponen upah dan penghasilan. Pada dokumen tersebut terang dikatakan bahwasanya komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Surat edaran tersebut juga dikukuhkan dengan beracuan pada UU mengenai ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang memaparkan bahwa komponen gaji UMR berupa pendapatan pokok dan tunjangan tetap. Sedang besarnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Perlu Anda ketahui diantara ketentuan gaji UMR di Sumbawa, segala bentuk tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Hal ini setara dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.

Tunjangan tak tetap di dalam masalah ini merupakan pembayaran baik secara langsung ataupun tidak untuk dikasihkan ke karyawan serta keluarganya. Bentuknya pun bermacam, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar pada jumlah kedatangan.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Saat ini istilah gaji UMR memanglah tidak dipakai lagi, hal semacam itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Biarpun demikian, standard gaji regional yang dikukuhkan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Kemungkinan sekian lama ini banyak orang belum mengetahui akan perihal ini. Jadi perlu dipahami, kalau UMR tidak penghasilan pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai rasio penghasilan sama keputusan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Tidak sama halnya dengan gaji UMR yaitu standard minimum yang dikukuhkan oleh pemerintahan. Tentulah di dalam perihal ini kalkulasi besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan pada faktor-faktor dan biasanya terdiri penghasilan tanpa bantuan dan penghasilan pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Kalau terdapat perusahaan yang memberikan bayaran penghasilan di bawah UMR secara sengaja, meskipun kenyataannya perusahaanlembaga tersebut sanggup memberikan penghasilan melampaui standard itu. Di dalam perkara sesuai ini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa memberikan pidana.

Pidana ini dapat berupa kurungan penjara dengan masa tahanan amat singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda sedikitnya Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diinginkan menjadi peringatan supaya sejumlah perusahaan patuh pada aturan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Bersangkutan dengan kasus gaji yang tidak dibayarkan sesuai peraturan berlaku atau di bawah UMR. Menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 buruh dapat membawa persoalan tersebut ke meja hukum sebagai upaya penyelesaian konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai ketentuan itu dalam upaya ini nantinya bakal lewat sejumlah mekanisme. Pertama, kedua-duanya akan melakukan pembicaraan bipartit bila waktu waktu waktu 30 hari belum sampai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke bagian selanjutnya tripartite dengan sertakan Disnaker.

Demikian penjelasan lengkap mengenai dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Sumbawa, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami perbedaan dari beragam sisi hingga ketentuan penetapan standar gaji UMR Sumbawa tersebut. Semoga ulasan ini dapat menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para karyawan.


Kata Kunci : Gaji UMR Sumbawa 2016, Gaji UMR Sumbawa 2017, Gaji UMR Sumbawa 2018, Gaji UMR Sumbawa 2019, Gaji UMR Sumbawa 2020, Gaji UMR Sumbawa 2021, Gaji UMK Sumbawa 2016, Gaji UMK Sumbawa 2017, Gaji UMK Sumbawa 2018, Gaji UMK Sumbawa 2019, Gaji UMK Sumbawa 2020, Gaji UMK Sumbawa 2021,

Riyandi Hanya karyawan biasa yang kini sudah menjadi Direktur di perusahaan digital ternama di Indonesia. Ayo jadi karyawan sukses bersama Karyawan.co.id!

Gaji UMR Tabalong

Riyandi
5 min read

Gaji UMR Surabaya

Riyandi
5 min read

Gaji UMR Supiori

Riyandi
5 min read