Gaji UMR Mimika – Masalah upah dari tahun ke tahun sering jadi perbincangan yang hangat dikelompok pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang senantiasa bertambah jika gak diiringi dengan standarisasi upah yang sama pasti akan mengundang konflik ekonomi dan sosial.
Satu diantaranya yang senantiasa disuarakan oleh banyak buruh, terutama pada hari buruh Nasional ialah upah UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Mimika miliki besaran khusus untuk upah UMR, juga termasuk gaji UMR Mimika.
Tentang hal pemastian UMR di wilayah semasing benar-benar tidak sama, ada bermacam jenis faktor serta fakta yang melatarbelakanginya.
Gaji UMR Mimika & Gaji UMK Mimika 2021
Kabupaten / Kota | Gaji |
Kabupaten Merauka | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Jayawijaya | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Jayapura | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Nabire | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Kepulauan Yapen | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Biak Numfor | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Puncak Jaya | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Paniai | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Mimika | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Sarmi | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Keerom | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Pegunungan Bintang | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Yahukimo | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Tolikara | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Waropen | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Boven Digoel | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Mappi | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Asmat | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Supiori | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Memberamo Raya | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Mamberamo Tengah | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Yalimo | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Lanny Jaya | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Nduga | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Puncak | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Dogiyai | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Intan Jaya | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Deiyai | Rp 3.516.700 |
Istilah Gaji UMR di Mimika
Berbicara terkait upah atau standard gaji minimal di Mimika benar-benar dekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik menjadi buruh ataupun pelaksana bidang usaha, pastinya Anda mesti mendalaminya. Berikut di bawah ini ada penjelasan {dan} penjelasan lengkap dari beberapa istilah tentang gaji UMR.
Gaji UMR
Gaji UMR adalah standar minimal yang digunakan oleh pengusaha dalam pengupahan para buruh/pekerja. Alasan ditetapkannya UMR adalah untuk menjamin agar para buruh memperoleh gaji sebagai penghasilan yang pantas.
Mengacu pada Aturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menjelaskan kalau UMR atau Gaji Minimum Regional dikukuhkan oleh Gubernur selaku petinggi pengaman dalam lingkup area Provinsi, terhitung gaji UMR Mimika.
Berdasar pada pengertian itu dapat diambil rumusan, kalau UMR sebagai standard gaji minimum pada tingkat provinsi. Dulu peraturan ini menjadi panutan atau dasar dalam pemastian besaran upah, tapi sejak ditetapkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak digunakan kembali.
Gaji UMK
Gaji UMK yaitu Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan penghasilan bulanan paling rendah yang rinciannya berupa gaji pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah wilayah kabupaten/kota sesudah ditentukan oleh pemerintah provinsi.
Komponen UMK dapat terbaru atas penghasilan pokok (gaji pokok) aja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dalam kata lain, UMK bisa jadi sama upah pokok, tetapi bisa juga tidak.
Sesudah disahkan dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 akhirnya dibuat lagi istilah baru pengganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup untuk suatu daerah Kota maupun Kabupaten. Pengesahannya sendiri dipengaruhi adanya otonomi serta standar gaji tingkat provinsi pada daerah yang bersaungkutan.
Gaji UMP
Berbicara perihal gaji di Mimika, tidak lepas dari istilah UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama seperti UMK, sebutan ini mulai ramai dan diberlakukan setelah ditentukannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.
Secara umum, istilah UMP bisa disebut sebagai standar gaji minimum pada suatu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan keseluruhan area baik itu Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketetapan ini disahkan oleh Gubernur.
Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP
Bicara perihal jenis-jenis istilah yang mengulas mengenai upah minimum di Mimika seringkali membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas semuanya terlihat sama, guna mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:
1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan
Jika ingin diskusi lebih komprehensif mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya dapat dibedakan dari beberapa point berikut. Salah satunya ialah berdasarkan pejabat yang bertugas guna menetapkan dan memiliki kebijakan mengesahkannya.
Merujuk Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menerangkan bahwa UMR ditetapkan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.
2. Jangka Waktu Peninjauan
UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan melihat dari segi jangka waktu peninjauan. Hal ini merujuk berdasarkan Undang Undang Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01.
Dalam UU tersebut, dipaparkan bahwa ada hal hal yang membedakan lamanya waktu peninjauan. Penetapan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, beda halnya dengan UMK yang perlu ditentukan sekurang-kurangnya 40 hari kerja, sekalipun keduanya sama dilakukan 1 tahun sekali.
3. Masa Pemberlakukan Ketentuan
Layaknya yang telah disinggung pada penjelasan diatas, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai durasi waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga dapat membedakan dari ketiga istilah tersebut dari masa berlakunya Undang Undang tersebut.
Umumnya untuk gaji UMP mulai direalisasikan secara bersamaan berdasarkan instruksi dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Berbeda pula dengan Gaji UMK yang ditetapkan serta diumumkan paling lambat tanggal 21 bulan November.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Yang membedakan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda ditinjau berdasarkan hitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam Ketetapan Ketenagakerjaan dikatakan bahwa gaji UMP dan gaji UMK senantiasa bertambah setiap pertahunnya. Besaran perhitungannya mengacu dengan besaran inflasi ditambah tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Poin lain yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada suatu cakupan wilayah tersebut. Layaknya dipaparkan sebelumnya, tiap-tiap daerah bisa aja standar minimum upahnya berbeda.
Kalau dikomparasikan besaran nominal gaji UMK jauh lebih tinggi daripada gaji UMP. Umumnya hal ini didasari karena faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Karena itu tidak perlu heran jika besarnya nominal standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
Penetapan Gaji UMR Mimika
Setelah mencermati mulai dari pengertian, istilah-istilah mengenai standar upah minimum dan dan memahami yang membedakannya. Berikut ini ada poin-poin penting tentang pemberlakuan gaji UMR Mimika yang perlu Anda cermati, yaitu seperti:
1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR
Pemerintah Pusat sengaja menetapkan kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai rujukan supaya pemilik usaha memberikan penghasilan kepada para pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.
Secara benang merah, kebijakan standar gaji UMR Mimika ini ditujukan untuk tata laksana untuk melindungi hak para buruh, sehingga bisa memperoleh gaji yang layak. Pasti hal itu selaras dengan tanggung jawab pekerjaan.
2. Spesifikasi UMR
Berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas tentang pengelompokan komponen upah dan pendapatan. Pada dokumen di atas secara jelas dijelaskan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.
Pernyataan tersebut juga diperkokoh dengan beracuan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa komponen gaji UMR berupa pendapatan pokok dan tunjangan tetap. Sedang besarnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR
Perlu Anda ketahui diantara kebijakan gaji UMR di Mimika, segala jenis tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Hal ini sesuai dengan UU Nomor13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Bantuan tak tetap di dalam perihal ini sebagai pembayaran baik langsung atau tidak untuk diberikan kepada buruh dan keluarganya. Bentuknya juga bermacam, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar jumlah datangnya.
4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK
Sekarang ini makna gaji UMR memang tidak digunakan kembali, hal semacam itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Biarpun begitu, standard gaji regional yang ditetapkan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang-orang belum mengetahui tentang soal ini. Jadi perlu dipahami, jika UMR tidak upah pokok yang diterima buruh sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai rasio gaji sama ketetapan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.
Beda halnya dengan gaji UMR ialah standard minimum yang diputuskan oleh pemerintahan. Tentu dalam hal ini kalkulasi besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan pada faktor-faktor dan umumnya terbagi dalam penghasilan tanpa bantuan dan gaji pokok.
6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR
Apabila terdapat perusahaan yang membayar gaji di bawah UMR secara sengaja, walaupun realitanya perusahaanlembaga itu dapat memberi penghasilan melebihi standard itu. Pada masalah sesuai ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa berikan pidanaancaman pidana.
Sanksipidana ini dapat berwujud kurungan penjara dengan periode tahanan sangat singkat 12 bulan serta maksimum 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini didambakan jadi peringatan biar perusahaan perusahaan taat terhadap aturan.
7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR
Terkait dengan kejadian penghasilan yang tidak dibayar sesuai aturan berlaku atau di bawah UMR. Berdasar UU Nomor 2 Tahun 2004 karyawan dapat membawa permasalahan itu ke meja hukum sebagai upaya penuntasan konflik hubungan industrial.
Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
Sesuai ketentuan itu dalam usaha ini selanjutnya dapat lewat sejumlah langkah. Pertama, kedua-duanya akan melakukan pembicaraan bipartit kalau sepanjang waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
Demikianlah ulasan lengkap perihal dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Mimika, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, mempelajari karakter dari berbagai bagian hingga ketentuan pemberlakuan standar gaji UMR Mimika tersebut. Semoga artikel ini dapat menambah pengetahuan masyarakat khususnya bagi para buruh.
Kata Kunci : Gaji UMR Mimika 2016, Gaji UMR Mimika 2017, Gaji UMR Mimika 2018, Gaji UMR Mimika 2019, Gaji UMR Mimika 2020, Gaji UMR Mimika 2021, Gaji UMK Mimika 2016, Gaji UMK Mimika 2017, Gaji UMK Mimika 2018, Gaji UMK Mimika 2019, Gaji UMK Mimika 2020, Gaji UMK Mimika 2021,