Gaji UMR Bojonegoro

Gaji UMR Bojonegoro – Masalah upah dari tahun ke tahun kerap menjadi percakapan yang hangat dikelompok karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang selalu bertambah jika tidak disertai dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti akan mengundang ketimpangan ekonomi dan sosial.

Satu diantaranya yang senantiasa digiatkan oleh banyak buruh, utamanya pada hari buruh Nasional ialah upah UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Bojonegoro punyai besaran tertentu buat upah UMR, juga termasuk gaji UMR Bojonegoro.

Tentang hal pengesahan UMR di wilayah masing-masing betul-betul tidak sama, ada bermacam ragam aspek serta faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Bojonegoro & Gaji UMK Bojonegoro 2021

Istilah Gaji UMR di Bojonegoro

Berdiskusi tentang penghasilan atau standard gaji minimal di Bojonegoro memanglah lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik menjadi buruh ataupun aktor bidang usaha, tentu saja Anda harus mengertinya. Berikut ada pengertian {dan} keterangan lengkap dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR merupakan standar minimal yang digunakan oleh pemberi kerja dalam menentukan gaji para buruh/pekerja. Alasan ditetapkannya UMR adalah untuk memastikan agar para karyawan mendapat penghasilan sebagai penghasilan yang layak.

Berpedoman dalam Ketentuan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menjelaskan jika UMR atau Gaji Minimal Regional dikukuhkan oleh Gubernur selaku petinggi pengaman dalam lingkup lokasi Provinsi, termaksud gaji UMR Bojonegoro.

Berdasar pada pengertian itu bisa diambil keputusan, kalau UMR merupakan standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu peraturan ini menjadi panutan atau alasan dalam penentuan besaran penghasilan, tapi sejak ditetapkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak digunakan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK merupakan Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah penghasilan bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di suatu area kabupaten/kota setelah ditentukan oleh gubernur.

Komponen UMK dapat terbaru atas penghasilan pokok (gaji pokok) saja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dengan kata lain, UMK bisa jadi sama penghasilan pokok, tapi bisa juga tidak.

Sesudah diatur dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 akhirnya dibuatlah istilah baru yang menggantikan gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku untuk suatu wilayah Kota maupun Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri didasari oleh otonomi serta standar upah tingkat provinsi pada kawasan tersebut.

Gaji UMP

Bicara mengenai gaji di Bojonegoro, tidak lepas dari istilah UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, sebutan ini mulai muncul dan diberlakukan setelah ditentukannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, istilah UMP dapat dimaknai sebagai standar penghasilan minimum untuk suatu wilayah tingkat provinsi dan mencakup keseluruhan area baik itu Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama halnya seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Bicara mengenai jenis-jenis istilah yang membicarakan mengenai upah minimal di Bojonegoro sering membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas semua jenis gaji di atas tampak mirip, agar lebih mudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa poin seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Bilamana ingin meneliti lebih mendalam perihal perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa dilihat dari poin-poin berikut. Satu diantaranya ialah berdasarkan pejabat pemerintah yang bertugas untuk menetapkan dan memiliki kebijakan mengesahkannya.

Merujuk Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwa UMR disahkan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang diputuskan oleh Gubernur dengan berdasarkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari segi jangka waktu peninjauan. Hal tersebut mengacu berdasarkan Undang Undang Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang telah melakukan perubahan beberapa pasal di dalam Permenaker No 01.

Di dalam Kebijakan tersebut, dijakatakan bahwa ada hal hal yang membedakan lamanya durasi peninjauan. Pemberlakuan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, beda halnya sama UMK yang harus ditentukan selambat-lambatnya 40 hari kerja, walau kedua sama-sama dilakukan setahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Sama seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK memiliki jangka waktu pengesahan yang berbeda. Anda juga bisa membedakan dari ketiga istilah tersebut dari masa berlakunya UU tersebut.

Bisa dipastikan untuk gaji UMP mulai diberlakukan secara keseluruhan berdasarkan instruksi dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Beda pula dengan Gaji UMK yang ditetapkan serta disosialisasikan paling lambat tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Poin yang membedakan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda lihat berdasarkan jumlah besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Ketetapan Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa gaji UMP dan gaji UMK pasti meningkat tiap pertahunnya. Besaran perhitungannya berdasarkan dengan peningkatan inflasi ditambah tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Poin lainnya yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa ditinjau dari besarnya nominal yang berlaku pada satu cakupan daerah tersebut. Sama seperti yang telah dibahas sebelumnya, tiap-tiap daerah bisa jadi standar minimum upahnya berbeda.

Jika dikomparasikan besaran nominal gaji UMK pasti lebih besar dari gaji UMP. Tentunya hal ini dipengaruhi adanya faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Jadi tidak perlu heran jika besarnya nominal standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Bojonegoro

Setelah memahami mulai dari pengertian, beberapa istilah tentang standar gaji minimum dan dan memahami perbedaan masing-masing. Berikut ini ada beberapa poin penting mengenai ketetapan gaji UMR Bojonegoro yang perlu Anda pahami, yaitu seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah sengaja mengatur kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai rujukan agar pelaku usaha memberikan penghasilan pada para pegawai sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.

Secara garis besar, kebijakan standar gaji UMR Bojonegoro ini ditujukan sebagai tata laksana untuk mengayomi hak para karyawan, sehingga dapat memperoleh upah yang layak. Tentunya hal itu selaras dengan job desk kerja.

2. Spesifikasi UMR

Berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang mengulasan mengenai pengelompokan komponen upah dan pendapatan. Pada dokumen tersebut jelas dipaparkan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Surat edaran tersebut juga diperkokoh dengan beracuan pada UU mengenai ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa komponen gaji UMR berupa pendapatan pokok dan tunjangan tetap. Sedang besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Perlu Anda ketahui diantara kebijakan gaji UMR di Bojonegoro, segala jenis tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Perihal ini setara dengan Keputusan Nomor13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.

Sokongan di dalam perihal ini merupakan pembayaran baik dengan cara langsung atau bukan untuk dikasih ke karyawan dan keluarganya. Bentuknya juga banyak, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah kehadiran.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Kini arti gaji UMR memang tidak dipakai lagi, hal semacam itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Meskipun demikian, standard penghasilan regional yang dikukuhkan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Barangkali sekian lama ini banyak orang belum mengetahui tentang ini. Jadi harus dipahami, kalau UMR tidak upah pokok yang diterima buruh sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai rasio gaji sesuai kebijakan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Berlainan halnya dengan gaji UMR yaitu standard minimum yang dikukuhkan oleh pemerintahan. Tentu saja dalam hal ini penghitungan besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan pada faktor-faktor dan kebanyakan terdiri upah tanpa bantuan dan penghasilan pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Kalau terdapat perusahaan yang memberikan bayaran upah di bawah UMR secara sengaja, biarpun realitanya perusahaanlembaga tersebut dapat memberikan penghasilan melebihi standard itu. Pada kejadian ini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa memberinya pidanaancaman pidana.

Pidana ini bisa berbentuk kurungan penjara dengan periode tahanan sangat singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda sedikitnya Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini dikehendaki jadi peringatan agar sejumlah perusahaan patuh pada peraturan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berhubungan dengan perkara gaji yang tak dibayar sesuai ketetapan berlaku atau di bawah UMR. Menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 pekerja dapat membawa kasus itu ke meja hijau sebagai usaha penyelesaian konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai aturan itu dalam usaha ini selanjutnya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua pihak bakal melakukan pembicaraan bipartit kalau sepanjang waktu waktu 30 hari belum sampai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke bagian berikutnya tripartite dengan menyertakan Disnaker.

Itulah ulasan lengkap tentang dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Bojonegoro, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, memahami karakter dari beragam bagian hingga Undang Undang penetapan standar gaji UMR Bojonegoro tersebut. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan masyarakat utamanya untuk para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR Bojonegoro 2016, Gaji UMR Bojonegoro 2017, Gaji UMR Bojonegoro 2018, Gaji UMR Bojonegoro 2019, Gaji UMR Bojonegoro 2020, Gaji UMR Bojonegoro 2021, Gaji UMK Bojonegoro 2016, Gaji UMK Bojonegoro 2017, Gaji UMK Bojonegoro 2018, Gaji UMK Bojonegoro 2019, Gaji UMK Bojonegoro 2020, Gaji UMK Bojonegoro 2021,