Gaji UMR Lombok Utara

Gaji UMR Lombok Utara – Masalah upah dari tahun ke tahun sering jadi isu yang hangat dilapisan pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang semakin bertambah apabila tidak dibarengi dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti akan menyebabkan konflik ekonomi dan sosial.

Satu diantara yang senantiasa disuarakan oleh para buruh, utamanya dalam hari buruh Nasional yakni penghasilan UMR. Ingat di tiap wilayah di Lombok Utara miliki besaran khusus untuk upah UMR, termasuk gaji UMR Lombok Utara.

Tentang hal pemastian UMR di wilayah semasing betul-betul tidak sama, ada bermacam jenis unsur serta faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Lombok Utara & Gaji UMK Lombok Utara 2021

Istilah Gaji UMR di Lombok Utara

Berdiskusi berkenaan upah atau standard gaji minimal di Lombok Utara memanglah lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku karyawan ataupun aktor bidang usaha, pastinya Anda harus mendalaminya. Berikut ada pengertian {dan} keterangan komplet dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR adalah standar minimal yang dipakai oleh pengusaha dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Alasan ditetapkannya UMR ialah untuk memastikan agar para buruh memperoleh upah sebagai penghasilan yang layak.

Merujuk pada Ketentuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memperjelas jika UMR atau Gaji Minimum Regional ditetapkan oleh Gubernur selaku petinggi pengaman dalam lingkup tempat Provinsi, tergolong gaji UMR Lombok Utara.

Menurut artian itu bisa diambil keputusan, jika UMR sebagai standard penghasilan minimum pada tingkat provinsi. Dulu peraturan ini menjadi panutan atau alasan dalam pemastian besaran upah, tapi sejak diresmikan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak digunakan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK merupakan Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah gaji bulanan terendah yang terdiri atas penghasilan pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah daerah kabupaten/kota usai ditentukan oleh gubernur.

Komponen UMK bisa dibagi atas upah pokok (gaji pokok) saja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam makna lain, UMK bisa saja sama gaji pokok, tetapi bisa juga tidak.

Usai dicatat dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 akhirnya digunakanlah istilah baru sebagai ganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku suatu wilayah Kota ataupun Kabupaten. Pengesahannya sendiri dipengaruhi adanya otonomi serta standar gaji tingkat provinsi pada kawasan itu.

Gaji UMP

Berbicara perihal gaji di Lombok Utara, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama halnya UMK, sebutan ini mulai muncul dan diberlakukan sesudah disahkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara umum, istilah UMP bisa disebut sebagai standar gaji minimum pada suatu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan seluruh kawasan baik itu Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Layaknya seperti UMK, peraturan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Diskusi tentang jenis-jenis istilah yang membicarakan perihal upah minimal di Lombok Utara kerapkali membuat bingung. Pasalnya, sekilas gaji UMR, UMK, UMP terkesan sama, guna lebih mudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa poin seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Bilamana ingin diskusi lebih komprehensif perihal perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa dilihat dari poin-poin berikut. Salah satunya yaitu berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan memiliki kewenangan mengesahkannya.

Berangkat dari Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwasanya UMR ditentukan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan melihat dari faktor durasi waktu peninjauan. Hal tersebut merujuk berdasarkan Kebijakan Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang telah melakukan perubahan beberapa pasal dalam Permenaker No 01.

Dalam Kebijakan tersebut, dipaparkan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Pengesahan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang musti ditentukan sekurang-kurangnya 40 x 24 jam, sekalipun kedua sama dilakukan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Layaknya yang telah diulas pada pemaparan diatas, karena UMR, UMP dan UMK memiliki jangka waktu peninjauan yang berbeda. Anda juga bisa menemukan perbedaan dari ketiga istilah tersebut dari waktu berlakunya ketentuan tersebut.

Jadi untuk gaji UMP mulai disahkan secara bersamaan berdasarkan arahan dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Beda pula dengan Gaji UMK yang ditetapkan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Yang membedakan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda ditinjau dari poin hitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Undang Undang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK pasti bertambah setiap pertahunnya. Jumlah perhitungannya mengacu dengan besaran inflasi ditambahkan tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Hal lainnya yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa dipahami dari besarnya nominal yang diberlakukan pada suatu cakupan area tersebut. Layaknya yang telah dibahas sebelumnya, tiap-tiap daerah bisa jadi standar minimal gajinya berbeda.

Apabila dibandingkan jumlah nominal gaji UMK pasti lebih tinggi dari gaji UMP. Tentunya dalam hal ini didasari adanya faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Karena itu jangan heran bila besaran standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar daripada tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Lombok Utara

Sesuah memahami mulai dari pengertian, beberapa istilah tentang standar upah minimum dan dan memahami perbedaan masing-masing. Berikut ini terdapat poin-poin penting perihal pemberlakuan gaji UMR Lombok Utara yang penting Anda cermati, yakni seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja menetapkan sistem yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai rujukan supaya pelaku usaha memberikan penghasilan pada para buruh sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.

Secara garis besar, kebijakan standar gaji UMR Lombok Utara ini ditujukan untuk tata laksana untuk mengayomi hak para pekerja, sehingga bisa memperoleh upah yang layak. Tentunya hal tersebut sesuai dengan beban kerja.

2. Spesifikasi UMR

Merujuk pada surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas mengenai pengelompokan komponen upah dan penghasilan. Pada surat edaran tersebut terang dijelaskan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Surat edaran tersebut juga diperkokoh dengan landasan pada UU perihal ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa komponen gaji UMR berupa upah pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan nominalnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Perlu Anda ketahui salah satu ketetapan gaji UMR di Lombok Utara, segala macam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Perihal ini setara dengan Keputusan Nomor13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.

Sokongan di dalam perihal ini merupakan pembayaran baik dengan cara langsung atau bukan untuk dikasihkan ke karyawan dan keluarganya. Bentuknya pun banyak, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah kedatangan.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Sekarang ini istilah gaji UMR memang tidak difungsikan kembali, hal demikian sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Kendati demikian, standard gaji regional yang diputuskan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Mungkin sekian lama ini banyak orang-orang belum mengetahui tentang masalah ini. Jadi penting disadari, bahwa UMR tidak gaji pokok yang diterima buruh sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai nilai gaji sama keputusan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Tidak sama halnya dengan gaji UMR yaitu standard minimum yang dikukuhkan oleh pemerintahan. Pastinya di dalam perihal ini kalkulasi besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri penghasilan tanpa bantuan dan upah pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Apabila ada perusahaan yang memberikan bayaran upah di bawah UMR secara sengaja, walau realitanya innstansi itu dapat memberikan upah melampaui standard itu. Pada perkara semacam ini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa berikan sanksi.

Pidana ini dapat berbentuk kurungan penjara dengan periode tahanan amat singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda minimum Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diharapkan jadi peringatan supaya sejumlah perusahaan patuh pada aturan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Terkait dengan kejadian gaji yang tak dibayarkan sesuai aturan berlaku atau di bawah UMR. Menurut UU No 2 Tahun 2004 buruh dapat membawa perkara itu ke meja hijau sebagai usaha penuntasan konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai ketentuan tersebut dalam upaya ini nantinya dapat melalui beberapa mekanisme. Pertama, kedua-duanya dapat melakukan pembicaraan bipartit kalau waktu waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Itulah pemaparan lengkap mengenai dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Lombok Utara, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, memahami ciri khas dari beragam sisi hingga Undang Undang pemberlakuan standar gaji UMR Lombok Utara tersebut. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan masyarakat utamanya untuk para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR Lombok Utara 2016, Gaji UMR Lombok Utara 2017, Gaji UMR Lombok Utara 2018, Gaji UMR Lombok Utara 2019, Gaji UMR Lombok Utara 2020, Gaji UMR Lombok Utara 2021, Gaji UMK Lombok Utara 2016, Gaji UMK Lombok Utara 2017, Gaji UMK Lombok Utara 2018, Gaji UMK Lombok Utara 2019, Gaji UMK Lombok Utara 2020, Gaji UMK Lombok Utara 2021,