Gaji UMR Puncak Jaya

Gaji UMR Puncak Jaya – Masalah upah dari tahun ke tahun sering jadi perbincangan yang hangat dikelompok pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang makin bertambah kalau tidak disertai dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti akan mengakibatkan konflik ekonomi dan sosial.

Salah satunya yang kerap digalakkan oleh para buruh, terutama pada hari buruh Nasional yakni penghasilan UMR. Ingat di tiap wilayah di Puncak Jaya punyai besaran tertentu buat penghasilan UMR, juga termasuk gaji UMR Puncak Jaya.

Tentang hal pengesahan UMR di wilayah semasing betul-betul tidak sama, ada bermacam ragam faktor dan fakta yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Puncak Jaya & Gaji UMK Puncak Jaya 2021

Istilah Gaji UMR di Puncak Jaya

Berbicara terkait penghasilan atau standard gaji minimum di Puncak Jaya betul-betul lekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik menjadi karyawan ataupun pelaksana bidang usaha, tentu Anda mesti memahaminya. Berikut ada pengertian {dan} penjelasan lengkap dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR ialah standar paling rendah yang digunakan oleh pemilik usaha dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Tujuan disahkannya UMR adalah untuk menjamin supaya para karyawan memperoleh gaji sebagai penghasilan yang layak.

Mengacu pada Ketetapan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memperjelas kalau UMR atau Gaji Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur menjadi pemerintah pengaman dalam lingkup wilayah Provinsi, termaksud gaji UMR Puncak Jaya.

Menurut pengertian itu bisa diambil simpulan, jika UMR adalah standard penghasilan minimal pada tingkat provinsi. Dulu aturan ini menjadi rujukan atau landasan dalam pengesahan besaran penghasilan, tetapi sejak diabsahkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR sudahlah tidak digunakan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK yaitu Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan gaji bulanan terendah yang terdiri atas penghasilan pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di suatu area kabupaten/kota setelah disahkan oleh gubernur.

Komponen UMK bisa terdiri atas upah pokok (gaji pokok) aja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam kata lain, UMK bisa jadi sama upah pokok, tetapi bisa juga tidak.

Usai ditetapkan dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 pada akhirnya digunakanlah istilah baru yang menggantikan gaji UMR yaitu gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku suatu daerah Kota dan Kabupaten. Pengesahannya sendiri dikarenakan adanya otonomi serta standar gaji tingkat provinsi pada wilayah yang bersaungkutan.

Gaji UMP

Diskusi mengenai gaji di Puncak Jaya, tidak lepas dari istilah UMP yaitu Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama halnya UMK, istilah ini mulai ramai dan berlaku seketika dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara general, istilah UMP dapat disebut sebagai standar upah minimum pada satu wilayah tingkat provinsi yang diberlakukan untuk keseluruhan kawasan baik itu Kota atau Kabupaten di daerah tersebut. Sama halnya seperti UMK, ketetapan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Berbicara perihal beberapa istilah yang mengulas tentang upah minimum di Puncak Jaya seringkali membuat bingung. Pasalnya, sekilas gaji UMR, UMK, UMP terlihat sama, supaya mempermudah membedakannya Anda dapat mencermati dari beberapa poin seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jikalau ingin mengulas lebih dalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa ditinjau dari beberapa point berikut. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat pemerintah yang memiliki kebijakan guna mengatur dan memiliki kebijakan mengesahkannya.

Berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwa UMR ditentukan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur dengan pertimbangan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan melihat dari segi durasi waktu peninjauan. Hal tersebut merujuk berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang telah melakukan perubahan beberapa pasal dalam Permenaker No 01.

Di dalam Undang Undang tersebut, dijakatakan bahwa terdapat perbedaan lamanya jangka peninjauan. Pemberlakuan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, beda halnya dengan UMK yang perlu ditentukan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, meski kedua sama-sama dilakukan pertahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Layaknya yang telah disinggung pada pemaparan diatas, karena UMR, UMP dan UMK memiliki durasi waktu pengesahan yang berbeda. Anda juga bisa membedakan dari ketiga istilah gaji itu dari waktu berlakunya Undang Undang tersebut.

Bisa dikatakan untuk gaji UMP mulai direalisasikan secara serentak berdasarkan imbauan dari Gubernur setiap tanggal 1 November. Berbeda pula dengan Gaji UMK yang disahkan serta disosialisasikan paling lambat tanggal 21 bulan November.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Yang membedakan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda lihat dari hitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Undang Undang Ketenagakerjaan dipaparkan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK pasti bertambah setiap tahunnya. Nominal perhitungannya mengacu dengan peningkatan inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Poin lain yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK dapat dicek dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan area tersebut. Sama seperti yang telah dibahas sebelumnya, masing-masing daerah bisa aja standar minimal gajinya berbeda.

Apabila dikomparasikan besaran nominal gaji UMK biasanya lebih besar dari gaji UMP. Tentunya dalam hal ini didasari karena faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran jika besarnya nominal standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Puncak Jaya

Usai mengetahui mulai dari pengertian, beberapa istilah tentang standar upah minimum serta dan memahami yang membedakannya. Berikut ini ada beberapa poin penting mengenai pengesahan gaji UMR Puncak Jaya yang perlu Anda mengerti, yakni seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja menetapkan kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai acuan agar pemilik usaha memberikan gaji kepada para buruh sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.

Secara garis besar, pembuatan standar gaji UMR Puncak Jaya ini bertujuan sebagai tata laksana untuk menyejahterakan hak para pegawai, sehingga bisa memperoleh penghasilan yang layak. Tentu hal tersebut sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan.

2. Spesifikasi UMR

Sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas perihal pengelompokan komponen upah dan pendapatan. Pada surat edaran di atas secara jelas dipaparkan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Kebijakan tersebut juga diperkuat dengan landasan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang memaparkan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan nominalnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Penting untuk Anda ketahui diantara kebijakan gaji UMR di Puncak Jaya, segala macam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Hal ini sesuai dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.

Bantuan tidak tetap dalam hal ini merupakan pembayaran baik dengan cara langsung atau bukan untuk dikasih ke karyawan dan keluarganya. Bentuknya pun beragam, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar pada jumlah hadirnya.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Saat ini istilah gaji UMR memang tidak dipakai kembali, hal semacam itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Walau demikian, standard penghasilan regional yang ditetapkan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Kemungkinan sekian lama ini banyak orang-orang belum memahami akan perihal ini. Jadi perlu dipahami, kalau UMR tidaklah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sama rasio gaji sama peraturan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Tidak sama halnya dengan gaji UMR yakni standard minimum yang diputuskan oleh pemerintahan. Pastinya dalam masalah ini kalkulasi besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan normalnya terbagi dalam upah tanpa tunjangan dan gaji pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Apabila terdapat perusahaan yang membayar upah di bawah UMR secara sengaja, biarpun faktanya perusahaanlembaga tersebut sanggup berikan penghasilan melewati standard itu. Pada kejadian begini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat memberi pidanaancaman pidana.

Ancaman pidana ini bisa berwujud kurungan penjara dengan masa tahanan sangat singkat 12 bulan serta maksimal 4 tahun atau denda sedikitnya Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini didambakan menjadi peringatan supaya perusahaan perusahaan tunduk terhadap ketentuan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berkaitan dengan kejadian upah yang tidak dibayarkan sesuai peraturan berlaku atau di bawah UMR. Menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 buruh dapat membawa permasalahan itu ke meja hijau sebagai upaya penuntasan konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai ketentuan itu dalam usaha ini nantinya dapat melalui sejumlah proses. Pertama, kedua-duanya dapat melakukan perundingan bipartit apabila sepanjang waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke bagian selanjutnya tripartite dengan sertakan Disnaker.

Demikian penjelasan lengkap tentang dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Puncak Jaya, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, memahami perbedaan dari berbagai aspek hingga kebijakan pengesahan standar gaji UMR Puncak Jaya tersebut. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan masyarakat khususnya bagi para buruh.

Kata Kunci : Gaji UMR Puncak Jaya 2016, Gaji UMR Puncak Jaya 2017, Gaji UMR Puncak Jaya 2018, Gaji UMR Puncak Jaya 2019, Gaji UMR Puncak Jaya 2020, Gaji UMR Puncak Jaya 2021, Gaji UMK Puncak Jaya 2016, Gaji UMK Puncak Jaya 2017, Gaji UMK Puncak Jaya 2018, Gaji UMK Puncak Jaya 2019, Gaji UMK Puncak Jaya 2020, Gaji UMK Puncak Jaya 2021,