Gaji UMR Konawe Selatan

Gaji UMR Konawe Selatan – Kesulitan upah dari tahun ke tahun kerap menjadi percakapan yang hangat dilapisan karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang senantiasa bertambah jika gak disertai dengan standarisasi penghasilan yang sama akan menyebabkan konflik ekonomi dan sosial.

Salah satunya yang terus digiatkan oleh banyak buruh, terutamanya pada hari buruh Nasional yaitu upah UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Konawe Selatan punyai besaran spesifik buat upah UMR, termasuk gaji UMR Konawe Selatan.

Akan halnya pengesahan UMR di wilayah semasing memanglah tidak sama, ada bermacam ragam variabel dan fakta yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Konawe Selatan & Gaji UMK Konawe Selatan 2021

Istilah Gaji UMR di Konawe Selatan

Berdiskusi tentang penghasilan atau standard penghasilan minimum di Konawe Selatan betul-betul dekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik menjadi buruh atau pelaksana usaha, tentu saja Anda mesti menyadarinya. Di bawah ini ada pemahaman {dan} penjelasan lengkap dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR merupakan standar minimum yang digunakan oleh pemilik usaha dalam pengupahan para buruh/pekerja. Tujuan ditentukannya UMR adalah untuk menjamin supaya para buruh memperoleh upah sebagai pendapatan yang layak.

Berpedoman pada Ketetapan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memperjelas kalau UMR atau Gaji Minimum Regional ditetapkan oleh Gubernur menjadi petinggi pengaman dalam lingkup wilayah Provinsi, tergolong gaji UMR Konawe Selatan.

Berdasarkan penjelasan itu dapat disimpulkan, kalau UMR sebagai standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu ketetapan ini menjadi referensi atau alasan dalam penentuan besaran penghasilan, tapi sejak diresmikan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR sudahlah tidak digunakan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK yaitu Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan gaji bulanan paling rendah yang rinciannya berupa gaji pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah wilayah kabupaten/kota sesudah disahkan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK bisa terbaru atas gaji pokok (gaji pokok) aja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dalam kata lain, UMK bisa saja sama upah pokok, tapi bisa juga tidak.

Sesudah dicatat dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 pada akhirnya dibuat lagi istilah baru pengganti gaji UMR yaitu gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku pada suatu daerah Kota ataupun Kabupaten. Pengesahannya sendiri dikarenakan oleh otonomi dan standar gaji tingkat provinsi pada kawasan itu.

Gaji UMP

Berbicara mengenai gaji di Konawe Selatan, tidak bisa lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama seperti UMK, sebutan ini mulai ditetapkan dan digunakan setelah dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara umum, istilah UMP dapat diartikan sebagai standar penghasilan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan keseluruhan area baik Kota atau Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Bicara mengenai banyaknya istilah yang menjelaskan tentang upah minimal di Konawe Selatan kerap membuat bingung. Pasalnya, sekilas gaji UMR, UMK, UMP terlihat mirip, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa poin seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Bilamana ingin meneliti lebih dalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa ditinjau dari poin-poin berikut. Satu diantaranya adalah berdasarkan pejabat pemerintah yang bertugas untuk membuat dan memiliki kebijakan mengesahkannya.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwasanya UMR ditetapkan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang diputuskan oleh Gubernur dengan berdasarkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari segi durasi waktu peninjauan. Hal tersebut merujuk berdasarkan Undang Undang Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang mengubah beberapa pasal di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 01.

Di dalam UU tersebut, dipaparkan bahwa ada perbedaan lamanya waktu peninjauan. Pengesahan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, beda halnya dengan UMK yang harus disahkan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, meskipun keduanya sama dilakukan pertahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Sama seperti telah disinggung pada penjelasan diatas, karena UMR, UMP dan UMK memiliki durasi waktu penetapan yang tidak sama. Anda juga dapat membedakan dari ketiga istilah itu dari masa pemberlakuan Undang Undang tersebut.

Bisa dikatakan untuk gaji UMP mulai diberlakukan secara keseluruhan berdasarkan imbauan dari pemerintah Provinsi tiap tanggal 1 November. Berbeda pula dengan Gaji UMK yang diputuskan serta disosialisasikan paling akhir tanggal 21 bulan November.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Yang membedakan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda ditinjau berdasarkan perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam UU Ketenagakerjaan dijelaskan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Besaran perhitungannya mengacu dengan peningkatan inflasi ditambah tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Hal lainnya yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa dicek dari besaran nominal yang diberlakukan pada satu cakupan wilayah tersebut. Seperti dipaparkan sebelumnya, masing-masing wilayah bisa saja standar minimum penghasilannya berbeda.

Kalau dibandingkan besaran nominal gaji UMK umumnya lebih tinggi daripada gaji UMP. Tentunya dalam hal ini dipengaruhi adanya faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Jadi tak perlu heran jika jumlah standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar dibandingkan tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Konawe Selatan

Setelah mengetahui mulai dari pengertian, istilah-istilah tentang standar gaji minimum dan dan memahami yang membedakannya. Berikut ini terdapat beberapa poin penting perihal penetapan gaji UMR Konawe Selatan yang perlu Anda mengerti, yakni seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah sengaja mengatur sistem yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai rujukan agar pelaku usaha memberikan gaji kepada para pekerja sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.

Secara benang merah, pembuatan standar gaji UMR Konawe Selatan ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para tenaga kerja, sehingga bisa memperoleh penghasilan yang layak. Tentu hal itu selaras dengan tanggung jawab kerja.

2. Spesifikasi UMR

Berlandaskan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas tentang pengelompokan komponen gaji dan pendapatan. Pada surat edaran di atas jelas dijelaskan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Surat edaran tersebut juga dikukuhkan dengan landasan pada UU perihal ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan nominalnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Harus Anda ketahui salah satu ketentuan gaji UMR di Konawe Selatan, segala jenis tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Perihal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.

Bantuan di dalam perihal ini sebagai pembayaran baik dengan cara langsung ataupun bukan untuk diberikan kepada buruh dan keluarganya. Bentuknya pun beraneka, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar jumlah hadirnya.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Sekarang ini arti gaji UMR memang tidak sudah digunakan lagi, hal semacam itu sama Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Meskipun demikian, standard gaji regional yang dikukuhkan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Mungkin selama ini banyak orang belum mengerti tentang soal ini. Jadi perlu dipahami, kalau UMR tidaklah upah pokok yang diterima karyawan sebagai imbalan dasar dengan besaran sama skala penghasilan sesuai aturan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Beda halnya dengan gaji UMR ialah standard minimal yang ditetapkan oleh pemerintahan. Tentu dalam hal ini kalkulasi besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan pada faktor-faktor serta biasanya terbagi dalam upah tanpa bantuan dan upah pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Kalau ada perusahaan yang memberikan bayaran gaji di bawah UMR secara sengaja, biarpun realitanya innstansi tersebut bisa memberinya upah melewati standard itu. Di dalam kejadian ini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat memberikan pidanaancaman pidana.

Pidana ini bisa berwujud kurungan penjara dengan waktu tahanan amat singkat 12 bulan dan maksimum 4 tahun atau denda sedikitnya Rp 100.000.000 hingga sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diinginkan jadi peringatan agar perusahaan perusahaan tunduk terhadap ketentuan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Terkait dengan kasus upah yang tidak dibayarkan sesuai keputusan berlaku atau di bawah UMR. Menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 pekerja dapat membawa persoalan tersebut ke meja hukum sebagai usaha penyelesaian konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai ketentuan tersebut dalam upaya ini nantinya akan lewat beberapa mekanisme. Pertama, kedua-duanya akan melakukan perundingan bipartit apabila waktu waktu waktu 30 hari belum sampai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan menyertakan Disnaker.

Demikian penjelasan lengkap mengenai dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Konawe Selatan, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami karakter dari berbagai aspek hingga Undang Undang pemberlakuan standar gaji UMR Konawe Selatan tersebut. Semoga artikel ini bisa menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR Konawe Selatan 2016, Gaji UMR Konawe Selatan 2017, Gaji UMR Konawe Selatan 2018, Gaji UMR Konawe Selatan 2019, Gaji UMR Konawe Selatan 2020, Gaji UMR Konawe Selatan 2021, Gaji UMK Konawe Selatan 2016, Gaji UMK Konawe Selatan 2017, Gaji UMK Konawe Selatan 2018, Gaji UMK Konawe Selatan 2019, Gaji UMK Konawe Selatan 2020, Gaji UMK Konawe Selatan 2021,