Gaji UMR Dompu

Gaji UMR Dompu – Permasalahan penghasilan dari tahun ke tahun sering menjadi perbincangan yang hangat dikelompok karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang makin bertambah kalau gak disertai dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti akan memunculkan konflik ekonomi dan sosial.

Satu diantara yang terus disuarakan oleh para karyawan, terutama pada hari buruh Nasional ialah penghasilan UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Dompu punya besaran tertentu untuk penghasilan UMR, termasuk gaji UMR Dompu.

Mengenai pengesahan UMR di wilayah semasing memanglah tidak sama, ada bermacam jenis aspek dan fakta yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Dompu & Gaji UMK Dompu 2021

Istilah Gaji UMR di Dompu

Berbicara berkaitan penghasilan atau standard penghasilan minimal di Dompu betul-betul lekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik selaku karyawan ataupun aktor usaha, pastinya Anda harus memahaminya. Di bawah ini ada pengertian {dan} keterangan lengkap dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR merupakan standar minimal yang digunakan oleh pemberi kerja dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Tujuan ditetapkannya UMR adalah untuk menjamin supaya para karyawan memperoleh upah sebagai pendapatan yang layak.

Mengacu pada Aturan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memperjelas kalau UMR atau Gaji Minimal Regional diputuskan oleh Gubernur menjadi pemerintah pengaman dalam lingkup daerah Provinsi, termaksud gaji UMR Dompu.

Berdasarkan pemahaman itu dapat disimpulkan, jika UMR merupakan standard gaji minimum pada tingkat provinsi. Dulu ketetapan ini menjadi panutan atau landasan dalam pengesahan besaran penghasilan, tapi sejak diputuskan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak difungsikan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK yaitu Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah gaji bulanan paling rendah yang terdiri atas upah pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di suatu area kabupaten/kota setelah ditetapkan oleh gubernur.

Komponen UMK dapat dibagi atas upah pokok (gaji pokok) aja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dalam kata lain, UMK bisa jadi sama penghasilan pokok, tapi bisa juga tidak.

Usai dicatat dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 akhirnya digunakanlah istilah baru sebagai ganti gaji UMR ialah gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup suatu daerah Kota maupun Kabupaten. Penetapannya sendiri didasari oleh otonomi serta standar gaji tingkat provinsi pada kawasan itu.

Gaji UMP

Bicara perihal gaji di Dompu, tidak lepas dari istilah UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, penggunaan istilah ini mulai ramai dan berlaku seketika disahkannya Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, istilah UMP dapat disebut sebagai standar penghasilan minimum pada suatu wilayah tingkat provinsi dan mencakup seluruh kawasan baik itu Kota atau Kabupaten di daerah tersebut. Layaknya seperti UMK, ketetapan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Berbicara tentang beberapa istilah yang membicarakan perihal upah minimum di Dompu kerapkali membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas gaji UMR, UMK, UMP tampak mirip, supaya mempermudah membedakannya Anda dapat mencermati dari beberapa poin seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Bilamana ingin diskusi lebih jauh tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa ditinjau dari beberapa point berikut. Satu diantaranya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwa UMR diputuskan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari segi jangka waktu peninjauan. Hal ini merujuk berdasarkan Kebijakan Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang merubah beberapa pasal dalam Permenaker Nomor 01.

Pada Kebijakan tersebut, ditulis bahwa ada hal hal yang membedakan lamanya jangka peninjauan. Penetapan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, beda halnya sama UMK yang harus ditetapkan selambat-lambatnya 40 hari kerja, walau kedua sama-sama dilakukan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Layaknya yang telah disinggung pada ulasan diatas, karena UMR, UMP dan UMK memiliki durasi waktu pengesahan yang berbeda. Anda juga bisa membedakan dari ketiga istilah tersebut dari waktu berlakunya ketentuan tersebut.

Umumnya untuk gaji UMP mulai direalisasikan secara bersamaan berdasarkan imbauan dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan Gaji UMK yang diberlakukan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 bulan November.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Yang membedakan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda ditinjau dari perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Ketetapan Ketenagakerjaan dijelaskan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK senantiasa bertambah setiap tahunnya. Besaran perhitungannya berdasarkan dengan besaran inflasi ditambahkan tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Hal lainnya yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa ditinjau dari besarnya nominal yang diberlakukan pada satu cakupan area tersebut. Sama seperti dipaparkan sebelumnya, tiap-tiap area bisa aja standar minimum gajinya berbeda.

Apabila dikomparasikan jumlah nominal gaji UMK pasti lebih besar daripada gaji UMP. Pastinya dalam hal ini dipengaruhi karena faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Karenanya tak perlu heran jika besarnya nominal standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Dompu

Usai mengetahui mulai dari pengertian, istilah-istilah perihal standar gaji minimum dan dan memahami yang membedakannya. Berikut ini terdapat beberapa poin penting mengenai penetapan gaji UMR Dompu yang penting Anda ketahui, yakni seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja menetapkan sistem yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai acuan agar pemilik usaha memberikan penghasilan kepada para pekerja sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.

Secara garis besar, kebijakan standar gaji UMR Dompu ini ditujukan sebagai tata laksana untuk mengayomi hak para tenaga kerja, sehingga dapat mendapatkan?menerima upah yang layak. Tentu hal tersebut selaras dengan tugas kerja.

2. Spesifikasi UMR

Berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang mengulasan mengenai pembagian komponen upah dan penghasilan. Pada surat edaran tersebut jelas dipaparkan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Kebijakan tersebut juga diperkokoh dengan landasan pada UU mengenai ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang memaparkan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedang besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Wajib Anda ketahui salah satu ketentuan gaji UMR di Dompu, segala bentuk tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Hal ini setara dengan UU Nomor13 pasal 94 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.

Bantuan di dalam masalah ini sebagai pembayaran baik secara langsung atau bukan untuk diberikan kepada karyawan serta keluarganya. Bentuknya juga beragam, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar jumlah kedatangan.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Kini makna gaji UMR memang tidak sudah difungsikan lagi, hal semacam itu sama Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Biarpun demikian, standard gaji regional yang dikukuhkan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Kemungkinan sekian lama ini beberapa orang belum paham tentang ini. Jadi harus dipahami, jika UMR tidak penghasilan pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sama skala gaji sesuai peraturan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Tidak sama halnya dengan gaji UMR yakni standard minimum yang dikukuhkan oleh pemerintahan. Tentulah di dalam masalah tersebut kalkulasi besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan kepada faktor-faktor dan biasanya terdiri dalam upah tanpa bantuan dan penghasilan pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Jika terdapat perusahaan yang memberikan bayaran upah di bawah UMR secara sengaja, walaupun faktanya innstansi tersebut sanggup berikan penghasilan melewati standard itu. Di dalam kejadian begini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa memberinya pidana.

Pidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan periode tahanan paling singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda sekurang-kurangnya Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini didambakan jadi peringatan biar sejumlah perusahaan taat terhadap ketentuan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Terkait dengan kasus penghasilan yang tidak dibayarkan sesuai keputusan berlaku atau di bawah UMR. Berdasarkan pada UU No 2 Tahun 2004 karyawan bisa membawa permasalahan tersebut ke meja hukum sebagai usaha penyelesaian konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai peraturan itu dalam upaya ini selanjutnya bakal lewat sejumlah prosedur. Pertama, kedua-duanya bakal melakukan perundingan bipartit bila waktu waktu waktu 30 hari belum sampai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Demikian ulasan lengkap mengenai dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Dompu, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, mempelajari ciri khas dari beragam bagian hingga ketentuan pemberlakuan standar gaji UMR Dompu tersebut. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan masyarakat utamanya untuk para buruh.

Kata Kunci : Gaji UMR Dompu 2016, Gaji UMR Dompu 2017, Gaji UMR Dompu 2018, Gaji UMR Dompu 2019, Gaji UMR Dompu 2020, Gaji UMR Dompu 2021, Gaji UMK Dompu 2016, Gaji UMK Dompu 2017, Gaji UMK Dompu 2018, Gaji UMK Dompu 2019, Gaji UMK Dompu 2020, Gaji UMK Dompu 2021,