Gaji UMR Paniai – Permasalahan penghasilan dari tahun ke tahun sering jadi perbincangan yang hangat dikelompok karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang semakin bertambah kalau tidak disertai dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti mengundang ketimpangan ekonomi dan sosial.
Satu diantaranya yang terus digiatkan oleh banyak karyawan, terutama pada hari buruh Nasional merupakan upah UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Paniai mempunyai besaran khusus untuk upah UMR, juga termasuk gaji UMR Paniai.
Mengenai penentuan UMR di wilayah masing-masing betul-betul tidak sama, ada beberapa jenis faktor serta fakta yang melatarbelakanginya.
Gaji UMR Paniai & Gaji UMK Paniai 2021
Kabupaten / Kota | Gaji |
Kabupaten Merauka | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Jayawijaya | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Jayapura | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Nabire | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Kepulauan Yapen | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Biak Numfor | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Puncak Jaya | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Paniai | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Mimika | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Sarmi | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Keerom | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Pegunungan Bintang | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Yahukimo | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Tolikara | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Waropen | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Boven Digoel | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Mappi | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Asmat | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Supiori | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Memberamo Raya | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Mamberamo Tengah | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Yalimo | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Lanny Jaya | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Nduga | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Puncak | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Dogiyai | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Intan Jaya | Rp 3.516.700 |
Kabupaten Deiyai | Rp 3.516.700 |
Istilah Gaji UMR di Paniai
Berdiskusi perihal penghasilan atau standard penghasilan minimal di Paniai memanglah dekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik menjadi karyawan ataupun eksekutor bidang usaha, tentu saja Anda mesti mengertinya. Di bawah ini ada penjelasan {dan} keterangan lengkap dari beberapa istilah tentang gaji UMR.
Gaji UMR
Gaji UMR ialah standar paling rendah yang dipakai oleh pemilik usaha dalam pengupahan para buruh/pekerja. Alasan ditentukannya UMR adalah untuk memastikan agar para karyawan memperoleh penghasilan sebagai pendapatan yang pantas.
Berpedoman pada Ketetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menjelaskan bahwa UMR atau Gaji Minimum Regional dikukuhkan oleh Gubernur selaku petinggi pengaman dalam lingkup lokasi Provinsi, termaksud gaji UMR Paniai.
Berdasar pada artian itu dapat diambil keputusan, kalau UMR merupakan standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu peraturan ini menjadi referensi atau dasar dalam penentuan besaran penghasilan, akan tetapi sejak diputuskan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak digunakan kembali.
Gaji UMK
Gaji UMK merupakan Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan penghasilan bulanan terendah yang terdiri atas gaji pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu area kabupaten/kota usai disahkan oleh pemerintah provinsi.
Komponen UMK bisa terbaru atas gaji pokok (gaji pokok) saja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam kata lain, UMK bisa saja sama upah pokok, tetapi bisa juga tidak.
Sesudah ditetapkan dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 pada akhirnya dibuatlah istilah baru sebagai ganti gaji UMR ialah gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup suatu daerah Kota ataupun Kabupaten. Penetapannya sendiri dipengaruhi adanya otonomi dan standar gaji tingkat provinsi pada wilayah tersebut.
Gaji UMP
Berbicara mengenai gaji di Paniai, tidak bisa lepas dari kata UMP yaitu Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama halnya UMK, sebutan ini mulai ramai dan berlaku seketika ditetapkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.
Secara umum, istilah UMP dapat diartikan sebagai standar penghasilan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan keseluruhan area baik itu Kota atau Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketetapan ini disahkan oleh Gubernur.
Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP
Berbicara mengenai banyaknya istilah yang menjelaskan tentang upah minimal di Paniai kerapkali membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas semuanya terkesan sama, guna lebih mudah membedakannya Anda dapat meninjau dari beberapa poin seperti berikut ini:
1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan
Bilamana ingin mencermati lebih komprehensif tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya bisa dibedakan dari poin-poin berikut. Satu diantaranya ialah berdasarkan pejabat yang memiliki kebijakan untuk menetapkan dan berwewenang mengesahkannya.
Merujuk UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwa UMR ditetapkan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.
2. Jangka Waktu Peninjauan
UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari segi jangka waktu peninjauan. Hal tersebut merujuk berdasarkan UU Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang mengubah beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 01.
Pada Keputusan tersebut, dijakatakan bahwa ada perbedaan lamanya jangka peninjauan. Penetapan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya sama UMK yang perlu ditetapkan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, walau keduanya sama dilakukan 1 tahun sekali.
3. Masa Pemberlakukan Ketentuan
Seperti telah diulas pada pemaparan diatas, karena UMR, UMP dan UMK memiliki durasi waktu pengesahan yang berbeda. Anda juga dapat menemukan perbedaan dari ketiga istilah gaji itu dari waktu berlakunya ketetapan tersebut.
Umumnya untuk gaji UMP mulai diberlakukan secara keseluruhan berdasarkan imbauan dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan Gaji UMK yang ditetapkan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Yang membedakan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda cermati dari perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan dikatakan bahwa gaji UMP dan gaji UMK selalu meningkat tiap pertahunnya. Besaran perhitungannya mengacu dengan besaran inflasi ditambah tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa dicek dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan area tersebut. Sama seperti dipaparkan sebelumnya, masing-masing area bisa aja standar minimum upahnya berbeda.
Bila dikomparasikan besaran nominal gaji UMK pasti lebih tinggi daripada gaji UMP. Tentunya dalam hal ini dipengaruhi karena faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Jadi tak perlu heran kalau besaran standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar daripada tingkat Provinsi.
Penetapan Gaji UMR Paniai
Sesuah mengetahui mulai dari pengertian, beberapa istilah perihal standar upah minimum dan dan memahami yang membedakannya. Berikut ini terdapat beberapa poin penting perihal pemberlakuan gaji UMR Paniai yang penting Anda cermati, yaitu seperti:
1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR
Pemerintah sengaja menetapkan sistem yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai rujukan supaya pemilik usaha memberikan upah pada para pegawai sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.
Secara benang merah, pemberlakuan standar gaji UMR Paniai ini bertujuan untuk tata laksana untuk mengayomi hak para tenaga kerja, sehingga dapat mendapatkan?menerima gaji yang layak. Tentu hal itu selaras dengan tanggung jawab kerja.
2. Spesifikasi UMR
Merujuk pada surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang mengulasan tentang pengelompokan komponen upah dan penghasilan. Pada surat edaran di atas terang dikatakan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.
Pernyataan tersebut juga diperkokoh dengan landasan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa komponen gaji UMR berupa upah pokok dan tunjangan tetap. Sedang nominalnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR
Wajib Anda ketahui salah satu kebijakan gaji UMR di Paniai, segala bentuk tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Perihal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Sokongan di dalam perihal ini sebagai pembayaran baik langsung atau bukan untuk diserahkan kepada buruh dan keluarganya. Bentuknya pula beragam, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah datangnya.
4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK
Saat ini istilah gaji UMR memang tidak dipakai lagi, hal semacam itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Meskipun begitu, standard gaji regional yang diputuskan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Kemungkinan selama ini banyak orang belum mengerti akan masalah ini. Jadi penting dimengerti, jika UMR bukanlah penghasilan pokok yang diterima karyawan sebagai imbalan dasar dengan besaran sama rasio upah sesuai kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.
Berlainan halnya dengan gaji UMR yakni standard minimal yang dikukuhkan oleh pemerintahan. Pastinya di dalam masalah ini hitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor serta umumnya terdiri dalam penghasilan tanpa tunjangan dan gaji pokok.
6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR
Kalau terdapat perusahaan yang memberikan bayaran upah di bawah UMR secara sengaja, walaupun faktanya innstansi tersebut bisa memberikan gaji melebihi standard itu. Di dalam kasus ini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat memberikan pidanaancaman pidana.
Sanksipidana ini dapat berupa kurungan penjara dengan masa tahanan amat singkat 12 bulan serta maksimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 hingga sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diharapkan jadi peringatan supaya perusahaan perusahaan taat pada Undang Undang yang berlaku.
7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR
Berkenaan dengan perkara gaji yang tak sesuai peraturan berlaku atau di bawah UMR. Berdasarkan pada UU Nomor 2 Tahun 2004 buruh bisa membawa permasalahan itu ke meja hijau sebagai upaya penuntasan konflik hubungan industrial.
Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
Sesuai peraturan tersebut dalam upaya ini kedepannya dapat melalui beberapa mekanisme. Pertama, kedua pihak akan melakukan perundingan bipartit bila sepanjang waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan sertakan Disnaker.
Demikianlah penjelasan lengkap perihal dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Paniai, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, memahami karakter dari beragam aspek hingga kebijakan pemberlakuan standar gaji UMR Paniai tersebut. Semoga artikel ini dapat menambah pengetahuan masyarakat utamanya untuk para pekerja.
Kata Kunci : Gaji UMR Paniai 2016, Gaji UMR Paniai 2017, Gaji UMR Paniai 2018, Gaji UMR Paniai 2019, Gaji UMR Paniai 2020, Gaji UMR Paniai 2021, Gaji UMK Paniai 2016, Gaji UMK Paniai 2017, Gaji UMK Paniai 2018, Gaji UMK Paniai 2019, Gaji UMK Paniai 2020, Gaji UMK Paniai 2021,