Gaji UMR Lombok Barat

Gaji UMR Lombok Barat – Kesulitan upah dari tahun ke tahun sering menjadi perbincangan yang hangat dikelompok pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang makin bertambah jika gak disertai dengan standarisasi upah yang sama pasti memunculkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Salah satunya yang kerap digiatkan oleh banyak buruh, utamanya pada hari buruh Nasional ialah penghasilan UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Lombok Barat mempunyai besaran tertentu untuk upah UMR, termasuk gaji UMR Lombok Barat.

Tentang hal penentuan UMR di wilayah masing-masing memanglah tidak sama, ada bermacam jenis faktor serta faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Lombok Barat & Gaji UMK Lombok Barat 2021

Istilah Gaji UMR di Lombok Barat

Berbicara perihal penghasilan atau standard gaji minimal di Lombok Barat betul-betul lekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik menjadi karyawan atau aktor usaha, tentu Anda mesti memahaminya. Di bawah ini ada pemahaman {dan} keterangan lengkap dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR ialah standar minimal yang dipakai oleh pemberi kerja dalam menentukan gaji para buruh/pekerja. Tujuan ditentukannya UMR adalah untuk memastikan supaya para buruh mendapat gaji sebagai pendapatan yang pantas.

Berpedoman pada Ketetapan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan bahwa UMR atau Gaji Minimal Regional dikukuhkan oleh Gubernur menjadi petinggi pengaman dalam lingkup wilayah Provinsi, terhitung gaji UMR Lombok Barat.

Berdasarkan artian itu bisa disimpulkan, jika UMR adalah standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu peraturan ini menjadi referensi atau dasar dalam pemastian besaran penghasilan, tetapi sejak ditetapkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR tidak digunakan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK yakni Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah penghasilan bulanan terendah yang terdiri atas gaji pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota usai ditentukan oleh gubernur.

Komponen UMK dapat terdiri atas gaji pokok (gaji pokok) aja, atau gaji pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam kata lain, UMK bisa jadi sama gaji pokok, tetapi bisa juga tidak.

Sesudah ditetapkan dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 pada akhirnya dibuat lagi istilah baru yang menggantikan gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup suatu daerah Kota maupun Kabupaten. Pengesahannya sendiri dipengaruhi oleh otonomi serta standar upah tingkat provinsi pada kawasan yang bersaungkutan.

Gaji UMP

Diskusi perihal gaji di Lombok Barat, tidak lepas dari istilah UMP yaitu Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama halnya UMK, sebutan ini mulai ditetapkan dan digunakan setelah ditetapkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, pengertian UMP dapat diartikan sebagai standar gaji minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dan mencakup keseluruhan area baik Kota dan Kabupaten di daerah tersebut. Layaknya seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Berbicara mengenai jenis-jenis istilah yang mengulas perihal upah minimum di Lombok Barat kerap membuat bingung. Pasalnya, sekilas gaji UMR, UMK, UMP terlihat sama, untuk mempermudah membedakannya Anda dapat meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jikalau ingin diskusi lebih komprehensif perihal perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa dibedakan dari beberapa point berikut. Satu diantaranya yakni berdasarkan pejabat pemerintah yang memiliki kebijakan guna mengatur dan berwewenang mengesahkannya.

Merujuk Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menerangkan bahwasanya UMR diputuskan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang ditentukan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan melihat dari segi jangka waktu peninjauan. Hal ini merujuk berdasarkan Kebijakan Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01.

Pada Keputusan tersebut, dijelaskan bahwa ada perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, beda halnya sama UMK yang harus ditentukan sekurang-kurangnya 40 hari kerja, sekalipun keduanya sama-sama dilakukan setahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti telah disinggung pada penjelasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai jangka waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga bisa membedakan dari ketiga istilah gaji tersebut dari waktu berlakunya ketetapan tersebut.

Umumnya untuk gaji UMP mulai diterapkan secara keseluruhan berdasarkan arahan dari pemerintah Provinsi setiap tanggal 1 November. Beda pula dengan Gaji UMK yang ditetapkan serta disosialisasikan paling lambat tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Yang membedakan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda cermati dari perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Ketetapan Ketenagakerjaan dikatakan bahwa gaji UMP dan gaji UMK pasti mengalami kenaikan tiap pertahunnya. Nominal perhitungannya merujuk dengan besaran inflasi ditambahkan tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Hal lain yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa dicek dari besarnya nominal yang berlaku pada suatu cakupan daerah tersebut. Layaknya dipaparkan sebelumnya, tiap-tiap wilayah bisa aja standar minimum gajinya berbeda.

Jika dikomparasikan jumlah nominal gaji UMK jauh lebih besar dari gaji UMP. Umumnya hal ini didasari karena faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Karena itu tidak perlu heran kalau besarnya nominal standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Lombok Barat

Usai mengetahui mulai dari pengertian, istilah-istilah perihal standar upah minimum serta dan memahami yang membedakannya. Berikut ini ada beberapa poin penting tentang ketetapan gaji UMR Lombok Barat yang harus Anda ketahui, yakni seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah sengaja menetapkan kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai landasan agar pemilik usaha memberikan gaji pada para buruh sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.

Secara garis besar, pembuatan standar gaji UMR Lombok Barat ini bertujuan sebagai tata laksana untuk mengayomi hak para buruh, sehingga dapat memperoleh upah yang layak. Pastinya hal demikian selaras dengan job desk kerja.

2. Spesifikasi UMR

Sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas mengenai pengelompokan komponen gaji dan penghasilan. Pada dokumen tersebut jelas dipaparkan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Kebijakan tersebut juga diperkuat dengan landasan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang memaparkan bahwa komponen gaji UMR berupa pendapatan pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan besarnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Harus Anda ketahui salah satu ketetapan gaji UMR di Lombok Barat, segala macam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Perihal ini sesuai dengan Keputusan Nomor13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.

Sokongan tidak tetap dalam hal ini merupakan pembayaran baik langsung atau tidak untuk diberikan kepada buruh dan keluarganya. Bentuknya juga bermacam, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar pada jumlah hadirnya.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Kini makna gaji UMR memang tidak sudah dipakai kembali, hal semacam itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Meskipun demikian, standard upah regional yang diputuskan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Barangkali selama ini banyak orang-orang belum paham tentang masalah ini. Jadi penting dipahami, jika UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sama nilai penghasilan sama keputusan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Beda halnya dengan gaji UMR ialah standard minimum yang diputuskan oleh pemerintahan. Tentu dalam hal ini kalkulasi besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada faktor-faktor serta normalnya terdiri penghasilan tanpa tunjangan dan gaji pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Jika terdapat perusahaan yang membayar penghasilan di bawah UMR secara sengaja, biarpun kenyataannya perusahaanlembaga itu sanggup memberinya gaji melebihi standard itu. Pada masalah sesuai ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat berikan pidanaancaman pidana.

Sanksipidana ini bisa berbentuk kurungan penjara dengan waktu tahanan paling singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda sekurang-kurangnya Rp 100.000.000 hingga sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini dikehendaki jadi peringatan supaya perusahaan perusahaan patuh terhadap Undang Undang yang berlaku.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berhubungan dengan kejadian penghasilan yang tak sesuai ketentuan berlaku atau di bawah UMR. Berdasarkan pada UU No 2 Tahun 2004 buruh bisa membawa permasalahan itu ke meja hijau sebagai usaha penuntasan konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai aturan itu dalam usaha ini kedepan bakal melalui beberapa mekanisme. Pertama, ke-2 pihak akan melakukan pembicaraan bipartit bila waktu waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke sesi berikutnya tripartite dengan menyertakan Disnaker.

Itulah pemaparan lengkap perihal dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Lombok Barat, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, mempelajari karakter dari berbagai sisi hingga ketentuan penetapan standar gaji UMR Lombok Barat tersebut. Semoga ulasan ini dapat menambah wawasan masyarakat utamanya untuk para buruh.

Kata Kunci : Gaji UMR Lombok Barat 2016, Gaji UMR Lombok Barat 2017, Gaji UMR Lombok Barat 2018, Gaji UMR Lombok Barat 2019, Gaji UMR Lombok Barat 2020, Gaji UMR Lombok Barat 2021, Gaji UMK Lombok Barat 2016, Gaji UMK Lombok Barat 2017, Gaji UMK Lombok Barat 2018, Gaji UMK Lombok Barat 2019, Gaji UMK Lombok Barat 2020, Gaji UMK Lombok Barat 2021,