Gaji UMR Kotawaringin Barat

Gaji UMR Kotawaringin Barat – Masalah penghasilan dari tahun ke tahun kerap menjadi perbincangan yang hangat dikelompok pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang makin bertambah apabila tidak dibarengi dengan standarisasi penghasilan yang sama akan mengakibatkan konflik ekonomi dan sosial.

Satu diantara yang terus digiatkan oleh para karyawan, terutama dalam hari buruh Nasional ialah upah UMR. Ingat di tiap wilayah di Kotawaringin Barat miliki besaran spesifik buat upah UMR, juga termasuk gaji UMR Kotawaringin Barat.

Akan halnya penentuan UMR di wilayah masing-masing betul-betul tidak sama, ada bermacam ragam perihal serta faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Kotawaringin Barat & Gaji UMK Kotawaringin Barat 2021

Istilah Gaji UMR di Kotawaringin Barat

Berdiskusi berkenaan upah atau standard gaji minimum di Kotawaringin Barat betul-betul dekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik menjadi buruh atau aktor bidang usaha, tentulah Anda harus mengertinya. Berikut ada pemahaman {dan} keterangan komplet dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR merupakan standar minimum yang digunakan oleh pengusaha dalam pengupahan para buruh/pekerja. Alasan ditetapkannya UMR ialah untuk menjamin agar para pekerja memperoleh penghasilan sebagai penghasilan yang pantas.

Mengacu dalam Ketetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menjelaskan jika UMR atau Penghasilan Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur selaku petinggi pengaman dalam lingkup area Provinsi, tergolong gaji UMR Kotawaringin Barat.

Berdasarkan penjelasan itu dapat disimpulkan, jika UMR merupakan standard penghasilan minimal pada tingkat provinsi. Dulu aturan ini menjadi panutan atau dasar dalam penentuan besaran upah, tetapi sejak diabsahkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR tidak difungsikan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK adalah Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah gaji bulanan paling rendah yang rinciannya berupa upah pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu area kabupaten/kota setelah ditentukan oleh gubernur.

Komponen UMK bisa terbaru atas gaji pokok (gaji pokok) aja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dengan kata lain, UMK bisa saja sama upah pokok, tapi bisa juga tidak.

Sesudah ditetapkan dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 akhirnya dibuat lagi istilah baru sebagai ganti gaji UMR ialah gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku suatu wilayah Kota dan Kabupaten. Penetapannya sendiri dikarenakan oleh otonomi dan standar gaji tingkat provinsi pada daerah itu.

Gaji UMP

Berbicara mengenai gaji di Kotawaringin Barat, tidak lepas dari kata UMP yaitu Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama seperti UMK, sebutan ini mulai ramai dan diberlakukan semenjak ditetapkannya Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000.

Secara umum, istilah UMP bisa disebut sebagai standar gaji minimum pada satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan seluruh area baik Kota dan Kabupaten di daerah tersebut. Sama halnya seperti UMK, ketetapan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Bicara perihal jenis-jenis istilah yang membicarakan perihal upah minimal di Kotawaringin Barat sering membuat bingung. Pasalnya, sekilas semuanya tampak sama, guna mempermudah membedakannya Anda dapat mencermati dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jika ingin diskusi lebih mendalam perihal perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya bisa dilihat dari poin-poin berikut. Salah satunya adalah berdasarkan pejabat yang memiliki kebijakan guna mengatur dan memiliki kebijakan mengesahkannya.

Merujuk Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menerangkan bahwa UMR disahkan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan melihat dari sisi jangka waktu peninjauan. Hal ini mengacu berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang merubah beberapa pasal di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 01.

Dalam Kebijakan tersebut, dijelaskan bahwa ada perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang musti ditetapkan sekurang-kurangnya 40 x 24 jam, meskipun kedua sama-sama dilakukan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti telah disinggung pada pembahasan diatas, karena UMR, UMP dan UMK memiliki jangka waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga bisa menemukan perbedaan dari ketiga istilah gaji tersebut dari waktu berlakunya ketentuan tersebut.

Jadi untuk gaji UMP mulai diterapkan secara bersamaan berdasarkan arahan dari pemerintah Provinsi tiap tanggal 1 November. Beda pula dengan Gaji UMK yang diputuskan serta disosialisasikan paling akhir tanggal 21 bulan November.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Yang membedakan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda cermati dari poin hitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam UU Ketenagakerjaan dikatakan bahwa gaji UMP dan gaji UMK senantiasa mengalami kenaikan tiap pertahunnya. Jumlah perhitungannya berdasarkan dengan besaran inflasi ditambahkan tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Poin lainnya yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK dapat ditinjau dari besaran nominal yang diberlakukan pada suatu cakupan wilayah tersebut. Sama seperti dipaparkan sebelumnya, tiap-tiap wilayah bisa saja standar minimal gajinya berbeda.

Bila dikomparasikan besaran nominal gaji UMK biasanya lebih tinggi daripada gaji UMP. Umumnya dalam hal ini didasari adanya faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Jadi tak perlu heran bila jumlah standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar dibandingkan tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Kotawaringin Barat

Usai memahami mulai dari pengertian, beberapa istilah tentang standar upah minimum dan dan memahami perbedaannya. Berikut ini terdapat beberapa poin penting perihal penetapan gaji UMR Kotawaringin Barat yang perlu Anda ketahui, yaitu seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah sengaja menetapkan sistem yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai landasan supaya pemilik usaha memberikan upah pada para buruh sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.

Secara benang merah, kebijakan standar gaji UMR Kotawaringin Barat ini bertujuan sebagai tata laksana untuk menyejahterakan hak para karyawan, sehingga dapat memperoleh penghasilan yang layak. Tentunya hal itu sesuai dengan job desk pekerjaan.

2. Spesifikasi UMR

Merujuk pada surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas mengenai pengelompokan komponen gaji dan penghasilan. Pada dokumen di atas secara jelas dijelaskan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Kebijakan tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU perihal ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan nominalnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Penting untuk Anda ketahui salah satu ketetapan gaji UMR di Kotawaringin Barat, segala jenis tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Hal ini setara dengan Keputusan Nomor13 pasal 94 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.

Sokongan tidak tetap di dalam masalah ini sebagai pembayaran baik langsung atau bukan untuk diberikan kepada karyawan dan keluarganya. Bentuknya pula bermacam, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah datangnya.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Sekarang ini makna gaji UMR memang tidak digunakan kembali, hal demikian sama Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Kendati begitu, standard gaji regional yang diputuskan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Kemungkinan sekian lama ini beberapa orang belum memahami akan soal ini. Jadi perlu dipahami, bahwa UMR tidak upah pokok yang diterima buruh sebagai imbalan dasar dengan besaran sama rasio gaji sama peraturan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Beda halnya dengan gaji UMR yakni standard minimal yang dikukuhkan oleh pemerintahan. Tentu saja di dalam masalah tersebut hitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan kepada beberapa faktor serta umumnya terbagi dalam penghasilan tanpa bantuan dan upah pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Bila terdapat perusahaan yang memberikan bayaran upah di bawah UMR secara sengaja, kendati kenyataannya perusahaanlembaga itu bisa berikan penghasilan melewati standard itu. Di dalam perkara sesuai ini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat berikan pidanaancaman pidana.

Pidana ini dapat berupa kurungan penjara dengan masa tahanan amat singkat 12 bulan serta maksimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diinginkan jadi peringatan biar perusahaan perusahaan patuh terhadap ketentuan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Terkait dengan kasus penghasilan yang tidak dibayar sesuai keputusan berlaku atau di bawah UMR. Menurut UU No 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa kasus tersebut ke meja hukum sebagai upaya penuntasan konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini kedepannya akan lewat sejumlah proses. Pertama, kedua-duanya akan melakukan perundingan bipartit kalau sepanjang waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke bagian selanjutnya tripartite dengan sertakan Disnaker.

Demikianlah ulasan lengkap perihal dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Kotawaringin Barat, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami karakter dari berbagai bagian hingga keputusan pemberlakuan standar gaji UMR Kotawaringin Barat tersebut. Semoga artikel ini dapat menambah pengetahuan masyarakat khususnya untuk para karyawan.

Kata Kunci : Gaji UMR Kotawaringin Barat 2016, Gaji UMR Kotawaringin Barat 2017, Gaji UMR Kotawaringin Barat 2018, Gaji UMR Kotawaringin Barat 2019, Gaji UMR Kotawaringin Barat 2020, Gaji UMR Kotawaringin Barat 2021, Gaji UMK Kotawaringin Barat 2016, Gaji UMK Kotawaringin Barat 2017, Gaji UMK Kotawaringin Barat 2018, Gaji UMK Kotawaringin Barat 2019, Gaji UMK Kotawaringin Barat 2020, Gaji UMK Kotawaringin Barat 2021,