Gaji UMR Barito Selatan

Gaji UMR Barito Selatan – Permasalahan upah dari tahun ke tahun sering jadi isu yang hangat dikelompok karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang makin bertambah kalau gak dibarengi dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti memunculkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Satu diantaranya yang senantiasa digiatkan oleh banyak buruh, terutamanya dalam hari buruh Nasional ialah upah UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Barito Selatan punya besaran khusus untuk upah UMR, termasuk gaji UMR Barito Selatan.

Tentang hal pengesahan UMR di wilayah masing-masing betul-betul tidak sama, ada bermacam jenis unsur serta fakta yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Barito Selatan & Gaji UMK Barito Selatan 2021

Istilah Gaji UMR di Barito Selatan

Berdiskusi terkait upah atau standard gaji minimal di Barito Selatan benar-benar lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku karyawan ataupun pelaksana usaha, pastinya Anda harus mendalaminya. Di bawah ini ada pengertian {dan} keterangan komplet dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR merupakan standar minimal yang digunakan oleh pemilik usaha dalam menentukan gaji para buruh/pekerja. Alasan ditentukannya UMR adalah untuk memastikan supaya para buruh menerima penghasilan sebagai pendapatan yang layak.

Merujuk dalam Aturan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memaparkan jika UMR atau Penghasilan Minimum Regional diputuskan oleh Gubernur menjadi petinggi pengaman dalam lingkup lokasi Provinsi, tergolong gaji UMR Barito Selatan.

Berdasar pada pengertian itu dapat diambil simpulan, kalau UMR adalah standard penghasilan minimum pada tingkat provinsi. Dulu aturan ini menjadi panutan atau alasan dalam pemastian besaran upah, tapi sejak diabsahkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK ialah Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah penghasilan bulanan paling rendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota usai ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK dapat dibagi atas gaji pokok (gaji pokok) saja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dalam kata lain, UMK bisa jadi sama gaji pokok, tapi bisa juga tidak.

Usai diatur dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 akhirnya dibuat lagi istilah baru sebagai ganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup suatu wilayah Kota ataupun Kabupaten. Pengesahannya sendiri disebabkan adanya otonomi serta standar penghasilan tingkat provinsi pada wilayah yang bersaungkutan.

Gaji UMP

Diskusi perihal gaji di Barito Selatan, tidak bisa lepas dari istilah UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai ditetapkan dan digunakan semenjak disahkannya Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000.

Secara general, pengertian UMP bisa diartikan sebagai standar upah minimum pada suatu wilayah tingkat provinsi dan mencakup keseluruhan area baik itu Kota atau Kabupaten di daerah tersebut. Layaknya seperti UMK, ketetapan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Bicara tentang jenis-jenis istilah yang membicarakan tentang upah minimal di Barito Selatan kerap membuat bingung. Pasalnya, sekilas gaji UMR, UMK, UMP tampak mirip, agar lebih mudah membedakannya Anda bisa mencermati dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Bila ingin mencermati lebih komprehensif mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya dapat dilihat dari beberapa point berikut. Satu diantaranya yaitu berdasarkan pejabat yang memiliki kebijakan untuk mengatur dan memiliki kewenangan mengesahkannya.

Merujuk UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwa UMR ditetapkan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang diputuskan oleh Gubernur dengan berdasarkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan melihat dari segi durasi waktu peninjauan. Hal ini merujuk berdasarkan UU Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang telah melakukan perubahan beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 01.

Di dalam UU tersebut, dijakatakan bahwa terdapat hal hal yang membedakan lamanya jangka peninjauan. Penetapan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, beda halnya dengan UMK yang harus ditentukan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, meski kedua sama dilakukan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Sama seperti telah disinggung pada ulasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK memiliki durasi waktu pengesahan yang tidak sama. Anda juga bisa menemukan perbedaan dari ketiga istilah gaji tersebut dari waktu pemberlakuan ketetapan tersebut.

Bisa dipastikan untuk gaji UMP mulai direalisasikan secara bersamaan berdasarkan imbauan dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan Gaji UMK yang ditetapkan serta disosialisasikan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Perbedaan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda ditinjau dari poin perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam UU Ketenagakerjaan dikatakan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK senantiasa meningkat tiap pertahunnya. Nominal perhitungannya merujuk dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Hal lainnya yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa dipahami dari besarnya nominal yang diberlakukan pada suatu cakupan area tersebut. Sama seperti yang telah dibahas sebelumnya, masing-masing wilayah bisa aja standar minimal gajinya berbeda.

Apabila dibandingkan jumlah nominal gaji UMK biasanya lebih tinggi daripada gaji UMP. Umumnya hal ini didasari karena faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Jadi tak perlu heran bila besarnya nominal standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar daripada tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Barito Selatan

Usai mencermati mulai dari pengertian, beberapa istilah mengenai standar upah minimum dan dan memahami perbedaan masing-masing. Berikut ini ada beberapa poin penting mengenai ketetapan gaji UMR Barito Selatan yang harus Anda ketahui, yaitu seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja mengatur sistem yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai landasan agar pelaku usaha memberikan gaji kepada para pegawai sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.

Secara garis besar, pemberlakuan standar gaji UMR Barito Selatan ini ditujukan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para karyawan, sehingga bisa mendapatkan?menerima upah yang layak. Pastinya hal demikian selaras dengan tugas pekerjaan.

2. Spesifikasi UMR

Sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menyatakan perihal pengelompokan komponen upah dan penghasilan. Pada dokumen tersebut jelas dijelaskan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Surat edaran tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU mengenai ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang memaparkan bahwa komponen gaji UMR berupa upah pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan besarnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Wajib Anda ketahui diantara ketetapan gaji UMR di Barito Selatan, segala macam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Perihal ini setara dengan Keputusan No.13 pasal 94 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.

Sokongan dalam hal ini sebagai pembayaran baik dengan cara langsung ataupun tidak untuk dikasihkan ke buruh serta keluarganya. Bentuknya pula banyak, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar pada jumlah kedatangan.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Sekarang ini makna gaji UMR memang tidak sudah difungsikan kembali, hal tersebut sama Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Walaupun demikian, standard penghasilan regional yang ditetapkan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Kemungkinan selama ini beberapa orang belum mengetahui akan masalah ini. Jadi harus disadari, bahwa UMR tidaklah penghasilan pokok yang diterima buruh sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai rasio penghasilan sesuai peraturan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Berlainan halnya dengan gaji UMR ialah standard minimal yang diputuskan oleh pemerintahan. Pastinya di dalam perihal ini hitungan besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan kepada beberapa faktor serta biasanya terdiri dalam gaji tanpa bantuan dan penghasilan pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Kalau terdapat perusahaan yang memberikan bayaran gaji di bawah UMR secara sengaja, meskipun faktanya perusahaanlembaga tersebut mampu berikan penghasilan melebihi standard itu. Di dalam kasus semacam ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa memberikan pidana.

Pidana ini dapat berupa kurungan penjara dengan waktu tahanan amat singkat 12 bulan serta maksimal 4 tahun atau denda sedikitnya Rp 100.000.000 hingga sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diharapkan jadi peringatan biar perusahaan perusahaan patuh terhadap aturan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berhubungan dengan perkara gaji yang tak dibayarkan sesuai ketentuan berlaku atau di bawah UMR. Berdasarkan pada UU Nomor 2 Tahun 2004 buruh bisa membawa persoalan itu ke meja hijau sebagai usaha penuntasan konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai aturan itu dalam usaha ini kedepannya dapat melalui sejumlah prosedur. Pertama, kedua-duanya bakal melakukan perundingan bipartit bila selama waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Demikianlah pemaparan lengkap tentang dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Barito Selatan, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, memahami perbedaan dari beragam sisi hingga Undang Undang pengesahan standar gaji UMR Barito Selatan tersebut. Semoga ulasan ini dapat menambah pengetahuan masyarakat utamanya untuk para buruh.

Kata Kunci : Gaji UMR Barito Selatan 2016, Gaji UMR Barito Selatan 2017, Gaji UMR Barito Selatan 2018, Gaji UMR Barito Selatan 2019, Gaji UMR Barito Selatan 2020, Gaji UMR Barito Selatan 2021, Gaji UMK Barito Selatan 2016, Gaji UMK Barito Selatan 2017, Gaji UMK Barito Selatan 2018, Gaji UMK Barito Selatan 2019, Gaji UMK Barito Selatan 2020, Gaji UMK Barito Selatan 2021,