Gaji UMR Kepulauan Yapen

Gaji UMR Kepulauan Yapen – Permasalahan penghasilan dari tahun ke tahun kerap menjadi perbincangan yang hangat dilapisan karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang selalu bertambah kalau tidak diiringi dengan standarisasi penghasilan yang sama akan menyebabkan konflik ekonomi dan sosial.

Satu diantara yang terus digalakkan oleh para karyawan, terutamanya pada hari buruh Nasional yakni penghasilan UMR. Ingat di tiap wilayah di Kepulauan Yapen miliki besaran tertentu untuk penghasilan UMR, juga termasuk gaji UMR Kepulauan Yapen.

Mengenai pemastian UMR di wilayah semasing betul-betul tidak sama, ada beberapa jenis unsur dan fakta yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Kepulauan Yapen & Gaji UMK Kepulauan Yapen 2021

Istilah Gaji UMR di Kepulauan Yapen

Berbicara terkait upah atau standard penghasilan minimum di Kepulauan Yapen benar-benar lekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik menjadi karyawan atau eksekutor bidang usaha, tentulah Anda harus mengertinya. Di bawah ini ada pemahaman {dan} penjelasan komplet dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR ialah standar minimum yang dipakai oleh pengusaha dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Alasan ditetapkannya UMR ialah untuk menjamin agar para buruh menerima upah sebagai penghasilan yang layak.

Mengacu pada Aturan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan bahwa UMR atau Penghasilan Minimum Regional dikukuhkan oleh Gubernur selaku petinggi pengaman dalam lingkup wilayah Provinsi, termaksud gaji UMR Kepulauan Yapen.

Berdasar pada pemahaman itu bisa diambil rumusan, kalau UMR merupakan standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu keputusan ini menjadi panutan atau dasar dalam pengesahan besaran penghasilan, tetapi sejak diputuskan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR sudahlah tidak digunakan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK merupakan Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas penghasilan pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota sesudah ditentukan oleh gubernur.

Komponen UMK bisa terbaru atas gaji pokok (gaji pokok) saja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam kata lain, UMK bisa saja sama upah pokok, tetapi bisa juga tidak.

Setelah disahkan dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 akhirnya digunakanlah istilah baru yang menggantikan gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku pada suatu daerah Kota ataupun Kabupaten. Pengesahannya sendiri disebabkan adanya otonomi dan standar upah tingkat provinsi pada kawasan tersebut.

Gaji UMP

Berbicara tentang gaji di Kepulauan Yapen, tidak lepas dari istilah UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama halnya UMK, istilah ini mulai ramai dan diberlakukan seketika dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, istilah UMP dapat diartikan sebagai standar penghasilan minimum pada satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan keseluruhan kawasan baik Kota atau Kabupaten di daerah tersebut. Sama halnya seperti UMK, ketetapan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Diskusi perihal jenis-jenis istilah yang menjelaskan tentang upah minimal di Kepulauan Yapen kerap membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas semua jenis gaji di atas tampak mirip, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jikalau ingin diskusi lebih mendalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya bisa ditinjau dari poin-poin berikut. Satu diantaranya yakni berdasarkan pejabat yang memiliki kebijakan guna menetapkan dan memiliki kewenangan mengesahkannya.

Berangkat dari UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwasanya UMR ditetapkan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari faktor durasi waktu peninjauan. Hal tersebut mengacu berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 01.

Di dalam Undang Undang tersebut, dijakatakan bahwa ada hal hal yang membedakan lamanya jangka peninjauan. Penetapan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang musti ditetapkan sekurang-kurangnya 40 x 24 jam, meski keduanya sama-sama dilakukan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti telah disinggung pada pemaparan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai durasi waktu pengesahan yang tidak sama. Anda juga dapat membedakan dari ketiga istilah tersebut dari masa berlakunya UU tersebut.

Jadi untuk gaji UMP mulai diberlakukan secara serentak berdasarkan arahan dari pemerintah Provinsi setiap tanggal 1 November. Beda pula dengan Gaji UMK yang disahkan serta disosialisasikan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Perbedaan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda cermati dari jumlah besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Ketetapan Ketenagakerjaan dipaparkan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK senantiasa meningkat tiap tahunnya. Nominal perhitungannya mengacu dengan peningkatan inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Poin lainnya yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa dilihat dari besarnya nominal yang berlaku pada satu cakupan wilayah tersebut. Layaknya dipaparkan sebelumnya, masing-masing area bisa jadi standar minimum gajinya berbeda.

Jika dikomparasikan besaran nominal gaji UMK pasti lebih tinggi dari gaji UMP. Umumnya dalam hal ini didasari karena faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Jadi jangan heran bila jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Kepulauan Yapen

Setelah mencermati mulai dari pengertian, istilah-istilah mengenai standar upah minimum dan dan memahami perbedaan masing-masing. Berikut ini ada poin-poin penting perihal penetapan gaji UMR Kepulauan Yapen yang perlu Anda mengerti, yakni seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja menetapkan sistem yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai landasan supaya pemilik usaha memberikan upah untuk para pekerja sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.

Secara garis besar, pemberlakuan standar gaji UMR Kepulauan Yapen ini bertujuan untuk tata laksana untuk melindungi hak para buruh, sehingga bisa mendapatkan?menerima upah yang layak. Tentu hal demikian seimbang dengan beban pekerjaan.

2. Spesifikasi UMR

Berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menjelaskan perihal pengelompokan komponen upah dan pendapatan. Pada surat edaran tersebut terang dipaparkan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Surat edaran tersebut juga diperkuat dengan landasan pada UU mengenai ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa komponen gaji UMR berupa upah pokok dan tunjangan tetap. Sedang besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Penting untuk Anda ketahui diantara ketentuan gaji UMR di Kepulauan Yapen, segala jenis tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Hal ini sesuai dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.

Sokongan di dalam perihal ini sebagai pembayaran baik langsung atau bukan untuk diserahkan ke karyawan serta keluarganya. Bentuknya juga bervariasi, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar pada jumlah kedatangan.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Saat ini istilah gaji UMR memang tidak sudah digunakan kembali, hal tersebut sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Biarpun demikian, standard gaji regional yang diputuskan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Barangkali sekian lama ini beberapa orang belum mengerti tentang perihal ini. Jadi harus disadari, jika UMR bukanlah upah pokok yang diterima karyawan sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai nilai gaji sesuai peraturan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Beda halnya dengan gaji UMR yakni standard minimum yang dikukuhkan oleh pemerintahan. Tentu saja di dalam masalah tersebut kalkulasi besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan kepada beberapa faktor serta umumnya terdiri gaji tanpa tunjangan dan upah pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Kalau terdapat perusahaan yang membayar upah di bawah UMR secara sengaja, biarpun kenyataannya perusahaanlembaga tersebut sanggup memberinya gaji melampaui standard itu. Di dalam masalah sesuai ini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa memberi pidanaancaman pidana.

Pidana ini bisa berbentuk kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan serta maksimal 4 tahun atau denda minimum Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini didambakan jadi peringatan supaya perusahaan perusahaan patuh pada aturan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Bersangkutan dengan masalah upah yang tidak sesuai peraturan berlaku atau di bawah UMR. Menurut UU No 2 Tahun 2004 pekerja dapat membawa persoalan itu ke meja hukum sebagai upaya penyelesaian konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai aturan itu dalam upaya ini selanjutnya akan lewat beberapa langkah. Pertama, ke-2 pihak akan melakukan pembicaraan bipartit kalau selama waktu waktu 30 hari belum sampai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Itulah penjelasan lengkap tentang dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Kepulauan Yapen, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, mempelajari ciri khas dari beragam aspek hingga ketentuan pemberlakuan standar gaji UMR Kepulauan Yapen tersebut. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan masyarakat khususnya untuk para karyawan.

Kata Kunci : Gaji UMR Kepulauan Yapen 2016, Gaji UMR Kepulauan Yapen 2017, Gaji UMR Kepulauan Yapen 2018, Gaji UMR Kepulauan Yapen 2019, Gaji UMR Kepulauan Yapen 2020, Gaji UMR Kepulauan Yapen 2021, Gaji UMK Kepulauan Yapen 2016, Gaji UMK Kepulauan Yapen 2017, Gaji UMK Kepulauan Yapen 2018, Gaji UMK Kepulauan Yapen 2019, Gaji UMK Kepulauan Yapen 2020, Gaji UMK Kepulauan Yapen 2021,