Gaji UMR Rembang – Masalah penghasilan dari tahun ke tahun sering jadi perbincangan yang hangat dilapisan karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang selalu bertambah apabila tidak disertai dengan standarisasi upah yang sama akan menyebabkan konflik ekonomi dan sosial.
Salah satunya yang kerap disuarakan oleh banyak karyawan, utamanya pada hari buruh Nasional merupakan upah UMR. Ingat di tiap wilayah di Rembang punya besaran tertentu buat penghasilan UMR, termasuk gaji UMR Rembang.
Mengenai penentuan UMR di wilayah semasing benar-benar tidak sama, ada pelbagai ragam perihal serta fakta yang melatarbelakanginya.
Gaji UMR Rembang & Gaji UMK Rembang 2021
Kabupaten / Kota | Gaji |
Kabupaten Banjarnegara | Rp 1.748.000 |
Kabupaten Jepara | Rp 2.040.000 |
Kabupaten Karanganyar | Rp 1.989.000 |
Kabupaten Kebumen | Rp 1.835.000 |
Kabupaten Kendal | Rp 2.261.775 |
Kabupaten Klaten | Rp 1.947.821 |
Kabupaten Kudus | Rp 2.218.451 |
Kabupaten Magelang | Rp 2.042.200 |
Kabupaten Pati | Rp 1.891.000 |
Kabupaten Pekalongan | Rp 2.018.161 |
Kabupaten Pemalang | Rp 1.865.000 |
Kabupaten Banyumas | Rp 1.900.000 |
Kabupaten Purbalingga | Rp 1.940.800 |
Kabupaten Purworejo | Rp 1.845.000 |
Kabupaten Rembang | Rp 1.802.200 |
Kabupaten Semarang | Rp 2.229.881 |
Kabupaten Sragen | Rp 1.815.914 |
Kabupaten Sukoharjo | Rp 1.938.000 |
Kabupaten Tegal | Rp 1.860.000 |
Kabupaten Temanggung | Rp 1.825.200 |
Kabupaten Wonogiri | Rp 1.797.000 |
Kabupaten Wonosobo | Rp 1.859.000 |
Kabupaten Batang | Rp 2.061.700 |
Kota Surakarta | Rp 1.956.200 |
Kota Salatiga | Rp 2.034.915 |
Kabupaten Blora | Rp 1.834.000 |
Kabupaten Boyolali | Rp 1.924.500 |
Kabupaten Brebes | Rp 1.807.614 |
Kabupaten Cilacap | Rp 2.158.327 |
Kabupaten Demak | Rp 2.432.000 |
Kabupaten Grobogan | Rp 1.830.000 |
Istilah Gaji UMR di Rembang
Berbicara berkaitan upah atau standard penghasilan minimum di Rembang memanglah lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik selaku karyawan atau aktor usaha, tentulah Anda harus mendalaminya. Berikut di bawah ini ada penjelasan {dan} keterangan komplet dari beberapa istilah tentang gaji UMR.
Gaji UMR
Gaji UMR ialah standar paling rendah yang dipakai oleh pemilik usaha dalam pengupahan para buruh/pekerja. Alasan disahkannya UMR ialah untuk memastikan agar para buruh mendapatkan gaji sebagai penghasilan yang layak.
Berpedoman dalam Ketentuan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memaparkan jika UMR atau Gaji Minimal Regional dikukuhkan oleh Gubernur menjadi pemerintah pengaman dalam lingkup area Provinsi, terhitung gaji UMR Rembang.
Berdasar pada pengertian itu dapat diambil rumusan, kalau UMR merupakan standard penghasilan minimal pada tingkat provinsi. Dulu keputusan ini menjadi rujukan atau alasan dalam penentuan besaran penghasilan, akan tetapi sejak diputuskan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR tidak difungsikan kembali.
Gaji UMK
Gaji UMK yakni Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan penghasilan bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di suatu area kabupaten/kota setelah ditetapkan oleh gubernur.
Komponen UMK dapat dibagi atas upah pokok (gaji pokok) aja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dengan kata lain, UMK bisa saja sama gaji pokok, tapi bisa juga tidak.
Usai dicatat dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 pada akhirnya munculah istilah baru pengganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup suatu wilayah Kota dan Kabupaten. Pengesahannya sendiri didasari oleh otonomi serta standar penghasilan tingkat provinsi pada daerah itu.
Gaji UMP
Berbicara perihal gaji di Rembang, tidak bisa lepas dari istilah UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai ramai dan digunakan sejak ditentukannya Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000.
Secara umum, istilah UMP dapat disebut sebagai standar gaji minimum pada suatu wilayah tingkat provinsi dan mencakup semua kawasan baik itu Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Layaknya seperti UMK, peraturan ini disahkan oleh Gubernur.
Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP
Diskusi mengenai beberapa istilah yang menjelaskan tentang upah minimal di Rembang kerap membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas semuanya terlihat mirip, supaya lebih mudah membedakannya Anda dapat mencermati dari beberapa hal seperti berikut ini:
1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan
Jikalau ingin mencermati lebih jauh mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya bisa dibedakan dari beberapa point berikut. Salah satunya adalah berdasarkan pejabat yang bertugas guna menetapkan dan memiliki kewenangan mengesahkannya.
Berangkat dari Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menerangkan bahwa UMR ditentukan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berdasarkan kebutuhan hidup layak.
2. Jangka Waktu Peninjauan
UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari sisi durasi waktu peninjauan. Hal ini merujuk berdasarkan Kebijakan Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang mengubah beberapa pasal di dalam Permenaker No 01.
Pada Undang Undang tersebut, dijakatakan bahwa terdapat perbedaan lamanya durasi peninjauan. Pemberlakuan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, beda halnya dengan UMK yang musti disahkan sekurang-kurangnya 40 hari kerja, meski keduanya sama dilakukan pertahun sekali.
3. Masa Pemberlakukan Ketentuan
Layaknya yang telah diulas pada ulasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK memiliki durasi waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga bisa membedakan dari ketiga istilah tersebut dari masa berlakunya ketentuan tersebut.
Jadi untuk gaji UMP mulai disahkan secara bersamaan berdasarkan instruksi dari pemerintah Provinsi setiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan Gaji UMK yang ditetapkan serta disosialisasikan paling lambat tanggal 21 bulan November.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Poin yang membedakan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda cermati dari poin jumlah besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam Ketetapan Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa gaji UMP dan gaji UMK selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Nominal perhitungannya berdasarkan dengan peningkatan inflasi ditambahkan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa dipahami dari besarnya nominal yang berlaku pada suatu cakupan wilayah tersebut. Seperti dijelaskan sebelumnya, tiap-tiap daerah bisa aja standar minimal upahnya berbeda.
Apabila dibandingkan besaran nominal gaji UMK pasti lebih tinggi dari gaji UMP. Umumnya dalam hal ini dipengaruhi adanya faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Karena itu jangan heran bila jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar dibandingkan tingkat Provinsi.
Penetapan Gaji UMR Rembang
Usai memahami mulai dari pengertian, beberapa istilah perihal standar gaji minimum dan dan memahami perbedaan masing-masing. Berikut ini terdapat beberapa poin penting tentang pengesahan gaji UMR Rembang yang penting Anda pahami, yakni seperti:
1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR
Pemerintah Pusat sengaja mengatur kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai landasan supaya pelaku usaha memberikan penghasilan kepada para pekerja sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.
Secara benang merah, pemberlakuan standar gaji UMR Rembang ini bertujuan sebagai tata laksana untuk menyejahterakan hak para karyawan, sehingga bisa memperoleh upah yang layak. Tentu hal demikian selaras dengan tanggung jawab pekerjaan.
2. Spesifikasi UMR
Berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menjelaskan tentang pembagian komponen gaji dan penghasilan. Pada surat edaran di atas terang dijelaskan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.
Pernyataan tersebut juga dikukuhkan dengan beracuan pada UU perihal ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang memaparkan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedang besarnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR
Mesti Anda ketahui salah satu ketetapan gaji UMR di Rembang, segala ragam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Perihal ini setara dengan UU Nomor13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.
Tunjangan dalam hal ini merupakan pembayaran baik secara langsung atau bukan untuk diberikan kepada karyawan serta keluarganya. Bentuknya pula bermacam, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah kedatangan.
4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK
Saat ini arti gaji UMR memang tidak sudah dipakai kembali, hal tersebut sama Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Biarpun begitu, standard upah regional yang dikukuhkan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Barangkali sampai kini banyak orang belum mengerti tentang soal ini. Jadi mesti dimengerti, jika UMR tidak upah pokok yang diterima buruh sebagai imbalan dasar dengan besaran sama rasio gaji sama ketetapan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.
Berlainan halnya dengan gaji UMR yaitu standard minimum yang diputuskan oleh pemerintahan. Pastinya di dalam masalah ini penghitungan besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor serta biasanya terdiri dalam gaji tanpa tunjangan dan gaji pokok.
6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR
Kalau ada perusahaan yang memberikan bayaran upah di bawah UMR secara sengaja, walaupun faktanya perusahaanlembaga itu bisa berikan upah melampaui standard itu. Di dalam masalah semacam ini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat memberinya pidana.
Sanksipidana ini dapat berwujud kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan serta maksimum 4 tahun atau denda sedikitnya Rp 100.000.000 hingga sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diharapkan jadi peringatan supaya sejumlah perusahaan patuh pada Undang Undang yang berlaku.
7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR
Berkaitan dengan kejadian penghasilan yang tak dibayarkan sesuai keputusan berlaku atau di bawah UMR. Berdasarkan pada UU No 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa persoalan tersebut ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian konflik hubungan industrial.
Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini kedepan bakal lewat sejumlah proses. Pertama, kedua-duanya dapat melakukan pembicaraan bipartit jika selama waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan menyertakan Disnaker.
Itulah ulasan lengkap mengenai dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Rembang, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, mempelajari karakter dari berbagai sisi hingga ketentuan penetapan standar gaji UMR Rembang tersebut. Semoga ulasan ini dapat menambah pengetahuan masyarakat khususnya untuk para karyawan.
Kata Kunci : Gaji UMR Rembang 2016, Gaji UMR Rembang 2017, Gaji UMR Rembang 2018, Gaji UMR Rembang 2019, Gaji UMR Rembang 2020, Gaji UMR Rembang 2021, Gaji UMK Rembang 2016, Gaji UMK Rembang 2017, Gaji UMK Rembang 2018, Gaji UMK Rembang 2019, Gaji UMK Rembang 2020, Gaji UMK Rembang 2021,