Gaji UMR Pulang Pisau

Gaji UMR Pulang Pisau – Permasalahan upah dari tahun ke tahun kerap menjadi percakapan yang hangat dikelompok karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang makin bertambah jika gak diiringi dengan standarisasi upah yang sama pasti memunculkan konflik ekonomi dan sosial.

Satu diantara yang terus disuarakan oleh banyak karyawan, terutamanya dalam hari buruh Nasional yaitu upah UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Pulang Pisau mempunyai besaran spesifik untuk upah UMR, termasuk gaji UMR Pulang Pisau.

Tentang hal pemastian UMR di wilayah semasing betul-betul tidak sama, ada beragam jenis hal serta fakta yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Pulang Pisau & Gaji UMK Pulang Pisau 2021

Istilah Gaji UMR di Pulang Pisau

Berdiskusi berkaitan penghasilan atau standard gaji minimal di Pulang Pisau betul-betul dekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik selaku buruh atau pelaksana usaha, tentu Anda mesti memahaminya. Di bawah ini ada pemahaman {dan} keterangan komplet dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR adalah standar minimal yang dipakai oleh pemberi kerja dalam menentukan gaji para buruh/pekerja. Alasan disahkannya UMR ialah untuk menjamin supaya para karyawan memperoleh gaji sebagai pendapatan yang pantas.

Merujuk dalam Aturan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memperjelas jika UMR atau Gaji Minimal Regional diputuskan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup lokasi Provinsi, terhitung gaji UMR Pulang Pisau.

Berdasarkan penjelasan itu bisa disimpulkan, jika UMR sebagai standard penghasilan minimum pada tingkat provinsi. Dulu aturan ini menjadi panutan atau alasan dalam pemastian besaran penghasilan, tetapi sejak diabsahkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR sudahlah tidak digunakan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK merupakan Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah gaji bulanan paling rendah yang terdiri atas gaji pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah daerah kabupaten/kota setelah ditentukan oleh gubernur.

Komponen UMK bisa terbaru atas penghasilan pokok (gaji pokok) saja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dengan kata lain, UMK bisa saja sama penghasilan pokok, tapi bisa juga tidak.

Usai ditetapkan dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 akhirnya dibuatlah istilah baru sebagai ganti gaji UMR yaitu gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku suatu daerah Kota maupun Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri disebabkan adanya otonomi serta standar upah tingkat provinsi pada kawasan itu.

Gaji UMP

Diskusi tentang gaji di Pulang Pisau, tidak bisa lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, sebutan ini mulai ditetapkan dan digunakan setelah ditentukannya Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000.

Secara general, istilah UMP dapat disebut sebagai standar upah minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dan mencakup keseluruhan kawasan baik Kota atau Kabupaten di daerah tersebut. Sama halnya seperti UMK, peraturan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Berbicara tentang jenis-jenis istilah yang menjelaskan tentang upah minimum di Pulang Pisau seringkali membuat bingung. Pasalnya, sekilas gaji UMR, UMK, UMP terlihat sama, guna mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa poin seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jikalau ingin diskusi lebih dalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya bisa dilihat dari poin-poin berikut. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas guna mengatur dan berwewenang mengesahkannya.

Berangkat dari UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menerangkan bahwa UMR ditentukan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang diputuskan oleh Gubernur dengan pertimbangan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan melihat dari segi jangka waktu peninjauan. Hal tersebut mengacu berdasarkan Kebijakan Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang mengubah beberapa pasal dalam Permenaker No 01.

Di dalam Kebijakan tersebut, dijelaskan bahwa terdapat perbedaan lamanya jangka peninjauan. Pemberlakuan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, beda halnya dengan UMK yang perlu ditetapkan sekurang-kurangnya 40 x 24 jam, meski keduanya sama dilakukan pertahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Sama seperti telah diulas pada pemaparan diatas, karena UMR, UMP dan UMK memiliki jangka waktu peninjauan yang berbeda. Anda juga dapat menemukan perbedaan dari ketiga istilah itu dari waktu pemberlakuan ketentuan tersebut.

Bisa dipastikan untuk gaji UMP mulai diterapkan secara bersamaan berdasarkan arahan dari Gubernur setiap tanggal 1 November. Beda halnya dengan Gaji UMK yang diberlakukan serta diumumkan paling lambat tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Poin yang membedakan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda ditinjau berdasarkan perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Undang Undang Ketenagakerjaan dikatakan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK pasti mengalami kenaikan tiap tahunnya. Besaran perhitungannya mengacu dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Hal lainnya yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada suatu cakupan area tersebut. Layaknya dijelaskan sebelumnya, tiap-tiap wilayah bisa saja standar minimal gajinya berbeda.

Bila dikomparasikan jumlah nominal gaji UMK jauh lebih tinggi dari gaji UMP. Tentunya dalam hal ini didasari adanya faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran jika besarnya nominal standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Pulang Pisau

Usai memahami mulai dari pengertian, beberapa istilah tentang standar upah minimum dan dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada poin-poin penting mengenai pemberlakuan gaji UMR Pulang Pisau yang perlu Anda mengerti, yaitu seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja menetapkan kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai landasan agar pelaku usaha memberikan penghasilan pada para buruh sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.

Secara garis besar, kebijakan standar gaji UMR Pulang Pisau ini bertujuan untuk tata laksana untuk melindungi hak para pegawai, sehingga dapat memperoleh gaji yang layak. Tentu hal demikian sesuai dengan job desk pekerjaan.

2. Spesifikasi UMR

Berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas mengenai pembagian komponen gaji dan penghasilan. Pada dokumen di atas terang dipaparkan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Kebijakan tersebut juga dikukuhkan dengan landasan pada UU perihal ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan nominalnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Penting untuk Anda ketahui salah satu ketentuan gaji UMR di Pulang Pisau, segala ragam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Hal ini setara dengan Undang Undang No.13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.

Sokongan tidak tetap dalam hal ini adalah pembayaran baik dengan cara langsung ataupun bukan untuk diberikan kepada karyawan dan keluarganya. Bentuknya juga banyak, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar jumlah kehadiran.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Sekarang ini istilah gaji UMR memang tidak digunakan lagi, hal itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Biarpun demikian, standard penghasilan regional yang ditetapkan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Mungkin sampai kini banyak orang belum paham akan perihal ini. Jadi penting disadari, bahwa UMR tidaklah upah pokok yang diterima buruh sebagai imbalan dasar dengan besaran sama rasio gaji sama ketetapan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Beda halnya dengan gaji UMR yaitu standard minimum yang diputuskan oleh pemerintahan. Pastinya di dalam masalah ini kalkulasi besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor serta kebanyakan terdiri upah tanpa tunjangan dan upah pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Bila ada perusahaan yang memberikan bayaran upah di bawah UMR secara sengaja, walaupun realitanya perusahaanlembaga itu bisa memberinya gaji melebihi standard itu. Pada kasus sesuai ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat memberikan pidana.

Ancaman pidana ini bisa berwujud kurungan penjara dengan waktu tahanan paling singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda sekurang-kurangnya Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini dikehendaki jadi peringatan agar perusahaan perusahaan taat terhadap peraturan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berkaitan dengan kasus upah yang tak sesuai keputusan berlaku atau di bawah UMR. Berdasarkan pada UU Nomor 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa perkara tersebut ke meja hukum sebagai usaha penuntasan konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai ketentuan itu dalam upaya ini kedepannya bakal melalui beberapa langkah. Pertama, kedua pihak akan melakukan pembicaraan bipartit bila waktu waktu waktu 30 hari belum sampai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Demikianlah penjelasan lengkap mengenai dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Pulang Pisau, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami perbedaan dari berbagai aspek hingga Undang Undang pengesahan standar gaji UMR Pulang Pisau tersebut. Semoga artikel ini bisa menambah pengetahuan masyarakat utamanya untuk para karyawan.

Kata Kunci : Gaji UMR Pulang Pisau 2016, Gaji UMR Pulang Pisau 2017, Gaji UMR Pulang Pisau 2018, Gaji UMR Pulang Pisau 2019, Gaji UMR Pulang Pisau 2020, Gaji UMR Pulang Pisau 2021, Gaji UMK Pulang Pisau 2016, Gaji UMK Pulang Pisau 2017, Gaji UMK Pulang Pisau 2018, Gaji UMK Pulang Pisau 2019, Gaji UMK Pulang Pisau 2020, Gaji UMK Pulang Pisau 2021,