Gaji UMR Katingan

Gaji UMR Katingan – Permasalahan penghasilan dari tahun ke tahun kerap menjadi penuturan yang hangat dilapisan karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang semakin bertambah jika tidak diiringi dengan standarisasi penghasilan yang sama akan mengundang konflik ekonomi dan sosial.

Salah satunya yang senantiasa digalakkan oleh para buruh, utamanya dalam hari buruh Nasional yaitu penghasilan UMR. Ingat di tiap wilayah di Katingan punya besaran tertentu buat penghasilan UMR, juga termasuk gaji UMR Katingan.

Akan halnya pengesahan UMR di wilayah semasing memanglah tidak sama, ada beberapa ragam hal serta faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Katingan & Gaji UMK Katingan 2021

Istilah Gaji UMR di Katingan

Berdiskusi berkenaan penghasilan atau standard penghasilan minimal di Katingan benar-benar lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku karyawan atau eksekutor bidang usaha, pastinya Anda harus mendalaminya. Berikut di bawah ini ada pengertian {dan} penjelasan lengkap dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR ialah standar minimum yang dipakai oleh pengusaha dalam menentukan gaji para buruh/pekerja. Alasan ditentukannya UMR adalah untuk menjamin supaya para pekerja menerima upah sebagai pendapatan yang layak.

Berpedoman pada Aturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menerangkan jika UMR atau Gaji Minimal Regional diputuskan oleh Gubernur menjadi petinggi pengaman dalam lingkup daerah Provinsi, terhitung gaji UMR Katingan.

Menurut pengertian itu dapat disimpulkan, jika UMR merupakan standard penghasilan minimum pada tingkat provinsi. Dulu peraturan ini menjadi rujukan atau landasan dalam penentuan besaran upah, tapi sejak diputuskan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK ialah Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah penghasilan bulanan terendah yang terdiri atas gaji pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah wilayah kabupaten/kota usai disahkan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK bisa terbaru atas upah pokok (gaji pokok) aja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dengan kata lain, UMK bisa jadi sama penghasilan pokok, tetapi bisa juga tidak.

Usai disahkan dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 pada akhirnya dibuat lagi istilah baru pengganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku untuk suatu wilayah Kota ataupun Kabupaten. Pengesahannya sendiri didasari adanya otonomi serta standar gaji tingkat provinsi pada kawasan itu.

Gaji UMP

Diskusi mengenai gaji di Katingan, tidak bisa lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama halnya UMK, penggunaan istilah ini mulai ramai dan berlaku sesudah disahkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara umum, pengertian UMP bisa dimaknai sebagai standar upah minimum pada suatu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan seluruh kawasan baik itu Kota atau Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, peraturan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Berbicara mengenai beberapa istilah yang mengulas mengenai upah minimal di Katingan kerapkali membuat bingung. Pasalnya, sekilas semua jenis gaji di atas tampak mirip, untuk lebih mudah membedakannya Anda dapat mencermati dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Bila ingin mengulas lebih dalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa dibedakan dari poin-poin berikut. Satu diantaranya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas guna membuat dan memiliki kebijakan mengesahkannya.

Berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwa UMR disahkan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang ditetapkan oleh Gubernur dengan pertimbangan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari sisi durasi waktu peninjauan. Hal ini merujuk berdasarkan Kebijakan Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang telah melakukan perubahan beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 01.

Dalam Undang Undang tersebut, dijelaskan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Pengesahan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya sama UMK yang harus ditentukan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, meskipun kedua sama-sama dilakukan pertahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Layaknya yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai jangka waktu penetapan yang tidak sama. Anda juga bisa membedakan dari ketiga istilah gaji itu dari masa berlakunya Undang Undang tersebut.

Umumnya untuk gaji UMP mulai direalisasikan secara bersamaan berdasarkan arahan dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Berbeda pula dengan Gaji UMK yang disahkan serta diumumkan paling lambat tanggal 21 bulan November.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Poin yang membedakan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda cermati dari poin hitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam UU Ketenagakerjaan dikatakan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK senantiasa mengalami kenaikan tiap pertahunnya. Nominal perhitungannya merujuk dengan peningkatan inflasi ditambahkan tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Pertimbangan lain yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK dapat dicek dari besaran nominal yang berlaku pada suatu cakupan wilayah tersebut. Seperti di pembahasan sebelumnya, tiap-tiap area bisa jadi standar minimum upahnya berbeda.

Kalau dikomparasikan jumlah nominal gaji UMK pasti lebih tinggi dari gaji UMP. Umumnya hal ini didasari adanya faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Jadi jangan heran jika jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Katingan

Sesuah mencermati mulai dari pengertian, beberapa istilah perihal standar gaji minimum serta dan memahami perbedaan masing-masing. Berikut ini ada beberapa poin penting perihal pengesahan gaji UMR Katingan yang penting Anda ketahui, yaitu seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja menetapkan sistem yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai acuan agar pelaku usaha memberikan upah untuk para pegawai sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.

Secara benang merah, pemberlakuan standar gaji UMR Katingan ini ditujukan sebagai tata laksana untuk menyejahterakan hak para karyawan, sehingga bisa mendapatkan?menerima gaji yang layak. Pasti hal tersebut seimbang dengan tugas kerja.

2. Spesifikasi UMR

Berlandaskan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang mengulasan perihal pengelompokan komponen upah dan pendapatan. Pada dokumen tersebut jelas dikatakan bahwasanya komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Surat edaran tersebut juga dikukuhkan dengan landasan pada UU mengenai ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedang nominalnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Penting untuk Anda ketahui salah satu kebijakan gaji UMR di Katingan, segala bentuk tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Hal ini setara dengan Keputusan No.13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.

Sokongan tak tetap dalam hal ini sebagai pembayaran baik secara langsung ataupun bukan untuk diberikan kepada buruh dan keluarganya. Bentuknya pun bermacam, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah datangnya.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Saat ini istilah gaji UMR memanglah tidak difungsikan kembali, hal tersebut sama Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Walaupun demikian, standard upah regional yang dikukuhkan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Mungkin sejauh ini beberapa orang belum mengerti tentang masalah ini. Jadi harus disadari, kalau UMR tidaklah upah pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sama nilai penghasilan sesuai peraturan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Tidak sama halnya dengan gaji UMR yaitu standard minimal yang diputuskan oleh pemerintahan. Pastinya dalam masalah ini penghitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan kepada beberapa faktor serta biasanya terdiri penghasilan tanpa bantuan dan penghasilan pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Apabila ada perusahaan yang memberikan bayaran penghasilan di bawah UMR secara sengaja, meskipun faktanya innstansi itu sanggup memberikan penghasilan melebihi standard itu. Pada kejadian sesuai ini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa berikan pidanaancaman pidana.

Sanksipidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan waktu tahanan sangat singkat 12 bulan dan maksimum 4 tahun atau denda sekurang-kurangnya Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diharapkan jadi peringatan supaya perusahaan perusahaan taat terhadap peraturan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berhubungan dengan kasus gaji yang tak dibayar sesuai peraturan berlaku atau di bawah UMR. Menurut UU No 2 Tahun 2004 karyawan bisa membawa permasalahan itu ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai ketentuan itu dalam upaya ini kedepannya akan lewat beberapa proses. Pertama, ke-2 pihak dapat melakukan pembicaraan bipartit jika sepanjang waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan menyertakan Disnaker.

Demikianlah penjelasan lengkap tentang dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Katingan, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami karakter dari beragam aspek hingga kebijakan penetapan standar gaji UMR Katingan tersebut. Semoga artikel ini dapat menambah pengetahuan masyarakat khususnya bagi para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR Katingan 2016, Gaji UMR Katingan 2017, Gaji UMR Katingan 2018, Gaji UMR Katingan 2019, Gaji UMR Katingan 2020, Gaji UMR Katingan 2021, Gaji UMK Katingan 2016, Gaji UMK Katingan 2017, Gaji UMK Katingan 2018, Gaji UMK Katingan 2019, Gaji UMK Katingan 2020, Gaji UMK Katingan 2021,