Gaji UMR Gianyar – Masalah upah dari tahun ke tahun sering menjadi perbincangan yang hangat dikelompok karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang makin bertambah jika gak disertai dengan standarisasi upah yang sama pasti akan mengundang konflik ekonomi dan sosial.
Satu diantara yang terus digalakkan oleh para karyawan, terutamanya dalam hari buruh Nasional ialah upah UMR. Ingat di tiap wilayah di Gianyar punyai besaran khusus untuk upah UMR, juga termasuk gaji UMR Gianyar.
Akan halnya penentuan UMR di wilayah masing-masing betul-betul tidak sama, ada beberapa jenis faktor serta faktor yang melatarbelakanginya.
Gaji UMR Gianyar & Gaji UMK Gianyar 2021
Kabupaten/Kota | Gaji |
Kabupaten Badung | Rp 2.930.092 |
Kota Denpasar | Rp 2.770.300 |
Kabupaten Gianyar | Rp 2.627.000 |
Kabupaten Karangasem | Rp 2.555.469 |
Kabupaten Jembrana | Rp 2.557.102 |
Kabupaten Tabanan | Rp 2.625.216 |
Kabupaten Klungkung | Rp 2.538.000 |
Kabupaten Buleleng | Rp 2.538.000 |
Kabupaten Bangli | Rp 2.494.810 |
Istilah Gaji UMR di Gianyar
Berdiskusi tentang penghasilan atau standard penghasilan minimal di Gianyar memanglah dekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik menjadi karyawan ataupun eksekutor usaha, tentu saja Anda mesti mendalaminya. Di bawah ini ada penjelasan {dan} keterangan komplet dari beberapa istilah perihal gaji UMR.
Gaji UMR
Gaji UMR adalah standar minimal yang digunakan oleh pemberi kerja dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Tujuan ditentukannya UMR ialah untuk menjamin supaya para karyawan mendapat gaji sebagai penghasilan yang layak.
Berpedoman dalam Ketentuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memaparkan jika UMR atau Gaji Minimal Regional diputuskan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup daerah Provinsi, termaksud gaji UMR Gianyar.
Berdasar pada pengertian itu dapat diambil rumusan, jika UMR adalah standard penghasilan minimal pada tingkat provinsi. Dulu ketetapan ini menjadi rujukan atau dasar dalam penentuan besaran upah, akan tetapi sejak ditetapkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.
Gaji UMK
Gaji UMK adalah Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan penghasilan bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah wilayah kabupaten/kota sesudah disahkan oleh pemerintah provinsi.
Komponen UMK bisa dibagi atas gaji pokok (gaji pokok) saja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam kata lain, UMK bisa saja sama penghasilan pokok, tapi bisa juga tidak.
Usai diatur dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 pada akhirnya dibuatlah istilah baru yang menggantikan gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku untuk suatu daerah Kota ataupun Kabupaten. Penetapannya sendiri disebabkan oleh otonomi serta standar upah tingkat provinsi pada kawasan yang bersaungkutan.
Gaji UMP
Diskusi perihal gaji di Gianyar, tidak lepas dari istilah UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai digunakan dan digunakan setelah disahkannya Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000.
Secara garis besar, pengertian UMP dapat disebut sebagai standar penghasilan minimum pada suatu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan seluruh kawasan baik Kota atau Kabupaten di daerah tersebut. Layaknya seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.
Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP
Bicara tentang banyaknya istilah yang menjelaskan tentang upah minimum di Gianyar seringkali membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas semua jenis gaji di atas terlihat sama, agar lebih mudah membedakannya Anda dapat meninjau dari beberapa poin seperti berikut ini:
1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan
Bila ingin mengulas lebih mendalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya dapat dilihat dari beberapa point berikut. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk mengatur dan memiliki kewenangan mengesahkannya.
Berangkat dari UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menerangkan bahwa UMR ditentukan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang ditentukan oleh Gubernur dengan menimbangkan kebutuhan hidup layak.
2. Jangka Waktu Peninjauan
UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari faktor jangka waktu peninjauan. Hal ini mengacu berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 01.
Pada UU tersebut, ditulis bahwa terdapat perbedaan lamanya jangka peninjauan. Penetapan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, beda halnya sama UMK yang musti disahkan selambat-lambatnya 40 hari kerja, meskipun kedua sama dilakukan 1 tahun sekali.
3. Masa Pemberlakukan Ketentuan
Sama seperti telah diulas pada pembahasan diatas, karena UMR, UMP dan UMK memiliki durasi waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga dapat membedakan dari ketiga istilah tersebut dari waktu pemberlakuan ketentuan tersebut.
Umumnya untuk gaji UMP mulai direalisasikan secara bersamaan berdasarkan arahan dari Gubernur setiap tanggal 1 November. Berbeda pula dengan Gaji UMK yang diberlakukan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 bulan November.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Poin yang membedakan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda ditinjau dari poin perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam Ketetapan Ketenagakerjaan dipaparkan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK senantiasa mengalami kenaikan tiap tahunnya. Nominal perhitungannya merujuk dengan peningkatan inflasi ditambah tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa dicek dari besaran nominal yang diberlakukan pada suatu cakupan daerah tersebut. Sama seperti yang telah dibahas sebelumnya, masing-masing daerah bisa aja standar minimum gajinya berbeda.
Apabila dikomparasikan jumlah nominal gaji UMK umumnya lebih tinggi daripada gaji UMP. Umumnya hal ini didasari adanya faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Karena itu tak perlu heran bila jumlah standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar dibanding tingkat Provinsi.
Penetapan Gaji UMR Gianyar
Usai memahami mulai dari pengertian, istilah-istilah tentang standar upah minimum serta dan memahami perbedaan masing-masing. Berikut ini ada poin-poin penting perihal ketetapan gaji UMR Gianyar yang penting Anda pahami, yaitu seperti:
1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR
Pemerintah Pusat sengaja menetapkan kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai landasan agar pelaku usaha memberikan upah pada para buruh sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.
Secara garis besar, kebijakan standar gaji UMR Gianyar ini bertujuan sebagai tata laksana untuk menyejahterakan hak para pegawai, sehingga bisa memperoleh penghasilan yang layak. Pastinya hal itu selaras dengan beban kerja.
2. Spesifikasi UMR
Berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menjelaskan mengenai pembagian komponen upah dan penghasilan. Pada surat edaran di atas jelas dipaparkan bahwasanya komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.
Pernyataan tersebut juga diperkokoh dengan beracuan pada UU mengenai ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa komponen gaji UMR berupa pendapatan pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan nominalnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR
Mesti Anda ketahui salah satu ketentuan gaji UMR di Gianyar, segala bentuk tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Perihal ini sesuai dengan Undang Undang No.13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.
Sokongan tidak tetap dalam hal ini adalah pembayaran baik secara langsung ataupun tidak untuk diserahkan ke karyawan dan keluarganya. Bentuknya juga banyak, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar jumlah hadirnya.
4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK
Kini istilah gaji UMR memang tidak difungsikan lagi, hal semacam itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Walau begitu, standard gaji regional yang diputuskan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi).
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Barangkali sampai kini beberapa orang belum paham akan ini. Jadi harus disadari, jika UMR tidaklah upah pokok yang diterima karyawan sebagai imbalan dasar dengan besaran sama skala gaji sama ketetapan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.
Berlainan halnya dengan gaji UMR yakni standard minimum yang dikukuhkan oleh pemerintahan. Tentulah di dalam masalah tersebut kalkulasi besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada faktor-faktor dan umumnya terdiri dalam upah tanpa tunjangan dan penghasilan pokok.
6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR
Apabila ada perusahaan yang membayar upah di bawah UMR secara sengaja, walau realitanya perusahaanlembaga tersebut dapat memberikan upah melebihi standard itu. Pada perkara begini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa memberi pidana.
Pidana ini dapat berbentuk kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan maksimum 4 tahun atau denda sedikitnya Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini didambakan jadi peringatan supaya sejumlah perusahaan patuh terhadap peraturan.
7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR
Berkenaan dengan kasus gaji yang tak dibayarkan sesuai peraturan berlaku atau di bawah UMR. Berdasarkan pada UU Nomor 2 Tahun 2004 buruh dapat membawa masalah itu ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian konflik hubungan industrial.
Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
Sesuai ketentuan tersebut dalam usaha ini kedepan bakal melalui sejumlah proses. Pertama, kedua-duanya akan melakukan pembicaraan bipartit jika sepanjang waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
Demikianlah pemaparan lengkap mengenai dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Gianyar, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, mempelajari perbedaan dari berbagai sisi hingga Undang Undang penetapan standar gaji UMR Gianyar tersebut. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan masyarakat khususnya bagi para buruh.
Kata Kunci : Gaji UMR Gianyar 2016, Gaji UMR Gianyar 2017, Gaji UMR Gianyar 2018, Gaji UMR Gianyar 2019, Gaji UMR Gianyar 2020, Gaji UMR Gianyar 2021, Gaji UMK Gianyar 2016, Gaji UMK Gianyar 2017, Gaji UMK Gianyar 2018, Gaji UMK Gianyar 2019, Gaji UMK Gianyar 2020, Gaji UMK Gianyar 2021,