Gaji UMR Baubau – Masalah penghasilan dari tahun ke tahun kerap menjadi isu yang hangat dikelompok pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang senantiasa bertambah kalau tidak dibarengi dengan standarisasi upah yang sama pasti mengundang konflik ekonomi dan sosial.
Salah satunya yang kerap digalakkan oleh para karyawan, utamanya pada hari buruh Nasional yakni upah UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Baubau punyai besaran tertentu buat upah UMR, termasuk gaji UMR Baubau.
Mengenai penentuan UMR di wilayah masing-masing benar-benar tidak sama, ada bermacam jenis hal dan fakta yang melatarbelakanginya.
Gaji UMR Baubau & Gaji UMK Baubau 2021
Kabupaten/Kota | Gaji |
Kabupaten Kolaka | Rp 2.552.014 |
Kabupaten Konawe | Rp 2.552.014 |
Kabupaten Muna | Rp 2.552.014 |
Kabupaten Buton | Rp 2.552.014 |
Kabupaten Konawe Selatan | Rp 2.552.014 |
Kabupaten Bombana | Rp 2.552.014 |
Kabupaten Wakatobi | Rp 2.552.014 |
Kabupaten Kolaka Utara | Rp 2.552.014 |
Kabupaten Konawe Utara | Rp 2.552.014 |
Kabupaten Buton Utara | Rp 2.552.014 |
Kabupaten Kolaka Timur | Rp 2.552.014 |
Kabupaten Konawe Kepulauan | Rp 2.552.014 |
Kabupaten Muna Barat | Rp 2.552.014 |
Kabupaten Buton Tengah | Rp 2.552.014 |
Kabupaten Buton Selatan | Rp 2.552.014 |
Kota Kendari | Rp 2.552.014 |
Kota Bau Bau | Rp 2.552.014 |
Istilah Gaji UMR di Baubau
Berbicara berkenaan upah atau standard gaji minimal di Baubau betul-betul lekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik menjadi buruh ataupun pelaksana usaha, pastinya Anda harus menyadarinya. Berikut di bawah ini ada penjelasan {dan} penjelasan komplet dari beberapa istilah perihal gaji UMR.
Gaji UMR
Gaji UMR ialah standar paling rendah yang dipakai oleh pemberi kerja dalam pengupahan para buruh/pekerja. Alasan disahkannya UMR ialah untuk menjamin agar para karyawan mendapatkan penghasilan sebagai pendapatan yang pantas.
Merujuk dalam Ketetapan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memaparkan kalau UMR atau Penghasilan Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup lokasi Provinsi, tergolong gaji UMR Baubau.
Menurut pengertian itu dapat disimpulkan, kalau UMR adalah standard gaji minimum pada tingkat provinsi. Dulu peraturan ini menjadi rujukan atau landasan dalam penentuan besaran penghasilan, tapi sejak diabsahkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak difungsikan kembali.
Gaji UMK
Gaji UMK ialah Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan upah bulanan paling rendah yang terdiri atas penghasilan pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di suatu area kabupaten/kota sesudah ditentukan oleh pemerintah provinsi.
Komponen UMK bisa dibagi atas penghasilan pokok (gaji pokok) aja, atau gaji pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dalam kata lain, UMK bisa jadi sama penghasilan pokok, tetapi bisa juga tidak.
Usai dicatat dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 pada akhirnya digunakanlah istilah baru pengganti gaji UMR ialah gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku untuk suatu daerah Kota ataupun Kabupaten. Pengesahannya sendiri dipengaruhi oleh otonomi dan standar penghasilan tingkat provinsi pada wilayah itu.
Gaji UMP
Diskusi perihal gaji di Baubau, tidak lepas dari istilah UMP yaitu Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama halnya UMK, istilah ini mulai muncul dan digunakan semenjak ditentukannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.
Secara umum, istilah UMP bisa disebut sebagai standar upah minimum pada suatu wilayah tingkat provinsi yang diberlakukan untuk keseluruhan kawasan baik Kota dan Kabupaten di daerah tersebut. Layaknya seperti UMK, ketetapan ini disahkan oleh Gubernur.
Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP
Diskusi mengenai banyaknya istilah yang membicarakan mengenai upah minimal di Baubau sering membuat bingung. Pasalnya, sekilas gaji UMR, UMK, UMP terkesan mirip, supaya lebih mudah membedakannya Anda dapat meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:
1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan
Jika ingin meneliti lebih jauh tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya dapat dibedakan dari poin-poin berikut. Satu diantaranya yaitu berdasarkan pejabat yang bertugas untuk menetapkan dan memiliki kebijakan mengesahkannya.
Berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menerangkan bahwasanya UMR ditentukan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur dengan menimbangkan kebutuhan hidup layak.
2. Jangka Waktu Peninjauan
UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari segi durasi waktu peninjauan. Hal ini mengacu berdasarkan Undang Undang Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01.
Pada Undang Undang tersebut, dipaparkan bahwa terdapat perbedaan lamanya jangka peninjauan. Pemberlakuan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, beda halnya sama UMK yang musti ditetapkan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, walau keduanya sama-sama dilakukan setahun sekali.
3. Masa Pemberlakukan Ketentuan
Seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK memiliki durasi waktu pengesahan yang tidak sama. Anda juga dapat membedakan dari ketiga istilah itu dari masa berlakunya UU tersebut.
Bisa dikatakan untuk gaji UMP mulai disahkan secara bersamaan berdasarkan arahan dari pemerintah Provinsi setiap tanggal 1 November. Beda pula dengan Gaji UMK yang disahkan serta diumumkan paling lambat tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Poin yang membedakan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda cermati dari jumlah besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam Ketetapan Ketenagakerjaan dikatakan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK pasti bertambah setiap tahunnya. Besaran perhitungannya merujuk dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Hal lain yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa ditinjau dari besarnya nominal yang diberlakukan pada suatu cakupan area tersebut. Layaknya yang telah dibahas sebelumnya, tiap-tiap wilayah bisa jadi standar minimum penghasilannya berbeda.
Apabila dikomparasikan jumlah nominal gaji UMK umumnya lebih besar daripada gaji UMP. Umumnya hal ini dipengaruhi adanya faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Karenanya tidak perlu heran kalau besarnya nominal standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar dibanding tingkat Provinsi.
Penetapan Gaji UMR Baubau
Usai mencermati mulai dari pengertian, istilah-istilah tentang standar gaji minimum dan dan memahami yang membedakannya. Berikut ini ada poin-poin penting perihal penetapan gaji UMR Baubau yang perlu Anda pahami, yaitu seperti:
1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR
Pemerintah Pusat sengaja menetapkan kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai landasan supaya pelaku usaha memberikan gaji kepada para buruh sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.
Secara garis besar, pembuatan standar gaji UMR Baubau ini ditujukan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para tenaga kerja, sehingga dapat memperoleh gaji yang layak. Pasti hal itu seimbang dengan beban pekerjaan.
2. Spesifikasi UMR
Berlandaskan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang mengulasan perihal pembagian komponen gaji dan penghasilan. Pada dokumen di atas jelas dipaparkan bahwasanya komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.
Pernyataan tersebut juga dikukuhkan dengan landasan pada UU perihal ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa komponen gaji UMR berupa pendapatan pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan nominalnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR
Mesti Anda ketahui diantara ketetapan gaji UMR di Baubau, segala macam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Perihal ini setara dengan Keputusan Nomor13 pasal 94 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.
Bantuan tak tetap dalam hal ini merupakan pembayaran baik langsung atau bukan untuk diberikan kepada buruh serta keluarganya. Bentuknya pun bermacam, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar jumlah kehadiran.
4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK
Kini istilah gaji UMR memang tidak sudah digunakan lagi, hal semacam itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Walau demikian, standard gaji regional yang ditetapkan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi).
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin sejauh ini banyak orang-orang belum memahami akan ini. Jadi penting disadari, bahwa UMR tidaklah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sama skala upah sama peraturan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.
Beda halnya dengan gaji UMR yakni standard minimal yang dikukuhkan oleh pemerintahan. Tentulah di dalam masalah ini hitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan kepada faktor-faktor dan biasanya terdiri dalam penghasilan tanpa bantuan dan upah pokok.
6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR
Bila terdapat perusahaan yang memberikan bayaran gaji di bawah UMR secara sengaja, walau kenyataannya innstansi tersebut bisa memberi upah melebihi standard itu. Di dalam perkara ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa memberikan sanksi.
Pidana ini bisa berbentuk kurungan penjara dengan waktu tahanan paling singkat 12 bulan dan maksimum 4 tahun atau denda minimum Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini dikehendaki jadi peringatan agar perusahaan perusahaan taat pada peraturan.
7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR
Bersangkutan dengan kejadian penghasilan yang tak dibayarkan sesuai keputusan berlaku atau di bawah UMR. Menurut UU No 2 Tahun 2004 buruh dapat membawa perkara tersebut ke meja hukum sebagai usaha penuntasan konflik hubungan industrial.
Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
Sesuai peraturan itu dalam usaha ini kedepan dapat melalui sejumlah mekanisme. Pertama, kedua-duanya bakal melakukan pembicaraan bipartit bila waktu waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan sertakan Disnaker.
Demikian pemaparan lengkap tentang dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Baubau, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, mempelajari perbedaan dari berbagai aspek hingga ketentuan penetapan standar gaji UMR Baubau tersebut. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan masyarakat khususnya bagi para pekerja.
Kata Kunci : Gaji UMR Baubau 2016, Gaji UMR Baubau 2017, Gaji UMR Baubau 2018, Gaji UMR Baubau 2019, Gaji UMR Baubau 2020, Gaji UMR Baubau 2021, Gaji UMK Baubau 2016, Gaji UMK Baubau 2017, Gaji UMK Baubau 2018, Gaji UMK Baubau 2019, Gaji UMK Baubau 2020, Gaji UMK Baubau 2021,