Gaji UMR Barru – Kesulitan upah dari tahun ke tahun kerap menjadi penuturan yang hangat dikelompok karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang senantiasa bertambah jika gak disertai dengan standarisasi upah yang sama akan mengundang ketimpangan ekonomi dan sosial.
Salah satunya yang terus digalakkan oleh banyak karyawan, utamanya pada hari buruh Nasional yaitu upah UMR. Ingat di tiap wilayah di Barru miliki besaran tertentu buat penghasilan UMR, termasuk gaji UMR Barru.
Mengenai pengesahan UMR di wilayah semasing betul-betul tidak sama, ada beragam jenis aspek dan argumen yang melatarbelakanginya.
Gaji UMR Barru & Gaji UMK Barru 2021
Kabupaten/Kota | Gaji |
Kabupaten Kepulauan Selayar | Rp 3.103.800 |
Kabupaten Bulukumba | Rp 3.103.800 |
Kabupaten Bantaeng | Rp 3.103.800 |
Kabupaten Jeneponto | Rp 3.103.800 |
Kabupaten Takalar | Rp 3.103.800 |
Kabupaten Gowa | Rp 3.103.800 |
Kabupaten Sinjai | Rp 3.103.800 |
Kabupaten Bone | Rp 3.103.800 |
Kabupaten Maros | Rp 3.103.800 |
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | Rp 3.103.800 |
Kabupaten Barru | Rp 3.103.800 |
Kabupaten Soppeng | Rp 3.103.800 |
Kabupaten Wajo | Rp 3.103.800 |
Kabupaten Sindereng Rappang | Rp 3.103.800 |
Kabupaten Pinrang | Rp 3.103.800 |
Kabupaten Enrekang | Rp 3.103.800 |
Kabupaten Luwu | Rp 3.103.800 |
Kabupaten Tanah Toraja | Rp 3.103.800 |
Kabupaten Luwu Utara | Rp 3.103.800 |
Kabupaten Luwu Timur | Rp 3.103.800 |
Kabupaten Toraja Utara | Rp 3.103.800v |
Kota Makasar | Rp 3.191.572 |
Kota Parepare | Rp 3.103.800 |
Kota Palopo | Rp 3.103.800 |
Istilah Gaji UMR di Barru
Berbicara tentang upah atau standard penghasilan minimal di Barru benar-benar lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku karyawan ataupun eksekutor usaha, tentu saja Anda mesti memahaminya. Di bawah ini ada pengertian {dan} keterangan lengkap dari beberapa istilah perihal gaji UMR.
Gaji UMR
Gaji UMR merupakan standar paling rendah yang digunakan oleh pengusaha dalam pengupahan para buruh/pekerja. Tujuan ditentukannya UMR adalah untuk memastikan supaya para karyawan menerima penghasilan sebagai penghasilan yang layak.
Merujuk pada Ketentuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan kalau UMR atau Penghasilan Minimal Regional dikukuhkan oleh Gubernur menjadi pemerintah pengaman dalam lingkup tempat Provinsi, terhitung gaji UMR Barru.
Berdasarkan artian itu bisa diambil simpulan, jika UMR sebagai standard penghasilan minimal pada tingkat provinsi. Dulu ketetapan ini menjadi panutan atau landasan dalam penentuan besaran upah, tetapi sejak ditetapkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak difungsikan kembali.
Gaji UMK
Gaji UMK merupakan Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan gaji bulanan terendah yang rinciannya berupa gaji pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota usai disahkan oleh pemerintah provinsi.
Komponen UMK bisa terbaru atas gaji pokok (gaji pokok) saja, atau gaji pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam makna lain, UMK bisa jadi sama upah pokok, tapi bisa juga tidak.
Setelah dicatat dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 pada akhirnya dibuatlah istilah baru pengganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku untuk suatu daerah Kota maupun Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri disebabkan adanya otonomi dan standar gaji tingkat provinsi pada daerah yang bersaungkutan.
Gaji UMP
Bicara mengenai gaji di Barru, tidak lepas dari istilah UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama halnya UMK, istilah ini mulai ramai dan diberlakukan setelah ditentukannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.
Secara umum, pengertian UMP dapat dimaknai sebagai standar penghasilan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan semua kawasan baik Kota atau Kabupaten di daerah tersebut. Sama halnya seperti UMK, ketetapan ini disahkan oleh Gubernur.
Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP
Berbicara tentang jenis-jenis istilah yang mengulas mengenai upah minimum di Barru sering membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas semua jenis gaji di atas terlihat sama, agar lebih mudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:
1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan
Jikalau ingin mengulas lebih dalam perihal perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa dilihat dari beberapa point berikut. Satu diantaranya ialah berdasarkan pejabat yang bertugas guna membuat dan memiliki kebijakan mengesahkannya.
Berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menerangkan bahwasanya UMR ditentukan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.
2. Jangka Waktu Peninjauan
UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan melihat dari segi jangka waktu peninjauan. Hal tersebut mengacu berdasarkan UU Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal di dalam Permenaker Nomor 01.
Di dalam Undang Undang tersebut, ditulis bahwa ada perbedaan lamanya jangka peninjauan. Pengesahan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya sama UMK yang perlu disahkan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, walau kedua sama dilakukan pertahun sekali.
3. Masa Pemberlakukan Ketentuan
Sama seperti telah disinggung pada ulasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai jangka waktu pengesahan yang berbeda. Anda juga dapat menemukan perbedaan dari ketiga istilah tersebut dari masa berlakunya ketetapan tersebut.
Umumnya untuk gaji UMP mulai direalisasikan secara bersamaan berdasarkan imbauan dari Gubernur setiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan Gaji UMK yang disahkan serta diumumkan paling lambat tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Poin yang membedakan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda lihat dari poin perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan dikatakan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK senantiasa mengalami kenaikan setiap tahunnya. Besaran perhitungannya berdasarkan dengan besaran inflasi ditambah tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Poin lain yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa dipahami dari besarnya nominal yang berlaku pada satu cakupan daerah tersebut. Seperti dijelaskan sebelumnya, masing-masing area bisa saja standar minimum penghasilannya berbeda.
Kalau dibandingkan besaran nominal gaji UMK biasanya lebih tinggi dari gaji UMP. Umumnya hal ini dipengaruhi adanya faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran kalau besarnya nominal standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar daripada tingkat Provinsi.
Penetapan Gaji UMR Barru
Sesuah mengetahui mulai dari pengertian, beberapa istilah perihal standar upah minimum dan dan memahami perbedaannya. Berikut ini terdapat beberapa poin penting perihal pengesahan gaji UMR Barru yang penting Anda ketahui, yakni seperti:
1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR
Pemerintah sengaja mengatur kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai rujukan agar pemilik usaha memberikan penghasilan untuk para pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.
Secara benang merah, pemberlakuan standar gaji UMR Barru ini bertujuan untuk tata laksana untuk mengayomi hak para buruh, sehingga dapat memperoleh upah yang layak. Tentunya hal itu selaras dengan beban pekerjaan.
2. Spesifikasi UMR
Berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang mengulasan mengenai pengelompokan komponen gaji dan penghasilan. Pada surat edaran di atas terang dikatakan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.
Kebijakan tersebut juga dikukuhkan dengan landasan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa komponen gaji UMR berupa pendapatan pokok dan tunjangan tetap. Sedang nominalnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR
Harus Anda ketahui salah satu ketentuan gaji UMR di Barru, segala macam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Hal ini setara dengan UU Nomor13 pasal 94 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.
Tunjangan tak tetap di dalam masalah ini adalah pembayaran baik langsung ataupun tidak untuk dikasihkan ke karyawan serta keluarganya. Bentuknya juga banyak, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar jumlah hadirnya.
4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK
Kini arti gaji UMR memang tidak difungsikan kembali, hal tersebut sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Biarpun begitu, standard penghasilan regional yang ditetapkan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi).
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin sekian lama ini banyak orang-orang belum mengetahui akan masalah ini. Jadi harus disadari, bahwa UMR tidak penghasilan pokok yang diterima karyawan sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai skala upah sesuai aturan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.
Beda halnya dengan gaji UMR yaitu standard minimal yang ditetapkan oleh pemerintahan. Tentu di dalam masalah ini kalkulasi besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan kepada beberapa faktor dan biasanya terdiri dalam upah tanpa bantuan dan upah pokok.
6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR
Jika terdapat perusahaan yang membayar gaji di bawah UMR secara sengaja, kendati realitanya innstansi tersebut sanggup memberinya gaji melewati standard itu. Di dalam masalah begini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat memberinya pidana.
Sanksipidana ini bisa berbentuk kurungan penjara dengan periode tahanan amat singkat 12 bulan dan maksimum 4 tahun atau denda sedikitnya Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini didambakan menjadi peringatan agar perusahaan perusahaan tunduk pada peraturan.
7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR
Berkenaan dengan kejadian gaji yang tidak sesuai aturan berlaku atau di bawah UMR. Berdasar UU Nomor 2 Tahun 2004 pekerja dapat membawa perkara tersebut ke meja hukum sebagai upaya penyelesaian konflik hubungan industrial.
Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
Sesuai aturan itu dalam upaya ini kedepannya dapat lewat beberapa proses. Pertama, ke-2 pihak bakal melakukan perundingan bipartit kalau selama waktu waktu 30 hari belum sampai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
Demikianlah penjelasan lengkap mengenai dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Barru, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, mempelajari ciri khas dari berbagai bagian hingga ketentuan penetapan standar gaji UMR Barru tersebut. Semoga artikel ini dapat menambah pengetahuan masyarakat utamanya untuk para karyawan.
Kata Kunci : Gaji UMR Barru 2016, Gaji UMR Barru 2017, Gaji UMR Barru 2018, Gaji UMR Barru 2019, Gaji UMR Barru 2020, Gaji UMR Barru 2021, Gaji UMK Barru 2016, Gaji UMK Barru 2017, Gaji UMK Barru 2018, Gaji UMK Barru 2019, Gaji UMK Barru 2020, Gaji UMK Barru 2021,