Gaji UMR Bolaang Mongondow Utara

Gaji UMR Bolaang Mongondow Utara – Permasalahan penghasilan dari tahun ke tahun kerap menjadi isu yang hangat dikelompok pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang makin bertambah jika tidak diiringi dengan standarisasi upah yang sama pasti akan menyebabkan konflik ekonomi dan sosial.

Satu diantaranya yang terus disuarakan oleh banyak buruh, terutamanya pada hari buruh Nasional yaitu upah UMR. Ingat di tiap wilayah di Bolaang Mongondow Utara mempunyai besaran spesifik untuk penghasilan UMR, termasuk gaji UMR Bolaang Mongondow Utara.

Tentang hal pengesahan UMR di wilayah masing-masing betul-betul tidak sama, ada beberapa jenis faktor serta faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Bolaang Mongondow Utara & Gaji UMK Bolaang Mongondow Utara 2021

Istilah Gaji UMR di Bolaang Mongondow Utara

Berbicara berkaitan penghasilan atau standard gaji minimum di Bolaang Mongondow Utara memanglah dekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik selaku karyawan atau eksekutor bidang usaha, pastinya Anda mesti menyadarinya. Berikut ada penjelasan {dan} keterangan lengkap dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR ialah standar minimum yang dipakai oleh pengusaha dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Alasan ditetapkannya UMR adalah untuk menjamin supaya para buruh mendapatkan penghasilan sebagai penghasilan yang layak.

Mengacu pada Aturan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menjelaskan jika UMR atau Penghasilan Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur menjadi petinggi pengaman dalam lingkup daerah Provinsi, terhitung gaji UMR Bolaang Mongondow Utara.

Berdasarkan pengertian itu dapat diambil rumusan, jika UMR adalah standard penghasilan minimum pada tingkat provinsi. Dulu peraturan ini menjadi panutan atau landasan dalam pengesahan besaran upah, akan tetapi sejak diputuskan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak digunakan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK ialah Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah upah bulanan paling rendah yang rinciannya berupa gaji pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di suatu daerah kabupaten/kota setelah ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK bisa terbaru atas gaji pokok (gaji pokok) aja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dalam kata lain, UMK bisa jadi sama gaji pokok, tapi bisa juga tidak.

Setelah dicatat dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 pada akhirnya digunakanlah istilah baru sebagai ganti gaji UMR ialah gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku pada suatu daerah Kota maupun Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri dikarenakan oleh otonomi dan standar penghasilan tingkat provinsi pada wilayah yang bersaungkutan.

Gaji UMP

Bicara perihal gaji di Bolaang Mongondow Utara, tidak lepas dari istilah UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama seperti UMK, penggunaan istilah ini mulai ditetapkan dan berlaku seketika disahkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara umum, istilah UMP dapat dimaknai sebagai standar upah minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dan mencakup seluruh area baik Kota atau Kabupaten di daerah tersebut. Sama halnya seperti UMK, ketetapan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Diskusi tentang banyaknya istilah yang menjelaskan perihal upah minimal di Bolaang Mongondow Utara seringkali membuat bingung. Pasalnya, sekilas semua jenis gaji di atas tampak sama, agar lebih mudah membedakannya Anda dapat meninjau dari beberapa poin seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jika ingin diskusi lebih jauh perihal perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa ditinjau dari poin-poin berikut. Salah satunya yaitu berdasarkan pejabat yang bertugas guna mengatur dan berwewenang mengesahkannya.

Merujuk Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwa UMR ditentukan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang ditentukan oleh Gubernur dengan berdasarkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan melihat dari faktor durasi waktu peninjauan. Hal tersebut merujuk berdasarkan UU Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang mengubah beberapa pasal dalam Permenaker No 01.

Di dalam Kebijakan tersebut, ditulis bahwa terdapat perbedaan lamanya jangka peninjauan. Pemberlakuan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, berbeda halnya sama UMK yang harus ditetapkan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, meskipun kedua sama dilakukan setahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Sama seperti telah diulas pada pembahasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK memiliki durasi waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga bisa membedakan dari ketiga istilah tersebut dari masa pemberlakuan ketetapan tersebut.

Bisa dikatakan untuk gaji UMP mulai diterapkan secara keseluruhan berdasarkan imbauan dari pemerintah Provinsi setiap tanggal 1 November. Berbeda pula dengan Gaji UMK yang disahkan serta diumumkan paling lambat tanggal 21 bulan November.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Yang membedakan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda lihat dari jumlah besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Undang Undang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa gaji UMP dan gaji UMK senantiasa bertambah setiap pertahunnya. Nominal perhitungannya berdasarkan dengan peningkatan inflasi ditambah tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Pertimbangan lain yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa dilihat dari besaran nominal yang diberlakukan pada suatu cakupan area tersebut. Sama seperti yang telah dibahas sebelumnya, masing-masing daerah bisa aja standar minimum penghasilannya berbeda.

Apabila dibandingkan jumlah nominal gaji UMK pasti lebih besar daripada gaji UMP. Tentunya hal ini didasari karena faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Jadi tidak perlu heran bila besarnya nominal standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Bolaang Mongondow Utara

Setelah mengetahui mulai dari pengertian, istilah-istilah tentang standar upah minimum dan dan memahami perbedaan masing-masing. Berikut ini ada poin-poin penting perihal ketetapan gaji UMR Bolaang Mongondow Utara yang penting Anda ketahui, yaitu seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja menetapkan kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai landasan supaya pemilik usaha memberikan gaji pada para pekerja sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.

Secara garis besar, pemberlakuan standar gaji UMR Bolaang Mongondow Utara ini ditujukan untuk tata laksana untuk melindungi hak para pekerja, sehingga dapat mendapatkan?menerima upah yang layak. Tentunya hal demikian selaras dengan tugas pekerjaan.

2. Spesifikasi UMR

Berlandaskan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang mengulasan perihal pembagian komponen gaji dan pendapatan. Pada dokumen di atas jelas dikatakan bahwasanya komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Pernyataan tersebut juga dikukuhkan dengan beracuan pada UU mengenai ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa komponen gaji UMR berupa upah pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Harus Anda ketahui salah satu kebijakan gaji UMR di Bolaang Mongondow Utara, segala ragam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Hal ini setara dengan Undang Undang Nomor13 pasal 94 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.

Tunjangan tidak tetap di dalam perihal ini sebagai pembayaran baik dengan cara langsung ataupun tidak untuk dikasih ke karyawan dan keluarganya. Bentuknya pula banyak, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar pada jumlah kehadiran.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Kini arti gaji UMR memang tidak difungsikan kembali, hal demikian sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Kendati demikian, standard gaji regional yang dikukuhkan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Barangkali sekian lama ini banyak orang-orang belum mengetahui akan perihal ini. Jadi penting dimengerti, kalau UMR tidak gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sama skala gaji sama peraturan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Tidak sama halnya dengan gaji UMR yaitu standard minimum yang dikukuhkan oleh pemerintahan. Tentu saja dalam masalah ini hitungan besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan kepada faktor-faktor dan umumnya terdiri dalam upah tanpa tunjangan dan gaji pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Apabila ada perusahaan yang membayar upah di bawah UMR secara sengaja, meskipun faktanya perusahaanlembaga itu mampu memberikan upah melewati standard itu. Pada kasus begini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa berikan pidana.

Ancaman pidana ini dapat berbentuk kurungan penjara dengan waktu tahanan amat singkat 12 bulan serta maksimal 4 tahun atau denda sedikitnya Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diinginkan menjadi peringatan agar perusahaan perusahaan tunduk terhadap peraturan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berkaitan dengan kejadian upah yang tidak sesuai ketetapan berlaku atau di bawah UMR. Berdasarkan pada UU No 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa perkara itu ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai peraturan tersebut dalam usaha ini selanjutnya bakal lewat sejumlah prosedur. Pertama, kedua pihak dapat melakukan pembicaraan bipartit kalau sepanjang waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan menyertakan Disnaker.

Demikianlah ulasan lengkap perihal dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Bolaang Mongondow Utara, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, mempelajari perbedaan dari beragam aspek hingga kebijakan pemberlakuan standar gaji UMR Bolaang Mongondow Utara tersebut. Semoga ulasan ini bisa menambah pengetahuan masyarakat utamanya untuk para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR Bolaang Mongondow Utara 2016, Gaji UMR Bolaang Mongondow Utara 2017, Gaji UMR Bolaang Mongondow Utara 2018, Gaji UMR Bolaang Mongondow Utara 2019, Gaji UMR Bolaang Mongondow Utara 2020, Gaji UMR Bolaang Mongondow Utara 2021, Gaji UMK Bolaang Mongondow Utara 2016, Gaji UMK Bolaang Mongondow Utara 2017, Gaji UMK Bolaang Mongondow Utara 2018, Gaji UMK Bolaang Mongondow Utara 2019, Gaji UMK Bolaang Mongondow Utara 2020, Gaji UMK Bolaang Mongondow Utara 2021,