Gaji UMR Palangka Raya

Gaji UMR Palangka Raya – Kesulitan upah dari tahun ke tahun kerap menjadi percakapan yang hangat dilapisan pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang semakin bertambah apabila gak dibarengi dengan standarisasi upah yang sama pasti akan memunculkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Satu diantara yang kerap disuarakan oleh banyak buruh, utamanya pada hari buruh Nasional ialah upah UMR. Ingat di tiap wilayah di Palangka Raya miliki besaran tertentu buat penghasilan UMR, juga termasuk gaji UMR Palangka Raya.

Mengenai penentuan UMR di wilayah masing-masing benar-benar tidak sama, ada beberapa ragam perihal dan fakta yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Palangka Raya & Gaji UMK Palangka Raya 2021

Istilah Gaji UMR di Palangka Raya

Berbicara berkenaan penghasilan atau standard gaji minimal di Palangka Raya betul-betul dekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku buruh atau eksekutor bidang usaha, tentulah Anda mesti mendalaminya. Berikut di bawah ini ada pengertian {dan} penjelasan komplet dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR merupakan standar paling rendah yang dipakai oleh pengusaha dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Tujuan ditentukannya UMR adalah untuk menjamin agar para karyawan menerima gaji sebagai penghasilan yang pantas.

Mengacu dalam Ketentuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan bahwa UMR atau Penghasilan Minimal Regional diputuskan oleh Gubernur menjadi pemerintah pengaman dalam lingkup tempat Provinsi, tergolong gaji UMR Palangka Raya.

Menurut pengertian itu dapat diambil simpulan, kalau UMR adalah standard gaji minimum pada tingkat provinsi. Dulu ketetapan ini menjadi rujukan atau alasan dalam pemastian besaran penghasilan, akan tetapi sejak diabsahkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK yaitu Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah penghasilan bulanan terendah yang rinciannya berupa gaji pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di suatu daerah kabupaten/kota sesudah ditetapkan oleh gubernur.

Komponen UMK bisa terbaru atas penghasilan pokok (gaji pokok) aja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam makna lain, UMK bisa jadi sama penghasilan pokok, tetapi bisa juga tidak.

Usai dicatat dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 pada akhirnya dibuat lagi istilah baru yang menggantikan gaji UMR ialah gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup pada suatu daerah Kota maupun Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri dipengaruhi oleh otonomi dan standar gaji tingkat provinsi pada wilayah tersebut.

Gaji UMP

Berbicara tentang gaji di Palangka Raya, tidak bisa lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, penggunaan istilah ini mulai ditetapkan dan diberlakukan sesudah ditetapkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara umum, pengertian UMP dapat dimaknai sebagai standar upah minimum untuk suatu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan semua area baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama halnya seperti UMK, ketetapan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Bicara tentang jenis-jenis istilah yang menjelaskan mengenai upah minimum di Palangka Raya seringkali membuat bingung. Pasalnya, sekilas semuanya terlihat sama, guna lebih mudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jikalau ingin mengulas lebih jauh tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya dapat dibedakan dari beberapa point berikut. Salah satunya yaitu berdasarkan pejabat pemerintah yang bertugas untuk menetapkan dan berwewenang mengesahkannya.

Berangkat dari Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menerangkan bahwasanya UMR ditetapkan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang ditentukan oleh Gubernur dengan menimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari segi durasi waktu peninjauan. Hal ini mengacu berdasarkan UU Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang mengubah beberapa pasal di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 01.

Dalam Kebijakan tersebut, dijakatakan bahwa ada perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, beda halnya sama UMK yang harus ditentukan sekurang-kurangnya 40 x 24 jam, sekalipun kedua sama-sama dilakukan setahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti telah diulas pada pembahasan diatas, karena UMR, UMP dan UMK memiliki jangka waktu penetapan yang berbeda. Anda juga bisa menemukan perbedaan dari ketiga istilah gaji tersebut dari waktu pemberlakuan ketentuan tersebut.

Bisa dikatakan untuk gaji UMP mulai disahkan secara serentak berdasarkan instruksi dari pemerintah Provinsi setiap tanggal 1 November. Beda halnya dengan Gaji UMK yang diputuskan serta disosialisasikan paling lambat tanggal 21 bulan November.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Poin yang membedakan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda lihat dari perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Ketetapan Ketenagakerjaan dikatakan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK selalu meningkat setiap pertahunnya. Nominal perhitungannya berdasarkan dengan peningkatan inflasi ditambah tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Hal lainnya yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK dapat dicek dari besarnya nominal yang berlaku pada suatu cakupan daerah tersebut. Seperti dijelaskan sebelumnya, masing-masing area bisa jadi standar minimum gajinya berbeda.

Apabila dikomparasikan besaran nominal gaji UMK biasanya lebih besar dari gaji UMP. Tentunya dalam hal ini dipengaruhi adanya faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran bila besarnya nominal standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Palangka Raya

Setelah mengetahui mulai dari pengertian, beberapa istilah tentang standar gaji minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada beberapa poin penting mengenai pengesahan gaji UMR Palangka Raya yang penting Anda ketahui, yaitu seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja mengatur kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai acuan agar pelaku usaha memberikan gaji kepada para pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.

Secara benang merah, pembuatan standar gaji UMR Palangka Raya ini ditujukan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para karyawan, sehingga dapat memperoleh upah yang layak. Pastinya hal itu seimbang dengan tugas pekerjaan.

2. Spesifikasi UMR

Merujuk pada surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menjelaskan tentang pembagian komponen gaji dan pendapatan. Pada dokumen tersebut secara jelas dipaparkan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Surat edaran tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU mengenai ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedang besarnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Mesti Anda ketahui salah satu ketetapan gaji UMR di Palangka Raya, segala bentuk tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Hal ini sesuai dengan UU Nomor13 pasal 94 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.

Tunjangan di dalam perihal ini adalah pembayaran baik dengan cara langsung atau bukan untuk diberikan kepada buruh serta keluarganya. Bentuknya pun banyak, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar jumlah datangnya.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Sekarang ini istilah gaji UMR memang tidak sudah digunakan kembali, hal tersebut sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Walaupun demikian, standard gaji regional yang dikukuhkan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Barangkali selama ini banyak orang belum paham akan soal ini. Jadi perlu dipahami, jika UMR bukanlah upah pokok yang diterima buruh sebagai imbalan dasar dengan besaran sama nilai penghasilan sesuai keputusan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Tidak sama halnya dengan gaji UMR yaitu standard minimum yang diputuskan oleh pemerintahan. Pastinya dalam hal ini hitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan kebanyakan terdiri dalam upah tanpa bantuan dan gaji pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Bila ada perusahaan yang membayar gaji di bawah UMR secara sengaja, meskipun faktanya innstansi itu bisa memberi penghasilan melampaui standard itu. Pada masalah begini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat memberikan pidana.

Ancaman pidana ini bisa berwujud kurungan penjara dengan waktu tahanan paling singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda sedikitnya Rp 100.000.000 hingga sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini dikehendaki menjadi peringatan supaya perusahaan perusahaan tunduk pada ketentuan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berkenaan dengan masalah gaji yang tidak sesuai keputusan berlaku atau di bawah UMR. Berdasarkan pada UU Nomor 2 Tahun 2004 karyawan dapat membawa kasus tersebut ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai peraturan itu dalam usaha ini selanjutnya dapat melalui sejumlah langkah. Pertama, ke-2 pihak akan melakukan perundingan bipartit kalau waktu waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Itulah ulasan lengkap mengenai dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Palangka Raya, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, mempelajari karakter dari beragam sisi hingga kebijakan penetapan standar gaji UMR Palangka Raya tersebut. Semoga ulasan ini bisa menambah wawasan masyarakat utamanya untuk para karyawan.

Kata Kunci : Gaji UMR Palangka Raya 2016, Gaji UMR Palangka Raya 2017, Gaji UMR Palangka Raya 2018, Gaji UMR Palangka Raya 2019, Gaji UMR Palangka Raya 2020, Gaji UMR Palangka Raya 2021, Gaji UMK Palangka Raya 2016, Gaji UMK Palangka Raya 2017, Gaji UMK Palangka Raya 2018, Gaji UMK Palangka Raya 2019, Gaji UMK Palangka Raya 2020, Gaji UMK Palangka Raya 2021,