Gaji UMR Padangsidimpuan

Gaji UMR Padangsidimpuan – Permasalahan upah dari tahun ke tahun sering jadi percakapan yang hangat dilapisan pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang selalu bertambah apabila tidak diiringi dengan standarisasi upah yang sama pasti mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Satu diantaranya yang terus digiatkan oleh para buruh, terutama pada hari buruh Nasional merupakan upah UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Padangsidimpuan mempunyai besaran spesifik untuk upah UMR, juga termasuk gaji UMR Padangsidimpuan.

Tentang hal penentuan UMR di wilayah masing-masing benar-benar tidak sama, ada pelbagai jenis aspek serta argumen yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Padangsidimpuan & Gaji UMK Padangsidimpuan 2021

Istilah Gaji UMR di Padangsidimpuan

Berbicara berkaitan upah atau standard penghasilan minimal di Padangsidimpuan memanglah lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik selaku karyawan ataupun pelaksana bidang usaha, pastinya Anda mesti memahaminya. Di bawah ini ada pengertian {dan} penjelasan lengkap dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR merupakan standar minimum yang dipakai oleh pemilik usaha dalam menentukan gaji para buruh/pekerja. Tujuan ditetapkannya UMR ialah untuk menjamin agar para pekerja menerima gaji sebagai penghasilan yang layak.

Berpedoman pada Ketentuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menerangkan bahwa UMR atau Penghasilan Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur menjadi pemerintah pengaman dalam lingkup lokasi Provinsi, termaksud gaji UMR Padangsidimpuan.

Berdasarkan pengertian itu bisa disimpulkan, jika UMR adalah standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu aturan ini menjadi panutan atau alasan dalam pengesahan besaran penghasilan, akan tetapi sejak diresmikan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR sudahlah tidak digunakan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK merupakan Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah gaji bulanan terendah yang terdiri atas gaji pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah wilayah kabupaten/kota sesudah ditentukan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK bisa terdiri atas penghasilan pokok (gaji pokok) aja, atau gaji pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam kata lain, UMK bisa jadi sama upah pokok, tapi bisa juga tidak.

Usai dicatat dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 akhirnya dibuat lagi istilah baru sebagai ganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup suatu daerah Kota ataupun Kabupaten. Pengesahannya sendiri dikarenakan adanya otonomi serta standar gaji tingkat provinsi pada kawasan itu.

Gaji UMP

Bicara perihal gaji di Padangsidimpuan, tidak lepas dari istilah UMP yaitu Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama halnya UMK, istilah ini mulai ditetapkan dan diberlakukan sejak ditentukannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara umum, pengertian UMP bisa diartikan sebagai standar penghasilan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan keseluruhan area baik itu Kota dan Kabupaten di daerah tersebut. Layaknya seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Bicara mengenai beberapa istilah yang mengulas mengenai upah minimum di Padangsidimpuan kerap membuat bingung. Pasalnya, sekilas gaji UMR, UMK, UMP terkesan sama, guna mempermudah membedakannya Anda dapat mencermati dari beberapa poin seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Bila ingin mengulas lebih mendalam perihal perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya dapat ditinjau dari poin-poin berikut. Salah satunya ialah berdasarkan pejabat pemerintah yang memiliki kebijakan guna mengatur dan berwewenang mengesahkannya.

Berangkat dari Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwasanya UMR diputuskan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berdasarkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan melihat dari faktor durasi waktu peninjauan. Hal tersebut merujuk berdasarkan Kebijakan Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang telah melakukan perubahan beberapa pasal di dalam Permenaker Nomor 01.

Pada Keputusan tersebut, dijelaskan bahwa ada perbedaan lamanya waktu peninjauan. Pemberlakuan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, beda halnya dengan UMK yang perlu ditentukan sekurang-kurangnya 40 hari kerja, meski kedua sama dilakukan setahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Layaknya yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai durasi waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga dapat membedakan dari ketiga istilah tersebut dari waktu pemberlakuan ketentuan tersebut.

Bisa dikatakan untuk gaji UMP mulai disahkan secara serentak berdasarkan imbauan dari pemerintah Provinsi setiap tanggal 1 November. Berbeda pula dengan Gaji UMK yang ditetapkan serta disosialisasikan paling akhir tanggal 21 bulan November.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Perbedaan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda cermati dari poin perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Ketetapan Ketenagakerjaan dijelaskan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK selalu meningkat tiap pertahunnya. Besaran perhitungannya mengacu dengan besaran inflasi ditambahkan tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Pertimbangan lainnya yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa dipahami dari besarnya nominal yang diberlakukan pada satu cakupan area tersebut. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, tiap-tiap wilayah bisa aja standar minimal penghasilannya berbeda.

Jika dibandingkan besaran nominal gaji UMK pasti lebih tinggi dari gaji UMP. Umumnya dalam hal ini didasari adanya faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Jadi tidak perlu heran bila besarnya nominal standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Padangsidimpuan

Usai mencermati mulai dari pengertian, istilah-istilah perihal standar upah minimum dan dan memahami yang membedakannya. Berikut ini ada beberapa poin penting perihal penetapan gaji UMR Padangsidimpuan yang perlu Anda pahami, yakni seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah sengaja mengatur sistem yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai acuan supaya pelaku usaha memberikan penghasilan kepada para pekerja sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.

Secara benang merah, pembuatan standar gaji UMR Padangsidimpuan ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para pegawai, sehingga bisa mendapatkan?menerima penghasilan yang layak. Pasti hal tersebut sesuai dengan tugas pekerjaan.

2. Spesifikasi UMR

Merujuk pada surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang mengulasan mengenai pembagian komponen upah dan penghasilan. Pada dokumen di atas jelas dijelaskan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang memaparkan bahwa komponen gaji UMR berupa pendapatan pokok dan tunjangan tetap. Sedang nominalnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Harus Anda ketahui salah satu kebijakan gaji UMR di Padangsidimpuan, segala bentuk tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Perihal ini sesuai dengan Keputusan No.13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Tunjangan dalam hal ini adalah pembayaran baik langsung ataupun tidak untuk diberikan kepada buruh dan keluarganya. Bentuknya pun banyak, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar jumlah hadirnya.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Saat ini istilah gaji UMR memanglah tidak dipakai kembali, hal itu sama Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Biarpun begitu, standard gaji regional yang ditetapkan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Barangkali selama ini banyak orang belum memahami akan masalah ini. Jadi penting disadari, jika UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai skala penghasilan sama ketetapan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Tidak sama halnya dengan gaji UMR ialah standard minimal yang diputuskan oleh pemerintahan. Tentulah dalam hal ini kalkulasi besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan kepada faktor-faktor dan normalnya terdiri penghasilan tanpa bantuan dan penghasilan pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Kalau terdapat perusahaan yang membayar upah di bawah UMR secara sengaja, kendati realitanya perusahaanlembaga itu bisa berikan gaji melebihi standard itu. Di dalam kasus semacam ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat memberinya pidanaancaman pidana.

Pidana ini bisa berbentuk kurungan penjara dengan periode tahanan sangat singkat 12 bulan serta maksimum 4 tahun atau denda sekurang-kurangnya Rp 100.000.000 hingga sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diharapkan menjadi peringatan supaya sejumlah perusahaan tunduk terhadap Undang Undang yang berlaku.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Terkait dengan perkara gaji yang tidak dibayarkan sesuai ketetapan berlaku atau di bawah UMR. Menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa masalah itu ke meja hukum sebagai usaha penyelesaian konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai aturan itu dalam usaha ini kedepan dapat melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua pihak akan melakukan perundingan bipartit bila selama waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Itulah penjelasan lengkap perihal dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Padangsidimpuan, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, mempelajari ciri khas dari beragam bagian hingga ketentuan penetapan standar gaji UMR Padangsidimpuan tersebut. Semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para karyawan.

Kata Kunci : Gaji UMR Padangsidimpuan 2016, Gaji UMR Padangsidimpuan 2017, Gaji UMR Padangsidimpuan 2018, Gaji UMR Padangsidimpuan 2019, Gaji UMR Padangsidimpuan 2020, Gaji UMR Padangsidimpuan 2021, Gaji UMK Padangsidimpuan 2016, Gaji UMK Padangsidimpuan 2017, Gaji UMK Padangsidimpuan 2018, Gaji UMK Padangsidimpuan 2019, Gaji UMK Padangsidimpuan 2020, Gaji UMK Padangsidimpuan 2021,