Gaji UMR Nias

Gaji UMR Nias – Kesulitan upah dari tahun ke tahun kerap menjadi penuturan yang hangat dikelompok karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang semakin bertambah kalau gak dibarengi dengan standarisasi upah yang sama pasti akan mengundang ketimpangan ekonomi dan sosial.

Satu diantara yang kerap digiatkan oleh para buruh, terutama dalam hari buruh Nasional merupakan penghasilan UMR. Ingat di tiap wilayah di Nias miliki besaran tertentu untuk penghasilan UMR, termasuk gaji UMR Nias.

Tentang hal pemastian UMR di wilayah semasing benar-benar tidak sama, ada bermacam ragam variabel dan fakta yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Nias & Gaji UMK Nias 2021

Istilah Gaji UMR di Nias

Berbicara terkait penghasilan atau standard gaji minimum di Nias betul-betul lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku buruh atau aktor usaha, tentu saja Anda harus memahaminya. Di bawah ini ada penjelasan {dan} keterangan lengkap dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR adalah standar paling rendah yang dipakai oleh pemilik usaha dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Alasan disahkannya UMR adalah untuk memastikan supaya para buruh menerima upah sebagai pendapatan yang pantas.

Berpedoman dalam Ketetapan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menerangkan kalau UMR atau Gaji Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur menjadi petinggi pengaman dalam lingkup tempat Provinsi, termaksud gaji UMR Nias.

Menurut pemahaman itu dapat diambil rumusan, kalau UMR sebagai standard penghasilan minimal pada tingkat provinsi. Dulu aturan ini menjadi rujukan atau dasar dalam pemastian besaran penghasilan, tapi sejak diresmikan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK yakni Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan upah bulanan terendah yang rinciannya berupa gaji pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di suatu area kabupaten/kota sesudah ditentukan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK dapat terdiri atas gaji pokok (gaji pokok) aja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dalam kata lain, UMK bisa jadi sama upah pokok, tapi bisa juga tidak.

Setelah disahkan dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 pada akhirnya digunakanlah istilah baru sebagai ganti gaji UMR ialah gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup untuk suatu daerah Kota dan Kabupaten. Penetapannya sendiri dipengaruhi oleh otonomi serta standar penghasilan tingkat provinsi pada daerah yang bersaungkutan.

Gaji UMP

Berbicara mengenai gaji di Nias, tidak bisa lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama halnya UMK, istilah ini mulai ditetapkan dan diberlakukan setelah ditetapkannya Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000.

Secara general, pengertian UMP bisa diartikan sebagai standar penghasilan minimum pada satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan semua kawasan baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Layaknya seperti UMK, ketetapan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Diskusi tentang jenis-jenis istilah yang membicarakan tentang upah minimum di Nias kerapkali membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas semuanya tampak sama, agar lebih mudah membedakannya Anda dapat mencermati dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jika ingin diskusi lebih komprehensif tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya bisa dilihat dari poin-poin berikut. Salah satunya ialah berdasarkan pejabat yang bertugas untuk menetapkan dan memiliki kewenangan mengesahkannya.

Berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menerangkan bahwasanya UMR ditetapkan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur dengan menimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan melihat dari segi jangka waktu peninjauan. Hal ini merujuk berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang telah melakukan perubahan beberapa pasal dalam Permenaker No 01.

Di dalam Kebijakan tersebut, dijelaskan bahwa ada hal hal yang membedakan lamanya durasi peninjauan. Pemberlakuan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang perlu ditentukan sekurang-kurangnya 40 hari kerja, meskipun kedua sama dilakukan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Layaknya yang telah disinggung pada pembahasan diatas, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai jangka waktu peninjauan yang berbeda. Anda juga bisa menemukan perbedaan dari ketiga istilah tersebut dari waktu pemberlakuan Undang Undang tersebut.

Bisa dikatakan untuk gaji UMP mulai diberlakukan secara bersamaan berdasarkan imbauan dari Gubernur setiap tanggal 1 November. Berbeda pula dengan Gaji UMK yang disahkan serta diumumkan paling lambat tanggal 21 bulan November.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Perbedaan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda lihat dari jumlah besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Undang Undang Ketenagakerjaan dikatakan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK pasti meningkat setiap tahunnya. Nominal perhitungannya merujuk dengan peningkatan inflasi ditambah tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Hal lainnya yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa dipahami dari besarnya nominal yang berlaku pada satu cakupan daerah tersebut. Layaknya dijelaskan sebelumnya, masing-masing area bisa aja standar minimal penghasilannya berbeda.

Jika dikomparasikan besaran nominal gaji UMK umumnya lebih tinggi dari gaji UMP. Umumnya dalam hal ini dipengaruhi adanya faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Karenanya tidak perlu heran kalau besarnya nominal standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Nias

Setelah mencermati mulai dari pengertian, beberapa istilah mengenai standar gaji minimum serta dan memahami perbedaan masing-masing. Berikut ini ada beberapa poin penting mengenai ketetapan gaji UMR Nias yang penting Anda pahami, yakni seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja mengatur kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai rujukan supaya pemilik usaha memberikan penghasilan kepada para buruh sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.

Secara benang merah, pemberlakuan standar gaji UMR Nias ini bertujuan sebagai tata laksana untuk mengayomi hak para karyawan, sehingga dapat mendapatkan?menerima penghasilan yang layak. Tentu hal demikian seimbang dengan job desk pekerjaan.

2. Spesifikasi UMR

Merujuk pada surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang mengulasan tentang pengelompokan komponen gaji dan pendapatan. Pada dokumen tersebut jelas dipaparkan bahwasanya komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Surat edaran tersebut juga dikukuhkan dengan landasan pada UU mengenai ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedang nominalnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Perlu Anda ketahui diantara ketentuan gaji UMR di Nias, segala bentuk tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Hal ini setara dengan Undang Undang Nomor13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.

Tunjangan tak tetap dalam hal ini adalah pembayaran baik secara langsung atau bukan untuk diberikan kepada karyawan serta keluarganya. Bentuknya pula banyak, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar jumlah kehadiran.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Kini arti gaji UMR memanglah tidak digunakan kembali, hal semacam itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Walaupun demikian, standard upah regional yang diputuskan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Barangkali sekian lama ini beberapa orang belum paham akan masalah ini. Jadi mesti dipahami, bahwa UMR bukanlah upah pokok yang diterima buruh sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai nilai gaji sesuai ketetapan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Beda halnya dengan gaji UMR ialah standard minimal yang dikukuhkan oleh pemerintahan. Tentu saja dalam masalah ini hitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada faktor-faktor serta kebanyakan terdiri penghasilan tanpa tunjangan dan upah pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Bila terdapat perusahaan yang membayar gaji di bawah UMR secara sengaja, walau faktanya perusahaanlembaga tersebut sanggup memberinya gaji melampaui standard itu. Pada kejadian ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat memberikan pidana.

Pidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan periode tahanan sangat singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda sedikitnya Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diinginkan menjadi peringatan agar perusahaan perusahaan taat terhadap Undang Undang yang berlaku.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Bersangkutan dengan perkara penghasilan yang tak sesuai aturan berlaku atau di bawah UMR. Menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 karyawan bisa membawa permasalahan itu ke meja hukum sebagai usaha penyelesaian konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai peraturan itu dalam usaha ini selanjutnya bakal melalui sejumlah langkah. Pertama, kedua pihak bakal melakukan pembicaraan bipartit kalau sepanjang waktu waktu 30 hari belum sampai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan sertakan Disnaker.

Itulah ulasan lengkap mengenai dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Nias, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, mempelajari karakter dari beragam bagian hingga kebijakan pengesahan standar gaji UMR Nias tersebut. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan masyarakat khususnya untuk para buruh.

Kata Kunci : Gaji UMR Nias 2016, Gaji UMR Nias 2017, Gaji UMR Nias 2018, Gaji UMR Nias 2019, Gaji UMR Nias 2020, Gaji UMR Nias 2021, Gaji UMK Nias 2016, Gaji UMK Nias 2017, Gaji UMK Nias 2018, Gaji UMK Nias 2019, Gaji UMK Nias 2020, Gaji UMK Nias 2021,