Gaji UMR Malinau

Gaji UMR Malinau – Masalah upah dari tahun ke tahun kerap menjadi perbincangan yang hangat dilapisan karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang makin bertambah kalau gak dibarengi dengan standarisasi penghasilan yang sama akan memunculkan konflik ekonomi dan sosial.

Salah satunya yang senantiasa digalakkan oleh banyak karyawan, utamanya pada hari buruh Nasional ialah upah UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Malinau punya besaran khusus buat upah UMR, termasuk gaji UMR Malinau.

Mengenai penentuan UMR di wilayah masing-masing memanglah tidak sama, ada beberapa ragam unsur serta argumen yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Malinau & Gaji UMK Malinau 2021

Istilah Gaji UMR di Malinau

Berbicara berkenaan upah atau standard penghasilan minimum di Malinau memanglah lekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku buruh atau aktor bidang usaha, tentu saja Anda harus menyadarinya. Berikut ada pengertian {dan} keterangan komplet dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR adalah standar minimum yang dipakai oleh pemberi kerja dalam menentukan gaji para buruh/pekerja. Tujuan ditentukannya UMR adalah untuk memastikan supaya para karyawan memperoleh gaji sebagai penghasilan yang layak.

Mengacu dalam Aturan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menjelaskan kalau UMR atau Gaji Minimum Regional diputuskan oleh Gubernur menjadi pemerintah pengaman dalam lingkup daerah Provinsi, terhitung gaji UMR Malinau.

Berdasarkan penjelasan itu bisa diambil rumusan, kalau UMR merupakan standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu keputusan ini menjadi panutan atau landasan dalam pemastian besaran upah, akan tetapi sejak ditetapkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK ialah Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah penghasilan bulanan terendah yang terdiri atas penghasilan pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu area kabupaten/kota sesudah ditentukan oleh gubernur.

Komponen UMK dapat terdiri atas upah pokok (gaji pokok) saja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam makna lain, UMK bisa saja sama gaji pokok, tetapi bisa juga tidak.

Sesudah dicatat dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 pada akhirnya dibuatlah istilah baru pengganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku suatu daerah Kota dan Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri disebabkan oleh otonomi serta standar penghasilan tingkat provinsi pada daerah tersebut.

Gaji UMP

Bicara tentang gaji di Malinau, tidak bisa lepas dari istilah UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama halnya UMK, istilah ini mulai ditetapkan dan digunakan semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara general, pengertian UMP dapat disebut sebagai standar upah minimum pada satu wilayah tingkat provinsi dan mencakup seluruh area baik Kota dan Kabupaten di daerah tersebut. Sama halnya seperti UMK, ketetapan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Diskusi mengenai beberapa istilah yang mengulas mengenai upah minimum di Malinau kerapkali membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas semua jenis gaji di atas terlihat sama, untuk mempermudah membedakannya Anda dapat mencermati dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Bila ingin mencermati lebih dalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa dilihat dari beberapa point berikut. Satu diantaranya ialah berdasarkan pejabat yang memiliki kebijakan guna mengatur dan memiliki kebijakan mengesahkannya.

Berangkat dari UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwa UMR ditentukan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang ditentukan oleh Gubernur dengan menimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan melihat dari faktor durasi waktu peninjauan. Hal ini mengacu berdasarkan UU Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang mengubah beberapa pasal di dalam Permenaker No 01.

Pada UU tersebut, dijakatakan bahwa terdapat hal hal yang membedakan lamanya waktu peninjauan. Penetapan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang harus disahkan selambat-lambatnya 40 hari kerja, walau keduanya sama dilakukan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Sama seperti telah diulas pada pemaparan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK memiliki jangka waktu peninjauan yang berbeda. Anda juga dapat menemukan perbedaan dari ketiga istilah gaji tersebut dari masa berlakunya UU tersebut.

Bisa dikatakan untuk gaji UMP mulai diterapkan secara serentak berdasarkan arahan dari Gubernur setiap tanggal 1 November. Beda halnya dengan Gaji UMK yang ditetapkan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Perbedaan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda cermati dari hitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Ketetapan Ketenagakerjaan dipaparkan bahwa gaji UMP dan gaji UMK pasti bertambah setiap pertahunnya. Jumlah perhitungannya merujuk dengan peningkatan inflasi ditambahkan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Hal lainnya yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa dilihat dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan area tersebut. Sama seperti dipaparkan sebelumnya, masing-masing daerah bisa jadi standar minimum gajinya berbeda.

Kalau dikomparasikan besaran nominal gaji UMK jauh lebih besar dari gaji UMP. Pastinya hal ini didasari adanya faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Karenanya tak perlu heran bila besaran standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar dibanding tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Malinau

Sesuah mengetahui mulai dari pengertian, beberapa istilah perihal standar upah minimum serta dan memahami yang membedakannya. Berikut ini terdapat poin-poin penting perihal pengesahan gaji UMR Malinau yang penting Anda ketahui, yaitu seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah sengaja mengatur kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai rujukan agar pelaku usaha memberikan penghasilan kepada para pekerja sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.

Secara benang merah, pemberlakuan standar gaji UMR Malinau ini ditujukan untuk tata laksana untuk mengayomi hak para karyawan, sehingga bisa memperoleh gaji yang layak. Pastinya hal itu seimbang dengan beban pekerjaan.

2. Spesifikasi UMR

Berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menyatakan tentang pengelompokan komponen upah dan pendapatan. Pada surat edaran tersebut secara jelas dijelaskan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Surat edaran tersebut juga diperkokoh dengan beracuan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa komponen gaji UMR berupa upah pokok dan tunjangan tetap. Sedang nominalnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Mesti Anda ketahui diantara ketetapan gaji UMR di Malinau, segala ragam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Perihal ini sesuai dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.

Tunjangan tak tetap di dalam masalah ini adalah pembayaran baik secara langsung ataupun tidak untuk dikasihkan ke karyawan dan keluarganya. Bentuknya pun beragam, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar pada jumlah kedatangan.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Sekarang ini arti gaji UMR memang tidak dipakai lagi, hal semacam itu sama Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Meskipun demikian, standard upah regional yang diputuskan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Mungkin sekian lama ini beberapa orang belum mengetahui akan perihal ini. Jadi harus dimengerti, kalau UMR tidaklah gaji pokok yang diterima karyawan sebagai imbalan dasar dengan besaran sama nilai penghasilan sama peraturan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Tidak sama halnya dengan gaji UMR yaitu standard minimum yang dikukuhkan oleh pemerintahan. Tentu dalam masalah ini kalkulasi besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan kepada beberapa faktor serta umumnya terbagi dalam gaji tanpa tunjangan dan gaji pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Apabila terdapat perusahaan yang membayar upah di bawah UMR secara sengaja, walau faktanya innstansi itu sanggup memberi upah melampaui standard itu. Pada masalah begini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa memberi pidanaancaman pidana.

Ancaman pidana ini dapat berbentuk kurungan penjara dengan periode tahanan sangat singkat 12 bulan serta maksimum 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini didambakan jadi peringatan biar perusahaan perusahaan taat terhadap peraturan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berkaitan dengan perkara upah yang tidak sesuai ketentuan berlaku atau di bawah UMR. Berdasar UU Nomor 2 Tahun 2004 pekerja dapat membawa masalah itu ke meja hukum sebagai usaha penyelesaian konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai peraturan itu dalam usaha ini nantinya dapat melalui beberapa langkah. Pertama, kedua-duanya dapat melakukan pembicaraan bipartit bila waktu waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke sesi berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Demikianlah penjelasan lengkap tentang dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Malinau, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, mempelajari ciri khas dari beragam aspek hingga Undang Undang pengesahan standar gaji UMR Malinau tersebut. Semoga ulasan ini dapat menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para karyawan.

Kata Kunci : Gaji UMR Malinau 2016, Gaji UMR Malinau 2017, Gaji UMR Malinau 2018, Gaji UMR Malinau 2019, Gaji UMR Malinau 2020, Gaji UMR Malinau 2021, Gaji UMK Malinau 2016, Gaji UMK Malinau 2017, Gaji UMK Malinau 2018, Gaji UMK Malinau 2019, Gaji UMK Malinau 2020, Gaji UMK Malinau 2021,