Gaji UMR Bulungan

Gaji UMR Bulungan – Permasalahan upah dari tahun ke tahun kerap menjadi penuturan yang hangat dilapisan karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang makin bertambah apabila tidak diiringi dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti mengundang konflik ekonomi dan sosial.

Salah satunya yang kerap digiatkan oleh banyak karyawan, terutamanya dalam hari buruh Nasional yaitu penghasilan UMR. Ingat di tiap wilayah di Bulungan miliki besaran spesifik untuk penghasilan UMR, juga termasuk gaji UMR Bulungan.

Tentang hal pengesahan UMR di wilayah semasing betul-betul tidak sama, ada beberapa ragam perihal dan faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Bulungan & Gaji UMK Bulungan 2021

Istilah Gaji UMR di Bulungan

Berdiskusi perihal upah atau standard penghasilan minimal di Bulungan benar-benar lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku karyawan atau aktor bidang usaha, tentu Anda mesti memahaminya. Di bawah ini ada pengertian {dan} keterangan lengkap dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR adalah standar minimal yang dipakai oleh pengusaha dalam pengupahan para buruh/pekerja. Tujuan ditetapkannya UMR ialah untuk menjamin supaya para karyawan mendapat penghasilan sebagai pendapatan yang pantas.

Mengacu pada Aturan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menjelaskan jika UMR atau Gaji Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup wilayah Provinsi, termaksud gaji UMR Bulungan.

Berdasar pada penjelasan itu dapat diambil keputusan, jika UMR sebagai standard penghasilan minimum pada tingkat provinsi. Dulu keputusan ini menjadi rujukan atau dasar dalam penentuan besaran penghasilan, tetapi sejak diresmikan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR sudahlah tidak digunakan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK ialah Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah penghasilan bulanan paling rendah yang rinciannya berupa gaji pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah wilayah kabupaten/kota setelah ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK dapat dibagi atas penghasilan pokok (gaji pokok) saja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dengan kata lain, UMK bisa saja sama gaji pokok, tapi bisa juga tidak.

Usai diatur dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 akhirnya digunakanlah istilah baru yang menggantikan gaji UMR yaitu gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup untuk suatu wilayah Kota maupun Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri didasari adanya otonomi dan standar penghasilan tingkat provinsi pada kawasan tersebut.

Gaji UMP

Berbicara mengenai gaji di Bulungan, tidak bisa lepas dari istilah UMP yaitu Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai ditetapkan dan berlaku seketika disahkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara general, pengertian UMP dapat dimaknai sebagai standar penghasilan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan semua kawasan baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama halnya seperti UMK, ketetapan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Diskusi mengenai banyaknya istilah yang mengulas perihal upah minimal di Bulungan sering membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas semua jenis gaji di atas terkesan mirip, supaya mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Bila ingin meneliti lebih dalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya dapat dibedakan dari beberapa point berikut. Satu diantaranya ialah berdasarkan pejabat pemerintah yang bertugas untuk menetapkan dan memiliki kebijakan mengesahkannya.

Merujuk UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwa UMR ditentukan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur dengan pertimbangan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari segi durasi waktu peninjauan. Hal ini mengacu berdasarkan Undang Undang Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang merubah beberapa pasal dalam Permenaker No 01.

Di dalam Kebijakan tersebut, ditulis bahwa terdapat hal hal yang membedakan lamanya durasi peninjauan. Pemberlakuan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang perlu ditetapkan selambat-lambatnya 40 hari kerja, sekalipun kedua sama-sama dilakukan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Layaknya yang telah disinggung pada pemaparan diatas, karena UMR, UMP dan UMK memiliki jangka waktu penetapan yang berbeda. Anda juga dapat menemukan perbedaan dari ketiga istilah tersebut dari masa berlakunya UU tersebut.

Bisa dipastikan untuk gaji UMP mulai direalisasikan secara bersamaan berdasarkan imbauan dari pemerintah Provinsi setiap tanggal 1 November. Beda pula dengan Gaji UMK yang diputuskan serta disosialisasikan paling lambat tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Yang membedakan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda lihat dari jumlah besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Undang Undang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa gaji UMP dan gaji UMK senantiasa mengalami kenaikan tiap tahunnya. Nominal perhitungannya mengacu dengan besaran inflasi ditambahkan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Hal lainnya yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK dapat ditinjau dari besaran nominal yang diberlakukan pada suatu cakupan area tersebut. Layaknya di pembahasan sebelumnya, masing-masing wilayah bisa jadi standar minimum penghasilannya berbeda.

Kalau dibandingkan jumlah nominal gaji UMK biasanya lebih besar daripada gaji UMP. Umumnya hal ini didasari adanya faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Jadi tidak perlu heran kalau besarnya nominal standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Bulungan

Sesuah memahami mulai dari pengertian, beberapa istilah mengenai standar gaji minimum serta dan memahami perbedaan masing-masing. Berikut ini ada beberapa poin penting mengenai pemberlakuan gaji UMR Bulungan yang perlu Anda cermati, yaitu seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah sengaja mengatur kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai landasan agar pelaku usaha memberikan penghasilan untuk para pegawai sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.

Secara garis besar, pembuatan standar gaji UMR Bulungan ini bertujuan sebagai tata laksana untuk menyejahterakan hak para karyawan, sehingga dapat memperoleh gaji yang layak. Tentunya hal demikian selaras dengan tugas pekerjaan.

2. Spesifikasi UMR

Berlandaskan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas perihal pembagian komponen upah dan pendapatan. Pada surat edaran di atas secara jelas dikatakan bahwasanya komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Surat edaran tersebut juga dikukuhkan dengan landasan pada UU perihal ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang memaparkan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedang besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Mesti Anda ketahui salah satu ketentuan gaji UMR di Bulungan, segala macam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Hal ini sesuai dengan UU Nomor13 pasal 94 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.

Bantuan tidak tetap dalam hal ini sebagai pembayaran baik langsung atau bukan untuk dikasih ke karyawan dan keluarganya. Bentuknya juga beragam, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar jumlah kehadiran.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Kini istilah gaji UMR memanglah tidak difungsikan lagi, hal itu sama Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Walau demikian, standard upah regional yang diputuskan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Kemungkinan sekian lama ini banyak orang-orang belum paham akan ini. Jadi penting dipahami, kalau UMR tidaklah penghasilan pokok yang diterima karyawan sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai skala penghasilan sama aturan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Beda halnya dengan gaji UMR yaitu standard minimum yang diputuskan oleh pemerintahan. Tentu dalam hal ini hitungan besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan pada faktor-faktor serta biasanya terdiri gaji tanpa tunjangan dan gaji pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Bila ada perusahaan yang membayar penghasilan di bawah UMR secara sengaja, meskipun faktanya innstansi tersebut bisa berikan penghasilan melebihi standard itu. Pada perkara semacam ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa memberi pidanaancaman pidana.

Sanksipidana ini dapat berbentuk kurungan penjara dengan periode tahanan amat singkat 12 bulan serta maksimal 4 tahun atau denda sekurang-kurangnya Rp 100.000.000 hingga sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini didambakan menjadi peringatan biar sejumlah perusahaan taat pada ketentuan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berkaitan dengan perkara upah yang tak dibayar sesuai peraturan berlaku atau di bawah UMR. Berdasar UU Nomor 2 Tahun 2004 karyawan dapat membawa persoalan itu ke meja hukum sebagai upaya penyelesaian konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai ketentuan itu dalam usaha ini kedepannya dapat melalui sejumlah mekanisme. Pertama, ke-2 pihak akan melakukan pembicaraan bipartit apabila waktu waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke sesi berikutnya tripartite dengan sertakan Disnaker.

Demikian penjelasan lengkap mengenai dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Bulungan, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami karakter dari beragam bagian hingga kebijakan pemberlakuan standar gaji UMR Bulungan tersebut. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan masyarakat khususnya untuk para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR Bulungan 2016, Gaji UMR Bulungan 2017, Gaji UMR Bulungan 2018, Gaji UMR Bulungan 2019, Gaji UMR Bulungan 2020, Gaji UMR Bulungan 2021, Gaji UMK Bulungan 2016, Gaji UMK Bulungan 2017, Gaji UMK Bulungan 2018, Gaji UMK Bulungan 2019, Gaji UMK Bulungan 2020, Gaji UMK Bulungan 2021,