Gaji UMR Lombok Timur

Gaji UMR Lombok Timur – Permasalahan upah dari tahun ke tahun kerap menjadi penuturan yang hangat dikelompok pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang senantiasa bertambah apabila tidak dibarengi dengan standarisasi upah yang sama pasti memunculkan konflik ekonomi dan sosial.

Satu diantaranya yang senantiasa digiatkan oleh banyak buruh, terutama dalam hari buruh Nasional yaitu upah UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Lombok Timur punya besaran khusus untuk upah UMR, termasuk gaji UMR Lombok Timur.

Mengenai pengesahan UMR di wilayah semasing benar-benar tidak sama, ada pelbagai ragam hal dan argumen yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Lombok Timur & Gaji UMK Lombok Timur 2021

Istilah Gaji UMR di Lombok Timur

Berdiskusi berkenaan upah atau standard gaji minimal di Lombok Timur memanglah lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku karyawan ataupun aktor usaha, tentulah Anda harus mengertinya. Berikut ada pemahaman {dan} penjelasan komplet dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR merupakan standar minimum yang digunakan oleh pengusaha dalam pengupahan para buruh/pekerja. Alasan disahkannya UMR ialah untuk menjamin supaya para buruh mendapat penghasilan sebagai penghasilan yang pantas.

Berpedoman dalam Ketentuan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menerangkan bahwa UMR atau Gaji Minimum Regional ditetapkan oleh Gubernur menjadi pemerintah pengaman dalam lingkup daerah Provinsi, terhitung gaji UMR Lombok Timur.

Berdasar pada pengertian itu bisa diambil simpulan, kalau UMR merupakan standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu peraturan ini menjadi rujukan atau alasan dalam penentuan besaran penghasilan, tetapi sejak diabsahkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK yakni Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan penghasilan bulanan paling rendah yang terdiri atas gaji pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah wilayah kabupaten/kota sesudah ditentukan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK bisa terbaru atas gaji pokok (gaji pokok) aja, atau gaji pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dengan kata lain, UMK bisa jadi sama gaji pokok, tetapi bisa juga tidak.

Setelah diatur dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 pada akhirnya munculah istilah baru pengganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup untuk suatu wilayah Kota dan Kabupaten. Pengesahannya sendiri dikarenakan adanya otonomi serta standar penghasilan tingkat provinsi pada wilayah yang bersaungkutan.

Gaji UMP

Bicara mengenai gaji di Lombok Timur, tidak bisa lepas dari kata UMP yaitu Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan diberlakukan sejak ditentukannya Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000.

Secara general, pengertian UMP dapat dimaknai sebagai standar gaji minimum untuk suatu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan keseluruhan kawasan baik itu Kota dan Kabupaten di daerah tersebut. Layaknya seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Diskusi mengenai banyaknya istilah yang membahas perihal upah minimal di Lombok Timur kerapkali membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas semuanya terlihat mirip, guna mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jika ingin diskusi lebih komprehensif mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya dapat dibedakan dari beberapa point berikut. Satu diantaranya yakni berdasarkan pejabat pemerintah yang bertugas untuk menetapkan dan memiliki kebijakan mengesahkannya.

Berangkat dari UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menerangkan bahwasanya UMR diputuskan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang ditentukan oleh Gubernur dengan berdasarkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan melihat dari faktor jangka waktu peninjauan. Hal ini mengacu berdasarkan Kebijakan Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang telah melakukan perubahan beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01.

Dalam Undang Undang tersebut, dijelaskan bahwa terdapat perbedaan lamanya durasi peninjauan. Penetapan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, berbeda halnya sama UMK yang harus disahkan selambat-lambatnya 40 hari kerja, meskipun keduanya sama dilakukan setahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti telah diulas pada pemaparan diatas, karena UMR, UMP dan UMK memiliki jangka waktu pengesahan yang tidak sama. Anda juga dapat membedakan dari ketiga istilah gaji itu dari waktu berlakunya ketetapan tersebut.

Jadi untuk gaji UMP mulai direalisasikan secara bersamaan berdasarkan instruksi dari pemerintah Provinsi tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan Gaji UMK yang disahkan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 bulan November.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Yang membedakan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda cermati dari poin perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Ketetapan Ketenagakerjaan dikatakan bahwa gaji UMP dan gaji UMK pasti meningkat tiap tahunnya. Nominal perhitungannya mengacu dengan besaran inflasi ditambah tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Pertimbangan lainnya yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa dipahami dari besaran nominal yang berlaku pada suatu cakupan wilayah tersebut. Sama seperti dipaparkan sebelumnya, masing-masing daerah bisa saja standar minimal gajinya berbeda.

Jika dibandingkan jumlah nominal gaji UMK umumnya lebih tinggi dari gaji UMP. Umumnya dalam hal ini didasari adanya faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Karenanya jangan heran jika jumlah standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Lombok Timur

Sesuah mencermati mulai dari pengertian, istilah-istilah tentang standar upah minimum serta dan memahami perbedaan masing-masing. Berikut ini ada poin-poin penting perihal pemberlakuan gaji UMR Lombok Timur yang perlu Anda cermati, yakni seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah sengaja menetapkan kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai acuan agar pelaku usaha memberikan penghasilan untuk para buruh sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.

Secara benang merah, pembuatan standar gaji UMR Lombok Timur ini ditujukan untuk tata laksana untuk melindungi hak para pekerja, sehingga bisa mendapatkan?menerima penghasilan yang layak. Pastinya hal itu seimbang dengan tanggung jawab kerja.

2. Spesifikasi UMR

Merujuk pada surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas mengenai pembagian komponen gaji dan pendapatan. Pada dokumen tersebut terang dipaparkan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa komponen gaji UMR berupa pendapatan pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan nominalnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Wajib Anda ketahui diantara ketentuan gaji UMR di Lombok Timur, segala bentuk tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Hal ini sesuai dengan Keputusan No.13 pasal 94 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.

Tunjangan tidak tetap di dalam masalah ini adalah pembayaran baik langsung atau bukan untuk diserahkan ke buruh dan keluarganya. Bentuknya pula bermacam, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah kedatangan.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Kini makna gaji UMR memang tidak digunakan lagi, hal demikian sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Biarpun demikian, standard penghasilan regional yang ditetapkan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Kemungkinan sekian lama ini beberapa orang belum paham akan ini. Jadi harus dipahami, jika UMR tidaklah penghasilan pokok yang diterima karyawan sebagai imbalan dasar dengan besaran sama nilai upah sesuai ketetapan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Beda halnya dengan gaji UMR yaitu standard minimum yang ditetapkan oleh pemerintahan. Tentulah di dalam masalah ini kalkulasi besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada faktor-faktor serta kebanyakan terdiri dalam penghasilan tanpa tunjangan dan penghasilan pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Apabila ada perusahaan yang membayar gaji di bawah UMR secara sengaja, meskipun kenyataannya innstansi tersebut dapat berikan upah melampaui standard itu. Pada masalah semacam ini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa memberi pidana.

Ancaman pidana ini dapat berwujud kurungan penjara dengan periode tahanan paling singkat 12 bulan serta maksimal 4 tahun atau denda sedikitnya Rp 100.000.000 hingga sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diinginkan menjadi peringatan supaya sejumlah perusahaan patuh pada peraturan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berkenaan dengan perkara penghasilan yang tak dibayarkan sesuai peraturan berlaku atau di bawah UMR. Berdasar UU No 2 Tahun 2004 buruh bisa membawa perkara itu ke meja hukum sebagai upaya penyelesaian konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai aturan itu dalam upaya ini kedepannya akan melalui sejumlah prosedur. Pertama, kedua-duanya dapat melakukan perundingan bipartit kalau waktu waktu waktu 30 hari belum sampai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Demikianlah penjelasan lengkap mengenai dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Lombok Timur, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, memahami karakter dari berbagai sisi hingga Undang Undang penetapan standar gaji UMR Lombok Timur tersebut. Semoga ulasan ini bisa menambah pengetahuan masyarakat khususnya untuk para karyawan.

Kata Kunci : Gaji UMR Lombok Timur 2016, Gaji UMR Lombok Timur 2017, Gaji UMR Lombok Timur 2018, Gaji UMR Lombok Timur 2019, Gaji UMR Lombok Timur 2020, Gaji UMR Lombok Timur 2021, Gaji UMK Lombok Timur 2016, Gaji UMK Lombok Timur 2017, Gaji UMK Lombok Timur 2018, Gaji UMK Lombok Timur 2019, Gaji UMK Lombok Timur 2020, Gaji UMK Lombok Timur 2021,