Gaji UMR Kotawaringin Timur

Gaji UMR Kotawaringin Timur – Masalah penghasilan dari tahun ke tahun sering menjadi perbincangan yang hangat dikelompok karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang semakin bertambah jika gak dibarengi dengan standarisasi upah yang sama pasti akan menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Salah satunya yang senantiasa digiatkan oleh para buruh, utamanya pada hari buruh Nasional yaitu upah UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Kotawaringin Timur mempunyai besaran tertentu untuk penghasilan UMR, termasuk gaji UMR Kotawaringin Timur.

Tentang hal pengesahan UMR di wilayah masing-masing memanglah tidak sama, ada beberapa ragam perihal serta faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Kotawaringin Timur & Gaji UMK Kotawaringin Timur 2021

Istilah Gaji UMR di Kotawaringin Timur

Berbicara berkenaan upah atau standard penghasilan minimal di Kotawaringin Timur benar-benar dekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik menjadi buruh atau pelaksana usaha, tentu Anda mesti memahaminya. Berikut di bawah ini ada penjelasan {dan} keterangan komplet dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR merupakan standar minimum yang digunakan oleh pemilik usaha dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Alasan ditentukannya UMR adalah untuk memastikan agar para buruh mendapat upah sebagai pendapatan yang pantas.

Mengacu dalam Ketentuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memaparkan bahwa UMR atau Penghasilan Minimal Regional dikukuhkan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup daerah Provinsi, termaksud gaji UMR Kotawaringin Timur.

Menurut penjelasan itu bisa diambil rumusan, kalau UMR adalah standard penghasilan minimal pada tingkat provinsi. Dulu keputusan ini menjadi referensi atau dasar dalam pemastian besaran penghasilan, akan tetapi sejak diresmikan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR tidak digunakan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK merupakan Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan gaji bulanan terendah yang rinciannya berupa upah pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu daerah kabupaten/kota sesudah ditentukan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK bisa terdiri atas upah pokok (gaji pokok) aja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam makna lain, UMK bisa saja sama upah pokok, tapi bisa juga tidak.

Setelah dicatat dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 pada akhirnya munculah istilah baru sebagai ganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku untuk suatu wilayah Kota ataupun Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri disebabkan oleh otonomi serta standar upah tingkat provinsi pada daerah tersebut.

Gaji UMP

Bicara tentang gaji di Kotawaringin Timur, tidak lepas dari istilah UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama halnya UMK, penggunaan istilah ini mulai digunakan dan diberlakukan setelah ditentukannya Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000.

Secara umum, pengertian UMP dapat disebut sebagai standar gaji minimum pada suatu wilayah tingkat provinsi yang diberlakukan untuk keseluruhan kawasan baik itu Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Layaknya seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Bicara perihal beberapa istilah yang membicarakan perihal upah minimum di Kotawaringin Timur kerap membuat bingung. Pasalnya, sekilas gaji UMR, UMK, UMP terkesan sama, guna lebih mudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jika ingin meneliti lebih dalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya dapat ditinjau dari poin-poin berikut. Satu diantaranya yakni berdasarkan pejabat pemerintah yang memiliki kebijakan guna mengatur dan memiliki kebijakan mengesahkannya.

Berangkat dari UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menerangkan bahwasanya UMR ditetapkan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang diputuskan oleh Gubernur dengan menimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan melihat dari segi jangka waktu peninjauan. Hal ini merujuk berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang telah melakukan perubahan beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01.

Dalam Keputusan tersebut, dijakatakan bahwa terdapat hal hal yang membedakan lamanya durasi peninjauan. Penetapan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang harus ditentukan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, walau kedua sama-sama dilakukan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti telah disinggung pada pemaparan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai jangka waktu peninjauan yang berbeda. Anda juga dapat menemukan perbedaan dari ketiga istilah itu dari waktu berlakunya UU tersebut.

Umumnya untuk gaji UMP mulai diterapkan secara serentak berdasarkan instruksi dari pemerintah Provinsi tiap tanggal 1 November. Beda pula dengan Gaji UMK yang diputuskan serta disosialisasikan paling lambat tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Perbedaan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda lihat dari poin jumlah besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Undang Undang Ketenagakerjaan dipaparkan bahwa gaji UMP dan gaji UMK pasti bertambah setiap tahunnya. Jumlah perhitungannya mengacu dengan peningkatan inflasi ditambahkan tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Poin lain yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa dilihat dari besaran nominal yang diberlakukan pada satu cakupan area tersebut. Seperti dipaparkan sebelumnya, tiap-tiap area bisa saja standar minimal upahnya berbeda.

Apabila dikomparasikan jumlah nominal gaji UMK jauh lebih besar daripada gaji UMP. Pastinya dalam hal ini didasari adanya faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Karena itu tak perlu heran bila besaran standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar dibanding tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Kotawaringin Timur

Sesuah mengetahui mulai dari pengertian, istilah-istilah perihal standar upah minimum serta dan memahami yang membedakannya. Berikut ini terdapat beberapa poin penting tentang pemberlakuan gaji UMR Kotawaringin Timur yang perlu Anda mengerti, yaitu seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja menetapkan kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai rujukan supaya pemilik usaha memberikan penghasilan pada para pekerja sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.

Secara benang merah, pembuatan standar gaji UMR Kotawaringin Timur ini bertujuan untuk tata laksana untuk menyejahterakan hak para karyawan, sehingga dapat memperoleh upah yang layak. Tentu hal tersebut selaras dengan job desk pekerjaan.

2. Spesifikasi UMR

Merujuk pada surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menjelaskan tentang pengelompokan komponen upah dan penghasilan. Pada surat edaran tersebut jelas dijelaskan bahwasanya komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Kebijakan tersebut juga diperkokoh dengan landasan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang memaparkan bahwa komponen gaji UMR berupa pendapatan pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan nominalnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Perlu Anda ketahui salah satu kebijakan gaji UMR di Kotawaringin Timur, segala macam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Hal ini sesuai dengan Undang Undang No.13 pasal 94 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.

Bantuan tak tetap di dalam perihal ini adalah pembayaran baik dengan cara langsung ataupun bukan untuk dikasih ke buruh dan keluarganya. Bentuknya juga beraneka, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah kehadiran.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Saat ini arti gaji UMR memanglah tidak difungsikan kembali, hal itu sama Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Meskipun demikian, standard gaji regional yang ditetapkan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Barangkali selama ini banyak orang-orang belum memahami akan soal ini. Jadi penting dipahami, bahwa UMR bukanlah penghasilan pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai nilai penghasilan sama ketetapan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Berlainan halnya dengan gaji UMR yaitu standard minimum yang ditetapkan oleh pemerintahan. Tentu saja dalam hal ini hitungan besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan pada faktor-faktor serta umumnya terdiri dalam upah tanpa tunjangan dan penghasilan pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Bila terdapat perusahaan yang memberikan bayaran penghasilan di bawah UMR secara sengaja, meskipun realitanya perusahaanlembaga itu bisa memberikan gaji melewati standard itu. Di dalam kejadian ini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa memberikan pidana.

Ancaman pidana ini bisa berwujud kurungan penjara dengan periode tahanan amat singkat 12 bulan dan maksimum 4 tahun atau denda sekurang-kurangnya Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diinginkan menjadi peringatan agar perusahaan perusahaan taat terhadap ketentuan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Terkait dengan perkara upah yang tak dibayarkan sesuai ketetapan berlaku atau di bawah UMR. Menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 pekerja dapat membawa perkara tersebut ke meja hukum sebagai upaya penyelesaian konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai peraturan itu dalam upaya ini kedepannya dapat melalui sejumlah proses. Pertama, kedua pihak akan melakukan perundingan bipartit kalau selama waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke sesi berikutnya tripartite dengan sertakan Disnaker.

Itulah penjelasan lengkap mengenai dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Kotawaringin Timur, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami karakter dari beragam bagian hingga ketentuan penetapan standar gaji UMR Kotawaringin Timur tersebut. Semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan masyarakat khususnya untuk para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR Kotawaringin Timur 2016, Gaji UMR Kotawaringin Timur 2017, Gaji UMR Kotawaringin Timur 2018, Gaji UMR Kotawaringin Timur 2019, Gaji UMR Kotawaringin Timur 2020, Gaji UMR Kotawaringin Timur 2021, Gaji UMK Kotawaringin Timur 2016, Gaji UMK Kotawaringin Timur 2017, Gaji UMK Kotawaringin Timur 2018, Gaji UMK Kotawaringin Timur 2019, Gaji UMK Kotawaringin Timur 2020, Gaji UMK Kotawaringin Timur 2021,