Gaji UMR Kapuas

Gaji UMR Kapuas – Kesulitan upah dari tahun ke tahun sering menjadi percakapan yang hangat dikelompok pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang senantiasa bertambah apabila tidak dibarengi dengan standarisasi upah yang sama akan mengundang ketimpangan ekonomi dan sosial.

Satu diantaranya yang senantiasa digalakkan oleh banyak karyawan, terutamanya dalam hari buruh Nasional yakni penghasilan UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Kapuas punya besaran spesifik untuk penghasilan UMR, termasuk gaji UMR Kapuas.

Mengenai pengesahan UMR di wilayah masing-masing memanglah tidak sama, ada bermacam ragam variabel serta fakta yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Kapuas & Gaji UMK Kapuas 2021

Istilah Gaji UMR di Kapuas

Berbicara berkenaan penghasilan atau standard gaji minimum di Kapuas memanglah lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku karyawan atau eksekutor bidang usaha, pastinya Anda mesti mendalaminya. Berikut di bawah ini ada penjelasan {dan} penjelasan komplet dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR adalah standar minimal yang dipakai oleh pengusaha dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Alasan ditentukannya UMR adalah untuk menjamin supaya para buruh mendapat gaji sebagai penghasilan yang layak.

Berpedoman dalam Ketetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan jika UMR atau Penghasilan Minimal Regional diputuskan oleh Gubernur selaku petinggi pengaman dalam lingkup daerah Provinsi, tergolong gaji UMR Kapuas.

Menurut artian itu dapat diambil simpulan, kalau UMR merupakan standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu keputusan ini menjadi rujukan atau alasan dalam penentuan besaran penghasilan, tapi sejak diputuskan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK merupakan Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah upah bulanan paling rendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah daerah kabupaten/kota usai ditentukan oleh gubernur.

Komponen UMK bisa terbaru atas penghasilan pokok (gaji pokok) saja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dengan kata lain, UMK bisa saja sama gaji pokok, tetapi bisa juga tidak.

Usai diatur dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 pada akhirnya dibuatlah istilah baru yang menggantikan gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku untuk suatu daerah Kota dan Kabupaten. Pengesahannya sendiri dipengaruhi adanya otonomi dan standar gaji tingkat provinsi pada kawasan yang bersaungkutan.

Gaji UMP

Diskusi mengenai gaji di Kapuas, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama halnya UMK, istilah ini mulai digunakan dan digunakan seketika disahkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara umum, istilah UMP bisa disebut sebagai standar upah minimum untuk suatu wilayah tingkat provinsi dan mencakup semua kawasan baik itu Kota atau Kabupaten di daerah tersebut. Sama halnya seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Berbicara mengenai banyaknya istilah yang membicarakan perihal upah minimal di Kapuas kerapkali membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas semua jenis gaji di atas terkesan sama, agar lebih mudah membedakannya Anda dapat mencermati dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Bila ingin mencermati lebih jauh mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya dapat dibedakan dari poin-poin berikut. Satu diantaranya yaitu berdasarkan pejabat pemerintah yang memiliki kebijakan guna membuat dan memiliki kebijakan mengesahkannya.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwa UMR disahkan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang ditetapkan oleh Gubernur dengan menimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari faktor jangka waktu peninjauan. Hal ini merujuk berdasarkan Undang Undang Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal dalam Permenaker Nomor 01.

Dalam UU tersebut, dipaparkan bahwa terdapat hal hal yang membedakan lamanya jangka peninjauan. Pengesahan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, berbeda halnya sama UMK yang harus ditetapkan selambat-lambatnya 40 hari kerja, walau kedua sama dilakukan setahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Layaknya yang telah diulas pada pembahasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai jangka waktu penetapan yang berbeda. Anda juga bisa membedakan dari ketiga istilah itu dari waktu berlakunya UU tersebut.

Jadi untuk gaji UMP mulai diterapkan secara serentak berdasarkan instruksi dari pemerintah Provinsi setiap tanggal 1 November. Berbeda pula dengan Gaji UMK yang ditetapkan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 bulan November.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Perbedaan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda lihat berdasarkan hitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Undang Undang Ketenagakerjaan dikatakan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK selalu bertambah setiap tahunnya. Besaran perhitungannya berdasarkan dengan peningkatan inflasi ditambah tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Hal lainnya yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa ditinjau dari besaran nominal yang diberlakukan pada satu cakupan wilayah tersebut. Sama seperti dipaparkan sebelumnya, masing-masing daerah bisa saja standar minimal penghasilannya berbeda.

Jika dibandingkan jumlah nominal gaji UMK jauh lebih tinggi dari gaji UMP. Tentunya dalam hal ini dipengaruhi karena faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Karena itu jangan heran bila jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar dibanding tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Kapuas

Sesuah memahami mulai dari pengertian, istilah-istilah mengenai standar gaji minimum dan dan memahami yang membedakannya. Berikut ini terdapat poin-poin penting mengenai pemberlakuan gaji UMR Kapuas yang harus Anda pahami, yakni seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja menetapkan sistem yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai landasan agar pelaku usaha memberikan gaji untuk para pekerja sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.

Secara benang merah, pemberlakuan standar gaji UMR Kapuas ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para tenaga kerja, sehingga dapat memperoleh gaji yang layak. Pasti hal itu selaras dengan beban pekerjaan.

2. Spesifikasi UMR

Merujuk pada surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menyatakan perihal pengelompokan komponen upah dan pendapatan. Pada surat edaran tersebut secara jelas dijelaskan bahwasanya komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Pernyataan tersebut juga diperkokoh dengan beracuan pada UU perihal ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Wajib Anda ketahui salah satu ketetapan gaji UMR di Kapuas, segala macam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Hal ini setara dengan UU Nomor13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Tunjangan tak tetap di dalam masalah ini adalah pembayaran baik secara langsung ataupun tidak untuk diserahkan ke buruh serta keluarganya. Bentuknya juga bervariasi, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar jumlah kedatangan.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Saat ini arti gaji UMR memang tidak digunakan kembali, hal semacam itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Kendati begitu, standard gaji regional yang ditetapkan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Mungkin selama ini banyak orang-orang belum memahami tentang masalah ini. Jadi penting dipahami, bahwa UMR bukanlah penghasilan pokok yang diterima buruh sebagai imbalan dasar dengan besaran sama nilai gaji sama ketetapan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Tidak sama halnya dengan gaji UMR yaitu standard minimum yang ditetapkan oleh pemerintahan. Tentulah dalam masalah ini hitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada faktor-faktor dan biasanya terdiri dalam gaji tanpa tunjangan dan upah pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Kalau ada perusahaan yang membayar penghasilan di bawah UMR secara sengaja, meskipun faktanya innstansi itu sanggup berikan penghasilan melebihi standard itu. Di dalam perkara semacam ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat memberinya sanksi.

Pidana ini dapat berbentuk kurungan penjara dengan periode tahanan amat singkat 12 bulan serta maksimum 4 tahun atau denda sedikitnya Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diharapkan menjadi peringatan agar sejumlah perusahaan patuh pada ketentuan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Bersangkutan dengan perkara upah yang tidak sesuai ketetapan berlaku atau di bawah UMR. Berdasarkan pada UU Nomor 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa permasalahan itu ke meja hijau sebagai upaya penuntasan konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini selanjutnya dapat melalui beberapa prosedur. Pertama, ke-2 pihak akan melakukan pembicaraan bipartit apabila sepanjang waktu waktu 30 hari belum sampai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke bagian berikutnya tripartite dengan menyertakan Disnaker.

Itulah pemaparan lengkap perihal dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Kapuas, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami ciri khas dari berbagai sisi hingga ketentuan penetapan standar gaji UMR Kapuas tersebut. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan masyarakat utamanya untuk para karyawan.

Kata Kunci : Gaji UMR Kapuas 2016, Gaji UMR Kapuas 2017, Gaji UMR Kapuas 2018, Gaji UMR Kapuas 2019, Gaji UMR Kapuas 2020, Gaji UMR Kapuas 2021, Gaji UMK Kapuas 2016, Gaji UMK Kapuas 2017, Gaji UMK Kapuas 2018, Gaji UMK Kapuas 2019, Gaji UMK Kapuas 2020, Gaji UMK Kapuas 2021,