Gaji UMR Dumai

Gaji UMR Dumai – Kesulitan upah dari tahun ke tahun sering menjadi penuturan yang hangat dilapisan karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang senantiasa bertambah kalau tidak disertai dengan standarisasi upah yang sama pasti memunculkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Satu diantara yang senantiasa digalakkan oleh para karyawan, utamanya pada hari buruh Nasional merupakan penghasilan UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Dumai punya besaran khusus untuk penghasilan UMR, termasuk gaji UMR Dumai.

Tentang hal pengesahan UMR di wilayah semasing memanglah tidak sama, ada pelbagai jenis aspek dan argumen yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Dumai & Gaji UMK Dumai 2021

Istilah Gaji UMR di Dumai

Berdiskusi perihal upah atau standard penghasilan minimum di Dumai betul-betul lekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik selaku karyawan atau aktor bidang usaha, pastinya Anda mesti memahaminya. Berikut di bawah ini ada pengertian {dan} keterangan komplet dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR adalah standar paling rendah yang digunakan oleh pengusaha dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Tujuan ditentukannya UMR adalah untuk memastikan agar para karyawan menerima gaji sebagai penghasilan yang layak.

Merujuk pada Ketetapan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memaparkan bahwa UMR atau Gaji Minimum Regional dikukuhkan oleh Gubernur menjadi petinggi pengaman dalam lingkup wilayah Provinsi, termaksud gaji UMR Dumai.

Menurut artian itu dapat disimpulkan, jika UMR adalah standard penghasilan minimum pada tingkat provinsi. Dulu peraturan ini menjadi referensi atau dasar dalam penentuan besaran upah, tapi sejak diputuskan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak difungsikan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK merupakan Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah upah bulanan paling rendah yang rinciannya berupa penghasilan pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu daerah kabupaten/kota sesudah ditetapkan oleh gubernur.

Komponen UMK dapat dibagi atas penghasilan pokok (gaji pokok) aja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dalam kata lain, UMK bisa saja sama upah pokok, tapi bisa juga tidak.

Sesudah disahkan dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 pada akhirnya munculah istilah baru pengganti gaji UMR ialah gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku suatu daerah Kota ataupun Kabupaten. Penetapannya sendiri dipengaruhi oleh otonomi serta standar upah tingkat provinsi pada kawasan tersebut.

Gaji UMP

Bicara perihal gaji di Dumai, tidak lepas dari kata UMP yaitu Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama halnya UMK, penggunaan istilah ini mulai digunakan dan diberlakukan seketika ditentukannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara umum, pengertian UMP dapat disebut sebagai standar penghasilan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan keseluruhan area baik itu Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketetapan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Bicara mengenai beberapa istilah yang mengulas tentang upah minimum di Dumai sering membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas gaji UMR, UMK, UMP terlihat sama, agar mempermudah membedakannya Anda dapat meninjau dari beberapa poin seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Bilamana ingin mengulas lebih mendalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya dapat dilihat dari beberapa point berikut. Satu diantaranya yakni berdasarkan pejabat yang memiliki kebijakan guna mengatur dan berwewenang mengesahkannya.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menerangkan bahwa UMR ditentukan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang ditentukan oleh Gubernur dengan pertimbangan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan melihat dari sisi jangka waktu peninjauan. Hal ini mengacu berdasarkan Kebijakan Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang merubah beberapa pasal di dalam Permenaker Nomor 01.

Pada UU tersebut, dipaparkan bahwa terdapat hal hal yang membedakan lamanya waktu peninjauan. Pengesahan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang musti ditentukan sekurang-kurangnya 40 x 24 jam, walau kedua sama dilakukan pertahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti telah diulas pada ulasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai jangka waktu pengesahan yang tidak sama. Anda juga bisa menemukan perbedaan dari ketiga istilah gaji tersebut dari masa berlakunya ketentuan tersebut.

Bisa dikatakan untuk gaji UMP mulai diberlakukan secara bersamaan berdasarkan instruksi dari Gubernur setiap tanggal 1 November. Beda pula dengan Gaji UMK yang disahkan serta disosialisasikan paling lambat tanggal 21 bulan November.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Yang membedakan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda cermati berdasarkan hitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Undang Undang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa gaji UMP dan gaji UMK senantiasa naik setiap pertahunnya. Nominal perhitungannya berdasarkan dengan peningkatan inflasi ditambah tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Hal lainnya yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK dapat dicek dari besaran nominal yang diberlakukan pada satu cakupan area tersebut. Seperti dipaparkan sebelumnya, tiap-tiap wilayah bisa saja standar minimum penghasilannya berbeda.

Apabila dibandingkan besaran nominal gaji UMK jauh lebih tinggi dari gaji UMP. Pastinya dalam hal ini dipengaruhi karena faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Karena itu tidak perlu heran jika besarnya nominal standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Dumai

Usai mengetahui mulai dari pengertian, istilah-istilah perihal standar gaji minimum dan dan memahami perbedaan masing-masing. Berikut ini ada beberapa poin penting perihal pemberlakuan gaji UMR Dumai yang harus Anda pahami, yakni seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja mengatur kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai rujukan agar pelaku usaha memberikan gaji kepada para pegawai sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.

Secara garis besar, pemberlakuan standar gaji UMR Dumai ini ditujukan sebagai tata laksana untuk mengayomi hak para pekerja, sehingga bisa memperoleh upah yang layak. Tentu hal demikian selaras dengan tugas kerja.

2. Spesifikasi UMR

Berlandaskan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas tentang pengelompokan komponen upah dan penghasilan. Pada dokumen tersebut secara jelas dijelaskan bahwasanya komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Kebijakan tersebut juga dikukuhkan dengan beracuan pada UU perihal ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedang besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Penting untuk Anda ketahui salah satu ketentuan gaji UMR di Dumai, segala ragam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Perihal ini setara dengan Keputusan No.13 pasal 94 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.

Tunjangan tak tetap dalam hal ini adalah pembayaran baik dengan cara langsung ataupun tidak untuk dikasihkan ke buruh dan keluarganya. Bentuknya juga beraneka, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar jumlah datangnya.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Saat ini arti gaji UMR memanglah tidak dipakai kembali, hal semacam itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Kendati begitu, standard upah regional yang diputuskan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Kemungkinan selama ini banyak orang-orang belum memahami tentang perihal ini. Jadi perlu dipahami, kalau UMR tidaklah gaji pokok yang diterima buruh sebagai imbalan dasar dengan besaran sama nilai gaji sesuai aturan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Tidak sama halnya dengan gaji UMR ialah standard minimal yang ditetapkan oleh pemerintahan. Pastinya di dalam perihal ini penghitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan biasanya terdiri dalam gaji tanpa tunjangan dan penghasilan pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Bila terdapat perusahaan yang memberikan bayaran gaji di bawah UMR secara sengaja, walau realitanya perusahaanlembaga itu dapat memberi upah melampaui standard itu. Pada perkara sesuai ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat memberikan sanksi.

Pidana ini bisa berbentuk kurungan penjara dengan periode tahanan amat singkat 12 bulan serta maksimum 4 tahun atau denda minimum Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini didambakan menjadi peringatan agar perusahaan perusahaan tunduk pada peraturan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berkenaan dengan kasus gaji yang tak dibayarkan sesuai peraturan berlaku atau di bawah UMR. Berdasar UU No 2 Tahun 2004 karyawan bisa membawa perkara itu ke meja hijau sebagai upaya penuntasan konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai ketentuan itu dalam upaya ini selanjutnya akan melalui beberapa mekanisme. Pertama, kedua pihak akan melakukan pembicaraan bipartit kalau selama waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke sesi selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Demikian penjelasan lengkap mengenai dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Dumai, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, mempelajari perbedaan dari berbagai bagian hingga kebijakan pemberlakuan standar gaji UMR Dumai tersebut. Semoga artikel ini bisa menambah pengetahuan masyarakat khususnya untuk para karyawan.

Kata Kunci : Gaji UMR Dumai 2016, Gaji UMR Dumai 2017, Gaji UMR Dumai 2018, Gaji UMR Dumai 2019, Gaji UMR Dumai 2020, Gaji UMR Dumai 2021, Gaji UMK Dumai 2016, Gaji UMK Dumai 2017, Gaji UMK Dumai 2018, Gaji UMK Dumai 2019, Gaji UMK Dumai 2020, Gaji UMK Dumai 2021,