Gaji UMR Bima

Gaji UMR Bima – Kesulitan penghasilan dari tahun ke tahun sering jadi perbincangan yang hangat dikelompok pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang senantiasa bertambah apabila gak disertai dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti menyebabkan konflik ekonomi dan sosial.

Salah satunya yang terus disuarakan oleh banyak karyawan, terutamanya dalam hari buruh Nasional yaitu upah UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Bima punya besaran spesifik buat penghasilan UMR, termasuk gaji UMR Bima.

Mengenai pemastian UMR di wilayah semasing memanglah tidak sama, ada pelbagai ragam hal dan argumen yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Bima & Gaji UMK Bima 2021

Istilah Gaji UMR di Bima

Berdiskusi berkaitan penghasilan atau standard penghasilan minimum di Bima benar-benar dekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik menjadi buruh atau pelaksana usaha, pastinya Anda harus memahaminya. Di bawah ini ada pengertian {dan} keterangan lengkap dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR merupakan standar minimum yang dipakai oleh pemberi kerja dalam pengupahan para buruh/pekerja. Tujuan disahkannya UMR adalah untuk menjamin agar para karyawan menerima penghasilan sebagai pendapatan yang pantas.

Mengacu dalam Aturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menjelaskan kalau UMR atau Penghasilan Minimal Regional dikukuhkan oleh Gubernur menjadi petinggi pengaman dalam lingkup lokasi Provinsi, tergolong gaji UMR Bima.

Menurut artian itu dapat diambil rumusan, kalau UMR merupakan standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu keputusan ini menjadi referensi atau alasan dalam penentuan besaran penghasilan, akan tetapi sejak diputuskan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK ialah Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah penghasilan bulanan paling rendah yang rinciannya berupa upah pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota setelah disahkan oleh gubernur.

Komponen UMK bisa terbaru atas penghasilan pokok (gaji pokok) saja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dalam makna lain, UMK bisa saja sama penghasilan pokok, tetapi bisa juga tidak.

Setelah disahkan dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 akhirnya digunakanlah istilah baru pengganti gaji UMR yaitu gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup pada suatu wilayah Kota maupun Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri dikarenakan oleh otonomi dan standar gaji tingkat provinsi pada wilayah yang bersaungkutan.

Gaji UMP

Diskusi mengenai gaji di Bima, tidak bisa lepas dari istilah UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama seperti UMK, penggunaan istilah ini mulai digunakan dan digunakan semenjak ditetapkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara umum, pengertian UMP dapat dimaknai sebagai standar upah minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan keseluruhan kawasan baik itu Kota dan Kabupaten di daerah tersebut. Sama halnya seperti UMK, peraturan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Diskusi perihal banyaknya istilah yang membicarakan perihal upah minimum di Bima kerap membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas semua jenis gaji di atas terlihat mirip, supaya lebih mudah membedakannya Anda dapat mencermati dari beberapa poin seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jikalau ingin diskusi lebih mendalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya bisa ditinjau dari beberapa point berikut. Satu diantaranya yaitu berdasarkan pejabat pemerintah yang memiliki kebijakan guna menetapkan dan memiliki kewenangan mengesahkannya.

Merujuk Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menerangkan bahwa UMR diputuskan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari sisi jangka waktu peninjauan. Hal ini merujuk berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang mengubah beberapa pasal dalam Permenaker Nomor 01.

Dalam Keputusan tersebut, dijelaskan bahwa ada perbedaan lamanya durasi peninjauan. Pengesahan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya sama UMK yang perlu disahkan sekurang-kurangnya 40 x 24 jam, sekalipun kedua sama-sama dilakukan pertahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Sama seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai jangka waktu pengesahan yang berbeda. Anda juga bisa membedakan dari ketiga istilah itu dari waktu berlakunya UU tersebut.

Bisa dikatakan untuk gaji UMP mulai diterapkan secara bersamaan berdasarkan arahan dari Gubernur setiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan Gaji UMK yang diputuskan serta diumumkan paling lambat tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Poin yang membedakan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda cermati berdasarkan perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam UU Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa gaji UMP dan gaji UMK pasti meningkat tiap tahunnya. Nominal perhitungannya mengacu dengan peningkatan inflasi ditambah tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Hal lainnya yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa dilihat dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan wilayah tersebut. Layaknya yang telah dibahas sebelumnya, tiap-tiap area bisa saja standar minimal gajinya berbeda.

Apabila dikomparasikan jumlah nominal gaji UMK umumnya lebih tinggi dari gaji UMP. Umumnya hal ini didasari adanya faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Jadi jangan heran kalau besarnya nominal standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar dibanding tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Bima

Sesuah mengetahui mulai dari pengertian, beberapa istilah mengenai standar gaji minimum serta dan memahami yang membedakannya. Berikut ini terdapat poin-poin penting tentang pengesahan gaji UMR Bima yang perlu Anda pahami, yakni seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah sengaja mengatur kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai acuan supaya pemilik usaha memberikan penghasilan untuk para pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.

Secara garis besar, pemberlakuan standar gaji UMR Bima ini ditujukan untuk tata laksana untuk melindungi hak para buruh, sehingga bisa memperoleh gaji yang layak. Tentunya hal tersebut sesuai dengan tugas pekerjaan.

2. Spesifikasi UMR

Sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas mengenai pembagian komponen gaji dan pendapatan. Pada dokumen tersebut terang dikatakan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU perihal ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang memaparkan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan nominalnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Mesti Anda ketahui salah satu ketentuan gaji UMR di Bima, segala jenis tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Hal ini setara dengan UU Nomor13 pasal 94 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.

Bantuan tidak tetap di dalam masalah ini sebagai pembayaran baik dengan cara langsung atau bukan untuk dikasih ke buruh dan keluarganya. Bentuknya pun beraneka, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar jumlah hadirnya.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Saat ini arti gaji UMR memang tidak sudah dipakai kembali, hal demikian sama Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Walau demikian, standard gaji regional yang diputuskan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Barangkali sampai kini banyak orang belum paham akan ini. Jadi harus disadari, bahwa UMR bukanlah penghasilan pokok yang diterima karyawan sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai nilai penghasilan sesuai aturan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Beda halnya dengan gaji UMR ialah standard minimal yang ditetapkan oleh pemerintahan. Tentu saja dalam masalah ini kalkulasi besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor serta kebanyakan terbagi dalam penghasilan tanpa tunjangan dan gaji pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Apabila ada perusahaan yang memberikan bayaran penghasilan di bawah UMR secara sengaja, walaupun faktanya perusahaanlembaga itu dapat memberi gaji melampaui standard itu. Pada perkara begini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa memberi pidana.

Ancaman pidana ini dapat berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan maksimum 4 tahun atau denda sekurang-kurangnya Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diinginkan jadi peringatan supaya perusahaan perusahaan taat pada aturan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berkaitan dengan masalah gaji yang tidak dibayar sesuai ketentuan berlaku atau di bawah UMR. Berdasar UU Nomor 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa perkara tersebut ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai peraturan itu dalam upaya ini nantinya akan lewat sejumlah mekanisme. Pertama, kedua pihak akan melakukan perundingan bipartit apabila selama waktu waktu 30 hari belum sampai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke sesi berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Demikianlah ulasan lengkap mengenai dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Bima, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, memahami ciri khas dari beragam sisi hingga keputusan penetapan standar gaji UMR Bima tersebut. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan masyarakat khususnya bagi para karyawan.

Kata Kunci : Gaji UMR Bima 2016, Gaji UMR Bima 2017, Gaji UMR Bima 2018, Gaji UMR Bima 2019, Gaji UMR Bima 2020, Gaji UMR Bima 2021, Gaji UMK Bima 2016, Gaji UMK Bima 2017, Gaji UMK Bima 2018, Gaji UMK Bima 2019, Gaji UMK Bima 2020, Gaji UMK Bima 2021,