Gaji UMR Barito Utara

Gaji UMR Barito Utara – Kesulitan upah dari tahun ke tahun sering menjadi isu yang hangat dikelompok karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang semakin bertambah kalau tidak disertai dengan standarisasi upah yang sama pasti akan mengundang konflik ekonomi dan sosial.

Satu diantara yang senantiasa digiatkan oleh para karyawan, utamanya dalam hari buruh Nasional merupakan penghasilan UMR. Ingat di tiap wilayah di Barito Utara punyai besaran spesifik untuk penghasilan UMR, juga termasuk gaji UMR Barito Utara.

Tentang hal pengesahan UMR di wilayah masing-masing benar-benar tidak sama, ada beberapa ragam variabel dan argumen yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Barito Utara & Gaji UMK Barito Utara 2021

Istilah Gaji UMR di Barito Utara

Berbicara tentang upah atau standard penghasilan minimum di Barito Utara memanglah lekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku buruh atau aktor usaha, pastinya Anda mesti menyadarinya. Di bawah ini ada pengertian {dan} keterangan komplet dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR merupakan standar paling rendah yang dipakai oleh pengusaha dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Alasan ditetapkannya UMR adalah untuk memastikan supaya para karyawan mendapatkan upah sebagai penghasilan yang pantas.

Merujuk dalam Ketetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menjelaskan bahwa UMR atau Penghasilan Minimum Regional dikukuhkan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup lokasi Provinsi, terhitung gaji UMR Barito Utara.

Menurut pengertian itu bisa disimpulkan, jika UMR merupakan standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu keputusan ini menjadi panutan atau alasan dalam pengesahan besaran penghasilan, tapi sejak ditetapkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak digunakan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK yaitu Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan gaji bulanan paling rendah yang terdiri atas gaji pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah wilayah kabupaten/kota usai disahkan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK dapat terbaru atas upah pokok (gaji pokok) saja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dengan kata lain, UMK bisa jadi sama gaji pokok, tetapi bisa juga tidak.

Setelah dicatat dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 pada akhirnya munculah istilah baru pengganti gaji UMR yaitu gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku untuk suatu wilayah Kota maupun Kabupaten. Pengesahannya sendiri dipengaruhi oleh otonomi serta standar upah tingkat provinsi pada wilayah itu.

Gaji UMP

Berbicara tentang gaji di Barito Utara, tidak lepas dari istilah UMP yaitu Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama halnya UMK, istilah ini mulai ramai dan digunakan setelah dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, pengertian UMP bisa dimaknai sebagai standar upah minimum untuk suatu wilayah tingkat provinsi dan mencakup seluruh kawasan baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Diskusi perihal beberapa istilah yang membicarakan mengenai upah minimal di Barito Utara seringkali membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas semua jenis gaji di atas terlihat sama, guna lebih mudah membedakannya Anda dapat meninjau dari beberapa poin seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jikalau ingin meneliti lebih dalam perihal perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya bisa dilihat dari poin-poin berikut. Salah satunya ialah berdasarkan pejabat yang memiliki kebijakan guna mengatur dan memiliki kewenangan mengesahkannya.

Berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menerangkan bahwasanya UMR ditetapkan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang ditentukan oleh Gubernur dengan berdasarkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan melihat dari faktor durasi waktu peninjauan. Hal tersebut mengacu berdasarkan Kebijakan Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang mengubah beberapa pasal di dalam Permenaker Nomor 01.

Di dalam UU tersebut, dijelaskan bahwa ada hal hal yang membedakan lamanya waktu peninjauan. Penetapan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang musti ditentukan selambat-lambatnya 40 hari kerja, walau kedua sama-sama dilakukan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti telah diulas pada penjelasan diatas, karena UMR, UMP dan UMK memiliki durasi waktu peninjauan yang berbeda. Anda juga bisa menemukan perbedaan dari ketiga istilah gaji tersebut dari waktu berlakunya Undang Undang tersebut.

Jadi untuk gaji UMP mulai direalisasikan secara serentak berdasarkan arahan dari Gubernur setiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan Gaji UMK yang disahkan serta diumumkan paling lambat tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Yang membedakan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda cermati dari poin jumlah besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Ketetapan Ketenagakerjaan dikatakan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK selalu bertambah tiap pertahunnya. Besaran perhitungannya berdasarkan dengan besaran inflasi ditambahkan tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Hal lainnya yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa dicek dari besaran nominal yang diberlakukan pada satu cakupan area tersebut. Seperti dipaparkan sebelumnya, masing-masing daerah bisa saja standar minimum upahnya berbeda.

Jika dibandingkan jumlah nominal gaji UMK biasanya lebih tinggi dari gaji UMP. Tentunya dalam hal ini dipengaruhi adanya faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Karenanya jangan heran jika besaran standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar daripada tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Barito Utara

Sesuah mencermati mulai dari pengertian, beberapa istilah mengenai standar gaji minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini terdapat poin-poin penting perihal pemberlakuan gaji UMR Barito Utara yang penting Anda ketahui, yakni seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja menetapkan kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai landasan supaya pemilik usaha memberikan gaji kepada para pekerja sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.

Secara garis besar, pembuatan standar gaji UMR Barito Utara ini bertujuan sebagai tata laksana untuk menyejahterakan hak para pekerja, sehingga bisa memperoleh penghasilan yang layak. Tentunya hal itu seimbang dengan tanggung jawab kerja.

2. Spesifikasi UMR

Berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang mengulasan tentang pengelompokan komponen upah dan penghasilan. Pada dokumen di atas jelas dijelaskan bahwasanya komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Kebijakan tersebut juga dikukuhkan dengan beracuan pada UU perihal ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa komponen gaji UMR berupa upah pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Mesti Anda ketahui diantara ketetapan gaji UMR di Barito Utara, segala bentuk tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Hal ini sesuai dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.

Tunjangan tak tetap dalam hal ini sebagai pembayaran baik dengan cara langsung ataupun tidak untuk diserahkan kepada karyawan dan keluarganya. Bentuknya pula beragam, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah hadirnya.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Saat ini arti gaji UMR memang tidak sudah difungsikan lagi, hal semacam itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Kendati demikian, standard penghasilan regional yang ditetapkan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Kemungkinan sampai kini banyak orang belum memahami tentang ini. Jadi harus disadari, kalau UMR tidaklah penghasilan pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai skala upah sesuai keputusan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Tidak sama halnya dengan gaji UMR yaitu standard minimal yang ditetapkan oleh pemerintahan. Tentulah di dalam masalah ini hitungan besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan pada faktor-faktor serta kebanyakan terdiri dalam gaji tanpa tunjangan dan upah pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Bila terdapat perusahaan yang memberikan bayaran gaji di bawah UMR secara sengaja, meskipun realitanya perusahaanlembaga itu mampu memberi gaji melebihi standard itu. Di dalam perkara sesuai ini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat memberinya sanksi.

Ancaman pidana ini dapat berwujud kurungan penjara dengan periode tahanan paling singkat 12 bulan serta maksimum 4 tahun atau denda sedikitnya Rp 100.000.000 hingga sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini dikehendaki menjadi peringatan agar perusahaan perusahaan tunduk pada Undang Undang yang berlaku.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Bersangkutan dengan masalah penghasilan yang tak dibayar sesuai aturan berlaku atau di bawah UMR. Menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 karyawan dapat membawa permasalahan itu ke meja hijau sebagai usaha penuntasan konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai aturan itu dalam usaha ini kedepannya dapat lewat sejumlah mekanisme. Pertama, kedua-duanya bakal melakukan pembicaraan bipartit bila selama waktu waktu 30 hari belum sampai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke sesi selanjutnya tripartite dengan menyertakan Disnaker.

Demikianlah pemaparan lengkap perihal dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Barito Utara, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, mempelajari ciri khas dari berbagai aspek hingga Undang Undang pengesahan standar gaji UMR Barito Utara tersebut. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan masyarakat utamanya untuk para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR Barito Utara 2016, Gaji UMR Barito Utara 2017, Gaji UMR Barito Utara 2018, Gaji UMR Barito Utara 2019, Gaji UMR Barito Utara 2020, Gaji UMR Barito Utara 2021, Gaji UMK Barito Utara 2016, Gaji UMK Barito Utara 2017, Gaji UMK Barito Utara 2018, Gaji UMK Barito Utara 2019, Gaji UMK Barito Utara 2020, Gaji UMK Barito Utara 2021,