Gaji UMR Barito Timur

Gaji UMR Barito Timur – Permasalahan penghasilan dari tahun ke tahun sering menjadi penuturan yang hangat dilapisan karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang senantiasa bertambah apabila gak diiringi dengan standarisasi upah yang sama akan menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Satu diantaranya yang kerap digalakkan oleh banyak karyawan, terutamanya dalam hari buruh Nasional yaitu penghasilan UMR. Ingat di tiap wilayah di Barito Timur punya besaran tertentu untuk penghasilan UMR, juga termasuk gaji UMR Barito Timur.

Mengenai penentuan UMR di wilayah masing-masing betul-betul tidak sama, ada beberapa ragam hal serta argumen yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Barito Timur & Gaji UMK Barito Timur 2021

Istilah Gaji UMR di Barito Timur

Berdiskusi perihal upah atau standard penghasilan minimum di Barito Timur memanglah dekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku buruh ataupun aktor bidang usaha, tentulah Anda mesti memahaminya. Berikut di bawah ini ada pengertian {dan} keterangan lengkap dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR ialah standar minimum yang digunakan oleh pemilik usaha dalam menentukan gaji para buruh/pekerja. Tujuan ditetapkannya UMR ialah untuk menjamin supaya para karyawan menerima gaji sebagai pendapatan yang layak.

Berpedoman dalam Ketentuan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan bahwa UMR atau Gaji Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup daerah Provinsi, tergolong gaji UMR Barito Timur.

Menurut artian itu bisa diambil keputusan, kalau UMR sebagai standard penghasilan minimum pada tingkat provinsi. Dulu aturan ini menjadi rujukan atau dasar dalam pemastian besaran penghasilan, akan tetapi sejak diresmikan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR tidak difungsikan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK yaitu Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah wilayah kabupaten/kota setelah disahkan oleh gubernur.

Komponen UMK dapat terdiri atas upah pokok (gaji pokok) aja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam kata lain, UMK bisa saja sama gaji pokok, tapi bisa juga tidak.

Setelah dicatat dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 akhirnya dibuat lagi istilah baru pengganti gaji UMR yaitu gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku pada suatu wilayah Kota dan Kabupaten. Pengesahannya sendiri dikarenakan oleh otonomi dan standar penghasilan tingkat provinsi pada daerah tersebut.

Gaji UMP

Diskusi mengenai gaji di Barito Timur, tidak bisa lepas dari istilah UMP yaitu Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama halnya UMK, sebutan ini mulai ditetapkan dan digunakan sesudah dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, pengertian UMP bisa diartikan sebagai standar gaji minimum untuk suatu wilayah tingkat provinsi yang diberlakukan untuk keseluruhan kawasan baik Kota atau Kabupaten di daerah tersebut. Sama halnya seperti UMK, peraturan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Berbicara tentang banyaknya istilah yang membahas perihal upah minimum di Barito Timur sering membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas gaji UMR, UMK, UMP terlihat sama, guna lebih mudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Bila ingin diskusi lebih jauh tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya dapat dibedakan dari beberapa point berikut. Satu diantaranya yakni berdasarkan pejabat yang memiliki kebijakan guna mengatur dan berwewenang mengesahkannya.

Merujuk UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwasanya UMR disahkan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur dengan pertimbangan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari segi jangka waktu peninjauan. Hal ini mengacu berdasarkan UU Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang merubah beberapa pasal dalam Permenaker Nomor 01.

Di dalam Keputusan tersebut, dijakatakan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Pengesahan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, berbeda halnya sama UMK yang musti ditentukan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, walau kedua sama dilakukan pertahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Layaknya yang telah disinggung pada ulasan diatas, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai jangka waktu pengesahan yang tidak sama. Anda juga bisa menemukan perbedaan dari ketiga istilah gaji tersebut dari masa pemberlakuan UU tersebut.

Jadi untuk gaji UMP mulai diterapkan secara keseluruhan berdasarkan imbauan dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Beda halnya dengan Gaji UMK yang ditetapkan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Perbedaan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda ditinjau dari poin perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Ketetapan Ketenagakerjaan dikatakan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Nominal perhitungannya berdasarkan dengan peningkatan inflasi ditambahkan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Pertimbangan lain yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa dipahami dari besaran nominal yang diberlakukan pada satu cakupan area tersebut. Sama seperti yang telah dibahas sebelumnya, tiap-tiap wilayah bisa saja standar minimal upahnya berbeda.

Apabila dikomparasikan besaran nominal gaji UMK umumnya lebih besar dari gaji UMP. Tentunya dalam hal ini didasari adanya faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Karena itu tidak perlu heran jika besaran standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar daripada tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Barito Timur

Setelah mengetahui mulai dari pengertian, istilah-istilah perihal standar upah minimum serta dan memahami perbedaan masing-masing. Berikut ini ada poin-poin penting mengenai pemberlakuan gaji UMR Barito Timur yang harus Anda mengerti, yakni seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja menetapkan sistem yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai acuan supaya pelaku usaha memberikan penghasilan untuk para pekerja sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.

Secara benang merah, kebijakan standar gaji UMR Barito Timur ini ditujukan untuk tata laksana untuk melindungi hak para karyawan, sehingga dapat memperoleh penghasilan yang layak. Tentunya hal tersebut selaras dengan beban kerja.

2. Spesifikasi UMR

Merujuk pada surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menjelaskan mengenai pengelompokan komponen upah dan penghasilan. Pada surat edaran tersebut terang dipaparkan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Surat edaran tersebut juga dikukuhkan dengan beracuan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang memaparkan bahwa komponen gaji UMR berupa pendapatan pokok dan tunjangan tetap. Sedang besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Wajib Anda ketahui salah satu ketetapan gaji UMR di Barito Timur, segala jenis tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Hal ini setara dengan Keputusan No.13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Bantuan tidak tetap di dalam masalah ini sebagai pembayaran baik langsung ataupun bukan untuk dikasih ke buruh serta keluarganya. Bentuknya pun beragam, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar pada jumlah kehadiran.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Kini istilah gaji UMR memang tidak dipakai kembali, hal itu sama Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Meskipun demikian, standard penghasilan regional yang diputuskan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Barangkali sekian lama ini beberapa orang belum memahami akan masalah ini. Jadi perlu dipahami, kalau UMR tidak upah pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai nilai gaji sama peraturan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Beda halnya dengan gaji UMR yaitu standard minimum yang diputuskan oleh pemerintahan. Tentulah dalam masalah ini hitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dalam gaji tanpa tunjangan dan upah pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Jika ada perusahaan yang membayar penghasilan di bawah UMR secara sengaja, walaupun realitanya innstansi itu dapat berikan penghasilan melewati standard itu. Di dalam perkara ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa memberi pidana.

Pidana ini dapat berwujud kurungan penjara dengan waktu tahanan amat singkat 12 bulan serta maksimum 4 tahun atau denda sekurang-kurangnya Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini dikehendaki menjadi peringatan biar sejumlah perusahaan taat terhadap ketentuan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berkaitan dengan kejadian upah yang tak dibayar sesuai ketetapan berlaku atau di bawah UMR. Berdasar UU Nomor 2 Tahun 2004 karyawan dapat membawa permasalahan itu ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai ketentuan itu dalam usaha ini kedepan dapat lewat sejumlah prosedur. Pertama, ke-2 pihak dapat melakukan perundingan bipartit kalau sepanjang waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan menyertakan Disnaker.

Demikianlah penjelasan lengkap tentang dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Barito Timur, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, memahami karakter dari berbagai aspek hingga keputusan penetapan standar gaji UMR Barito Timur tersebut. Semoga artikel ini bisa menambah wawasan masyarakat khususnya untuk para karyawan.

Kata Kunci : Gaji UMR Barito Timur 2016, Gaji UMR Barito Timur 2017, Gaji UMR Barito Timur 2018, Gaji UMR Barito Timur 2019, Gaji UMR Barito Timur 2020, Gaji UMR Barito Timur 2021, Gaji UMK Barito Timur 2016, Gaji UMK Barito Timur 2017, Gaji UMK Barito Timur 2018, Gaji UMK Barito Timur 2019, Gaji UMK Barito Timur 2020, Gaji UMK Barito Timur 2021,