Gaji UMR Agam

Gaji UMR Agam – Kesulitan upah dari tahun ke tahun sering jadi perbincangan yang hangat dilapisan karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang selalu bertambah kalau gak dibarengi dengan standarisasi upah yang sama pasti mengundang konflik ekonomi dan sosial.

Satu diantaranya yang kerap digiatkan oleh banyak buruh, terutamanya pada hari buruh Nasional merupakan penghasilan UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Agam punya besaran spesifik untuk penghasilan UMR, termasuk gaji UMR Agam.

Mengenai pemastian UMR di wilayah masing-masing memanglah tidak sama, ada beberapa ragam faktor dan fakta yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Agam & Gaji UMK Agam 2021

Istilah Gaji UMR di Agam

Berdiskusi berkenaan penghasilan atau standard penghasilan minimal di Agam benar-benar dekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik selaku karyawan atau aktor bidang usaha, tentu saja Anda mesti mengertinya. Berikut di bawah ini ada pengertian {dan} keterangan komplet dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR ialah standar paling rendah yang dipakai oleh pemberi kerja dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Tujuan disahkannya UMR ialah untuk memastikan agar para buruh mendapatkan gaji sebagai pendapatan yang layak.

Berpedoman dalam Ketentuan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan kalau UMR atau Penghasilan Minimum Regional diputuskan oleh Gubernur selaku petinggi pengaman dalam lingkup area Provinsi, terhitung gaji UMR Agam.

Menurut artian itu bisa disimpulkan, jika UMR sebagai standard gaji minimum pada tingkat provinsi. Dulu aturan ini menjadi referensi atau landasan dalam penentuan besaran penghasilan, tetapi sejak diputuskan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak difungsikan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK adalah Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah penghasilan bulanan paling rendah yang rinciannya berupa penghasilan pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota setelah ditentukan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK dapat terdiri atas penghasilan pokok (gaji pokok) aja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dengan kata lain, UMK bisa jadi sama gaji pokok, tapi bisa juga tidak.

Usai diatur dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 akhirnya digunakanlah istilah baru pengganti gaji UMR ialah gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup pada suatu daerah Kota dan Kabupaten. Penetapannya sendiri disebabkan oleh otonomi serta standar penghasilan tingkat provinsi pada wilayah yang bersaungkutan.

Gaji UMP

Bicara perihal gaji di Agam, tidak lepas dari istilah UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai ramai dan berlaku setelah ditetapkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, istilah UMP bisa diartikan sebagai standar gaji minimum untuk suatu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan semua area baik itu Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, peraturan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Berbicara tentang banyaknya istilah yang mengulas tentang upah minimum di Agam seringkali membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas semua jenis gaji di atas terlihat mirip, supaya lebih mudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa poin seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Bilamana ingin meneliti lebih dalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya bisa ditinjau dari poin-poin berikut. Satu diantaranya ialah berdasarkan pejabat yang memiliki kebijakan guna mengatur dan berwewenang mengesahkannya.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menerangkan bahwa UMR diputuskan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang diputuskan oleh Gubernur dengan berdasarkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan melihat dari sisi durasi waktu peninjauan. Hal tersebut mengacu berdasarkan Undang Undang Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang merubah beberapa pasal di dalam Permenaker No 01.

Di dalam Undang Undang tersebut, dijelaskan bahwa terdapat perbedaan lamanya jangka peninjauan. Pemberlakuan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, beda halnya dengan UMK yang harus ditentukan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, walau keduanya sama-sama dilakukan pertahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti telah disinggung pada ulasan diatas, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai durasi waktu peninjauan yang berbeda. Anda juga dapat menemukan perbedaan dari ketiga istilah gaji itu dari masa pemberlakuan UU tersebut.

Jadi untuk gaji UMP mulai diberlakukan secara serentak berdasarkan imbauan dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan Gaji UMK yang ditetapkan serta diumumkan paling lambat tanggal 21 bulan November.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Poin yang membedakan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda lihat dari jumlah besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam UU Ketenagakerjaan dipaparkan bahwa gaji UMP dan gaji UMK selalu meningkat tiap pertahunnya. Jumlah perhitungannya mengacu dengan besaran inflasi ditambah tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Hal lain yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK dapat dicek dari besaran nominal yang berlaku pada suatu cakupan wilayah tersebut. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, tiap-tiap daerah bisa jadi standar minimum upahnya berbeda.

Bila dikomparasikan besaran nominal gaji UMK biasanya lebih besar dari gaji UMP. Umumnya hal ini didasari karena faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Karena itu tak perlu heran kalau besaran standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Agam

Sesuah memahami mulai dari pengertian, beberapa istilah tentang standar gaji minimum dan dan memahami perbedaannya. Berikut ini terdapat poin-poin penting mengenai pengesahan gaji UMR Agam yang harus Anda cermati, yakni seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja mengatur sistem yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai rujukan agar pemilik usaha memberikan gaji kepada para pegawai sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.

Secara benang merah, pemberlakuan standar gaji UMR Agam ini ditujukan untuk tata laksana untuk mengayomi hak para karyawan, sehingga bisa mendapatkan?menerima gaji yang layak. Pasti hal itu sesuai dengan tanggung jawab kerja.

2. Spesifikasi UMR

Berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas perihal pembagian komponen gaji dan penghasilan. Pada dokumen di atas secara jelas dikatakan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Pernyataan tersebut juga dikukuhkan dengan beracuan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang memaparkan bahwa komponen gaji UMR berupa upah pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan besarnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Perlu Anda ketahui salah satu ketetapan gaji UMR di Agam, segala bentuk tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Hal ini setara dengan Undang Undang Nomor13 pasal 94 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.

Tunjangan dalam hal ini sebagai pembayaran baik langsung ataupun bukan untuk diserahkan ke buruh dan keluarganya. Bentuknya juga beragam, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar jumlah datangnya.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Saat ini arti gaji UMR memang tidak digunakan kembali, hal tersebut sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Meskipun demikian, standard upah regional yang dikukuhkan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Mungkin sejauh ini beberapa orang belum paham tentang soal ini. Jadi harus dipahami, jika UMR tidak upah pokok yang diterima karyawan sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai skala upah sesuai kebijakan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Beda halnya dengan gaji UMR yaitu standard minimal yang dikukuhkan oleh pemerintahan. Pastinya di dalam masalah tersebut kalkulasi besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan kepada faktor-faktor dan normalnya terbagi dalam gaji tanpa tunjangan dan penghasilan pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Bila ada perusahaan yang memberikan bayaran upah di bawah UMR secara sengaja, biarpun kenyataannya innstansi itu sanggup memberi gaji melebihi standard itu. Di dalam kasus begini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa memberikan sanksi.

Pidana ini bisa berbentuk kurungan penjara dengan masa tahanan amat singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 hingga sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini dikehendaki menjadi peringatan supaya sejumlah perusahaan patuh terhadap Undang Undang yang berlaku.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berkenaan dengan kejadian penghasilan yang tak dibayarkan sesuai keputusan berlaku atau di bawah UMR. Berdasarkan pada UU Nomor 2 Tahun 2004 buruh bisa membawa kasus tersebut ke meja hukum sebagai upaya penyelesaian konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai ketentuan itu dalam upaya ini kedepan akan melalui beberapa proses. Pertama, ke-2 pihak bakal melakukan perundingan bipartit bila selama waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke sesi berikutnya tripartite dengan menyertakan Disnaker.

Demikian penjelasan lengkap perihal dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Agam, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, mempelajari karakter dari beragam sisi hingga keputusan pemberlakuan standar gaji UMR Agam tersebut. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan masyarakat khususnya bagi para buruh.

Kata Kunci : Gaji UMR Agam 2016, Gaji UMR Agam 2017, Gaji UMR Agam 2018, Gaji UMR Agam 2019, Gaji UMR Agam 2020, Gaji UMR Agam 2021, Gaji UMK Agam 2016, Gaji UMK Agam 2017, Gaji UMK Agam 2018, Gaji UMK Agam 2019, Gaji UMK Agam 2020, Gaji UMK Agam 2021,