Gaji UMR Aceh Utara

Gaji UMR Aceh Utara – Masalah upah dari tahun ke tahun kerap menjadi isu yang hangat dikelompok pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang makin bertambah kalau tidak diiringi dengan standarisasi upah yang sama akan memunculkan konflik ekonomi dan sosial.

Satu diantaranya yang terus disuarakan oleh banyak karyawan, utamanya pada hari buruh Nasional merupakan penghasilan UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Aceh Utara mempunyai besaran khusus buat penghasilan UMR, termasuk gaji UMR Aceh Utara.

Mengenai pengesahan UMR di wilayah masing-masing betul-betul tidak sama, ada pelbagai ragam perihal serta faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Aceh Utara & Gaji UMK Aceh Utara 2021

Istilah Gaji UMR di Aceh Utara

Berbicara tentang upah atau standard penghasilan minimal di Aceh Utara memanglah lekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik selaku karyawan ataupun eksekutor bidang usaha, tentu saja Anda mesti memahaminya. Berikut ada penjelasan {dan} keterangan komplet dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR merupakan standar minimal yang dipakai oleh pemilik usaha dalam pengupahan para buruh/pekerja. Alasan ditentukannya UMR adalah untuk memastikan agar para pekerja menerima upah sebagai penghasilan yang pantas.

Mengacu dalam Ketetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memperjelas bahwa UMR atau Penghasilan Minimal Regional diputuskan oleh Gubernur menjadi pemerintah pengaman dalam lingkup area Provinsi, terhitung gaji UMR Aceh Utara.

Berdasar pada penjelasan itu bisa diambil rumusan, kalau UMR sebagai standard penghasilan minimum pada tingkat provinsi. Dulu ketetapan ini menjadi referensi atau alasan dalam penentuan besaran upah, akan tetapi sejak diabsahkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak difungsikan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK yaitu Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah penghasilan bulanan paling rendah yang terdiri atas penghasilan pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota setelah ditetapkan oleh gubernur.

Komponen UMK bisa terbaru atas penghasilan pokok (gaji pokok) aja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam makna lain, UMK bisa saja sama gaji pokok, tapi bisa juga tidak.

Sesudah dicatat dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 akhirnya munculah istilah baru yang menggantikan gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku pada suatu daerah Kota maupun Kabupaten. Pengesahannya sendiri dikarenakan oleh otonomi serta standar penghasilan tingkat provinsi pada kawasan itu.

Gaji UMP

Berbicara mengenai gaji di Aceh Utara, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama seperti UMK, penggunaan istilah ini mulai ditetapkan dan digunakan setelah dikeluarkannya Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, pengertian UMP bisa diartikan sebagai standar upah minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan seluruh area baik Kota atau Kabupaten di daerah tersebut. Sama halnya seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Bicara tentang banyaknya istilah yang mengulas tentang upah minimal di Aceh Utara kerap membuat bingung. Pasalnya, sekilas semuanya terkesan sama, supaya mempermudah membedakannya Anda bisa mencermati dari beberapa poin seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Bilamana ingin mencermati lebih komprehensif tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa dibedakan dari poin-poin berikut. Satu diantaranya ialah berdasarkan pejabat pemerintah yang bertugas untuk menetapkan dan memiliki kebijakan mengesahkannya.

Merujuk UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menerangkan bahwa UMR ditetapkan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berdasarkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan melihat dari sisi durasi waktu peninjauan. Hal ini merujuk berdasarkan Kebijakan Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 01.

Pada Undang Undang tersebut, dipaparkan bahwa ada hal hal yang membedakan lamanya waktu peninjauan. Pemberlakuan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, beda halnya dengan UMK yang harus ditetapkan sekurang-kurangnya 40 x 24 jam, sekalipun kedua sama-sama dilakukan pertahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Sama seperti telah disinggung pada ulasan diatas, karena UMR, UMP dan UMK memiliki jangka waktu pengesahan yang berbeda. Anda juga bisa menemukan perbedaan dari ketiga istilah tersebut dari masa berlakunya Undang Undang tersebut.

Bisa dikatakan untuk gaji UMP mulai diberlakukan secara serentak berdasarkan instruksi dari Gubernur setiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan Gaji UMK yang diberlakukan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 bulan November.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Yang membedakan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda cermati dari hitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Undang Undang Ketenagakerjaan dikatakan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK senantiasa meningkat tiap pertahunnya. Nominal perhitungannya mengacu dengan besaran inflasi ditambahkan tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Pertimbangan lain yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK dapat ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada suatu cakupan wilayah tersebut. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, tiap-tiap wilayah bisa saja standar minimum upahnya berbeda.

Bila dikomparasikan besaran nominal gaji UMK umumnya lebih besar dari gaji UMP. Umumnya hal ini didasari karena faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Jadi tak perlu heran jika besarnya nominal standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar dibandingkan tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Aceh Utara

Usai mengetahui mulai dari pengertian, istilah-istilah mengenai standar upah minimum serta dan memahami perbedaan masing-masing. Berikut ini terdapat poin-poin penting tentang penetapan gaji UMR Aceh Utara yang penting Anda mengerti, yakni seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja mengatur kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai landasan agar pemilik usaha memberikan penghasilan untuk para pegawai sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.

Secara benang merah, kebijakan standar gaji UMR Aceh Utara ini bertujuan untuk tata laksana untuk melindungi hak para pekerja, sehingga dapat mendapatkan?menerima penghasilan yang layak. Tentu hal demikian selaras dengan beban pekerjaan.

2. Spesifikasi UMR

Sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menjelaskan perihal pembagian komponen upah dan penghasilan. Pada surat edaran tersebut terang dijelaskan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Pernyataan tersebut juga dikukuhkan dengan landasan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedang besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Perlu Anda ketahui salah satu ketetapan gaji UMR di Aceh Utara, segala jenis tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Hal ini sesuai dengan Undang Undang No.13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.

Sokongan tidak tetap di dalam perihal ini merupakan pembayaran baik langsung atau bukan untuk dikasihkan ke karyawan dan keluarganya. Bentuknya pula beraneka, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah kedatangan.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Saat ini istilah gaji UMR memang tidak sudah dipakai kembali, hal demikian sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Walau demikian, standard penghasilan regional yang ditetapkan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Kemungkinan sekian lama ini banyak orang-orang belum paham tentang masalah ini. Jadi mesti dipahami, bahwa UMR tidaklah gaji pokok yang diterima karyawan sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai rasio upah sesuai keputusan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Berlainan halnya dengan gaji UMR ialah standard minimum yang dikukuhkan oleh pemerintahan. Tentu di dalam masalah ini hitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor serta umumnya terdiri penghasilan tanpa bantuan dan penghasilan pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Jika terdapat perusahaan yang memberikan bayaran penghasilan di bawah UMR secara sengaja, meskipun realitanya perusahaanlembaga tersebut bisa memberikan gaji melewati standard itu. Pada masalah begini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa memberinya pidana.

Ancaman pidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan waktu tahanan sangat singkat 12 bulan serta maksimum 4 tahun atau denda minimum Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini dikehendaki menjadi peringatan agar perusahaan perusahaan patuh terhadap Undang Undang yang berlaku.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berkenaan dengan kasus gaji yang tidak sesuai keputusan berlaku atau di bawah UMR. Berdasarkan pada UU Nomor 2 Tahun 2004 karyawan bisa membawa kasus tersebut ke meja hukum sebagai upaya penuntasan konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai ketentuan tersebut dalam usaha ini kedepannya akan melalui beberapa proses. Pertama, kedua pihak bakal melakukan perundingan bipartit bila sepanjang waktu waktu 30 hari belum sampai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke sesi berikutnya tripartite dengan sertakan Disnaker.

Itulah ulasan lengkap tentang dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Aceh Utara, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, mempelajari ciri khas dari berbagai sisi hingga kebijakan pemberlakuan standar gaji UMR Aceh Utara tersebut. Semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan masyarakat khususnya untuk para buruh.

Kata Kunci : Gaji UMR Aceh Utara 2016, Gaji UMR Aceh Utara 2017, Gaji UMR Aceh Utara 2018, Gaji UMR Aceh Utara 2019, Gaji UMR Aceh Utara 2020, Gaji UMR Aceh Utara 2021, Gaji UMK Aceh Utara 2016, Gaji UMK Aceh Utara 2017, Gaji UMK Aceh Utara 2018, Gaji UMK Aceh Utara 2019, Gaji UMK Aceh Utara 2020, Gaji UMK Aceh Utara 2021,