Gaji UMR Solok

Gaji UMR Solok – Masalah penghasilan dari tahun ke tahun sering menjadi perbincangan yang hangat dikelompok karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang senantiasa bertambah jika tidak diiringi dengan standarisasi upah yang sama pasti memunculkan konflik ekonomi dan sosial.

Salah satunya yang senantiasa digiatkan oleh banyak karyawan, terutamanya pada hari buruh Nasional yakni upah UMR. Ingat di tiap wilayah di Solok mempunyai besaran spesifik buat penghasilan UMR, juga termasuk gaji UMR Solok.

Mengenai pemastian UMR di wilayah semasing betul-betul tidak sama, ada beberapa ragam hal serta faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Solok & Gaji UMK Solok 2021

Istilah Gaji UMR di Solok

Berbicara perihal upah atau standard gaji minimal di Solok memanglah dekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik menjadi buruh ataupun aktor usaha, tentulah Anda mesti memahaminya. Berikut di bawah ini ada pengertian {dan} penjelasan lengkap dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR merupakan standar minimal yang digunakan oleh pemilik usaha dalam pengupahan para buruh/pekerja. Tujuan ditetapkannya UMR adalah untuk memastikan agar para pekerja menerima penghasilan sebagai pendapatan yang layak.

Mengacu dalam Ketentuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan jika UMR atau Penghasilan Minimum Regional diputuskan oleh Gubernur menjadi pemerintah pengaman dalam lingkup area Provinsi, terhitung gaji UMR Solok.

Berdasar pada pengertian itu dapat diambil rumusan, kalau UMR adalah standard penghasilan minimal pada tingkat provinsi. Dulu peraturan ini menjadi panutan atau alasan dalam pemastian besaran upah, tapi sejak diputuskan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR sudahlah tidak digunakan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK ialah Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah penghasilan bulanan terendah yang rinciannya berupa upah pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah wilayah kabupaten/kota usai disahkan oleh gubernur.

Komponen UMK bisa terbaru atas gaji pokok (gaji pokok) saja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dengan kata lain, UMK bisa jadi sama gaji pokok, tapi bisa juga tidak.

Sesudah disahkan dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 pada akhirnya dibuat lagi istilah baru sebagai ganti gaji UMR ialah gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup pada suatu wilayah Kota maupun Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri dipengaruhi oleh otonomi serta standar gaji tingkat provinsi pada daerah tersebut.

Gaji UMP

Diskusi tentang gaji di Solok, tidak bisa lepas dari kata UMP yaitu Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama halnya UMK, istilah ini mulai ditetapkan dan diberlakukan sejak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara umum, pengertian UMP dapat disebut sebagai standar gaji minimum pada satu wilayah tingkat provinsi yang diberlakukan untuk seluruh area baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Layaknya seperti UMK, ketetapan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Berbicara mengenai banyaknya istilah yang membicarakan mengenai upah minimal di Solok sering membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas semua jenis gaji di atas terkesan sama, guna lebih mudah membedakannya Anda dapat mencermati dari beberapa poin seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jika ingin diskusi lebih dalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya bisa dilihat dari beberapa point berikut. Salah satunya yaitu berdasarkan pejabat pemerintah yang bertugas guna membuat dan memiliki kewenangan mengesahkannya.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwa UMR ditentukan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur dengan berdasarkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari sisi durasi waktu peninjauan. Hal ini merujuk berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang merubah beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01.

Di dalam Kebijakan tersebut, dipaparkan bahwa ada hal hal yang membedakan lamanya waktu peninjauan. Pengesahan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya sama UMK yang musti disahkan selambat-lambatnya 40 hari kerja, sekalipun keduanya sama-sama dilakukan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Sama seperti telah diulas pada pemaparan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai jangka waktu pengesahan yang tidak sama. Anda juga dapat menemukan perbedaan dari ketiga istilah gaji tersebut dari waktu berlakunya UU tersebut.

Jadi untuk gaji UMP mulai direalisasikan secara serentak berdasarkan arahan dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Berbeda pula dengan Gaji UMK yang diputuskan serta disosialisasikan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Perbedaan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda lihat dari poin perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam UU Ketenagakerjaan dijelaskan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK senantiasa meningkat setiap tahunnya. Besaran perhitungannya berdasarkan dengan besaran inflasi ditambah tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Hal lainnya yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada suatu cakupan wilayah tersebut. Layaknya dipaparkan sebelumnya, tiap-tiap wilayah bisa saja standar minimal penghasilannya berbeda.

Jika dikomparasikan jumlah nominal gaji UMK biasanya lebih tinggi daripada gaji UMP. Tentunya dalam hal ini dipengaruhi adanya faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Jadi tak perlu heran bila besarnya nominal standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Solok

Usai memahami mulai dari pengertian, beberapa istilah mengenai standar upah minimum serta dan memahami perbedaan masing-masing. Berikut ini terdapat poin-poin penting mengenai pemberlakuan gaji UMR Solok yang perlu Anda pahami, yaitu seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja menetapkan kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai rujukan agar pemilik usaha memberikan gaji kepada para pegawai sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.

Secara garis besar, pembuatan standar gaji UMR Solok ini bertujuan sebagai tata laksana untuk mengayomi hak para pekerja, sehingga bisa memperoleh upah yang layak. Tentu hal demikian seimbang dengan job desk pekerjaan.

2. Spesifikasi UMR

Berlandaskan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menyatakan mengenai pengelompokan komponen upah dan penghasilan. Pada dokumen di atas terang dipaparkan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Surat edaran tersebut juga dikukuhkan dengan beracuan pada UU perihal ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa komponen gaji UMR berupa pendapatan pokok dan tunjangan tetap. Sedang besarnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Mesti Anda ketahui diantara kebijakan gaji UMR di Solok, segala jenis tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Perihal ini setara dengan Keputusan Nomor13 pasal 94 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.

Bantuan tak tetap di dalam perihal ini adalah pembayaran baik secara langsung ataupun bukan untuk dikasih ke karyawan serta keluarganya. Bentuknya pula beraneka, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar jumlah kedatangan.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Saat ini arti gaji UMR memanglah tidak dipakai kembali, hal tersebut sama Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Walaupun demikian, standard gaji regional yang dikukuhkan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Mungkin selama ini beberapa orang belum mengerti akan soal ini. Jadi mesti dipahami, bahwa UMR tidak penghasilan pokok yang diterima karyawan sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai nilai upah sama ketetapan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Berlainan halnya dengan gaji UMR ialah standard minimum yang ditetapkan oleh pemerintahan. Pastinya di dalam masalah tersebut hitungan besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan kepada faktor-faktor dan umumnya terdiri dalam upah tanpa bantuan dan penghasilan pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Bila ada perusahaan yang memberikan bayaran penghasilan di bawah UMR secara sengaja, walau realitanya perusahaanlembaga itu dapat memberinya upah melebihi standard itu. Di dalam kejadian sesuai ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat memberi sanksi.

Sanksipidana ini bisa berwujud kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan maksimum 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini dikehendaki jadi peringatan agar perusahaan perusahaan patuh pada Undang Undang yang berlaku.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Terkait dengan perkara penghasilan yang tak sesuai ketetapan berlaku atau di bawah UMR. Berdasarkan pada UU No 2 Tahun 2004 buruh dapat membawa perkara itu ke meja hijau sebagai upaya penuntasan konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai ketentuan tersebut dalam upaya ini kedepannya bakal melalui sejumlah proses. Pertama, kedua pihak dapat melakukan perundingan bipartit jika waktu waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke bagian selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Demikian pemaparan lengkap tentang dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Solok, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, mempelajari perbedaan dari beragam aspek hingga kebijakan penetapan standar gaji UMR Solok tersebut. Semoga ulasan ini dapat menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para buruh.

Kata Kunci : Gaji UMR Solok 2016, Gaji UMR Solok 2017, Gaji UMR Solok 2018, Gaji UMR Solok 2019, Gaji UMR Solok 2020, Gaji UMR Solok 2021, Gaji UMK Solok 2016, Gaji UMK Solok 2017, Gaji UMK Solok 2018, Gaji UMK Solok 2019, Gaji UMK Solok 2020, Gaji UMK Solok 2021,