Gaji UMR Tanah Laut

Gaji UMR Tanah Laut – Kesulitan upah dari tahun ke tahun sering jadi perbincangan yang hangat dilapisan karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang senantiasa bertambah apabila gak disertai dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti menyebabkan konflik ekonomi dan sosial.

Satu diantaranya yang terus digalakkan oleh para karyawan, terutamanya pada hari buruh Nasional yakni upah UMR. Ingat di tiap wilayah di Tanah Laut punyai besaran spesifik untuk penghasilan UMR, juga termasuk gaji UMR Tanah Laut.

Akan halnya pengesahan UMR di wilayah masing-masing betul-betul tidak sama, ada beragam ragam variabel dan fakta yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Tanah Laut & Gaji UMK Tanah Laut 2021

Istilah Gaji UMR di Tanah Laut

Berbicara berkenaan penghasilan atau standard penghasilan minimal di Tanah Laut betul-betul lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku karyawan ataupun pelaksana usaha, pastinya Anda mesti menyadarinya. Berikut ada pengertian {dan} penjelasan lengkap dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR merupakan standar minimal yang digunakan oleh pengusaha dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Tujuan disahkannya UMR ialah untuk menjamin agar para pekerja memperoleh upah sebagai pendapatan yang layak.

Berpedoman pada Ketetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memperjelas jika UMR atau Penghasilan Minimum Regional diputuskan oleh Gubernur selaku petinggi pengaman dalam lingkup lokasi Provinsi, termaksud gaji UMR Tanah Laut.

Berdasarkan penjelasan itu dapat diambil rumusan, jika UMR merupakan standard penghasilan minimum pada tingkat provinsi. Dulu peraturan ini menjadi rujukan atau landasan dalam penentuan besaran penghasilan, akan tetapi sejak diresmikan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR tidak digunakan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK yaitu Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di suatu area kabupaten/kota setelah ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK dapat dibagi atas upah pokok (gaji pokok) aja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam kata lain, UMK bisa jadi sama upah pokok, tetapi bisa juga tidak.

Setelah ditetapkan dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 pada akhirnya dibuatlah istilah baru pengganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku untuk suatu wilayah Kota dan Kabupaten. Penetapannya sendiri dipengaruhi adanya otonomi dan standar upah tingkat provinsi pada kawasan itu.

Gaji UMP

Berbicara perihal gaji di Tanah Laut, tidak bisa lepas dari kata UMP yaitu Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama halnya UMK, istilah ini mulai ditetapkan dan diberlakukan setelah ditentukannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara general, pengertian UMP bisa diartikan sebagai standar gaji minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dan mencakup seluruh kawasan baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama halnya seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Berbicara tentang banyaknya istilah yang membahas tentang upah minimum di Tanah Laut seringkali membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas semuanya terlihat sama, agar mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Bilamana ingin mencermati lebih mendalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya bisa ditinjau dari poin-poin berikut. Salah satunya adalah berdasarkan pejabat pemerintah yang bertugas untuk membuat dan memiliki kebijakan mengesahkannya.

Berangkat dari Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menerangkan bahwa UMR ditentukan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang ditentukan oleh Gubernur dengan menimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari segi jangka waktu peninjauan. Hal tersebut mengacu berdasarkan Undang Undang Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal di dalam Permenaker No 01.

Dalam UU tersebut, dipaparkan bahwa terdapat hal hal yang membedakan lamanya waktu peninjauan. Pemberlakuan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya sama UMK yang harus ditetapkan selambat-lambatnya 40 hari kerja, walau kedua sama-sama dilakukan setahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti telah disinggung pada pemaparan diatas, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai durasi waktu pengesahan yang tidak sama. Anda juga bisa membedakan dari ketiga istilah gaji tersebut dari masa berlakunya ketetapan tersebut.

Bisa dikatakan untuk gaji UMP mulai direalisasikan secara keseluruhan berdasarkan instruksi dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Beda halnya dengan Gaji UMK yang diputuskan serta disosialisasikan paling lambat tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Poin yang membedakan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda cermati berdasarkan hitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Undang Undang Ketenagakerjaan dipaparkan bahwa gaji UMP dan gaji UMK pasti naik setiap tahunnya. Nominal perhitungannya berdasarkan dengan peningkatan inflasi ditambahkan tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Pertimbangan lainnya yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa dilihat dari besarnya nominal yang berlaku pada suatu cakupan daerah tersebut. Seperti dipaparkan sebelumnya, tiap-tiap daerah bisa aja standar minimal gajinya berbeda.

Kalau dikomparasikan besaran nominal gaji UMK pasti lebih tinggi dari gaji UMP. Umumnya hal ini didasari adanya faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Karenanya tak perlu heran jika besarnya nominal standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar dibanding tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Tanah Laut

Usai memahami mulai dari pengertian, beberapa istilah mengenai standar upah minimum serta dan memahami perbedaan masing-masing. Berikut ini ada poin-poin penting perihal pemberlakuan gaji UMR Tanah Laut yang perlu Anda mengerti, yaitu seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah sengaja menetapkan sistem yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai acuan supaya pelaku usaha memberikan gaji kepada para buruh sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.

Secara garis besar, pembuatan standar gaji UMR Tanah Laut ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para tenaga kerja, sehingga dapat memperoleh gaji yang layak. Tentu hal itu selaras dengan tugas kerja.

2. Spesifikasi UMR

Sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menjelaskan tentang pembagian komponen upah dan penghasilan. Pada dokumen tersebut jelas dipaparkan bahwasanya komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Pernyataan tersebut juga dikukuhkan dengan landasan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan nominalnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Mesti Anda ketahui salah satu ketetapan gaji UMR di Tanah Laut, segala bentuk tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Perihal ini setara dengan UU Nomor13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Sokongan tak tetap di dalam masalah ini adalah pembayaran baik langsung atau tidak untuk dikasih ke karyawan dan keluarganya. Bentuknya pula bermacam, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar jumlah datangnya.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Saat ini istilah gaji UMR memanglah tidak digunakan lagi, hal semacam itu sama Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Walaupun begitu, standard upah regional yang dikukuhkan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Mungkin sekian lama ini banyak orang-orang belum memahami akan ini. Jadi penting disadari, bahwa UMR tidaklah upah pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai skala upah sesuai kebijakan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Tidak sama halnya dengan gaji UMR yakni standard minimal yang dikukuhkan oleh pemerintahan. Tentu di dalam masalah tersebut penghitungan besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan kepada faktor-faktor serta normalnya terdiri gaji tanpa bantuan dan upah pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Bila terdapat perusahaan yang membayar penghasilan di bawah UMR secara sengaja, meskipun faktanya perusahaanlembaga tersebut bisa memberikan penghasilan melewati standard itu. Di dalam masalah ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa memberi pidanaancaman pidana.

Pidana ini bisa berbentuk kurungan penjara dengan periode tahanan paling singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda sedikitnya Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini dikehendaki jadi peringatan supaya sejumlah perusahaan taat terhadap aturan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berkenaan dengan perkara gaji yang tak sesuai peraturan berlaku atau di bawah UMR. Berdasarkan pada UU Nomor 2 Tahun 2004 karyawan bisa membawa persoalan tersebut ke meja hijau sebagai upaya penuntasan konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai peraturan itu dalam upaya ini kedepannya akan lewat beberapa mekanisme. Pertama, ke-2 pihak akan melakukan pembicaraan bipartit jika sepanjang waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke sesi berikutnya tripartite dengan menyertakan Disnaker.

Demikian ulasan lengkap mengenai dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Tanah Laut, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami ciri khas dari beragam bagian hingga keputusan penetapan standar gaji UMR Tanah Laut tersebut. Semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan masyarakat utamanya untuk para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR Tanah Laut 2016, Gaji UMR Tanah Laut 2017, Gaji UMR Tanah Laut 2018, Gaji UMR Tanah Laut 2019, Gaji UMR Tanah Laut 2020, Gaji UMR Tanah Laut 2021, Gaji UMK Tanah Laut 2016, Gaji UMK Tanah Laut 2017, Gaji UMK Tanah Laut 2018, Gaji UMK Tanah Laut 2019, Gaji UMK Tanah Laut 2020, Gaji UMK Tanah Laut 2021,