Gaji UMR Tana Tidung

Gaji UMR Tana Tidung – Permasalahan penghasilan dari tahun ke tahun sering menjadi penuturan yang hangat dilapisan pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang senantiasa bertambah kalau tidak diiringi dengan standarisasi upah yang sama akan mengundang ketimpangan ekonomi dan sosial.

Satu diantara yang kerap disuarakan oleh para karyawan, terutama pada hari buruh Nasional ialah penghasilan UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Tana Tidung punyai besaran khusus buat upah UMR, termasuk gaji UMR Tana Tidung.

Mengenai pengesahan UMR di wilayah semasing benar-benar tidak sama, ada bermacam ragam faktor dan faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Tana Tidung & Gaji UMK Tana Tidung 2021

Istilah Gaji UMR di Tana Tidung

Berdiskusi perihal upah atau standard penghasilan minimal di Tana Tidung betul-betul lekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik menjadi karyawan ataupun aktor usaha, tentulah Anda harus menyadarinya. Berikut di bawah ini ada pemahaman {dan} penjelasan komplet dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR adalah standar paling rendah yang dipakai oleh pemberi kerja dalam menentukan gaji para buruh/pekerja. Tujuan ditentukannya UMR ialah untuk memastikan supaya para buruh mendapat upah sebagai pendapatan yang layak.

Merujuk pada Aturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memperjelas kalau UMR atau Penghasilan Minimum Regional ditetapkan oleh Gubernur menjadi pemerintah pengaman dalam lingkup lokasi Provinsi, tergolong gaji UMR Tana Tidung.

Berdasar pada pengertian itu bisa diambil rumusan, jika UMR merupakan standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu keputusan ini menjadi panutan atau landasan dalam penentuan besaran upah, tetapi sejak diabsahkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK merupakan Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah penghasilan bulanan paling rendah yang terdiri atas penghasilan pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah daerah kabupaten/kota setelah ditetapkan oleh gubernur.

Komponen UMK dapat dibagi atas upah pokok (gaji pokok) saja, atau gaji pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam kata lain, UMK bisa jadi sama gaji pokok, tapi bisa juga tidak.

Sesudah dicatat dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 akhirnya dibuat lagi istilah baru pengganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup suatu daerah Kota ataupun Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri didasari oleh otonomi serta standar penghasilan tingkat provinsi pada kawasan tersebut.

Gaji UMP

Bicara perihal gaji di Tana Tidung, tidak bisa lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama halnya UMK, istilah ini mulai muncul dan diberlakukan seketika ditetapkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara general, pengertian UMP dapat disebut sebagai standar penghasilan minimum pada suatu wilayah tingkat provinsi dan mencakup semua kawasan baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, peraturan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Berbicara perihal jenis-jenis istilah yang menjelaskan tentang upah minimum di Tana Tidung sering membuat bingung. Pasalnya, sekilas semuanya terlihat sama, guna mempermudah membedakannya Anda dapat meninjau dari beberapa poin seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Bilamana ingin mengulas lebih dalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya dapat dilihat dari poin-poin berikut. Salah satunya adalah berdasarkan pejabat yang memiliki kebijakan guna membuat dan memiliki kebijakan mengesahkannya.

Merujuk Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menerangkan bahwa UMR ditentukan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang ditetapkan oleh Gubernur dengan pertimbangan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari sisi durasi waktu peninjauan. Hal tersebut mengacu berdasarkan UU Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang telah melakukan perubahan beberapa pasal di dalam Permenaker Nomor 01.

Pada Kebijakan tersebut, ditulis bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Pemberlakuan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, beda halnya dengan UMK yang harus disahkan sekurang-kurangnya 40 hari kerja, meski kedua sama dilakukan setahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Layaknya yang telah disinggung pada ulasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK memiliki jangka waktu peninjauan yang berbeda. Anda juga bisa menemukan perbedaan dari ketiga istilah itu dari waktu berlakunya UU tersebut.

Bisa dipastikan untuk gaji UMP mulai disahkan secara keseluruhan berdasarkan imbauan dari pemerintah Provinsi setiap tanggal 1 November. Berbeda pula dengan Gaji UMK yang diputuskan serta disosialisasikan paling lambat tanggal 21 bulan November.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Poin yang membedakan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda ditinjau berdasarkan hitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam UU Ketenagakerjaan dipaparkan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK pasti bertambah tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya merujuk dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Poin lainnya yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK dapat ditinjau dari besarnya nominal yang berlaku pada suatu cakupan daerah tersebut. Layaknya di pembahasan sebelumnya, tiap-tiap wilayah bisa aja standar minimum gajinya berbeda.

Apabila dibandingkan besaran nominal gaji UMK biasanya lebih tinggi dari gaji UMP. Tentunya hal ini dipengaruhi karena faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Karena itu jangan heran bila besarnya nominal standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar daripada tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Tana Tidung

Setelah mencermati mulai dari pengertian, istilah-istilah tentang standar gaji minimum dan dan memahami yang membedakannya. Berikut ini terdapat poin-poin penting mengenai pemberlakuan gaji UMR Tana Tidung yang harus Anda ketahui, yaitu seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah sengaja mengatur kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai rujukan supaya pemilik usaha memberikan gaji pada para pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.

Secara benang merah, pemberlakuan standar gaji UMR Tana Tidung ini ditujukan sebagai tata laksana untuk mengayomi hak para pekerja, sehingga bisa memperoleh gaji yang layak. Tentu hal itu selaras dengan job desk pekerjaan.

2. Spesifikasi UMR

Sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menyatakan perihal pengelompokan komponen upah dan penghasilan. Pada surat edaran di atas terang dijelaskan bahwasanya komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Kebijakan tersebut juga diperkokoh dengan beracuan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa komponen gaji UMR berupa upah pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan nominalnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Mesti Anda ketahui salah satu ketetapan gaji UMR di Tana Tidung, segala macam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Perihal ini sesuai dengan Keputusan No.13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Tunjangan tidak tetap dalam hal ini sebagai pembayaran baik secara langsung atau tidak untuk diserahkan kepada karyawan dan keluarganya. Bentuknya pun beraneka, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar pada jumlah kehadiran.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Saat ini istilah gaji UMR memang tidak dipakai kembali, hal demikian sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Kendati begitu, standard penghasilan regional yang dikukuhkan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Barangkali sekian lama ini beberapa orang belum mengerti tentang soal ini. Jadi penting dimengerti, bahwa UMR tidak upah pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sama rasio upah sama keputusan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Berlainan halnya dengan gaji UMR yaitu standard minimum yang dikukuhkan oleh pemerintahan. Tentu di dalam masalah ini penghitungan besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan pada faktor-faktor dan biasanya terbagi dalam upah tanpa tunjangan dan penghasilan pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Jika terdapat perusahaan yang membayar gaji di bawah UMR secara sengaja, meskipun realitanya perusahaanlembaga tersebut mampu berikan upah melampaui standard itu. Pada kasus semacam ini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa memberikan pidanaancaman pidana.

Ancaman pidana ini dapat berwujud kurungan penjara dengan waktu tahanan sangat singkat 12 bulan serta maksimal 4 tahun atau denda sedikitnya Rp 100.000.000 hingga sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diinginkan jadi peringatan biar perusahaan perusahaan patuh terhadap ketentuan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berkaitan dengan kasus penghasilan yang tak sesuai keputusan berlaku atau di bawah UMR. Menurut UU No 2 Tahun 2004 buruh bisa membawa masalah tersebut ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai aturan tersebut dalam usaha ini nantinya akan lewat beberapa langkah. Pertama, kedua-duanya bakal melakukan pembicaraan bipartit kalau sepanjang waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke bagian berikutnya tripartite dengan menyertakan Disnaker.

Demikianlah ulasan lengkap mengenai dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Tana Tidung, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, mempelajari ciri khas dari berbagai bagian hingga ketentuan penetapan standar gaji UMR Tana Tidung tersebut. Semoga artikel ini bisa menambah wawasan masyarakat khususnya untuk para karyawan.

Kata Kunci : Gaji UMR Tana Tidung 2016, Gaji UMR Tana Tidung 2017, Gaji UMR Tana Tidung 2018, Gaji UMR Tana Tidung 2019, Gaji UMR Tana Tidung 2020, Gaji UMR Tana Tidung 2021, Gaji UMK Tana Tidung 2016, Gaji UMK Tana Tidung 2017, Gaji UMK Tana Tidung 2018, Gaji UMK Tana Tidung 2019, Gaji UMK Tana Tidung 2020, Gaji UMK Tana Tidung 2021,