karyawan Hanya karyawan biasa yang kini sudah menjadi Direktur di perusahaan digital ternama di Indonesia. Ayo jadi karyawan sukses bersama Karyawan.co.id!

Gaji UMR Sleman

5 min read

Gaji UMR Sleman

Gaji UMR Sleman – Kesulitan penghasilan dari tahun ke tahun sering jadi penuturan yang hangat dilapisan karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang semakin bertambah apabila tidak disertai dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti mengundang konflik ekonomi dan sosial.

Satu diantaranya yang terus digalakkan oleh para karyawan, terutamanya dalam hari buruh Nasional yakni upah UMR. Ingat di tiap wilayah di Sleman punyai besaran khusus buat upah UMR, juga termasuk gaji UMR Sleman.

Mengenai pemastian UMR di wilayah semasing betul-betul tidak sama, ada bermacam ragam unsur serta fakta yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Sleman & Gaji UMK Sleman 2021

Kabupaten / KotaGaji
Kota YogyakartaRp 2.004.000
Kabupaten SlemanRp 1.846.000
Kabupaten BantulRp 1.790.500
Kabupaten Kulon ProgoRp 1.750.500
Kabupaten Gunung KidulRp 1.705.000

Istilah Gaji UMR di Sleman

Berdiskusi tentang penghasilan atau standard penghasilan minimal di Sleman benar-benar lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku karyawan atau pelaksana usaha, tentu Anda harus memahaminya. Berikut ada pengertian {dan} penjelasan lengkap dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR ialah standar paling rendah yang dipakai oleh pemberi kerja dalam pengupahan para buruh/pekerja. Alasan disahkannya UMR adalah untuk menjamin agar para pekerja mendapat gaji sebagai pendapatan yang pantas.

Berpedoman pada Ketentuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memaparkan bahwa UMR atau Gaji Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur menjadi pemerintah pengaman dalam lingkup daerah Provinsi, tergolong gaji UMR Sleman.

Berdasarkan penjelasan itu dapat diambil rumusan, kalau UMR adalah standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu keputusan ini menjadi referensi atau dasar dalam penentuan besaran upah, akan tetapi sejak ditetapkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak digunakan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK merupakan Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah upah bulanan paling rendah yang terdiri atas gaji pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di suatu area kabupaten/kota usai ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK dapat terbaru atas penghasilan pokok (gaji pokok) aja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dengan kata lain, UMK bisa jadi sama penghasilan pokok, tapi bisa juga tidak.

Sesudah diatur dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 akhirnya dibuatlah istilah baru yang menggantikan gaji UMR ialah gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku untuk suatu wilayah Kota maupun Kabupaten. Penetapannya sendiri disebabkan adanya otonomi serta standar gaji tingkat provinsi pada kawasan itu.

Gaji UMP

Berbicara tentang gaji di Sleman, tidak lepas dari kata UMP yaitu Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama halnya UMK, penggunaan istilah ini mulai digunakan dan diberlakukan sesudah ditetapkannya Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000.

Secara umum, istilah UMP dapat dimaknai sebagai standar upah minimum pada satu wilayah tingkat provinsi dan mencakup keseluruhan kawasan baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Bicara mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang upah minimum di Sleman sering membuat bingung. Pasalnya, sekilas semuanya terlihat mirip, agar lebih mudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jika ingin mencermati lebih komprehensif mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya bisa dibedakan dari poin-poin berikut. Satu diantaranya yaitu berdasarkan pejabat pemerintah yang memiliki kebijakan guna menetapkan dan memiliki kewenangan mengesahkannya.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwasanya UMR disahkan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang ditetapkan oleh Gubernur dengan menimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari faktor durasi waktu peninjauan. Hal tersebut merujuk berdasarkan UU Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal dalam Permenaker Nomor 01.

Pada Kebijakan tersebut, ditulis bahwa terdapat hal hal yang membedakan lamanya jangka peninjauan. Pemberlakuan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, beda halnya sama UMK yang perlu ditetapkan sekurang-kurangnya 40 hari kerja, walau keduanya sama dilakukan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Layaknya yang telah diulas pada pembahasan diatas, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai jangka waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga bisa membedakan dari ketiga istilah gaji tersebut dari masa berlakunya UU tersebut.

Jadi untuk gaji UMP mulai diterapkan secara bersamaan berdasarkan instruksi dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Beda pula dengan Gaji UMK yang diberlakukan serta disosialisasikan paling lambat tanggal 21 bulan November.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Poin yang membedakan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda cermati dari jumlah besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Undang Undang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK pasti bertambah tiap pertahunnya. Nominal perhitungannya merujuk dengan peningkatan inflasi ditambah tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Poin lain yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK dapat dipahami dari besarnya nominal yang diberlakukan pada suatu cakupan wilayah tersebut. Layaknya dijelaskan sebelumnya, tiap-tiap area bisa saja standar minimum penghasilannya berbeda.

Apabila dibandingkan besaran nominal gaji UMK pasti lebih tinggi dari gaji UMP. Pastinya dalam hal ini didasari karena faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Karenanya tak perlu heran kalau besarnya nominal standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar dibanding tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Sleman

Sesuah mencermati mulai dari pengertian, beberapa istilah mengenai standar upah minimum dan dan memahami perbedaan masing-masing. Berikut ini terdapat beberapa poin penting tentang pengesahan gaji UMR Sleman yang perlu Anda ketahui, yaitu seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja mengatur kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai acuan agar pelaku usaha memberikan upah untuk para buruh sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.

Secara garis besar, pemberlakuan standar gaji UMR Sleman ini bertujuan untuk tata laksana untuk melindungi hak para karyawan, sehingga bisa memperoleh upah yang layak. Tentunya hal demikian seimbang dengan tugas pekerjaan.

2. Spesifikasi UMR

Sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menjelaskan mengenai pengelompokan komponen upah dan penghasilan. Pada dokumen tersebut terang dijelaskan bahwasanya komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Kebijakan tersebut juga diperkuat dengan landasan pada UU perihal ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Harus Anda ketahui salah satu kebijakan gaji UMR di Sleman, segala jenis tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Hal ini sesuai dengan Keputusan No.13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Bantuan tidak tetap di dalam perihal ini adalah pembayaran baik dengan cara langsung ataupun bukan untuk dikasih ke karyawan dan keluarganya. Bentuknya pula banyak, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar jumlah kedatangan.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Saat ini arti gaji UMR memanglah tidak dipakai kembali, hal semacam itu sama Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Walau begitu, standard upah regional yang dikukuhkan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Barangkali sejauh ini banyak orang-orang belum mengerti akan perihal ini. Jadi penting disadari, kalau UMR bukanlah upah pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai skala penghasilan sesuai ketetapan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Berlainan halnya dengan gaji UMR yaitu standard minimal yang ditetapkan oleh pemerintahan. Tentulah dalam hal ini hitungan besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri gaji tanpa tunjangan dan upah pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Kalau ada perusahaan yang memberikan bayaran gaji di bawah UMR secara sengaja, walaupun faktanya perusahaanlembaga tersebut mampu berikan upah melebihi standard itu. Di dalam perkara sesuai ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa berikan pidana.

Pidana ini dapat berupa kurungan penjara dengan periode tahanan amat singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini didambakan menjadi peringatan agar perusahaan perusahaan patuh terhadap aturan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berhubungan dengan kejadian upah yang tak sesuai aturan berlaku atau di bawah UMR. Menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa perkara tersebut ke meja hukum sebagai usaha penuntasan konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai aturan tersebut dalam usaha ini kedepannya bakal lewat beberapa mekanisme. Pertama, kedua pihak akan melakukan pembicaraan bipartit kalau selama waktu waktu 30 hari belum sampai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke sesi berikutnya tripartite dengan menyertakan Disnaker.

Demikian penjelasan lengkap perihal dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Sleman, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami karakter dari beragam bagian hingga keputusan pemberlakuan standar gaji UMR Sleman tersebut. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan masyarakat utamanya bagi para pekerja.


Kata Kunci : Gaji UMR Sleman 2016, Gaji UMR Sleman 2017, Gaji UMR Sleman 2018, Gaji UMR Sleman 2019, Gaji UMR Sleman 2020, Gaji UMR Sleman 2021, Gaji UMK Sleman 2016, Gaji UMK Sleman 2017, Gaji UMK Sleman 2018, Gaji UMK Sleman 2019, Gaji UMK Sleman 2020, Gaji UMK Sleman 2021,

karyawan Hanya karyawan biasa yang kini sudah menjadi Direktur di perusahaan digital ternama di Indonesia. Ayo jadi karyawan sukses bersama Karyawan.co.id!

Gaji UMR Sumbawa

karyawan
5 min read

Gaji UMR Tabalong

karyawan
5 min read

Gaji UMR Surabaya

karyawan
5 min read