Gaji UMR Siak – Kesulitan upah dari tahun ke tahun kerap menjadi perbincangan yang hangat dikelompok karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang makin bertambah apabila tidak disertai dengan standarisasi penghasilan yang sama akan menyebabkan konflik ekonomi dan sosial.
Salah satunya yang senantiasa digalakkan oleh para buruh, terutamanya pada hari buruh Nasional yakni upah UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Siak mempunyai besaran spesifik untuk penghasilan UMR, juga termasuk gaji UMR Siak.
Tentang hal pengesahan UMR di wilayah semasing betul-betul tidak sama, ada beberapa ragam unsur dan fakta yang melatarbelakanginya.
Gaji UMR Siak & Gaji UMK Siak 2021
Kabupaten / Kota | Gaji |
Kota Pekanbaru | Rp 2.997.976 |
Kota Dumai | Rp 3.383.834 |
Kabupaten Rokan Hulu | Rp 2.960.855 |
Kabupaten Bengkalis | Rp 3.261.357 |
Kabupaten Indragiri Hilir | Rp 2.984.695 |
Kabupaten Indragiri Hulu | Rp 2.985.193 |
Kabupaten Kampar | Rp 2.950.088 |
Kabupaten Pelalawan | Rp 3.002.383 |
Kabupaten Rokan Hilir | Rp 2.937.783 |
Kabupaten Siak | Rp 3.048.527 |
Kabupaten Kepulauan Meranti | Rp 2.983.926 |
Kabupaten Kuantan Singingi | Rp 3.045.450 |
Istilah Gaji UMR di Siak
Berbicara terkait upah atau standard penghasilan minimal di Siak benar-benar lekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik menjadi buruh ataupun pelaksana bidang usaha, tentulah Anda mesti memahaminya. Di bawah ini ada pemahaman {dan} keterangan komplet dari beberapa istilah tentang gaji UMR.
Gaji UMR
Gaji UMR adalah standar paling rendah yang digunakan oleh pemilik usaha dalam menentukan gaji para buruh/pekerja. Tujuan ditentukannya UMR adalah untuk menjamin agar para karyawan mendapat gaji sebagai pendapatan yang pantas.
Berpedoman dalam Aturan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan kalau UMR atau Gaji Minimal Regional dikukuhkan oleh Gubernur menjadi pemerintah pengaman dalam lingkup daerah Provinsi, termaksud gaji UMR Siak.
Berdasar pada pemahaman itu dapat diambil keputusan, kalau UMR adalah standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu ketetapan ini menjadi rujukan atau landasan dalam pengesahan besaran penghasilan, tapi sejak diputuskan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR sudahlah tidak digunakan kembali.
Gaji UMK
Gaji UMK merupakan Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah upah bulanan paling rendah yang rinciannya berupa upah pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu daerah kabupaten/kota setelah ditetapkan oleh gubernur.
Komponen UMK bisa terbaru atas gaji pokok (gaji pokok) aja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dengan kata lain, UMK bisa saja sama upah pokok, tetapi bisa juga tidak.
Setelah dicatat dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 akhirnya dibuatlah istilah baru yang menggantikan gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku pada suatu wilayah Kota maupun Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri disebabkan oleh otonomi dan standar upah tingkat provinsi pada daerah itu.
Gaji UMP
Diskusi perihal gaji di Siak, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai digunakan dan berlaku setelah dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.
Secara umum, pengertian UMP dapat diartikan sebagai standar gaji minimum pada satu wilayah tingkat provinsi yang diberlakukan untuk semua area baik itu Kota dan Kabupaten di daerah tersebut. Sama halnya seperti UMK, peraturan ini disahkan oleh Gubernur.
Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP
Bicara mengenai jenis-jenis istilah yang membahas tentang upah minimal di Siak kerapkali membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas gaji UMR, UMK, UMP terlihat mirip, agar mempermudah membedakannya Anda dapat meninjau dari beberapa poin seperti berikut ini:
1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan
Bila ingin mengulas lebih komprehensif mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya dapat dilihat dari beberapa point berikut. Satu diantaranya yaitu berdasarkan pejabat yang memiliki kebijakan guna membuat dan berwewenang mengesahkannya.
Berdasarkan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menerangkan bahwa UMR ditetapkan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang ditentukan oleh Gubernur dengan pertimbangan kebutuhan hidup layak.
2. Jangka Waktu Peninjauan
UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan melihat dari sisi durasi waktu peninjauan. Hal ini merujuk berdasarkan UU Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal dalam Permenaker Nomor 01.
Di dalam UU tersebut, dijakatakan bahwa ada hal hal yang membedakan lamanya jangka peninjauan. Pengesahan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya sama UMK yang harus ditentukan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, sekalipun keduanya sama-sama dilakukan setahun sekali.
3. Masa Pemberlakukan Ketentuan
Sama seperti telah diulas pada ulasan diatas, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai durasi waktu penetapan yang tidak sama. Anda juga bisa menemukan perbedaan dari ketiga istilah gaji itu dari masa pemberlakuan ketetapan tersebut.
Bisa dipastikan untuk gaji UMP mulai diterapkan secara keseluruhan berdasarkan instruksi dari Gubernur setiap tanggal 1 November. Beda halnya dengan Gaji UMK yang ditetapkan serta diumumkan paling lambat tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Poin yang membedakan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda cermati berdasarkan perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan dipaparkan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK selalu bertambah tiap pertahunnya. Jumlah perhitungannya merujuk dengan besaran inflasi ditambah tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Poin lainnya yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK dapat dilihat dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan daerah tersebut. Sama seperti dipaparkan sebelumnya, masing-masing daerah bisa saja standar minimum upahnya berbeda.
Jika dibandingkan besaran nominal gaji UMK pasti lebih besar daripada gaji UMP. Umumnya hal ini didasari adanya faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Karena itu tak perlu heran kalau jumlah standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
Penetapan Gaji UMR Siak
Setelah mengetahui mulai dari pengertian, beberapa istilah mengenai standar gaji minimum dan dan memahami yang membedakannya. Berikut ini ada beberapa poin penting perihal pengesahan gaji UMR Siak yang penting Anda cermati, yakni seperti:
1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR
Pemerintah sengaja menetapkan sistem yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai landasan agar pemilik usaha memberikan gaji kepada para pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.
Secara benang merah, pemberlakuan standar gaji UMR Siak ini bertujuan sebagai tata laksana untuk mengayomi hak para pekerja, sehingga dapat memperoleh upah yang layak. Tentu hal itu seimbang dengan job desk kerja.
2. Spesifikasi UMR
Berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang mengulasan mengenai pembagian komponen upah dan penghasilan. Pada surat edaran di atas jelas dijelaskan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.
Surat edaran tersebut juga diperkokoh dengan beracuan pada UU perihal ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang memaparkan bahwa komponen gaji UMR berupa upah pokok dan tunjangan tetap. Sedang nominalnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR
Mesti Anda ketahui diantara kebijakan gaji UMR di Siak, segala jenis tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Perihal ini sesuai dengan Keputusan No.13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Tunjangan tidak tetap di dalam perihal ini sebagai pembayaran baik dengan cara langsung ataupun bukan untuk dikasihkan ke buruh serta keluarganya. Bentuknya juga bervariasi, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar pada jumlah kedatangan.
4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK
Sekarang ini makna gaji UMR memang tidak difungsikan lagi, hal semacam itu sama Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Walau demikian, standard gaji regional yang ditetapkan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi).
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Kemungkinan sejauh ini beberapa orang belum paham akan soal ini. Jadi mesti dimengerti, kalau UMR tidaklah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sama skala gaji sama keputusan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.
Tidak sama halnya dengan gaji UMR yaitu standard minimal yang dikukuhkan oleh pemerintahan. Tentu dalam hal ini kalkulasi besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan kepada faktor-faktor serta umumnya terbagi dalam upah tanpa tunjangan dan upah pokok.
6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR
Jika ada perusahaan yang membayar penghasilan di bawah UMR secara sengaja, meskipun realitanya innstansi tersebut sanggup memberikan upah melebihi standard itu. Di dalam kejadian ini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat memberinya sanksi.
Pidana ini dapat berupa kurungan penjara dengan masa tahanan amat singkat 12 bulan serta maksimum 4 tahun atau denda sedikitnya Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diinginkan menjadi peringatan biar sejumlah perusahaan tunduk terhadap peraturan.
7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR
Berkaitan dengan perkara penghasilan yang tak dibayar sesuai ketentuan berlaku atau di bawah UMR. Berdasar UU Nomor 2 Tahun 2004 pekerja dapat membawa permasalahan itu ke meja hukum sebagai usaha penuntasan konflik hubungan industrial.
Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
Sesuai aturan itu dalam upaya ini nantinya akan lewat sejumlah langkah. Pertama, kedua pihak dapat melakukan perundingan bipartit apabila waktu waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke bagian selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
Demikianlah ulasan lengkap mengenai dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Siak, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, mempelajari perbedaan dari beragam sisi hingga Undang Undang pemberlakuan standar gaji UMR Siak tersebut. Semoga ulasan ini dapat menambah wawasan masyarakat khususnya bagi para pekerja.
Kata Kunci : Gaji UMR Siak 2016, Gaji UMR Siak 2017, Gaji UMR Siak 2018, Gaji UMR Siak 2019, Gaji UMR Siak 2020, Gaji UMR Siak 2021, Gaji UMK Siak 2016, Gaji UMK Siak 2017, Gaji UMK Siak 2018, Gaji UMK Siak 2019, Gaji UMK Siak 2020, Gaji UMK Siak 2021,