Gaji UMR Pinrang – Masalah upah dari tahun ke tahun kerap menjadi isu yang hangat dikelompok pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang selalu bertambah kalau gak diiringi dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti akan menyebabkan konflik ekonomi dan sosial.
Salah satunya yang senantiasa digiatkan oleh para buruh, utamanya pada hari buruh Nasional ialah upah UMR. Ingat di tiap wilayah di Pinrang punya besaran spesifik buat penghasilan UMR, juga termasuk gaji UMR Pinrang.
Tentang hal penentuan UMR di wilayah masing-masing betul-betul tidak sama, ada beberapa ragam aspek serta fakta yang melatarbelakanginya.
Gaji UMR Pinrang & Gaji UMK Pinrang 2021
Kabupaten/Kota | Gaji |
Kabupaten Kepulauan Selayar | Rp 3.103.800 |
Kabupaten Bulukumba | Rp 3.103.800 |
Kabupaten Bantaeng | Rp 3.103.800 |
Kabupaten Jeneponto | Rp 3.103.800 |
Kabupaten Takalar | Rp 3.103.800 |
Kabupaten Gowa | Rp 3.103.800 |
Kabupaten Sinjai | Rp 3.103.800 |
Kabupaten Bone | Rp 3.103.800 |
Kabupaten Maros | Rp 3.103.800 |
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | Rp 3.103.800 |
Kabupaten Barru | Rp 3.103.800 |
Kabupaten Soppeng | Rp 3.103.800 |
Kabupaten Wajo | Rp 3.103.800 |
Kabupaten Sindereng Rappang | Rp 3.103.800 |
Kabupaten Pinrang | Rp 3.103.800 |
Kabupaten Enrekang | Rp 3.103.800 |
Kabupaten Luwu | Rp 3.103.800 |
Kabupaten Tanah Toraja | Rp 3.103.800 |
Kabupaten Luwu Utara | Rp 3.103.800 |
Kabupaten Luwu Timur | Rp 3.103.800 |
Kabupaten Toraja Utara | Rp 3.103.800v |
Kota Makasar | Rp 3.191.572 |
Kota Parepare | Rp 3.103.800 |
Kota Palopo | Rp 3.103.800 |
Istilah Gaji UMR di Pinrang
Berdiskusi berkenaan upah atau standard gaji minimal di Pinrang benar-benar dekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik menjadi karyawan ataupun aktor usaha, pastinya Anda harus mendalaminya. Berikut di bawah ini ada penjelasan {dan} penjelasan lengkap dari beberapa istilah perihal gaji UMR.
Gaji UMR
Gaji UMR ialah standar minimal yang digunakan oleh pemilik usaha dalam pengupahan para buruh/pekerja. Alasan ditetapkannya UMR ialah untuk menjamin supaya para buruh mendapat gaji sebagai penghasilan yang pantas.
Merujuk dalam Ketentuan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memaparkan bahwa UMR atau Penghasilan Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup wilayah Provinsi, tergolong gaji UMR Pinrang.
Menurut artian itu bisa disimpulkan, kalau UMR merupakan standard gaji minimum pada tingkat provinsi. Dulu keputusan ini menjadi referensi atau alasan dalam pengesahan besaran upah, tapi sejak diabsahkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak digunakan kembali.
Gaji UMK
Gaji UMK yaitu Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan gaji bulanan paling rendah yang terdiri atas upah pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah area kabupaten/kota setelah ditentukan oleh gubernur.
Komponen UMK bisa dibagi atas gaji pokok (gaji pokok) saja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dengan kata lain, UMK bisa saja sama gaji pokok, tapi bisa juga tidak.
Usai ditetapkan dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 pada akhirnya dibuatlah istilah baru yang menggantikan gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup untuk suatu wilayah Kota ataupun Kabupaten. Pengesahannya sendiri disebabkan adanya otonomi serta standar upah tingkat provinsi pada wilayah itu.
Gaji UMP
Bicara mengenai gaji di Pinrang, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama halnya UMK, sebutan ini mulai digunakan dan diberlakukan semenjak disahkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.
Secara garis besar, istilah UMP dapat diartikan sebagai standar upah minimum untuk suatu wilayah tingkat provinsi yang diberlakukan untuk semua area baik Kota dan Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.
Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP
Diskusi mengenai beberapa istilah yang menjelaskan perihal upah minimal di Pinrang seringkali membuat bingung. Pasalnya, sekilas semua jenis gaji di atas terlihat sama, supaya mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa poin seperti berikut ini:
1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan
Bilamana ingin mengulas lebih dalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya dapat dibedakan dari poin-poin berikut. Satu diantaranya adalah berdasarkan pejabat yang memiliki kebijakan guna menetapkan dan memiliki kewenangan mengesahkannya.
Merujuk Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwasanya UMR ditentukan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang ditetapkan oleh Gubernur dengan pertimbangan kebutuhan hidup layak.
2. Jangka Waktu Peninjauan
UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari segi durasi waktu peninjauan. Hal ini merujuk berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal di dalam Permenaker No 01.
Pada Undang Undang tersebut, ditulis bahwa ada perbedaan lamanya waktu peninjauan. Pengesahan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, berbeda halnya sama UMK yang perlu disahkan selambat-lambatnya 40 hari kerja, meski keduanya sama-sama dilakukan 1 tahun sekali.
3. Masa Pemberlakukan Ketentuan
Sama seperti telah disinggung pada pemaparan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai jangka waktu penetapan yang berbeda. Anda juga dapat membedakan dari ketiga istilah gaji tersebut dari waktu pemberlakuan UU tersebut.
Jadi untuk gaji UMP mulai direalisasikan secara serentak berdasarkan imbauan dari pemerintah Provinsi setiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan Gaji UMK yang diputuskan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Poin yang membedakan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda cermati berdasarkan hitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan dikatakan bahwa gaji UMP dan gaji UMK senantiasa meningkat setiap pertahunnya. Jumlah perhitungannya merujuk dengan peningkatan inflasi ditambahkan tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Hal lainnya yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa dipahami dari besaran nominal yang diberlakukan pada suatu cakupan wilayah tersebut. Seperti dipaparkan sebelumnya, masing-masing daerah bisa aja standar minimum penghasilannya berbeda.
Apabila dibandingkan besaran nominal gaji UMK pasti lebih besar dari gaji UMP. Pastinya hal ini dipengaruhi karena faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Karenanya tidak perlu heran kalau besarnya nominal standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar dibanding tingkat Provinsi.
Penetapan Gaji UMR Pinrang
Setelah mencermati mulai dari pengertian, istilah-istilah perihal standar gaji minimum dan dan memahami perbedaan masing-masing. Berikut ini terdapat poin-poin penting mengenai pemberlakuan gaji UMR Pinrang yang perlu Anda mengerti, yakni seperti:
1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR
Pemerintah sengaja menetapkan kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai rujukan supaya pelaku usaha memberikan penghasilan kepada para pekerja sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.
Secara garis besar, pembuatan standar gaji UMR Pinrang ini ditujukan untuk tata laksana untuk menyejahterakan hak para pegawai, sehingga dapat memperoleh penghasilan yang layak. Tentunya hal tersebut sesuai dengan tugas pekerjaan.
2. Spesifikasi UMR
Sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang mengulasan perihal pengelompokan komponen gaji dan pendapatan. Pada dokumen tersebut terang dipaparkan bahwasanya komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.
Surat edaran tersebut juga diperkokoh dengan beracuan pada UU mengenai ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang memaparkan bahwa komponen gaji UMR berupa pendapatan pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan nominalnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR
Perlu Anda ketahui salah satu ketentuan gaji UMR di Pinrang, segala macam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Perihal ini setara dengan Undang Undang Nomor13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.
Bantuan tidak tetap di dalam perihal ini sebagai pembayaran baik dengan cara langsung ataupun bukan untuk dikasihkan ke karyawan dan keluarganya. Bentuknya pun bervariasi, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar jumlah datangnya.
4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK
Sekarang ini arti gaji UMR memanglah tidak digunakan lagi, hal demikian sama Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Kendati demikian, standard upah regional yang ditetapkan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Barangkali sampai kini banyak orang-orang belum memahami akan soal ini. Jadi penting disadari, bahwa UMR bukanlah penghasilan pokok yang diterima karyawan sebagai imbalan dasar dengan besaran sama skala gaji sama kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.
Tidak sama halnya dengan gaji UMR ialah standard minimum yang dikukuhkan oleh pemerintahan. Tentu di dalam masalah ini penghitungan besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan kepada beberapa faktor dan umumnya terdiri gaji tanpa bantuan dan upah pokok.
6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR
Kalau ada perusahaan yang membayar penghasilan di bawah UMR secara sengaja, walaupun faktanya innstansi tersebut dapat berikan penghasilan melebihi standard itu. Pada perkara sesuai ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat berikan pidana.
Ancaman pidana ini dapat berwujud kurungan penjara dengan waktu tahanan paling singkat 12 bulan serta maksimum 4 tahun atau denda minimum Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini didambakan jadi peringatan biar sejumlah perusahaan taat pada peraturan.
7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR
Berkaitan dengan kejadian upah yang tak dibayar sesuai keputusan berlaku atau di bawah UMR. Berdasarkan pada UU Nomor 2 Tahun 2004 buruh dapat membawa masalah itu ke meja hijau sebagai upaya penuntasan konflik hubungan industrial.
Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
Sesuai peraturan itu dalam upaya ini selanjutnya dapat lewat beberapa mekanisme. Pertama, kedua pihak akan melakukan perundingan bipartit bila selama waktu waktu 30 hari belum sampai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan menyertakan Disnaker.
Itulah pemaparan lengkap perihal dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Pinrang, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, memahami karakter dari beragam bagian hingga keputusan penetapan standar gaji UMR Pinrang tersebut. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan masyarakat khususnya untuk para buruh.
Kata Kunci : Gaji UMR Pinrang 2016, Gaji UMR Pinrang 2017, Gaji UMR Pinrang 2018, Gaji UMR Pinrang 2019, Gaji UMR Pinrang 2020, Gaji UMR Pinrang 2021, Gaji UMK Pinrang 2016, Gaji UMK Pinrang 2017, Gaji UMK Pinrang 2018, Gaji UMK Pinrang 2019, Gaji UMK Pinrang 2020, Gaji UMK Pinrang 2021,