Gaji UMR Pesisir Selatan

Gaji UMR Pesisir Selatan – Permasalahan penghasilan dari tahun ke tahun sering jadi penuturan yang hangat dilapisan pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang makin bertambah apabila tidak disertai dengan standarisasi penghasilan yang sama akan memunculkan konflik ekonomi dan sosial.

Satu diantaranya yang kerap digalakkan oleh para buruh, terutama pada hari buruh Nasional merupakan penghasilan UMR. Ingat di tiap wilayah di Pesisir Selatan mempunyai besaran tertentu untuk penghasilan UMR, juga termasuk gaji UMR Pesisir Selatan.

Tentang hal penentuan UMR di wilayah masing-masing benar-benar tidak sama, ada beragam ragam hal dan fakta yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Pesisir Selatan & Gaji UMK Pesisir Selatan 2021

Istilah Gaji UMR di Pesisir Selatan

Berbicara berkenaan upah atau standard gaji minimal di Pesisir Selatan memanglah dekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik menjadi buruh ataupun pelaksana usaha, tentulah Anda harus menyadarinya. Berikut ada pengertian {dan} penjelasan komplet dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR ialah standar minimal yang digunakan oleh pemilik usaha dalam pengupahan para buruh/pekerja. Alasan ditetapkannya UMR adalah untuk menjamin supaya para karyawan memperoleh gaji sebagai pendapatan yang layak.

Merujuk pada Aturan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menjelaskan jika UMR atau Gaji Minimal Regional diputuskan oleh Gubernur selaku petinggi pengaman dalam lingkup area Provinsi, tergolong gaji UMR Pesisir Selatan.

Berdasarkan penjelasan itu dapat diambil rumusan, kalau UMR merupakan standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu keputusan ini menjadi referensi atau alasan dalam pemastian besaran upah, akan tetapi sejak diputuskan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak digunakan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK yakni Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan upah bulanan paling rendah yang terdiri atas penghasilan pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah area kabupaten/kota usai disahkan oleh gubernur.

Komponen UMK bisa terdiri atas upah pokok (gaji pokok) saja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dalam makna lain, UMK bisa jadi sama upah pokok, tetapi bisa juga tidak.

Setelah disahkan dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 pada akhirnya munculah istilah baru sebagai ganti gaji UMR yaitu gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup pada suatu wilayah Kota ataupun Kabupaten. Penetapannya sendiri didasari oleh otonomi dan standar penghasilan tingkat provinsi pada wilayah yang bersaungkutan.

Gaji UMP

Bicara tentang gaji di Pesisir Selatan, tidak lepas dari istilah UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama halnya UMK, sebutan ini mulai digunakan dan berlaku sejak disahkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, istilah UMP bisa disebut sebagai standar gaji minimum pada satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan keseluruhan kawasan baik itu Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Layaknya seperti UMK, peraturan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Diskusi mengenai jenis-jenis istilah yang menjelaskan perihal upah minimum di Pesisir Selatan kerap membuat bingung. Pasalnya, sekilas semua jenis gaji di atas terlihat sama, untuk lebih mudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jika ingin diskusi lebih dalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya dapat dibedakan dari poin-poin berikut. Satu diantaranya ialah berdasarkan pejabat yang bertugas guna menetapkan dan berwewenang mengesahkannya.

Berangkat dari Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwasanya UMR diputuskan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang ditentukan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari segi jangka waktu peninjauan. Hal ini merujuk berdasarkan UU Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal dalam Permenaker Nomor 01.

Dalam UU tersebut, dijelaskan bahwa ada perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya sama UMK yang musti ditentukan sekurang-kurangnya 40 hari kerja, meskipun keduanya sama-sama dilakukan setahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Sama seperti telah diulas pada pembahasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai jangka waktu pengesahan yang tidak sama. Anda juga bisa menemukan perbedaan dari ketiga istilah itu dari waktu pemberlakuan Undang Undang tersebut.

Jadi untuk gaji UMP mulai diberlakukan secara serentak berdasarkan imbauan dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan Gaji UMK yang diberlakukan serta disosialisasikan paling akhir tanggal 21 bulan November.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Poin yang membedakan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda lihat dari jumlah besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam UU Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa gaji UMP dan gaji UMK selalu bertambah setiap pertahunnya. Jumlah perhitungannya berdasarkan dengan besaran inflasi ditambahkan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Poin lain yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa dicek dari besarnya nominal yang berlaku pada satu cakupan wilayah tersebut. Sama seperti dijelaskan sebelumnya, masing-masing area bisa aja standar minimum upahnya berbeda.

Apabila dikomparasikan besaran nominal gaji UMK jauh lebih tinggi daripada gaji UMP. Tentunya dalam hal ini didasari karena faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Jadi tak perlu heran bila jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar daripada tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Pesisir Selatan

Sesuah mencermati mulai dari pengertian, beberapa istilah tentang standar upah minimum serta dan memahami perbedaan masing-masing. Berikut ini terdapat poin-poin penting tentang pengesahan gaji UMR Pesisir Selatan yang penting Anda ketahui, yakni seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja menetapkan kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai landasan supaya pelaku usaha memberikan gaji untuk para pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.

Secara benang merah, pembuatan standar gaji UMR Pesisir Selatan ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para pegawai, sehingga dapat memperoleh gaji yang layak. Pasti hal itu selaras dengan beban pekerjaan.

2. Spesifikasi UMR

Merujuk pada surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menjelaskan mengenai pengelompokan komponen upah dan penghasilan. Pada surat edaran di atas secara jelas dijelaskan bahwasanya komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Kebijakan tersebut juga diperkokoh dengan landasan pada UU perihal ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa komponen gaji UMR berupa pendapatan pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan nominalnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Penting untuk Anda ketahui diantara ketetapan gaji UMR di Pesisir Selatan, segala bentuk tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Perihal ini sesuai dengan Keputusan Nomor13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.

Sokongan tidak tetap di dalam perihal ini merupakan pembayaran baik langsung ataupun tidak untuk diserahkan kepada karyawan serta keluarganya. Bentuknya pun bervariasi, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar pada jumlah datangnya.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Saat ini arti gaji UMR memanglah tidak difungsikan lagi, hal itu sama Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Meskipun begitu, standard gaji regional yang ditetapkan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Kemungkinan sekian lama ini banyak orang belum mengetahui tentang masalah ini. Jadi mesti dimengerti, kalau UMR tidak penghasilan pokok yang diterima buruh sebagai imbalan dasar dengan besaran sama skala penghasilan sama kebijakan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Berlainan halnya dengan gaji UMR ialah standard minimal yang diputuskan oleh pemerintahan. Pastinya di dalam perihal ini kalkulasi besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan kepada faktor-faktor dan normalnya terdiri dalam penghasilan tanpa tunjangan dan upah pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Apabila terdapat perusahaan yang membayar penghasilan di bawah UMR secara sengaja, walaupun kenyataannya perusahaanlembaga itu sanggup memberinya penghasilan melampaui standard itu. Di dalam masalah sesuai ini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat memberinya pidanaancaman pidana.

Ancaman pidana ini dapat berbentuk kurungan penjara dengan waktu tahanan sangat singkat 12 bulan serta maksimum 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 hingga sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini didambakan jadi peringatan biar sejumlah perusahaan taat terhadap peraturan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Terkait dengan kejadian upah yang tak dibayarkan sesuai peraturan berlaku atau di bawah UMR. Berdasarkan pada UU Nomor 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa perkara tersebut ke meja hukum sebagai upaya penuntasan konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai peraturan itu dalam upaya ini nantinya bakal lewat beberapa proses. Pertama, kedua-duanya akan melakukan pembicaraan bipartit apabila sepanjang waktu waktu 30 hari belum sampai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Demikianlah ulasan lengkap mengenai dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Pesisir Selatan, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, mempelajari karakter dari beragam aspek hingga Undang Undang pemberlakuan standar gaji UMR Pesisir Selatan tersebut. Semoga artikel ini bisa menambah wawasan masyarakat utamanya untuk para buruh.

Kata Kunci : Gaji UMR Pesisir Selatan 2016, Gaji UMR Pesisir Selatan 2017, Gaji UMR Pesisir Selatan 2018, Gaji UMR Pesisir Selatan 2019, Gaji UMR Pesisir Selatan 2020, Gaji UMR Pesisir Selatan 2021, Gaji UMK Pesisir Selatan 2016, Gaji UMK Pesisir Selatan 2017, Gaji UMK Pesisir Selatan 2018, Gaji UMK Pesisir Selatan 2019, Gaji UMK Pesisir Selatan 2020, Gaji UMK Pesisir Selatan 2021,