Gaji UMR Kulon Progo

Gaji UMR Kulon Progo – Kesulitan penghasilan dari tahun ke tahun sering jadi percakapan yang hangat dilapisan pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang semakin bertambah jika gak dibarengi dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti menyebabkan konflik ekonomi dan sosial.

Satu diantaranya yang senantiasa disuarakan oleh para buruh, terutamanya dalam hari buruh Nasional merupakan penghasilan UMR. Ingat di tiap wilayah di Kulon Progo punyai besaran khusus untuk penghasilan UMR, juga termasuk gaji UMR Kulon Progo.

Mengenai penentuan UMR di wilayah semasing memanglah tidak sama, ada bermacam ragam unsur serta faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Kulon Progo & Gaji UMK Kulon Progo 2021

Istilah Gaji UMR di Kulon Progo

Berdiskusi berkenaan upah atau standard gaji minimum di Kulon Progo benar-benar dekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku buruh atau eksekutor usaha, tentu Anda mesti menyadarinya. Di bawah ini ada pemahaman {dan} keterangan lengkap dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR merupakan standar minimum yang dipakai oleh pengusaha dalam menentukan gaji para buruh/pekerja. Tujuan ditentukannya UMR adalah untuk menjamin agar para buruh mendapatkan upah sebagai penghasilan yang layak.

Merujuk dalam Ketetapan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memaparkan bahwa UMR atau Gaji Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur menjadi petinggi pengaman dalam lingkup wilayah Provinsi, terhitung gaji UMR Kulon Progo.

Berdasarkan penjelasan itu bisa diambil keputusan, kalau UMR adalah standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu aturan ini menjadi panutan atau landasan dalam pengesahan besaran penghasilan, tetapi sejak diresmikan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak digunakan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK yakni Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah penghasilan bulanan paling rendah yang rinciannya berupa upah pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah wilayah kabupaten/kota setelah ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK dapat terdiri atas upah pokok (gaji pokok) saja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dengan kata lain, UMK bisa jadi sama penghasilan pokok, tetapi bisa juga tidak.

Setelah dicatat dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 akhirnya digunakanlah istilah baru pengganti gaji UMR yaitu gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku suatu wilayah Kota dan Kabupaten. Penetapannya sendiri disebabkan adanya otonomi serta standar penghasilan tingkat provinsi pada kawasan yang bersaungkutan.

Gaji UMP

Bicara perihal gaji di Kulon Progo, tidak bisa lepas dari kata UMP yaitu Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama halnya UMK, sebutan ini mulai ditetapkan dan digunakan setelah dikeluarkannya Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000.

Secara general, pengertian UMP bisa dimaknai sebagai standar gaji minimum untuk suatu wilayah tingkat provinsi yang diberlakukan untuk semua area baik itu Kota dan Kabupaten di daerah tersebut. Sama halnya seperti UMK, ketetapan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Bicara tentang jenis-jenis istilah yang membahas tentang upah minimal di Kulon Progo sering membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas gaji UMR, UMK, UMP terkesan mirip, guna lebih mudah membedakannya Anda dapat mencermati dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Bilamana ingin diskusi lebih jauh mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya dapat dilihat dari poin-poin berikut. Satu diantaranya adalah berdasarkan pejabat yang memiliki kebijakan untuk membuat dan memiliki kewenangan mengesahkannya.

Merujuk Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menerangkan bahwasanya UMR ditetapkan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang ditentukan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari segi durasi waktu peninjauan. Hal ini merujuk berdasarkan UU Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 01.

Dalam Kebijakan tersebut, ditulis bahwa terdapat perbedaan lamanya jangka peninjauan. Pengesahan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, beda halnya dengan UMK yang harus disahkan selambat-lambatnya 40 hari kerja, meskipun kedua sama dilakukan pertahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti telah disinggung pada pemaparan diatas, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai durasi waktu pengesahan yang berbeda. Anda juga dapat membedakan dari ketiga istilah gaji itu dari waktu pemberlakuan Undang Undang tersebut.

Jadi untuk gaji UMP mulai diberlakukan secara keseluruhan berdasarkan imbauan dari Gubernur setiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan Gaji UMK yang diberlakukan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 bulan November.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Yang membedakan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda cermati berdasarkan jumlah besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam UU Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa gaji UMP dan gaji UMK pasti naik setiap tahunnya. Jumlah perhitungannya merujuk dengan peningkatan inflasi ditambahkan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Pertimbangan lainnya yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK dapat ditinjau dari besarnya nominal yang berlaku pada satu cakupan wilayah tersebut. Sama seperti dipaparkan sebelumnya, tiap-tiap daerah bisa aja standar minimum gajinya berbeda.

Jika dibandingkan jumlah nominal gaji UMK jauh lebih tinggi daripada gaji UMP. Tentunya dalam hal ini didasari karena faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Jadi jangan heran jika besaran standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Kulon Progo

Setelah mencermati mulai dari pengertian, istilah-istilah tentang standar upah minimum dan dan memahami yang membedakannya. Berikut ini ada beberapa poin penting perihal penetapan gaji UMR Kulon Progo yang harus Anda mengerti, yaitu seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah sengaja menetapkan sistem yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai landasan agar pemilik usaha memberikan gaji kepada para buruh sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.

Secara garis besar, pembuatan standar gaji UMR Kulon Progo ini ditujukan sebagai tata laksana untuk mengayomi hak para buruh, sehingga bisa memperoleh upah yang layak. Pasti hal itu selaras dengan tanggung jawab kerja.

2. Spesifikasi UMR

Berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menyatakan perihal pengelompokan komponen upah dan pendapatan. Pada dokumen di atas jelas dijelaskan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Kebijakan tersebut juga diperkokoh dengan landasan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang memaparkan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedang nominalnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Perlu Anda ketahui salah satu ketetapan gaji UMR di Kulon Progo, segala ragam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Hal ini setara dengan Keputusan Nomor13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.

Sokongan tidak tetap dalam hal ini sebagai pembayaran baik langsung ataupun tidak untuk diserahkan kepada buruh dan keluarganya. Bentuknya juga banyak, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah hadirnya.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Kini arti gaji UMR memanglah tidak digunakan lagi, hal tersebut sama Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Walau demikian, standard upah regional yang diputuskan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Barangkali sekian lama ini beberapa orang belum memahami tentang masalah ini. Jadi mesti dipahami, kalau UMR tidaklah penghasilan pokok yang diterima karyawan sebagai imbalan dasar dengan besaran sama rasio upah sesuai peraturan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Beda halnya dengan gaji UMR ialah standard minimal yang ditetapkan oleh pemerintahan. Tentulah di dalam perihal ini penghitungan besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan kepada beberapa faktor serta kebanyakan terbagi dalam penghasilan tanpa bantuan dan upah pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Jika terdapat perusahaan yang membayar penghasilan di bawah UMR secara sengaja, biarpun kenyataannya perusahaanlembaga tersebut bisa memberinya penghasilan melewati standard itu. Pada masalah sesuai ini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa memberi pidanaancaman pidana.

Sanksipidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan periode tahanan sangat singkat 12 bulan serta maksimal 4 tahun atau denda sedikitnya Rp 100.000.000 hingga sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini didambakan menjadi peringatan supaya sejumlah perusahaan tunduk terhadap ketentuan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berkenaan dengan kasus upah yang tak sesuai peraturan berlaku atau di bawah UMR. Berdasarkan pada UU Nomor 2 Tahun 2004 pekerja dapat membawa permasalahan tersebut ke meja hijau sebagai upaya penuntasan konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai ketentuan tersebut dalam usaha ini selanjutnya dapat lewat sejumlah mekanisme. Pertama, ke-2 pihak dapat melakukan pembicaraan bipartit apabila waktu waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke sesi berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Demikian ulasan lengkap tentang dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Kulon Progo, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami karakter dari beragam sisi hingga kebijakan penetapan standar gaji UMR Kulon Progo tersebut. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan masyarakat khususnya untuk para buruh.

Kata Kunci : Gaji UMR Kulon Progo 2016, Gaji UMR Kulon Progo 2017, Gaji UMR Kulon Progo 2018, Gaji UMR Kulon Progo 2019, Gaji UMR Kulon Progo 2020, Gaji UMR Kulon Progo 2021, Gaji UMK Kulon Progo 2016, Gaji UMK Kulon Progo 2017, Gaji UMK Kulon Progo 2018, Gaji UMK Kulon Progo 2019, Gaji UMK Kulon Progo 2020, Gaji UMK Kulon Progo 2021,