Gaji UMR Kayong Utara

Gaji UMR Kayong Utara – Kesulitan penghasilan dari tahun ke tahun sering menjadi percakapan yang hangat dilapisan karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang semakin bertambah jika tidak disertai dengan standarisasi upah yang sama pasti akan memunculkan konflik ekonomi dan sosial.

Salah satunya yang kerap digiatkan oleh banyak karyawan, utamanya pada hari buruh Nasional yakni penghasilan UMR. Ingat di tiap wilayah di Kayong Utara punyai besaran khusus buat penghasilan UMR, juga termasuk gaji UMR Kayong Utara.

Akan halnya pemastian UMR di wilayah semasing betul-betul tidak sama, ada pelbagai jenis variabel dan faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Kayong Utara & Gaji UMK Kayong Utara 2021

Istilah Gaji UMR di Kayong Utara

Berbicara tentang penghasilan atau standard gaji minimum di Kayong Utara benar-benar dekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku karyawan ataupun eksekutor bidang usaha, tentu saja Anda mesti menyadarinya. Berikut di bawah ini ada penjelasan {dan} penjelasan lengkap dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR merupakan standar minimal yang dipakai oleh pemilik usaha dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Tujuan ditetapkannya UMR adalah untuk memastikan supaya para pekerja mendapatkan gaji sebagai penghasilan yang layak.

Merujuk dalam Ketentuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menjelaskan kalau UMR atau Penghasilan Minimum Regional diputuskan oleh Gubernur menjadi pemerintah pengaman dalam lingkup wilayah Provinsi, terhitung gaji UMR Kayong Utara.

Menurut pengertian itu dapat disimpulkan, jika UMR adalah standard penghasilan minimum pada tingkat provinsi. Dulu peraturan ini menjadi panutan atau alasan dalam pengesahan besaran penghasilan, tapi sejak diresmikan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK yaitu Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan penghasilan bulanan terendah yang terdiri atas gaji pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota usai ditentukan oleh gubernur.

Komponen UMK dapat terbaru atas gaji pokok (gaji pokok) saja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam makna lain, UMK bisa saja sama gaji pokok, tetapi bisa juga tidak.

Usai disahkan dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 akhirnya dibuat lagi istilah baru pengganti gaji UMR yaitu gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku pada suatu daerah Kota dan Kabupaten. Penetapannya sendiri didasari adanya otonomi serta standar upah tingkat provinsi pada wilayah yang bersaungkutan.

Gaji UMP

Bicara mengenai gaji di Kayong Utara, tidak bisa lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, sebutan ini mulai ditetapkan dan digunakan sejak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, pengertian UMP dapat dimaknai sebagai standar penghasilan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan seluruh kawasan baik Kota dan Kabupaten di daerah tersebut. Sama halnya seperti UMK, ketetapan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Berbicara perihal beberapa istilah yang membicarakan perihal upah minimum di Kayong Utara sering membuat bingung. Pasalnya, sekilas semua jenis gaji di atas tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda dapat meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jika ingin meneliti lebih jauh perihal perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya dapat dilihat dari beberapa point berikut. Satu diantaranya yakni berdasarkan pejabat yang memiliki kebijakan guna mengatur dan memiliki kebijakan mengesahkannya.

Merujuk UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwa UMR diputuskan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari segi jangka waktu peninjauan. Hal tersebut merujuk berdasarkan UU Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang merubah beberapa pasal dalam Permenaker Nomor 01.

Pada Keputusan tersebut, ditulis bahwa ada hal hal yang membedakan lamanya jangka peninjauan. Pengesahan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, beda halnya sama UMK yang musti ditetapkan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, meski kedua sama dilakukan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti telah disinggung pada pemaparan diatas, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai jangka waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga bisa menemukan perbedaan dari ketiga istilah tersebut dari masa berlakunya Undang Undang tersebut.

Bisa dikatakan untuk gaji UMP mulai diberlakukan secara keseluruhan berdasarkan imbauan dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Beda halnya dengan Gaji UMK yang diputuskan serta disosialisasikan paling lambat tanggal 21 bulan November.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Yang membedakan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda ditinjau berdasarkan hitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Ketetapan Ketenagakerjaan dikatakan bahwa gaji UMP dan gaji UMK senantiasa bertambah tiap tahunnya. Nominal perhitungannya merujuk dengan besaran inflasi ditambahkan tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Poin lainnya yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa dilihat dari besarnya nominal yang diberlakukan pada satu cakupan wilayah tersebut. Seperti dijelaskan sebelumnya, tiap-tiap wilayah bisa saja standar minimal gajinya berbeda.

Apabila dikomparasikan besaran nominal gaji UMK pasti lebih tinggi dari gaji UMP. Umumnya dalam hal ini dipengaruhi adanya faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Karena itu jangan heran jika jumlah standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar daripada tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Kayong Utara

Setelah mengetahui mulai dari pengertian, beberapa istilah perihal standar gaji minimum serta dan memahami perbedaan masing-masing. Berikut ini ada poin-poin penting tentang pemberlakuan gaji UMR Kayong Utara yang penting Anda pahami, yaitu seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja mengatur sistem yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai rujukan agar pemilik usaha memberikan upah untuk para pegawai sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.

Secara garis besar, pemberlakuan standar gaji UMR Kayong Utara ini ditujukan sebagai tata laksana untuk menyejahterakan hak para pekerja, sehingga dapat memperoleh penghasilan yang layak. Tentu hal demikian sesuai dengan job desk kerja.

2. Spesifikasi UMR

Berlandaskan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menjelaskan perihal pembagian komponen upah dan penghasilan. Pada surat edaran tersebut jelas dipaparkan bahwasanya komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Kebijakan tersebut juga dikukuhkan dengan landasan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan besarnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Harus Anda ketahui salah satu ketetapan gaji UMR di Kayong Utara, segala bentuk tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Perihal ini setara dengan UU Nomor13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.

Tunjangan di dalam perihal ini sebagai pembayaran baik secara langsung ataupun bukan untuk dikasih ke buruh dan keluarganya. Bentuknya pula beragam, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar jumlah kehadiran.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Kini makna gaji UMR memang tidak dipakai kembali, hal itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Biarpun begitu, standard upah regional yang diputuskan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Barangkali sampai kini banyak orang-orang belum mengetahui tentang masalah ini. Jadi penting dipahami, jika UMR bukanlah gaji pokok yang diterima buruh sebagai imbalan dasar dengan besaran sama nilai penghasilan sesuai keputusan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Beda halnya dengan gaji UMR yakni standard minimum yang dikukuhkan oleh pemerintahan. Tentu dalam masalah ini penghitungan besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan kepada faktor-faktor serta normalnya terdiri dalam gaji tanpa bantuan dan gaji pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Jika terdapat perusahaan yang memberikan bayaran penghasilan di bawah UMR secara sengaja, meskipun faktanya perusahaanlembaga itu sanggup berikan gaji melebihi standard itu. Di dalam kasus ini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat memberinya pidanaancaman pidana.

Pidana ini dapat berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan serta maksimum 4 tahun atau denda sekurang-kurangnya Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini didambakan jadi peringatan supaya perusahaan perusahaan patuh pada ketentuan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Bersangkutan dengan kejadian gaji yang tak sesuai peraturan berlaku atau di bawah UMR. Berdasar UU No 2 Tahun 2004 karyawan bisa membawa persoalan tersebut ke meja hijau sebagai usaha penuntasan konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai aturan itu dalam usaha ini nantinya akan melalui sejumlah prosedur. Pertama, ke-2 pihak dapat melakukan pembicaraan bipartit apabila selama waktu waktu 30 hari belum sampai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke sesi selanjutnya tripartite dengan sertakan Disnaker.

Demikian penjelasan lengkap perihal dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Kayong Utara, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami ciri khas dari berbagai sisi hingga ketentuan penetapan standar gaji UMR Kayong Utara tersebut. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan masyarakat khususnya untuk para buruh.

Kata Kunci : Gaji UMR Kayong Utara 2016, Gaji UMR Kayong Utara 2017, Gaji UMR Kayong Utara 2018, Gaji UMR Kayong Utara 2019, Gaji UMR Kayong Utara 2020, Gaji UMR Kayong Utara 2021, Gaji UMK Kayong Utara 2016, Gaji UMK Kayong Utara 2017, Gaji UMK Kayong Utara 2018, Gaji UMK Kayong Utara 2019, Gaji UMK Kayong Utara 2020, Gaji UMK Kayong Utara 2021,