Gaji UMR Kapuas Hulu

Gaji UMR Kapuas Hulu – Kesulitan penghasilan dari tahun ke tahun sering jadi penuturan yang hangat dikelompok pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang makin bertambah kalau tidak diiringi dengan standarisasi upah yang sama akan mengundang konflik ekonomi dan sosial.

Satu diantara yang terus disuarakan oleh para buruh, terutama dalam hari buruh Nasional ialah penghasilan UMR. Ingat di tiap wilayah di Kapuas Hulu punya besaran khusus untuk penghasilan UMR, termasuk gaji UMR Kapuas Hulu.

Mengenai pengesahan UMR di wilayah masing-masing betul-betul tidak sama, ada pelbagai jenis unsur dan fakta yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Kapuas Hulu & Gaji UMK Kapuas Hulu 2021

Istilah Gaji UMR di Kapuas Hulu

Berdiskusi terkait penghasilan atau standard penghasilan minimal di Kapuas Hulu benar-benar lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku buruh ataupun eksekutor usaha, tentulah Anda harus mengertinya. Berikut di bawah ini ada pengertian {dan} keterangan komplet dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR merupakan standar paling rendah yang dipakai oleh pemilik usaha dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Alasan ditetapkannya UMR adalah untuk menjamin supaya para karyawan menerima upah sebagai penghasilan yang layak.

Mengacu pada Ketetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan jika UMR atau Gaji Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur selaku petinggi pengaman dalam lingkup daerah Provinsi, terhitung gaji UMR Kapuas Hulu.

Menurut pemahaman itu dapat disimpulkan, jika UMR merupakan standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu keputusan ini menjadi referensi atau dasar dalam penentuan besaran upah, akan tetapi sejak diputuskan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR tidak digunakan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK yakni Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah gaji bulanan paling rendah yang terdiri atas penghasilan pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di suatu area kabupaten/kota usai ditentukan oleh gubernur.

Komponen UMK dapat terdiri atas upah pokok (gaji pokok) saja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dalam makna lain, UMK bisa jadi sama upah pokok, tetapi bisa juga tidak.

Sesudah ditetapkan dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 pada akhirnya munculah istilah baru yang menggantikan gaji UMR ialah gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup untuk suatu wilayah Kota maupun Kabupaten. Pengesahannya sendiri didasari oleh otonomi serta standar upah tingkat provinsi pada daerah itu.

Gaji UMP

Berbicara tentang gaji di Kapuas Hulu, tidak bisa lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai ramai dan digunakan setelah dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara umum, pengertian UMP dapat diartikan sebagai standar gaji minimum untuk suatu wilayah tingkat provinsi dan mencakup semua kawasan baik itu Kota dan Kabupaten di daerah tersebut. Layaknya seperti UMK, ketetapan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Berbicara perihal beberapa istilah yang mengulas mengenai upah minimum di Kapuas Hulu sering membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas semuanya tampak sama, agar mempermudah membedakannya Anda dapat meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jikalau ingin mengulas lebih mendalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya bisa dilihat dari beberapa point berikut. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk mengatur dan memiliki kebijakan mengesahkannya.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menerangkan bahwasanya UMR ditetapkan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang ditentukan oleh Gubernur dengan menimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari segi jangka waktu peninjauan. Hal tersebut mengacu berdasarkan Kebijakan Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 01.

Dalam Undang Undang tersebut, ditulis bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, beda halnya sama UMK yang musti ditentukan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, meski kedua sama dilakukan pertahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Sama seperti telah disinggung pada pemaparan diatas, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai jangka waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga dapat membedakan dari ketiga istilah gaji itu dari masa pemberlakuan ketentuan tersebut.

Bisa dikatakan untuk gaji UMP mulai diterapkan secara bersamaan berdasarkan imbauan dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Beda pula dengan Gaji UMK yang diputuskan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Poin yang membedakan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda ditinjau dari hitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Ketetapan Ketenagakerjaan dipaparkan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK senantiasa meningkat tiap tahunnya. Nominal perhitungannya mengacu dengan besaran inflasi ditambahkan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Pertimbangan lainnya yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa ditinjau dari besaran nominal yang diberlakukan pada suatu cakupan wilayah tersebut. Sama seperti dijelaskan sebelumnya, masing-masing wilayah bisa jadi standar minimum gajinya berbeda.

Kalau dibandingkan jumlah nominal gaji UMK umumnya lebih tinggi dari gaji UMP. Umumnya hal ini didasari adanya faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Karenanya tak perlu heran kalau besaran standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar daripada tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Kapuas Hulu

Setelah mengetahui mulai dari pengertian, beberapa istilah mengenai standar gaji minimum dan dan memahami yang membedakannya. Berikut ini terdapat beberapa poin penting tentang pemberlakuan gaji UMR Kapuas Hulu yang perlu Anda mengerti, yakni seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja mengatur sistem yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai acuan agar pemilik usaha memberikan penghasilan untuk para pegawai sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.

Secara benang merah, pembuatan standar gaji UMR Kapuas Hulu ini ditujukan sebagai tata laksana untuk menyejahterakan hak para pekerja, sehingga dapat mendapatkan?menerima upah yang layak. Pasti hal demikian seimbang dengan tugas kerja.

2. Spesifikasi UMR

Berlandaskan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menjelaskan tentang pengelompokan komponen upah dan pendapatan. Pada dokumen tersebut secara jelas dikatakan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Surat edaran tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang memaparkan bahwa komponen gaji UMR berupa pendapatan pokok dan tunjangan tetap. Sedang besarnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Wajib Anda ketahui diantara ketetapan gaji UMR di Kapuas Hulu, segala ragam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Hal ini sesuai dengan Undang Undang No.13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Tunjangan tak tetap di dalam masalah ini adalah pembayaran baik langsung ataupun bukan untuk dikasih ke buruh dan keluarganya. Bentuknya pula beragam, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar jumlah kedatangan.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Kini makna gaji UMR memang tidak digunakan lagi, hal itu sama Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Meskipun demikian, standard gaji regional yang diputuskan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Barangkali sejauh ini banyak orang belum mengerti akan ini. Jadi perlu dipahami, jika UMR bukanlah penghasilan pokok yang diterima buruh sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai rasio penghasilan sama peraturan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Tidak sama halnya dengan gaji UMR yaitu standard minimum yang ditetapkan oleh pemerintahan. Tentu dalam masalah ini penghitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan kepada beberapa faktor dan biasanya terbagi dalam penghasilan tanpa tunjangan dan upah pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Kalau ada perusahaan yang membayar penghasilan di bawah UMR secara sengaja, walau realitanya innstansi itu dapat memberi upah melampaui standard itu. Di dalam masalah sesuai ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat berikan pidanaancaman pidana.

Ancaman pidana ini dapat berupa kurungan penjara dengan periode tahanan amat singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda minimum Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini didambakan jadi peringatan supaya perusahaan perusahaan tunduk pada peraturan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Terkait dengan kasus gaji yang tak dibayarkan sesuai aturan berlaku atau di bawah UMR. Berdasarkan pada UU No 2 Tahun 2004 karyawan bisa membawa perkara itu ke meja hukum sebagai upaya penyelesaian konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai ketentuan tersebut dalam usaha ini kedepan dapat melalui beberapa proses. Pertama, ke-2 pihak dapat melakukan pembicaraan bipartit jika waktu waktu waktu 30 hari belum sampai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke sesi berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Demikian pemaparan lengkap mengenai dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Kapuas Hulu, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, mempelajari karakter dari berbagai sisi hingga kebijakan pemberlakuan standar gaji UMR Kapuas Hulu tersebut. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan masyarakat khususnya untuk para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR Kapuas Hulu 2016, Gaji UMR Kapuas Hulu 2017, Gaji UMR Kapuas Hulu 2018, Gaji UMR Kapuas Hulu 2019, Gaji UMR Kapuas Hulu 2020, Gaji UMR Kapuas Hulu 2021, Gaji UMK Kapuas Hulu 2016, Gaji UMK Kapuas Hulu 2017, Gaji UMK Kapuas Hulu 2018, Gaji UMK Kapuas Hulu 2019, Gaji UMK Kapuas Hulu 2020, Gaji UMK Kapuas Hulu 2021,