Gaji UMR Fakfak – Kesulitan penghasilan dari tahun ke tahun sering jadi isu yang hangat dilapisan karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang senantiasa bertambah apabila tidak dibarengi dengan standarisasi upah yang sama pasti mengundang ketimpangan ekonomi dan sosial.
Satu diantara yang senantiasa digiatkan oleh para karyawan, terutamanya pada hari buruh Nasional yaitu upah UMR. Ingat di tiap wilayah di Fakfak punya besaran tertentu untuk penghasilan UMR, juga termasuk gaji UMR Fakfak.
Mengenai pengesahan UMR di wilayah masing-masing betul-betul tidak sama, ada beragam jenis perihal dan fakta yang melatarbelakanginya.
Gaji UMR Fakfak & Gaji UMK Fakfak 2021
Kabupaten / Kota | Gaji |
Kabupaten Sorong | Rp 3.184.225 |
Kabupaten Manokwari | Rp 3.184.225 |
Kabupaten Fakfak | Rp 3.184.225 |
Kabupaten Sorong Selatan | Rp 3.184.225 |
Kabupaten Teluk Bintuni | Rp 3.184.225 |
Kabupaten Teluk Wondama | Rp 3.184.225 |
Kabupaten Kaimana | Rp 3.184.225 |
Kabupaten Tambrauw | Rp 3.184.225 |
Kabupaten Maybrat | Rp 3.184.225 |
Kabupaten Manokwari Selatan | Rp 3.184.225 |
Kabupaten Pegunungan Arfak | Rp 3.184.225 |
Kabupaten Raja Ampat | Rp 3.184.225 |
Istilah Gaji UMR di Fakfak
Berbicara perihal upah atau standard penghasilan minimum di Fakfak memanglah lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik menjadi buruh ataupun eksekutor usaha, tentu saja Anda harus memahaminya. Berikut ada penjelasan {dan} keterangan lengkap dari beberapa istilah tentang gaji UMR.
Gaji UMR
Gaji UMR merupakan standar minimum yang digunakan oleh pemberi kerja dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Alasan ditetapkannya UMR ialah untuk menjamin agar para pekerja memperoleh upah sebagai pendapatan yang layak.
Mengacu dalam Ketetapan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menjelaskan jika UMR atau Gaji Minimum Regional diputuskan oleh Gubernur selaku petinggi pengaman dalam lingkup lokasi Provinsi, termaksud gaji UMR Fakfak.
Berdasar pada artian itu bisa diambil simpulan, kalau UMR merupakan standard gaji minimum pada tingkat provinsi. Dulu ketetapan ini menjadi rujukan atau alasan dalam pemastian besaran penghasilan, tetapi sejak ditetapkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak difungsikan kembali.
Gaji UMK
Gaji UMK adalah Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah upah bulanan paling rendah yang terdiri atas upah pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah area kabupaten/kota sesudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi.
Komponen UMK dapat dibagi atas gaji pokok (gaji pokok) aja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam kata lain, UMK bisa saja sama penghasilan pokok, tapi bisa juga tidak.
Usai diatur dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 akhirnya digunakanlah istilah baru sebagai ganti gaji UMR yaitu gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup suatu wilayah Kota maupun Kabupaten. Penetapannya sendiri disebabkan adanya otonomi dan standar penghasilan tingkat provinsi pada wilayah itu.
Gaji UMP
Diskusi perihal gaji di Fakfak, tidak bisa lepas dari istilah UMP yaitu Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama halnya UMK, istilah ini mulai digunakan dan berlaku setelah disahkannya Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000.
Secara garis besar, istilah UMP dapat dimaknai sebagai standar penghasilan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dan mencakup semua kawasan baik itu Kota dan Kabupaten di daerah tersebut. Layaknya seperti UMK, ketetapan ini disahkan oleh Gubernur.
Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP
Diskusi perihal beberapa istilah yang mengulas tentang upah minimal di Fakfak kerapkali membuat bingung. Pasalnya, sekilas gaji UMR, UMK, UMP tampak sama, agar lebih mudah membedakannya Anda dapat meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:
1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan
Bila ingin meneliti lebih dalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya bisa dilihat dari poin-poin berikut. Salah satunya yaitu berdasarkan pejabat pemerintah yang memiliki kebijakan untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.
Berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwasanya UMR diputuskan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang ditentukan oleh Gubernur dengan pertimbangan kebutuhan hidup layak.
2. Jangka Waktu Peninjauan
UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan melihat dari segi durasi waktu peninjauan. Hal ini mengacu berdasarkan Undang Undang Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 01.
Pada Undang Undang tersebut, ditulis bahwa ada perbedaan lamanya jangka peninjauan. Pengesahan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, beda halnya dengan UMK yang musti ditetapkan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, meski keduanya sama-sama dilakukan setahun sekali.
3. Masa Pemberlakukan Ketentuan
Layaknya yang telah diulas pada ulasan diatas, karena UMR, UMP dan UMK memiliki jangka waktu pengesahan yang tidak sama. Anda juga dapat membedakan dari ketiga istilah itu dari masa berlakunya Undang Undang tersebut.
Bisa dipastikan untuk gaji UMP mulai diterapkan secara serentak berdasarkan instruksi dari Gubernur setiap tanggal 1 November. Beda pula dengan Gaji UMK yang diputuskan serta diumumkan paling lambat tanggal 21 bulan November.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda cermati dari poin hitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam Ketetapan Ketenagakerjaan dipaparkan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK senantiasa naik setiap tahunnya. Jumlah perhitungannya merujuk dengan besaran inflasi ditambahkan tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa dipahami dari besarnya nominal yang berlaku pada satu cakupan area tersebut. Layaknya yang telah dibahas sebelumnya, masing-masing wilayah bisa aja standar minimal penghasilannya berbeda.
Kalau dibandingkan besaran nominal gaji UMK umumnya lebih besar dari gaji UMP. Umumnya dalam hal ini didasari adanya faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Karena itu tak perlu heran kalau besaran standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar daripada tingkat Provinsi.
Penetapan Gaji UMR Fakfak
Usai mengetahui mulai dari pengertian, istilah-istilah mengenai standar upah minimum dan dan memahami perbedaan masing-masing. Berikut ini ada poin-poin penting tentang pengesahan gaji UMR Fakfak yang perlu Anda mengerti, yakni seperti:
1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR
Pemerintah sengaja mengatur kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai landasan agar pemilik usaha memberikan upah kepada para buruh sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.
Secara garis besar, pembuatan standar gaji UMR Fakfak ini ditujukan untuk tata laksana untuk mengayomi hak para pekerja, sehingga dapat mendapatkan?menerima penghasilan yang layak. Pasti hal itu selaras dengan tanggung jawab kerja.
2. Spesifikasi UMR
Sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menjelaskan perihal pengelompokan komponen upah dan pendapatan. Pada dokumen di atas terang dikatakan bahwasanya komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.
Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU perihal ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang memaparkan bahwa komponen gaji UMR berupa upah pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan besarnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR
Perlu Anda ketahui diantara ketetapan gaji UMR di Fakfak, segala ragam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Hal ini setara dengan Keputusan No.13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.
Bantuan tak tetap di dalam masalah ini merupakan pembayaran baik secara langsung ataupun tidak untuk diberikan kepada karyawan dan keluarganya. Bentuknya juga bermacam, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar pada jumlah kehadiran.
4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK
Sekarang ini arti gaji UMR memang tidak difungsikan lagi, hal tersebut sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Biarpun begitu, standard penghasilan regional yang ditetapkan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin sekian lama ini banyak orang-orang belum memahami akan masalah ini. Jadi penting dipahami, jika UMR bukanlah gaji pokok yang diterima karyawan sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai skala penghasilan sama aturan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.
Berlainan halnya dengan gaji UMR yakni standard minimal yang dikukuhkan oleh pemerintahan. Tentu di dalam perihal ini kalkulasi besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan kepada beberapa faktor serta umumnya terbagi dalam gaji tanpa bantuan dan upah pokok.
6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR
Jika ada perusahaan yang memberikan bayaran penghasilan di bawah UMR secara sengaja, walaupun kenyataannya innstansi tersebut sanggup berikan upah melampaui standard itu. Di dalam kejadian semacam ini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa berikan pidana.
Ancaman pidana ini dapat berbentuk kurungan penjara dengan waktu tahanan sangat singkat 12 bulan serta maksimum 4 tahun atau denda sekurang-kurangnya Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini didambakan menjadi peringatan agar perusahaan perusahaan patuh terhadap Undang Undang yang berlaku.
7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR
Bersangkutan dengan kejadian gaji yang tak dibayar sesuai ketentuan berlaku atau di bawah UMR. Berdasar UU Nomor 2 Tahun 2004 buruh bisa membawa persoalan tersebut ke meja hijau sebagai upaya penuntasan konflik hubungan industrial.
Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
Sesuai ketentuan tersebut dalam usaha ini selanjutnya bakal lewat sejumlah proses. Pertama, kedua-duanya bakal melakukan perundingan bipartit kalau selama waktu waktu 30 hari belum sampai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke sesi berikutnya tripartite dengan sertakan Disnaker.
Demikianlah pemaparan lengkap mengenai dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Fakfak, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, mempelajari karakter dari berbagai sisi hingga ketentuan penetapan standar gaji UMR Fakfak tersebut. Semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan masyarakat khususnya untuk para karyawan.
Kata Kunci : Gaji UMR Fakfak 2016, Gaji UMR Fakfak 2017, Gaji UMR Fakfak 2018, Gaji UMR Fakfak 2019, Gaji UMR Fakfak 2020, Gaji UMR Fakfak 2021, Gaji UMK Fakfak 2016, Gaji UMK Fakfak 2017, Gaji UMK Fakfak 2018, Gaji UMK Fakfak 2019, Gaji UMK Fakfak 2020, Gaji UMK Fakfak 2021,