Gaji UMR Bengkayang

Gaji UMR Bengkayang – Kesulitan upah dari tahun ke tahun sering jadi isu yang hangat dikelompok karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang semakin bertambah kalau tidak dibarengi dengan standarisasi penghasilan yang sama akan menyebabkan konflik ekonomi dan sosial.

Satu diantaranya yang terus disuarakan oleh para buruh, terutamanya dalam hari buruh Nasional yaitu upah UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Bengkayang miliki besaran spesifik buat penghasilan UMR, juga termasuk gaji UMR Bengkayang.

Mengenai penentuan UMR di wilayah masing-masing memanglah tidak sama, ada bermacam jenis aspek dan fakta yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Bengkayang & Gaji UMK Bengkayang 2021

Istilah Gaji UMR di Bengkayang

Berdiskusi perihal penghasilan atau standard gaji minimal di Bengkayang memanglah lekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik menjadi karyawan ataupun pelaksana usaha, tentu Anda mesti mengertinya. Di bawah ini ada pengertian {dan} penjelasan lengkap dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR ialah standar minimum yang digunakan oleh pemilik usaha dalam menentukan gaji para buruh/pekerja. Alasan disahkannya UMR adalah untuk memastikan agar para karyawan mendapat upah sebagai penghasilan yang layak.

Merujuk dalam Ketetapan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menjelaskan kalau UMR atau Penghasilan Minimal Regional dikukuhkan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup daerah Provinsi, terhitung gaji UMR Bengkayang.

Berdasarkan pengertian itu dapat disimpulkan, jika UMR sebagai standard gaji minimum pada tingkat provinsi. Dulu aturan ini menjadi rujukan atau alasan dalam penentuan besaran upah, tetapi sejak diabsahkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR sudahlah tidak digunakan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK yaitu Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah penghasilan bulanan paling rendah yang rinciannya berupa upah pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah wilayah kabupaten/kota setelah ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK bisa dibagi atas upah pokok (gaji pokok) saja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dalam makna lain, UMK bisa jadi sama gaji pokok, tapi bisa juga tidak.

Setelah disahkan dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 akhirnya munculah istilah baru sebagai ganti gaji UMR yaitu gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku untuk suatu daerah Kota maupun Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri didasari oleh otonomi serta standar upah tingkat provinsi pada wilayah tersebut.

Gaji UMP

Berbicara mengenai gaji di Bengkayang, tidak bisa lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama halnya UMK, penggunaan istilah ini mulai digunakan dan berlaku sesudah disahkannya Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000.

Secara umum, pengertian UMP bisa disebut sebagai standar penghasilan minimum pada suatu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan keseluruhan kawasan baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Layaknya seperti UMK, peraturan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Berbicara mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang upah minimal di Bengkayang kerapkali membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas semuanya terkesan sama, agar mempermudah membedakannya Anda bisa mencermati dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jikalau ingin meneliti lebih dalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya bisa dibedakan dari poin-poin berikut. Salah satunya yaitu berdasarkan pejabat yang memiliki kebijakan guna mengatur dan memiliki kewenangan mengesahkannya.

Merujuk Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwa UMR ditetapkan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan melihat dari faktor durasi waktu peninjauan. Hal ini mengacu berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal di dalam Permenaker No 01.

Di dalam Undang Undang tersebut, dipaparkan bahwa ada hal hal yang membedakan lamanya durasi peninjauan. Pemberlakuan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, berbeda halnya sama UMK yang musti ditetapkan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, walau kedua sama dilakukan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Sama seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK memiliki durasi waktu peninjauan yang berbeda. Anda juga bisa menemukan perbedaan dari ketiga istilah gaji tersebut dari waktu berlakunya ketentuan tersebut.

Bisa dikatakan untuk gaji UMP mulai diberlakukan secara keseluruhan berdasarkan imbauan dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan Gaji UMK yang diberlakukan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Yang membedakan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda ditinjau dari poin perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Ketetapan Ketenagakerjaan dipaparkan bahwa gaji UMP dan gaji UMK selalu mengalami kenaikan setiap pertahunnya. Jumlah perhitungannya mengacu dengan peningkatan inflasi ditambahkan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Pertimbangan lain yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK dapat dilihat dari besaran nominal yang diberlakukan pada satu cakupan wilayah tersebut. Sama seperti dijelaskan sebelumnya, tiap-tiap area bisa aja standar minimum upahnya berbeda.

Bila dikomparasikan jumlah nominal gaji UMK pasti lebih tinggi daripada gaji UMP. Pastinya dalam hal ini didasari karena faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Karena itu jangan heran bila besarnya nominal standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar dibandingkan tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Bengkayang

Sesuah memahami mulai dari pengertian, istilah-istilah perihal standar gaji minimum dan dan memahami yang membedakannya. Berikut ini terdapat poin-poin penting perihal pemberlakuan gaji UMR Bengkayang yang perlu Anda ketahui, yakni seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah sengaja mengatur sistem yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai rujukan supaya pemilik usaha memberikan upah kepada para buruh sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.

Secara benang merah, pembuatan standar gaji UMR Bengkayang ini ditujukan untuk tata laksana untuk mengayomi hak para karyawan, sehingga dapat memperoleh penghasilan yang layak. Pastinya hal itu selaras dengan tanggung jawab kerja.

2. Spesifikasi UMR

Berlandaskan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang mengulasan perihal pembagian komponen upah dan pendapatan. Pada surat edaran di atas secara jelas dikatakan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Kebijakan tersebut juga dikukuhkan dengan landasan pada UU mengenai ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang memaparkan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Perlu Anda ketahui salah satu ketentuan gaji UMR di Bengkayang, segala macam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Perihal ini setara dengan UU Nomor13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.

Sokongan tidak tetap dalam hal ini merupakan pembayaran baik secara langsung atau tidak untuk dikasihkan ke karyawan serta keluarganya. Bentuknya juga beraneka, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar jumlah datangnya.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Sekarang ini arti gaji UMR memang tidak difungsikan kembali, hal semacam itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Kendati demikian, standard gaji regional yang diputuskan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Barangkali selama ini banyak orang belum mengerti akan masalah ini. Jadi harus disadari, jika UMR tidaklah penghasilan pokok yang diterima buruh sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai rasio gaji sesuai kebijakan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Beda halnya dengan gaji UMR yaitu standard minimal yang diputuskan oleh pemerintahan. Tentu saja di dalam masalah ini penghitungan besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan pada faktor-faktor dan normalnya terdiri upah tanpa bantuan dan gaji pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Apabila terdapat perusahaan yang membayar upah di bawah UMR secara sengaja, kendati kenyataannya innstansi tersebut sanggup memberinya upah melewati standard itu. Di dalam perkara sesuai ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa berikan pidana.

Pidana ini bisa berwujud kurungan penjara dengan waktu tahanan sangat singkat 12 bulan dan maksimum 4 tahun atau denda minimum Rp 100.000.000 hingga sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diharapkan menjadi peringatan biar perusahaan perusahaan taat pada Undang Undang yang berlaku.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berkaitan dengan perkara gaji yang tak dibayarkan sesuai ketentuan berlaku atau di bawah UMR. Berdasarkan pada UU No 2 Tahun 2004 buruh bisa membawa kasus tersebut ke meja hukum sebagai upaya penyelesaian konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai ketentuan tersebut dalam upaya ini kedepannya dapat lewat sejumlah langkah. Pertama, ke-2 pihak bakal melakukan pembicaraan bipartit bila selama waktu waktu 30 hari belum sampai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke sesi berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Demikianlah ulasan lengkap perihal dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Bengkayang, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami perbedaan dari berbagai bagian hingga keputusan pengesahan standar gaji UMR Bengkayang tersebut. Semoga ulasan ini dapat menambah pengetahuan masyarakat khususnya bagi para buruh.

Kata Kunci : Gaji UMR Bengkayang 2016, Gaji UMR Bengkayang 2017, Gaji UMR Bengkayang 2018, Gaji UMR Bengkayang 2019, Gaji UMR Bengkayang 2020, Gaji UMR Bengkayang 2021, Gaji UMK Bengkayang 2016, Gaji UMK Bengkayang 2017, Gaji UMK Bengkayang 2018, Gaji UMK Bengkayang 2019, Gaji UMK Bengkayang 2020, Gaji UMK Bengkayang 2021,