Gaji UMR Bantul

Gaji UMR Bantul – Permasalahan penghasilan dari tahun ke tahun kerap menjadi perbincangan yang hangat dilapisan karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang makin bertambah apabila tidak dibarengi dengan standarisasi penghasilan yang sama akan memunculkan konflik ekonomi dan sosial.

Satu diantara yang kerap digalakkan oleh banyak buruh, terutamanya pada hari buruh Nasional ialah upah UMR. Ingat di tiap wilayah di Bantul punya besaran tertentu buat penghasilan UMR, termasuk gaji UMR Bantul.

Mengenai pengesahan UMR di wilayah masing-masing benar-benar tidak sama, ada bermacam jenis hal serta fakta yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Bantul & Gaji UMK Bantul 2021

Istilah Gaji UMR di Bantul

Berbicara perihal penghasilan atau standard penghasilan minimal di Bantul benar-benar dekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik menjadi buruh ataupun eksekutor bidang usaha, pastinya Anda mesti memahaminya. Berikut ada penjelasan {dan} keterangan lengkap dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR merupakan standar paling rendah yang dipakai oleh pemilik usaha dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Alasan ditetapkannya UMR adalah untuk menjamin agar para pekerja mendapat gaji sebagai penghasilan yang layak.

Merujuk dalam Ketetapan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memperjelas jika UMR atau Penghasilan Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur menjadi petinggi pengaman dalam lingkup daerah Provinsi, tergolong gaji UMR Bantul.

Berdasarkan artian itu bisa disimpulkan, jika UMR merupakan standard gaji minimum pada tingkat provinsi. Dulu peraturan ini menjadi rujukan atau alasan dalam pengesahan besaran penghasilan, tetapi sejak ditetapkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR tidak difungsikan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK yakni Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah upah bulanan paling rendah yang rinciannya berupa gaji pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah area kabupaten/kota setelah disahkan oleh gubernur.

Komponen UMK dapat terdiri atas upah pokok (gaji pokok) saja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dengan kata lain, UMK bisa jadi sama penghasilan pokok, tetapi bisa juga tidak.

Setelah disahkan dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 akhirnya digunakanlah istilah baru yang menggantikan gaji UMR yaitu gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup pada suatu wilayah Kota maupun Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri disebabkan oleh otonomi dan standar gaji tingkat provinsi pada wilayah itu.

Gaji UMP

Bicara mengenai gaji di Bantul, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, sebutan ini mulai ditetapkan dan diberlakukan setelah dikeluarkannya Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, pengertian UMP dapat disebut sebagai standar upah minimum pada satu wilayah tingkat provinsi dan mencakup keseluruhan kawasan baik itu Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, peraturan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Diskusi mengenai beberapa istilah yang membahas tentang upah minimal di Bantul sering membuat bingung. Pasalnya, sekilas semuanya terkesan sama, guna mempermudah membedakannya Anda dapat meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jikalau ingin mengulas lebih mendalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa dibedakan dari beberapa point berikut. Salah satunya adalah berdasarkan pejabat yang memiliki kebijakan untuk menetapkan dan memiliki kewenangan mengesahkannya.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menerangkan bahwa UMR ditentukan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang ditetapkan oleh Gubernur dengan menimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan melihat dari sisi jangka waktu peninjauan. Hal ini mengacu berdasarkan Kebijakan Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 01.

Pada Kebijakan tersebut, ditulis bahwa terdapat hal hal yang membedakan lamanya durasi peninjauan. Penetapan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, beda halnya dengan UMK yang perlu disahkan selambat-lambatnya 40 hari kerja, meski keduanya sama-sama dilakukan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Sama seperti telah diulas pada pemaparan diatas, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai durasi waktu pengesahan yang berbeda. Anda juga bisa menemukan perbedaan dari ketiga istilah gaji tersebut dari waktu berlakunya ketetapan tersebut.

Umumnya untuk gaji UMP mulai direalisasikan secara keseluruhan berdasarkan imbauan dari pemerintah Provinsi setiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan Gaji UMK yang diputuskan serta disosialisasikan paling lambat tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Yang membedakan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda lihat dari poin hitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Ketetapan Ketenagakerjaan dikatakan bahwa gaji UMP dan gaji UMK selalu meningkat setiap pertahunnya. Besaran perhitungannya berdasarkan dengan peningkatan inflasi ditambah tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Hal lain yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa ditinjau dari besaran nominal yang diberlakukan pada suatu cakupan wilayah tersebut. Sama seperti dipaparkan sebelumnya, tiap-tiap daerah bisa saja standar minimal penghasilannya berbeda.

Bila dikomparasikan jumlah nominal gaji UMK pasti lebih tinggi daripada gaji UMP. Tentunya hal ini didasari karena faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Karena itu tak perlu heran jika besaran standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar dibandingkan tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Bantul

Sesuah mengetahui mulai dari pengertian, istilah-istilah mengenai standar upah minimum dan dan memahami perbedaan masing-masing. Berikut ini ada poin-poin penting mengenai pemberlakuan gaji UMR Bantul yang penting Anda ketahui, yakni seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja mengatur sistem yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai landasan agar pemilik usaha memberikan gaji pada para buruh sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.

Secara garis besar, pemberlakuan standar gaji UMR Bantul ini ditujukan untuk tata laksana untuk melindungi hak para karyawan, sehingga bisa mendapatkan?menerima penghasilan yang layak. Tentunya hal tersebut seimbang dengan tanggung jawab kerja.

2. Spesifikasi UMR

Berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang mengulasan tentang pengelompokan komponen upah dan pendapatan. Pada dokumen tersebut secara jelas dikatakan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Kebijakan tersebut juga diperkokoh dengan beracuan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang memaparkan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan nominalnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Mesti Anda ketahui diantara ketentuan gaji UMR di Bantul, segala ragam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Perihal ini sesuai dengan Keputusan No.13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Bantuan di dalam perihal ini sebagai pembayaran baik dengan cara langsung atau tidak untuk diserahkan ke buruh serta keluarganya. Bentuknya pun beragam, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah kedatangan.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Kini makna gaji UMR memanglah tidak digunakan kembali, hal semacam itu sama Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Meskipun begitu, standard upah regional yang diputuskan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Mungkin sampai kini beberapa orang belum mengetahui akan perihal ini. Jadi harus disadari, kalau UMR bukanlah upah pokok yang diterima buruh sebagai imbalan dasar dengan besaran sama nilai upah sama aturan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Berlainan halnya dengan gaji UMR yakni standard minimum yang dikukuhkan oleh pemerintahan. Tentulah dalam hal ini kalkulasi besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri gaji tanpa bantuan dan upah pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Kalau terdapat perusahaan yang membayar gaji di bawah UMR secara sengaja, biarpun faktanya perusahaanlembaga itu bisa memberinya penghasilan melampaui standard itu. Di dalam masalah sesuai ini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat memberi pidanaancaman pidana.

Sanksipidana ini dapat berwujud kurungan penjara dengan periode tahanan amat singkat 12 bulan dan maksimum 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 hingga sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diharapkan jadi peringatan agar perusahaan perusahaan tunduk pada aturan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berhubungan dengan kejadian gaji yang tak dibayar sesuai ketentuan berlaku atau di bawah UMR. Berdasar UU No 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa masalah tersebut ke meja hukum sebagai upaya penyelesaian konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai aturan tersebut dalam usaha ini nantinya akan lewat sejumlah prosedur. Pertama, kedua pihak bakal melakukan perundingan bipartit bila selama waktu waktu 30 hari belum sampai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan sertakan Disnaker.

Demikianlah pemaparan lengkap tentang dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Bantul, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, mempelajari ciri khas dari beragam aspek hingga keputusan pengesahan standar gaji UMR Bantul tersebut. Semoga ulasan ini dapat menambah wawasan masyarakat khususnya bagi para karyawan.

Kata Kunci : Gaji UMR Bantul 2016, Gaji UMR Bantul 2017, Gaji UMR Bantul 2018, Gaji UMR Bantul 2019, Gaji UMR Bantul 2020, Gaji UMR Bantul 2021, Gaji UMK Bantul 2016, Gaji UMK Bantul 2017, Gaji UMK Bantul 2018, Gaji UMK Bantul 2019, Gaji UMK Bantul 2020, Gaji UMK Bantul 2021,