Gaji UMR Banjarmasin

Gaji UMR Banjarmasin – Kesulitan upah dari tahun ke tahun sering jadi penuturan yang hangat dilapisan pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang selalu bertambah apabila tidak disertai dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti mengundang konflik ekonomi dan sosial.

Satu diantara yang kerap digalakkan oleh banyak karyawan, utamanya pada hari buruh Nasional merupakan penghasilan UMR. Ingat di tiap wilayah di Banjarmasin punya besaran spesifik untuk penghasilan UMR, termasuk gaji UMR Banjarmasin.

Tentang hal pengesahan UMR di wilayah masing-masing benar-benar tidak sama, ada pelbagai ragam variabel serta faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Banjarmasin & Gaji UMK Banjarmasin 2021

Istilah Gaji UMR di Banjarmasin

Berbicara berkenaan penghasilan atau standard gaji minimal di Banjarmasin betul-betul dekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik menjadi karyawan ataupun pelaksana bidang usaha, tentu saja Anda mesti mengertinya. Berikut di bawah ini ada penjelasan {dan} keterangan komplet dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR adalah standar minimum yang digunakan oleh pemberi kerja dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Tujuan ditetapkannya UMR adalah untuk menjamin agar para pekerja menerima upah sebagai penghasilan yang pantas.

Berpedoman dalam Aturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menerangkan kalau UMR atau Gaji Minimum Regional diputuskan oleh Gubernur selaku petinggi pengaman dalam lingkup wilayah Provinsi, tergolong gaji UMR Banjarmasin.

Berdasarkan artian itu dapat disimpulkan, kalau UMR adalah standard penghasilan minimal pada tingkat provinsi. Dulu peraturan ini menjadi rujukan atau alasan dalam penentuan besaran upah, tapi sejak diabsahkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak digunakan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK adalah Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah penghasilan bulanan terendah yang terdiri atas gaji pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di suatu daerah kabupaten/kota sesudah disahkan oleh gubernur.

Komponen UMK dapat terdiri atas upah pokok (gaji pokok) aja, atau gaji pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dengan kata lain, UMK bisa saja sama penghasilan pokok, tapi bisa juga tidak.

Setelah dicatat dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 pada akhirnya munculah istilah baru sebagai ganti gaji UMR yaitu gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup suatu daerah Kota maupun Kabupaten. Penetapannya sendiri dikarenakan oleh otonomi dan standar gaji tingkat provinsi pada wilayah itu.

Gaji UMP

Bicara tentang gaji di Banjarmasin, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama halnya UMK, penggunaan istilah ini mulai ramai dan digunakan seketika disahkannya Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, istilah UMP dapat disebut sebagai standar upah minimum untuk suatu wilayah tingkat provinsi dan mencakup seluruh area baik itu Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Layaknya seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Bicara mengenai beberapa istilah yang menjelaskan perihal upah minimal di Banjarmasin kerapkali membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas semuanya tampak mirip, guna lebih mudah membedakannya Anda bisa mencermati dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jika ingin mencermati lebih jauh tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya bisa dibedakan dari beberapa point berikut. Satu diantaranya yaitu berdasarkan pejabat pemerintah yang memiliki kebijakan untuk mengatur dan memiliki kebijakan mengesahkannya.

Berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwasanya UMR ditentukan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berdasarkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan melihat dari faktor jangka waktu peninjauan. Hal ini mengacu berdasarkan UU Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang telah melakukan perubahan beberapa pasal di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01.

Di dalam Kebijakan tersebut, dijakatakan bahwa terdapat perbedaan lamanya durasi peninjauan. Pemberlakuan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang harus ditetapkan sekurang-kurangnya 40 x 24 jam, walau keduanya sama dilakukan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Layaknya yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai durasi waktu penetapan yang berbeda. Anda juga dapat membedakan dari ketiga istilah itu dari masa berlakunya UU tersebut.

Jadi untuk gaji UMP mulai disahkan secara bersamaan berdasarkan arahan dari pemerintah Provinsi tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan Gaji UMK yang diberlakukan serta disosialisasikan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Yang membedakan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda lihat dari poin perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Undang Undang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK senantiasa naik setiap tahunnya. Besaran perhitungannya berdasarkan dengan besaran inflasi ditambahkan tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Hal lainnya yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK dapat ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan area tersebut. Layaknya dijelaskan sebelumnya, tiap-tiap wilayah bisa jadi standar minimal upahnya berbeda.

Jika dibandingkan besaran nominal gaji UMK biasanya lebih besar daripada gaji UMP. Pastinya dalam hal ini didasari karena faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran jika besarnya nominal standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Banjarmasin

Usai mencermati mulai dari pengertian, beberapa istilah tentang standar gaji minimum dan dan memahami perbedaan masing-masing. Berikut ini terdapat beberapa poin penting perihal pengesahan gaji UMR Banjarmasin yang harus Anda ketahui, yakni seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja menetapkan kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai rujukan supaya pelaku usaha memberikan upah pada para buruh sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.

Secara benang merah, pembuatan standar gaji UMR Banjarmasin ini ditujukan sebagai tata laksana untuk menyejahterakan hak para pekerja, sehingga bisa memperoleh upah yang layak. Tentunya hal itu sesuai dengan job desk pekerjaan.

2. Spesifikasi UMR

Berlandaskan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang mengulasan mengenai pengelompokan komponen gaji dan pendapatan. Pada surat edaran di atas terang dipaparkan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Pernyataan tersebut juga diperkokoh dengan beracuan pada UU mengenai ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa komponen gaji UMR berupa upah pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan nominalnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Penting untuk Anda ketahui salah satu ketentuan gaji UMR di Banjarmasin, segala bentuk tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Hal ini sesuai dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.

Tunjangan tidak tetap dalam hal ini merupakan pembayaran baik secara langsung ataupun tidak untuk diserahkan kepada karyawan dan keluarganya. Bentuknya juga beragam, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar jumlah datangnya.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Sekarang ini makna gaji UMR memanglah tidak difungsikan lagi, hal itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Walaupun demikian, standard gaji regional yang diputuskan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Kemungkinan sampai kini beberapa orang belum mengerti akan masalah ini. Jadi penting disadari, jika UMR tidaklah penghasilan pokok yang diterima karyawan sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai nilai upah sesuai peraturan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Berlainan halnya dengan gaji UMR yaitu standard minimum yang diputuskan oleh pemerintahan. Tentu saja di dalam masalah tersebut hitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada faktor-faktor dan normalnya terdiri penghasilan tanpa tunjangan dan penghasilan pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Kalau ada perusahaan yang memberikan bayaran upah di bawah UMR secara sengaja, biarpun realitanya perusahaanlembaga tersebut sanggup memberikan upah melewati standard itu. Pada kasus ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa memberi sanksi.

Pidana ini bisa berwujud kurungan penjara dengan periode tahanan sangat singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda minimum Rp 100.000.000 hingga sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diinginkan menjadi peringatan biar sejumlah perusahaan tunduk terhadap Undang Undang yang berlaku.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Bersangkutan dengan kasus gaji yang tak dibayar sesuai peraturan berlaku atau di bawah UMR. Berdasarkan pada UU No 2 Tahun 2004 karyawan dapat membawa permasalahan itu ke meja hukum sebagai upaya penuntasan konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai aturan itu dalam upaya ini kedepannya bakal lewat sejumlah langkah. Pertama, kedua-duanya dapat melakukan perundingan bipartit bila selama waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke bagian berikutnya tripartite dengan sertakan Disnaker.

Itulah penjelasan lengkap perihal dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Banjarmasin, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, mempelajari perbedaan dari beragam sisi hingga Undang Undang pengesahan standar gaji UMR Banjarmasin tersebut. Semoga ulasan ini bisa menambah wawasan masyarakat khususnya bagi para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR Banjarmasin 2016, Gaji UMR Banjarmasin 2017, Gaji UMR Banjarmasin 2018, Gaji UMR Banjarmasin 2019, Gaji UMR Banjarmasin 2020, Gaji UMR Banjarmasin 2021, Gaji UMK Banjarmasin 2016, Gaji UMK Banjarmasin 2017, Gaji UMK Banjarmasin 2018, Gaji UMK Banjarmasin 2019, Gaji UMK Banjarmasin 2020, Gaji UMK Banjarmasin 2021,