Gaji UMR Bandar Lampung

Gaji UMR Bandar Lampung – Masalah penghasilan dari tahun ke tahun sering jadi isu yang hangat dilapisan pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang makin bertambah jika tidak dibarengi dengan standarisasi upah yang sama pasti akan mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Salah satunya yang kerap disuarakan oleh banyak buruh, terutamanya dalam hari buruh Nasional yakni upah UMR. Ingat di tiap wilayah di Bandar Lampung punya besaran khusus untuk upah UMR, termasuk gaji UMR Bandar Lampung.

Tentang hal pengesahan UMR di wilayah semasing benar-benar tidak sama, ada pelbagai jenis unsur serta faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Bandar Lampung & Gaji UMK Bandar Lampung 2021

Istilah Gaji UMR di Bandar Lampung

Berdiskusi berkenaan upah atau standard penghasilan minimal di Bandar Lampung betul-betul lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik menjadi karyawan ataupun aktor usaha, pastinya Anda mesti menyadarinya. Berikut ada pemahaman {dan} penjelasan lengkap dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR adalah standar minimal yang dipakai oleh pemberi kerja dalam menentukan gaji para buruh/pekerja. Tujuan ditentukannya UMR adalah untuk menjamin agar para buruh mendapat penghasilan sebagai pendapatan yang pantas.

Merujuk pada Ketentuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan bahwa UMR atau Gaji Minimum Regional dikukuhkan oleh Gubernur menjadi petinggi pengaman dalam lingkup daerah Provinsi, termaksud gaji UMR Bandar Lampung.

Menurut pengertian itu bisa diambil rumusan, jika UMR adalah standard gaji minimum pada tingkat provinsi. Dulu ketetapan ini menjadi referensi atau alasan dalam pengesahan besaran upah, akan tetapi sejak diabsahkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR sudahlah tidak digunakan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK merupakan Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan gaji bulanan paling rendah yang rinciannya berupa penghasilan pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu area kabupaten/kota setelah ditentukan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK bisa dibagi atas upah pokok (gaji pokok) aja, atau gaji pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dalam makna lain, UMK bisa jadi sama upah pokok, tapi bisa juga tidak.

Sesudah dicatat dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 akhirnya munculah istilah baru pengganti gaji UMR yaitu gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku suatu daerah Kota maupun Kabupaten. Penetapannya sendiri disebabkan adanya otonomi serta standar gaji tingkat provinsi pada daerah tersebut.

Gaji UMP

Bicara perihal gaji di Bandar Lampung, tidak bisa lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama halnya UMK, sebutan ini mulai muncul dan digunakan semenjak ditentukannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara umum, istilah UMP dapat diartikan sebagai standar gaji minimum pada suatu wilayah tingkat provinsi yang diberlakukan untuk seluruh kawasan baik itu Kota atau Kabupaten di daerah tersebut. Layaknya seperti UMK, ketetapan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Diskusi mengenai banyaknya istilah yang mengulas perihal upah minimum di Bandar Lampung kerap membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas gaji UMR, UMK, UMP terkesan mirip, guna mempermudah membedakannya Anda bisa mencermati dari beberapa poin seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jika ingin mencermati lebih dalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya dapat ditinjau dari poin-poin berikut. Salah satunya yaitu berdasarkan pejabat pemerintah yang bertugas untuk membuat dan memiliki kebijakan mengesahkannya.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwasanya UMR disahkan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang diputuskan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari sisi durasi waktu peninjauan. Hal ini mengacu berdasarkan Undang Undang Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang mengubah beberapa pasal dalam Permenaker Nomor 01.

Dalam Undang Undang tersebut, dipaparkan bahwa terdapat hal hal yang membedakan lamanya durasi peninjauan. Penetapan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang perlu ditentukan sekurang-kurangnya 40 hari kerja, meskipun keduanya sama dilakukan setahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Layaknya yang telah disinggung pada penjelasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK memiliki jangka waktu penetapan yang berbeda. Anda juga bisa menemukan perbedaan dari ketiga istilah itu dari masa pemberlakuan Undang Undang tersebut.

Jadi untuk gaji UMP mulai disahkan secara serentak berdasarkan instruksi dari pemerintah Provinsi setiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan Gaji UMK yang diputuskan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 bulan November.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Poin yang membedakan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda lihat dari perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Undang Undang Ketenagakerjaan dikatakan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK senantiasa bertambah setiap tahunnya. Nominal perhitungannya berdasarkan dengan peningkatan inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Pertimbangan lain yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan area tersebut. Layaknya dijelaskan sebelumnya, tiap-tiap area bisa saja standar minimum upahnya berbeda.

Jika dibandingkan jumlah nominal gaji UMK jauh lebih tinggi dari gaji UMP. Umumnya dalam hal ini didasari adanya faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Karenanya tidak perlu heran kalau jumlah standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar daripada tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Bandar Lampung

Setelah mencermati mulai dari pengertian, istilah-istilah perihal standar upah minimum dan dan memahami yang membedakannya. Berikut ini terdapat beberapa poin penting perihal pemberlakuan gaji UMR Bandar Lampung yang perlu Anda pahami, yaitu seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja menetapkan kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai landasan agar pelaku usaha memberikan upah untuk para pekerja sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.

Secara benang merah, pembuatan standar gaji UMR Bandar Lampung ini bertujuan untuk tata laksana untuk menyejahterakan hak para tenaga kerja, sehingga bisa memperoleh gaji yang layak. Tentu hal tersebut sesuai dengan beban kerja.

2. Spesifikasi UMR

Berlandaskan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menyatakan mengenai pembagian komponen gaji dan penghasilan. Pada dokumen tersebut terang dipaparkan bahwasanya komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Kebijakan tersebut juga diperkokoh dengan landasan pada UU mengenai ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa komponen gaji UMR berupa upah pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan besarnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Harus Anda ketahui salah satu ketetapan gaji UMR di Bandar Lampung, segala macam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Hal ini sesuai dengan Keputusan Nomor13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.

Tunjangan di dalam perihal ini sebagai pembayaran baik secara langsung ataupun tidak untuk diberikan kepada buruh dan keluarganya. Bentuknya pula beragam, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar jumlah kedatangan.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Sekarang ini arti gaji UMR memanglah tidak difungsikan lagi, hal semacam itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Walaupun demikian, standard penghasilan regional yang diputuskan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Barangkali selama ini banyak orang-orang belum memahami tentang masalah ini. Jadi harus dipahami, jika UMR bukanlah penghasilan pokok yang diterima karyawan sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai nilai upah sama keputusan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Berlainan halnya dengan gaji UMR yakni standard minimum yang ditetapkan oleh pemerintahan. Pastinya di dalam perihal ini penghitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan kepada faktor-faktor serta kebanyakan terbagi dalam upah tanpa tunjangan dan gaji pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Apabila ada perusahaan yang membayar upah di bawah UMR secara sengaja, walau realitanya perusahaanlembaga itu bisa berikan gaji melebihi standard itu. Pada kasus begini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat memberi pidana.

Ancaman pidana ini dapat berwujud kurungan penjara dengan waktu tahanan paling singkat 12 bulan dan maksimum 4 tahun atau denda minimum Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini dikehendaki menjadi peringatan biar perusahaan perusahaan tunduk terhadap peraturan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berkenaan dengan perkara gaji yang tak sesuai aturan berlaku atau di bawah UMR. Berdasarkan pada UU No 2 Tahun 2004 pekerja dapat membawa kasus tersebut ke meja hijau sebagai upaya penuntasan konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai aturan itu dalam usaha ini selanjutnya dapat melalui sejumlah proses. Pertama, ke-2 pihak akan melakukan pembicaraan bipartit jika selama waktu waktu 30 hari belum sampai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke sesi berikutnya tripartite dengan menyertakan Disnaker.

Demikianlah penjelasan lengkap mengenai dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Bandar Lampung, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, mempelajari perbedaan dari berbagai bagian hingga Undang Undang penetapan standar gaji UMR Bandar Lampung tersebut. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan masyarakat khususnya untuk para karyawan.

Kata Kunci : Gaji UMR Bandar Lampung 2016, Gaji UMR Bandar Lampung 2017, Gaji UMR Bandar Lampung 2018, Gaji UMR Bandar Lampung 2019, Gaji UMR Bandar Lampung 2020, Gaji UMR Bandar Lampung 2021, Gaji UMK Bandar Lampung 2016, Gaji UMK Bandar Lampung 2017, Gaji UMK Bandar Lampung 2018, Gaji UMK Bandar Lampung 2019, Gaji UMK Bandar Lampung 2020, Gaji UMK Bandar Lampung 2021,